Ngotot Pilkada, Rakyat Bertaruh Nyawa

Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi.

MuslimahNews.com, OPINI – Tak ada satu pun yang dapat memastikan kapan berakhir pandemi. Hingga sampai saat ini jumlah warga yang terpapar terus meningkat. Namun, pemerintah lewat menterinya, DPR dan penyelenggara pemilu tetap ngotot akan menyelenggarakan pilkada meski dalam kondisi pandemi.

Mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2020. Awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September 2020 di 270 daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun ditunda hingga 9 Desember 2020. (suara.com, 9/6/2020)

Akan tetapi meski ditunda hingga Desember 2020, apakah pandemi benar-benar berakhir pada bulan tersebut ? Masih segar dalam ingatan publik, pengalaman pahit penyelenggaran Pemilu 2019 lalu, berdasarkan data KPU RI jumlah petugas yang meninggal saat itu mencapai 894 petugas dan sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit.

Apakah tidak cukup pengalaman Pemilu lalu menjadi pelajaran? Apalagi kini kondisi pandemi yang telah menelan ribuan jiwa rakyat. Masihkah tetap ngotot untuk selenggarakan pilkada?

Situasi yang masih unpredictable, tidak ada jaminan bahwa pandemi gelombang kedua yang sekarang dialami Tiongkok dan Korea Selatan tidak akan terjadi di Indonesia. Seolah alasan agar tidak banyak kekosongan jabatan, menjadi pembenaran untuk tetap melanjutkan penyelanggaran Pilkada 2020. Lalu ada anggapan Pilkada sebagai mekanisme sistem untuk melangsungkan kepemimpinan yang ideal.

Bayang-bayang ancaman risiko kematian tentu akan mengintai keselamatan petugas dan pemilih akibat penularan Covid-19. Karena beberapa tahapan penting Pilkada memungkinkan menimbulkan kerumunan massa. Tidakkah itu dipikirkan dengan matang-matang bagi pemangku kekuasaan di negeri ini?

Lantas, kenapa masih ngotot selenggarakan Pilkada di masa pandemi? Siapa yang diuntungkan? Benarkah ini jurus sistematis untuk pertahankan sistem kriminal?

Pilkada 2020 Sudah Final? Langgengkan Sistem Kriminal

Sejumlah persoalan siap di hadapan mata jika Pilkada 2020 tetap diselenggarakan. Karena kurva jumlah kasus corona tak kunjung melandai hingga saat ini, bahkan ada wilayah yang dinyatakan zona merah juga semakin bertambah. Kemudian, persiapan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi dinilai juga belum matang, melihat persiapannya yang singkat dan terburu-buru, terutama soal anggaran.

Diketahui KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar. Hal itu bukan jumlah yang sedikit, mengingat beban utang negeri ini juga terus meningkat, apakah tidak sebaiknya digunakan untuk membantu rakyatnya yang kesulitan?

Baca juga:  Stop Mendukung Penguasa Gagal dan Ingkar Janji

Belum lagi ada potensi tingginya tren golput, mengingat dalam kondisi normal saja angka golput tidak bisa dihindari. Partisipasi masyarakat yang rendah justru akan meningkatkan politik transaksional yang menjelma menjadi bantuan sosial Covid-19. Para Oknum akan memanfaatkan situasi ekonomi rakyat yang melemah akibat pandemi untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Seharusnya pemerintah menyadari bahwa Pilkada bukan isu utama yang menjadi perhatian publik saat ini. Kualitas dan integritas calon pemimpin yang luput dari penilaian dan evaluasi publik akan berpengaruh terhadap legitimasi pemimpin yang dilahirkan nanti.

Sebagian pihak menyebut momen pilkada di tengah pandemi diputuskan agar kroni penguasa tidak kehilangan kesempatan duduk di kursi kuasa. Seperti yang disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Batanoa, ia menyatakan pelaksanaan pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 akan menguntungkan oligarki politik. Termasuk juga petahana dan calon-calon baru yang punya kekuatan uang dan logistik. (elshinta.com, 23/6/2020)

Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) sekaligus mantan Ketua KPU Sragen Agus Riewanto, ia menilai bahwa dari peserta pilkada, jelas petahana paling diuntungkan. Akhirnya pilkada tidak berjalan dengan adil. 90 persen incumbent banyak yang menang disebabkan kebijakan realokasi anggaran APBD bantuan Covid-19, yang pegang anggaran ialah kepala daerah. Sementara kepala daerah bisa memanfaatkan kebijakan dengan kampanye. (radarsolo.jawapos.com, 1/6/2020)

Pilkada 2020 jika tetap diselenggarakan sangat berat, sulit dan mahal. Ditambah lagi, tak sedikit yang mengkritik bahwa mekanisme demokrasi (pilpres dan pilkada) justru mengekalkan sistem kriminal yang menghasilkan legitimasi perampokan kekayaan negara dan penyengsaraan nasib rakyat.

Demokrasi yang digadang-gadang oleh pemimpin negeri justru dianggap oleh Rizal Ramli (Mantan Menteri ekonomi) sebagai demokrasi kriminal. Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi kriminal karena mengikuti sistem politik di Amerika Serikat. Akibatnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin banyak, bukan justru berkurang. (beritasatu.com,15/1/2019)

Bahkan Rizal Ramli mengaku pernah ditawari untuk menjadi presiden, tetapi ia tidak sanggup karena harus mengeluarkan biaya hingga Rp 1,5 triliun. Dana triliunan rupiah itu harus dikeluarkannya untuk membayar 3 partai pendukung. Masing-masing partai Rp 500 miliar.

Baca juga:  Kepala Daerah Dalam Timbangan Syariah

Pengakuan Rizal sontak membuat Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara) berkata bahwa berbahaya bila Presidential Threshold terus dipertahankan di Indonesia. Karena mudah bagi siapa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, selama mereka memiliki modal. Cukup mengeluarkan Rp9 triliun. Bahkan dengan biaya Rp6 triliun pun negeri ini bisa dikuasai. Amat murah nominal tersebut jika merujuk dana kartu prakerja yang hanya berkisar Rp5,8 triliun. (cirebon.pikiran-rakyat.com,28/6/2020)

Fakta buruknya perjalanan demokrasi melahirkan pemimpin di negeri ini telah diketahui publik. Lalu, memaksakan pilkada tetap terselenggara dengan biaya mahal, ancaman penularan pandemi covid-19 juga tak mungkin dapat dihindari. Sebenarnya dapat disimpulkan, Pilkada tak lain merupakan jurus sistematis melanggengkan sistem kriminal.

Ganti Sistem Kriminal dengan Islam

Kepercayaan publik terhadap partai politik berada pada titik nadir. Disebabkan praktik korupsi di dalam partai politik kian menjadi. Semua itu berawal dari upeti yang terjadi saat Pilkada maupun Pilpres.

Prof. Rizal Ramli mengungkapkan, partai politik umumnya mendapatkan uang dari upeti-upeti Pilkada dan Pilpres. Di situlah mulai “Politik Uang”. Cabub, Cagub, Capres tinggal sewa bus-bus Parpol, apalagi ada syarat Threshold, itu adalah “sekrup pemerasan” yang menghasilkan demokrasi kriminal.

Itulah mengapa demokrasi di Indonesia tidak membawa kesejahteraan rakyat. Setelah itu mereka melupakan rakyat, karena sibuk menjadi begal untuk kembalikan uang ke sponsor sewa bus partai dan perkaya diri juga keluarganya. (indonews.id,4/5/2020)

Dalam sistem demokrasi, menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, telah simbioiis mutualisme antara berbagai kepentingan. Penguasa mendapatkan modal besar dari pengusaha untuk berkuasa. Setelah penguasa yang didukung pengusaha sukses menjadi penguasa, maka para cukong mendapatkan konsesi, berupa berbagai proyek dari penguasa. Begitu mekanisme transaksi-transaksi politik yang terjadi antarberbagai kekuatan dalam sistem demokrasi.

Politik transaksional kerap terjadi karena negara menerapkan konsep rulling party (partai berkuasa). Konsep tersebut justru tak dikenal dalam Islam juga tidak akan ada dalam Khilafah. Oleh karena itu, meski Khalifah dan beberapa pejabat pentingnya berasal dari partai tertentu, tetapi setelah mereka berkuasa, hubungan antara mereka dengan partai politik pengusungnya sama dengan yang lain.

Partai polik pengusung mereka juga takkan merasa sia-sia, karena tugasnya menjalankan hukum syara’, mengantarkan Khalifah dan beberapa pejabatnya untuk menduduki posisi tertentu agar menerapkan Islam secara kaffah. Tugas partai juga mengoreksi kebijakan Khalifah dan para pejabatnya, jika melakukan penyimpangan hukum syara’.

Baca juga:  Sistem Kufur Lahirkan Politisi Prematur

Khalifah dan para pejabat publiknya akan menjaga jarak yang sama, dengan seluruh rakyatnya, baik dengan partai pengusungnya maupun bukan. Dengan begitu, tidak ada hubungan balas jasa atau balas dendam.

Sebab semua pihak, baik penguasa maupun rakyat, tunduk terhadap hukum syara’. Bukan kepentingan pribadi, kelompok atau partai. Inilah esensi dari kedaulatan di tangan syara’. Dengan cara ini tradisi transaksi dalam sistem politik demokrasi tidak akan terjadi dalam Khilafah.

Sebab satu-satunya yang dapat mengendalikan dan mengontrol negara adalah hukum syariah. Maka dalam Khilafah tidak akan pernah ada simbiosis mutualisme, antara penguasa dan pengusaha, partai politik, serta etnis tertentu.

Kolusi, korupsi, dan nepotisme pun bisa dipastikan tidak ada. Praktik suap dan sejenisnya juga takkan terjadi. Karena seluruh rakyat dan aparatur negara terikat hukum syariah, apa pun agama mereka. Ketakwaan yang menjadi fondasi negara Khilafah. Bahkan jika ada indikasi KKN, negara Khilafah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya.

Sebagaimana yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab, dikutip dari buku Muhammad Husain Haikal. Umar pernah mengirimkan pejabatnya ke orang-orang Arab pedalaman. Kepada mereka Umar berkata, “Perlakukanlah semua orang di tempat kalian itu sama.Yang dekat seperti yang jauh dan yang jauh seperti yang dekat. Hati-hatilah terhadap suap dan menjalankan hukum karena hawa nafsu dan bertindak di waktu marah. Tegakkan dengan benar walaupun sehari hanya sesaat.”

Setiap musim haji, Umar juga mengumpulkan para pejabatnya di Makkah dan bertanya tentang tugas-tugas mereka. Umar menginginkan para pejabatnya untuk jeli dalam menjalankan kewajiban.

Tidak hanya itu, Umar menginginkan agar mereka berintegritas. Hingga menanyakan bagaimana mereka menggunakan penghasilan untuk diri sendiri dan keluarganya. Umar pun menghitung kekayaan semua pejabat sebelum dan setelah memangku jabatan. Adakalanya kekayaan itu dirampas sambil mengatakan kepada mereka, “Kami mengirim kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang!”

Adakah kita temukan sikap seorang pemimpin seperti Khalifah Umar, saat ini? [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

2 tanggapan untuk “Ngotot Pilkada, Rakyat Bertaruh Nyawa

  • 4 Juli 2020 pada 05:17
    Permalink

    Seharusnya pemerintah sadari bahwa Pilkada bukan isu utama yg jadi perhatian publik saat ni. Pilkada hanyalah jurus sistematis melanggengkan sistem kriminal. Saatnya ganti sistem kriminal dg Islam.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *