Saat Perbankan Terguncang Isu “Rush”

Oleh: Vidia Gati, S.E., Ak., M.E.I., C.A.

MuslimahNews.com, EKONOMI – Salah satu headline di media online berjudul “Kejar Provokator Rush Money Bukopin, OJK libatkan kepolisian”. Upaya kepolisian untuk mengejar provokator rush money, berawal dari kicauan netizen pada akhir Juni lalu yang mengatakan “Bank Bukopin diserbu nasabah untuk menarik uangnya, selamat pagi Indonesia”, yang di-retweet sebanyak 1.200 kali dan mendapatkan likes 4.000 kali (CNBC, 30/6/2020).

Berita ini sesuatu yang meresahkan dan menjadi mimpi buruk bagi perbankan. Mengapa?

Likuiditas yaitu kemampuan bank untuk membayar utang jangka pendeknya jika sewaktu-waktu ditagih nasabah atau pihak-pihak terkait, ibarat darah pada tubuh manusia. Ketika terjadi kemacetan kas masuk pada perbankan, maka menjadi hal yang sangat berbahaya bagi perbankan.

Perbankan, riba, dan mata uang adalah pilar penting dalam ekonomi kapitalis. Sebagai lembaga intermediasi, cara kerjanya adalah dengan menarik dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali dengan sistem bunga. Agar bank mendapat untung, maka suku bunga yang disalurkan harus lebih besar dari suku bunga yang dibayarkan kepada nasabah.

Hanya saja, pada saat pandemi seperti ini banyak usaha yang turun omzet bahkan mandek dan merumahkan sejumlah karyawannya. Pengusaha tidak lagi memiliki penghasilan apalagi harus membayar pinjaman ke bank.

Bank akan mengalami kerugian yang besar ketika pengusaha terpaksa bangkrut, karena bank tidak dapat menarik kembali dananya. Sementara ia tetap harus membayar bunga kepada para penabung dan menyediakan cukup dana jika sewaktu waktu ditarik.

Bisa dibayangkan ketika banyak perusahaan yang punya utang ke bank gulung tikar? Pasti bank berada pada posisi yang sulit. Dana dari para penabung sudah telanjur dikucurkan dalam bentuk kredit namun bank juga harus tetap memberi imbalan bunga bagi para penabungnya.

Para penabung yang menyadari gejala seperti ini biasanya akan segera menarik simpanan mereka karena khawatir uangnya justru nanti tidak bisa ditarik. Efek berikutnya pasti bank akan limbung dan ambruk karena kesulitan likuiditas.

Persoalan menjadi semakin berat dengan pernyataan OJK yang mengatakan bahwa untuk sektor UMKM saja jika kreditnya direstrukturisasi, maka akan ada sekitar Rp759 triliun ”batal” masuk ke industri perbankan (CNBC, 5/6/2020).

Baca juga:  Ada Apa dengan THR?

Restrukturisasi bermakna penjadwalan ulang pembayaran kredit atau berarti penundaan pelunasan kredit yang sudah jatuh tempo. Bisa dibayangkan bank “gagal” menerima Rp759 triliun, kemudian bagaimana bank harus membayar kewajibannya kepada para penabungnya?

Terlihat bahwa yang membuat bank saat ini seolah tetap berdiri kukuh tidak terpengaruh pandemi adalah faktor kepercayaan. Sedikit saja masyarakat meragukan kredibilitas perbankan untuk bertahan pada kondisi sulit seperti ini, maka isu rush akan terjadi.

Kondisi demikian sudah berulang kali terjadi sepanjang berdirinya sistem ekonomi kapitalis. Krisis ekonomi dunia sudah terjadi sejak tahun 1907, disusul dengan krisis ekonomi tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998 – 2001 bahkan sampai saat ini.

Di Asia Tenggara sendiri—khususnya Thailand, Malaysia, dan Indonesia, krisis pernah terjadi pada tahun 1997-2002, 2008-2009 hingga sekarang. Robert A. Mundell-Peraih Nobel Ekonomi mengatakan Ketika masyarakat dunia menggunakan fiat money, maka konsekuensi logisnya mereka telah memasuki tahapan ekonomi baru yaitu inflasi abadi.

Bagaimana Islam mengatur keuangan?

Dalam Islam, tidak ada fakta rush money karena lembaga penyedot uang masyarakat dengan sistem ribawi tidak diizinkan ada. Selain itu perangkat yang menjaga kestabilan ekonomi lainnya adalah penggunaan mata uang yang riil yaitu emas dan perak atau mata uang yang di-back up dengan keduanya. Ditambah adanya larangan syariat Islam untuk menimbun harta.

Perbankan adalah lembaga yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalulintas pembayaran. Jika dilihat dari sini berarti memang banyak orang yang “berkelebihan dana” sehingga harus disimpan.

Kelebihan dana yang tidak digunakan segera dan kemudian disimpan, mengakibatkan distribusi yang tidak lancar. Ibarat darah dalam peredaran tubuh manusia, akan berpotensi membahayakan ketika “darah” banyak terhenti atau tersumbat.

Pertanyaannya adalah mengapa sampai ada dana yang berlebih? Sebagian besar bukan karena tidak ada lagi yang harus dikonsumsi atau dibelanjakan, akan tetapi masyarakat memang merasa harus menyimpannya. Masyarakat harus menyimpan uang mereka untuk motif berjaga jaga karena tidak ada jaminan pemenuhan atas biaya kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Baca juga:  Pendapatan per Kapita Rp27 Juta/Bulan, Antara Mimpi dan Realitas

Sementara dalam sistem Khilafah, kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan dijamin negara. Sehingga masyarakat tidak perlu repot mengumpulkan uang untuk “keperluan berjaga-jaga ini”.

Pendapatan mereka akan cukup untuk dikonsumsi, jika tidak cukup maka akan ada support dari keluarga atau tetangga yang berpunya karena demikianlah Islam mengajarkan. Namun jika tidak ada karib kerabat yang menolongnya, maka negara hadir untuk memenuhi kebutuhannya melalui baitulmal.

Bagi seorang muslim juga tidak perlu menumpuk-numpuk harta, karena konsep bahagia bukan dengan bergelimangnya harta. Justru kebahagiaan hakiki akan didapatkan kelak di surga. Islam telah menyiapkan mekanisme adanya kewajiban zakat agar harta tidak berkumpul di antara orang kaya saja.

Islam juga melarang kanzul maal (menimbun harta) yang bisa membahayakan distribusi ekonomi. Sehingga dalam sistem Khilafah fungsi bank sebenarnya tidak dibutuhkan, hanya saja kedepan fungsi bank terbatas menjadi pihak yang memudahkan lalu lintas keuangan seperti penukaran uang dan kebutuhan transfer.

Keberadaan uang yang kita gunakan saat ini sejatinya bukan mata uang sesungguhnya. Karakter uang sebagai alat tukar seharusnya memang memiliki nilai/ sesuatu yang berharga, sehingga dapat dipertukarkan (seperti emas dan perak).

Sedangkan uang yang kita pegang saat ini tidak lebih seperti uang dalam permainan monopoli, hanya saja ia bisa diakui menjadi alat tukar dengan adanya undang-undang, yang membuat masyarakat percaya bahwa kertas seperti itu dapat ditukarkan.

Penyebab tidak stabilnya mata uang adalah karena penggunaan mata uang yang disandarkan pada mata uang lain atau dengan kata lain tidak distandarkan pada sesuatu yang memang memiliki nilai.

Ketika negara menggunakan mata uang emas, maka kestabilan nilainya akan terjaga, karena menggunakan uang yang memang di-back up oleh sesuatu yang bernilai. Maka di mana pun mata uang itu digunakan, tidak akan mengalami perubahan nilai yang berarti.

Mengapa harus emas dan perak? Jawabnya karena ada hukum syariat yang wajib dilaksanakan negara dan pelaksanaannya terkait langsung dengan penggunaan emas dan perak. Seperti larangan hukum kanzul maal (menimbun), pelaksanaan hukum zakat mal, hukum diyat (denda atas pelanggaran hukum), dan hukum potong tangan (menggunakan nishab emas).

Baca juga:  Bisnis Minol Lahir dari Sistem Ekonomi Kapitalis

Semua dengan kaidah syara’ maa la yatimu al wajib Illa bihi fa huwa wajib (suatu kewajiban tidak akan sempurna dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib) seperti wajibnya salat dalam kondisi suci di mana wudu menjadi kewajiban, demikian pula dalam penggunaan mata uang emas dan perak.

Penggunaan emas dan perak akan mewujudkan pertukaran hakiki, barang bernilai akan ditukar dengan sesuatu yang bernilai. Fakta rush money juga tidak akan terjadi karena masyarakat memegang uang yang riil (sudah bernilai karena diback up dengan emas perak).

Selain itu, habit menumpuk uang di bank akan tercegah dengan larangan kanzul maal. Jika jantung ekonomi kapitalis adalah perbankan, maka dalam sistem ekonomi Islam fungsi ini akan dikendalikan oleh baitulmal.

Dalam sistem Khilafah, negara bertanggung jawab terhadap penerapan segala aspek pelayanan terhadap masyarakat termasuk ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam.

APBN sebagai alat untuk mengatur keuangan negara (dalam hal ini baitulmal) akan menjaga kekayaan negara yaitu dengan memastikan setiap pertukaran barang khususnya ke luar harus dengan imbalan yang secara riil bernilai (seperti emas, perak), dan akan menolak jual beli yang tidak setara seperti menukar sumber daya alam dengan uang kertas yang tidak berharga.

Mata uang emas perak tidak akan berhasil diwujudkan pada suatu negara yang terkungkung dominasi ekonomi kapitalis dan sangat tergantung pada kekuatan ekonomi global (terutama ekonomi negara-negara Barat).

Untuk itu, umat Islam maupun para penguasa kaum Muslim saat ini harus mulai mempersiapkan ketersediaan dan ketercukupan cadangan devisa (dalam bentuk emas dan perak) agar kaum Muslim dapat menerapkan secara total seluruh hukum-hukum Islam, termasuk hukum-hukum tentang moneter dan mata uang.

Dibutuhkan kekuatan dan persatuan kaum muslimin untuk dapat merealisasikan ini semua dan menghadang dominasi penjajah yang selama ini telah memperdaya negeri-negeri muslim.

Tidakkah fakta-fakta yang terjadi selama ini membuat kita beranjak bangkit untuk meninggalkan perekonomian yang “sakit” dan membangun perekonomian yang sehat? [MNews]

48 thoughts on “Saat Perbankan Terguncang Isu “Rush”

Tinggalkan Balasan