“Senses of Crisis” di Masa Kritis, Tak Cukup Sekadar Pragmatis

Oleh: Henyk Nur Widaryanti, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Pandemi Covid-19 lagi-lagi membuat kondisi dunia dalam keadaan kritis. Tak terkecuali negeri gemah ripah loh jinawi ini. Hingga para pemangku jabatan seakan kalang kabut mengatasi segala dampak pandemi. Kesemrawutan ini terlihat di saat Bapak Presiden berpidato di hadapan para menterinya.

Saat rapat terbatas dengan para menteri di sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni lalu, Jokowi berpidato. Beliau merasa kecewa dengan kinerja bawahannya saat menangani covid. Menurut Jokowi dalam kurun waktu tiga bulan yang lalu hingga tiga bulan mendatang, negeri ini mengalami krisis. Sehingga butuh penanganan yang extraordinary.

Oleh karena itu, Jokowi meminta para menterinya untuk memiliki “senses of crisis” dalam menghadapi kondisi ini. Rasa ini diharapkan dapat memacu para menteri untuk segera dan serius mengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Beliau sampai menyampaikan akan tidak segan-segan mengganti lembaga atau melakukan reshuffle kabinet. (detik, 28/6/20)

Pengelolaan Sektor yang Tak Maksimal

Kemarahan Jokowi ini memang ada landasannya. Dari pantauan Bapak Presiden beberapa sektor terlihat melempem. Tidak memenuhi target. Dan belum terlihat upaya yang maksimal untuk memenuhinya. Menurut data dari laman katadata.com (28/6/20) sektor-sektor tersebut adalah:

Pertama, di bidang kesehatan yang anggarannya mencapai Rp75 triliun. Ternyata anggaran yang terpakai baru sekitar 1,53%. “Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan,” kritik Jokowi. Nantinya aktivitas perekonomian akan jalan karena uang beredar di masyarakat.

Baca juga:  Menag Melarang Khilafah? Bersiaplah Berhadapan Langsung dengan Allah

Kedua, bantuan sosial ke masyarakat. Menurut Jokowi penggunaan bantuan ini harusnya sudah 100%. Ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jokowi meminta agar ada stimulus untuk memperlancar jalannya UMKM. Karena sektor ini memang lumayan terdampak akibat covid.

Kesulitan dalam Penyerapan Anggaran

Di lain pihak Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada masalah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Semuanya tak semudah membalikkan telapak tangan. Munculnya masalah baru ini berasal dari level operasional dan proses administrasi.

Karena permasalahan ini penyerapan belanja belum maksimal. Inilah yang dikeluhkan Jokowi. Sebagai contoh program kesehatan yang memiliki anggaran Rp87,55 triliun, baru diserap 4,68% sekitar Rp4,04 triliun. Kondisi ini disebabkan masih terbentuknya gap antara keuangan dan fisik.

Selain itu juga menyebabkan belum terpenuhinya tugas negara untuk memberikan insentif kepada tenaga medis. Hal ini dikarenakan ada permasalahan administrasi dan verifikasi yang rigid.

Walaupun demikian masih ada sektor-sektor yang tingkat penyerapan belanjanya di atas 10%. Tapi meski demikian belum memenuhi target yang diinginkan Jokowi. Misalnya, perlindungan sosial anggarannya mencapai Rp203,9 triliun, nyatanya baru terealisasi 34,06 persen atau sekitar Rp69,48 triliun. Hal ini karena pelaksanaan Kartu Prakerja dan BLT dana desa yang belum efektif.

Kedua, program UMKM dengan anggaran Rp123,46 triliun, realisasinya sekitar 22,74 persen atau Rp28 triliun. Pembiayaan korporasi senilai Rp53,57 triliun belum terserap sama sekali, karena masih membutuhkan penyelesaian skema dukungan, regulasi dan infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.

Baca juga:  Deradikalisasi, Kambing Hitam atas Kegagalan Negara Korporasi

Ketiga, insentif usaha senilai Rp120,6 triliun, penerapannya baru 10,14 persen atau sekitar Rp12,1 triliun, karena masih ada pelaku usaha penerima insentif yang belum memanfaatkan kemudahan ini sepenuhnya. (idntimes, 27/6/20)

Berawal pada Sebuah Pijakan

Kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menangani pandemi terlihat semakin nyata. Impian untuk melandaikan kasus covid di akhir tahun ini bagai pungguk merindukan bulan. Gap kesulitan ekonomi dengan penyelesaiannya pun semakin menganga. Nampak kondisi yang kalang kabut dalam menangani krisis di masa kritis ini.

Ibarat sebuah rumah yang sedang rusak, atapnya mulai hancur sedikit demi sedikit. Sedangkan penopangnya tak lagi berdiri tegak. Doyong sana sini tak beraturan. Yang akhirnya membuat sisi-sisi tembok terjadi crack. Mau diperbaiki seperti apa pun, rumah ini tak akan pernah sempurna. Selama kita tak melihat ada sisi lain yang tak terlihat ternyata sudah rapuh.

Sisi itu adalah landasan rumah. Yaitu fondasi. Fondasi memang tak terlihat. Karena tempatnya di bawah. Tapi fondasi memiliki peranan penting dalam membangun sebuah rumah. Rumah yang kukuh adalah rumah yang memiliki fondasi kuat.

Jika fondasi kuat, kita akan mudah memperbaiki rumah yang rusak agar bisa berdiri kukuh. Namun, jika fondasi lemah, sebagus apa pun bangunan di atasnya akan roboh suatu saat. Apalagi kalau bangunannya sudah rusak, diperbaiki pun tak akan kembali seperti semula.

Baca juga:  KPK "Mati" di Tangan Presiden Joko Widodo?

Begitu pula negara. Negara memiliki pijakan atau fondasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus masyarakat. Jikalau pijakan ini salah, maka akan lahir kebijakan-kebijakan yang kebablasan. Bahkan akan menghancurkan negara itu sendiri. Tapi jika benar pijakannya, sesulit apa pun tantangannya akan mampu menyelesaikannya.

Sebagai mayoritas orang yang beriman, sangat disayangkan jika mengambil kapitalis sekuler sebagai pijakannya. Apalagi dalam mengambil keputusan. Selain tak sesuai dengan panggilan iman, penyelesaiannya pun tak akan sampai pada akarnya. Karena hanya melihat masalah di permukaan. Dengan pertimbangan untung dan rugi yang didapat.

Berbeda dengan Islam. Sebagai orang yang beriman tentunya menjadikan Islam sebagai landasan itu berpahala. Di sisi lain, sumber penyelesaian masalah berasal dari wahyu yang sudah terjamin kebenarannya. Sehingga, jika landasan ini dijadikan fondasi negara tidak akan mengecewakan.

Maka, selama kapitalis yang dipakai sebagai fondasi menyelesaikan masalah, tidak akan muncul “senses of crisis” yang dimimpikan Jokowi. Karena kapitalis mengajarkan cara mendapat keuntungan yang besar, bukan cara memenuhi kebutuhan rakyat yang benar.

Jika menginginkan munculnya “senses of crisis“, tidak ada salahnya meruntuhkan ego dengan mengambil Islam sebagai landasannya. Karena Islam mengajarkan kepekaan yang dilandasi iman untuk memenuhi urusan rakyatnya. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

7 tanggapan untuk ““Senses of Crisis” di Masa Kritis, Tak Cukup Sekadar Pragmatis

  • 6 Juli 2020 pada 20:48
    Permalink

    Akibat tidak taat dengan hukum Allah

    Balas
  • 5 Juli 2020 pada 19:54
    Permalink

    Masyarakat sdh susah bantuan pemerintah tdk merata bagaimana tanggung jawab pemimpin thdp negara terutama sama Allah . Pantau lah pandemi membuat smua menjerit masalah ekonomi namun pemerintah malah takut perekonomian mandek tdk mengutamakan nyawa umat .hrs nya kesadaran tuk meletakan jabatan yg diemban klo sdh keadaan seperti ini kembalikan lagi pd umat solusi nya bagaimana krn sdh mengambil sistem ini itu klo dipakai sist3m ini piye…

    Balas
  • 5 Juli 2020 pada 17:41
    Permalink

    dalam daulah Islam umatnya dibina menuju akhirat bukan hanya mengejar dunia semata

    Balas
  • 5 Juli 2020 pada 17:33
    Permalink

    Penerapan islam secara kaffah adalah solusi dari segala masalah ini

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *