Reshuffle atau Resistem?

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Lain di jalan lain di Istana. Saat jalanan penuh dengan ormas yang menunjukkan kemarahan atas adanya RUU HIP, di Istana Negara pun ada yang sedang marah-marah. “Jokowi Marah” begitulah headline di berbagai media untuk menggambarkan situasi rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Video yang diunggah kanal resmi sekretariat presiden itu tengah memperlihatkan kondisi rapat yang cukup panas. Presiden Jokowi terlihat seperti sedang memarahi para menterinya, atas kinerja buruk mereka. Dan menganggap para menterinya kurang memiliki “senses of crisis”.

Selain kurangnya senses of crisis para menteri, presiden pun mempersoalkan belanja kementerian yang belum memuaskan. Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan: Pertama, bidang kesehatan yang diberikan anggaran 75 triliun, namun penggunaan anggaran tersebut baru sekitar 1,53%; Kedua, Bantuan sosial yang seharusnya sudah tersalurkan 100 persen, nyatanya masih belum tersalurkan; Ketiga, stimulus terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih minim.

Atas kekecewaan terhadap para menterinya, tak tanggung-tanggung Jokowi menyebutkan akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Dan menekankan bahwa dirinya akan melakukan langkah extraordinary demi 267 juta rakyat Indonesia.

Jokowi menyebut dia juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Dan menegaskan akan mengambil langkah penting untuk memerangi virus Corona.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan.” (detik.com 28/06/2020)

Bahkan para politisi, lembaga survei, hingga INDEF ikut menganalisis siapa menteri yang layak untuk di-reshuffle. Seperti yang diungkapkan politisi PKB Maman Imanulhaq bahwa yang layak untuk diganti menurutnya adalah Menteri Kesehatan Terawan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Karim. (kompas.com 4/07/2020)

Salah satu lembaga riset politik, Indonesia Political Opinion (IPO) pun telah melakukan survei terkait reshuffle. Berdasarkan data IPO ada 10 nama menteri yang layak untuk diganti. Nama Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) berada di posisi paling layak untuk di-reshuffle.  (cnbcindonesia.com 4/07/2020)

INDEF memberikan daftar nama menteri yang layak untuk diganti. Di antaranya ada nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dinilai belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis bawahannya di tengah pandemi. Juga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap lamban dalam realisasi anggaran, program stumulus dan realisasi yang tidak sinkron.

Nama lainnya yang disebut INDEF adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang tak punya power untuk mengurusi Kartu Pra-Kerja. Terakhir ada Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang dianggap kurang berkualitas. (detik.co 5/07/2020)

Baca juga:  [Editorial] 100 Hari Mempertahankan Rapor Merah Kekuasaan

Banyaknya nama menteri yang layak diganti adalah rapor merah rezim saat ini. Mengapa banyak menteri yang dinilai layak untuk di-reshuffle? Dan mampukah reshuffle menyelesaikan permasalahan?

Blunder “Sandiwara” Marah-Marah

Menurut Amien Rais, adegan marah-marah Jokowi pada stafnya adalah sebuah sandiwara politik agar rakyat mempercayainya. Melalui video tersebut, seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa hanya menterinya yang dianggap salah karena tidak becus bekerja. Sementara Jokowi bagus sekali kinerjanya. (kompas.tv 3/07/2020)

Namun, sandiwara ini malah menjadi blunder politik bagi Jokowi. Karena bagaimana pun kinerja para menteri adalah tanggung jawab seorang presiden. Sehingga adegan marah-marah yang dilakukan presiden pada stafnya sebenarnya sedang mengonfirmasi ketidakmampuan presiden mengurusi negara.

Misal saja kasus anggaran kesehatan yang baru terserap 1,53 persen. Menurut Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwena, hal demikian diakibatkan kegagapan kementerian terhadap persoalan pandemi ini. Juga merupakan kebiasaan buruk kementerian dan lembaga pemerintah yang selalu memaksimalkan penyerapan anggaran belanja di akhir tahun.

Anehnya kebiasaan buruk ini terus berulang di setiap periode dan di setiap kementerian. Berarti ada yang salah dengan pengontrolannya.

Andai saja presiden mempunyai kuasa penuh terhadap para menterinya. Presiden selalu sigap mengontrol para menteri agar mereka tetap di jalur kebijakan yang ditetapkan secara umum oleh presiden. Maka kebiasaan buruk para menteri akan mudah dihilangkan.

Namun sungguh sayang, para menteri dipilih bukan berdasarkan kapabilitas mereka terhadap bidang yang diamanahinya. Tapi mereka dipilih karena dorongan partai. Sehingga jabatan menteri seolah dijadikan upah atas kerja partai dalam menyukseskan koalisi. Inilah yang dinamakan politik transaksional.

Para menteri ada untuk memenuhi kepentingan partai. Wajar jika yang menjadi acuan kerjanya adalah partainya, bukan presiden. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jabatan menteri adalah sapi perah partai untuk bisa hidup. Belum lagi para menteri tersebut harus melayani para korporasi yang telah memberikan sokongan dana saat pemilu.

Maka dari itu, buruknya kinerja dan juga kurangnya senses of crisis adalah sebuah keniscayaan dalam pemerintahan yang dinaungi sistem demokrasi kapitalisme. Lantas bagaimana dengan nasib rakyat?

Mustahil di Sistem Kapitalisme Pejabat Berpihak pada Rakyat

Selama sistem yang menaungi negara ini adalah sistem kapitalisme, bahwa materi adalah asas mereka dalam bekerja. Begitu pun amanah sebagai pejabat dimaknai usaha untuk menghasilkan laba. Maka sudah bisa dipastikan rakyat hanya difungsikan sebagai pendulang suara dan objek pencitraan mereka saja.

Baca juga:  Sekularisasi Atas Nama Deradikalisasi dan Moderasi

Mereka memosisikan dirinya sebagai penjual yang telah berjasa pada konsumennya. Wajar akhirnya, memilah mana yang akan diprioritaskan untuk diurusi. Tentunya, para korporasilah yang akan diprioritaskan karena menguntungkan.

Adapun rakyat yang merugikannya akan sedemikian rupa dihindari. Inilah yang menyebabkan kinerja para menteri terhadap permasalahan yang berhubungan dengan umat selalu setengah hati. Berbeda sikap dengan korporasi, mereka selalu mengurusinya dengan segenap hati.

Misalnya saja bansos yang belum tersalurkan sepenuhnya, akibat amburadulnya data, dan ketidaksiapan logistik. Semua itu membuktikan bahwa setiap apa-apa yang berhubungan dengan rakyat selalu saja terkendala.

Berbeda jika menyangkut korporasi, langsung mulus. Lihat saja, uang terus mengalir pada proyek infrastruktur yang sebagian besarnya masuk kantong korporasi.

Sehingga, reshuffle menteri bukanlah solusi. Bahkan akan menyebabkan permasalahan baru, karena selain menteri yang baru harus lagi beradaptasi.

Reshuffle pun tak menjamin politik transaksional tak akan terjadi di sana. Karena bagaimana pun sistem demokrasi kapitalisme telah melindungi oligarki kekuasaan.

Sistem Khilafah adalah Solusi

Hanya dalam sistem Islamlah akan terlahir para pemimpin yang fokus utamanya adalah umat. Pandangan bahwa penguasa adalah pelayan dan rakyat adalah tuannya, hanyalah ada di dalam konsep Islam. Khalifah sebagai pemimpin negara memiliki tanggung jawab penuh pada terselesaikannya urusan umat.

Jika sistem kapitalisme menyandarkan seluruh amalannya pada materi, maka Islam menyandarkan seluruh amalannya pada pahala dan dosa. Para pejabat akan terus mencari rida Allah SWT dengan melayani umat sepenuh hati.

Mereka begitu takut azab Allah SWT pada pemimpin yang lalai apalagi menzalimi umatnya. Inilah yang menjadikan para pemimpin dalam sistem Islam akan mengerahkan daya dan upayanya dalam menyelesaikan seluruh permasalahan.

“Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga.” (Muttafaqun ‘alaih)

Dalam struktur sistem pemerintahan Islam, seorang Khalifah dalam menjalankan pemerintahannya akan dibantu oleh muawin (pembantu Khalifah, ed.). Khalifah wajib mengontrol para muawin-nya. Sehingga jika ada kesalahan, tidak serta-merta kecewa terhadap kinerja pembantunya, namun akan ditelaah bersama. Karena pada dasarnya kesalahan yang dilakukan para muawin tentu tak terlepas dari kiprah pemimpinnya.

Mu’âwinûn at-Tafwîdh (Wuzarâ’ at-Tafwîdh) adalah para pembantu Khalifah dalam bidang pemerintahan. Mereka diangkat Khalifah untuk bersama-sama memikul tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Mereka mendapat mandat mengatur berbagai urusan serta melaksanakannya menurut pendapat dan ijtihadnya sesuai ketentuan syariat.

Baca juga:  Kabinet Baru, Indonesia Maju?

Dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw., “Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang amir (Imam/Khalifah), Allah menjadikan bagi dirinya seorang pembantu (wazîr) yang jujur dan benar. Jika dia lupa, wazîr itu akan mengingatkan dia. Jika dia ingat, wazîr itu akan membantu dia.” (HR at-Tirmidzi).

Di masa Rasulullah Saw. yang menjadi muawin-nya adalah Umar bin Khaththab dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka adalah orang kepercayaan Rasulullah (Saw.). Hingga ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Umar dan Abu Bakar adalah pembantu Rasulullah di dunia.

Rasul memilih Umar dan Abu Bakar karena Rasul memahami benar kedua sahabatnya itu adalah orang-orang terbaik yang memiliki visi yang sama, sehingga akan memudahkan kerjanya sebagai pemimpin negara.

Sedangkan untuk mengurusi seluruh kemaslahatan umat, ada departemen kemaslahatan umum (struktur administrasi) yaitu struktur pelaksana pemerintahan. Sebuah badan-badan pelaksana atas perkara-perkara yang wajib dilaksanakan di dalam sebuah pemerintahan guna memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat umum (Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 128).

Dalilnya adalah perbuatan (af’âl) Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidin dalam mengatur negara. Saat itu urusan administrasi diurus dengan penuh sistematis. Untuk itu perlu ada struktur guna mempermudah pengaturan dalam melaksanakan seluruh kewajiban negara.

Oleh karena itu perlu adanya Departemen Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan, Perhubungan, Pertanian dan sebagainya. Semua ini kembali pada ijtihad dan kebijakan Khalifah mengenai apa dan berapa jumlah Kemaslahatan Umum (Struktur Administrasi) yang dibutuhkan untuk dapat menunaikan segala kewajiban negara dan memenuhi kepentingan (maslahat) masyarakat umum (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 117; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 128).

Strategi kinerjanya dilandasi oleh kesederhanaan aturannya, kecepatan dalam pelayanan transaksinya, dan ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Sehingga akan tercipta kinerja yang optimal. Strategi inilah yang dipakai Daulah Khilafah Islam dalam mengatur pemerintahannya.

Dengan demikian, problematik yang terjadi di rezim oligarki hari ini adalah sebuah kesalahan sistem. Banyaknya para pejabat yang tak kapabel dan minim senses of crisis adalah buah dari sistem demokrasi yang diterapkan negeri ini.

Sehingga reshuffle di kabinet tak akan menyentuh akar permasalahan. Yang harusnya dilakukan adalah resistem alias perubahan sistem yang mengganti platform negara ini yang kapitalistik menjadi berlandaskan Islam. [MNews]

5 thoughts on “Reshuffle atau Resistem?

  • 9 Juli 2020 pada 15:11
    Permalink

    Maa syaa Alloh.
    Bgtu sempurnanya Islam mengatur kebidupan ini.
    Ironinya manusia malah bingung2 buay aturan sendri ,yg itu malah menghabiskan tenaga,biaya dll.

    Balas
  • 7 Juli 2020 pada 05:07
    Permalink

    Haha.. lucu ya pemimpin kita yg satu ini. pandai ber acting.. cocoknya jd artis tu.. g cocok jd pemimpin rakyat.. Zero aja

    Balas
  • 6 Juli 2020 pada 22:16
    Permalink

    Saatnya ganti sistem. Tanpa tapi tanpa nanti-nanti

    Balas
  • 6 Juli 2020 pada 19:08
    Permalink

    Problematik yang terjadi di rezim oligarki hari ini adalah sebuah kesalahan sistem. Banyaknya para pejabat yang tak kapabel dan minim senses of crisis adalah buah dari sistem demokrasi yang diterapkan negeri ini.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *