Energi Hijau Tanpa Komersialisasi, Mungkinkah?

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – “Kita semua merasakan ketika PSBB gitu ya langitnya lebih biru, udaranya lebih baik gitu.” Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam diskusi virtual yang disiarkan langsung di Facebook, Senin (15/6/2020). PT Pertamina (Persero) berencana menghapus penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite.

Penggunaan premium pada mesin membuat fuel economy tidak optimal serta emisi gas buang lebih kotor. Sehingga premium dan pertalite yang memiliki angka oktan rendah dinilai tidak ramah lingkungan.

Tak bisa dipungkiri, premium dan pertalite adalah BBM favorit masyarakat karena harganya yang terjangkau. Apalagi di masa krisis ekonomi seperti saat ini, masyarakat harus pintar berhemat, termasuk urusan BBM. Namun, penggunaan premium dan pertalite berdampak serius pada lingkungan.

Rakyat pastinya juga ingin langit dan udara kembali bersih. Namun, keterbatasan dana menjadi alasan banyak masyarakat yang setia menggunakan BBM beroktan rendah. Lantas, bagaimana solusinya?

Jika premium dan pertalite dihapus, masyarakat akan makin terbebani. Rakyat yang sudah terpukul oleh wabah masih harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli pertamax. Jika saja BBM beroktan tinggi dijual dengan harga yang terjangkau, tentu masyarakat mampu membelinya. Dengan sendirinya premium dan pertalite ditinggalkan.

Namun pertamax nyatanya dibanderol dengan harga tinggi, sehingga akhirnya tak terbeli. Rakyat kecil akan bisa beli, jika negara memberi subsidi. Sayangnya, penguasa getol mengejar keuntungan. Yaitu dengan menjual BBM setara harga pasar. Bahkan saat harga minyak anjlok, harga BBM tak kunjung turun.

Lalu kapan langit biru menjadi kenyataan? Selama BBM beroktan tinggi dibanderol mahal, selama itu pula premium digemari. Selama BBM dikomersialisasi, selama itu pula langit biru hanya mimpi.

Baca juga:  Karhutla, Antara Takdir Allah, Kelalaian Penguasa, dan Hegemoni Negara Adidaya

Energi Hijau dan Kapitalisme

Rencana penghapusan premium dan pertamax dilakukan Pertamina berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 20 Tahun 2017. Aturan itu mensyaratkan standar baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan standar Euro 4, sehingga BBM yang digunakan untuk uji emisi agar minimal mengikuti RON minimal 91 atau CN minimal 51 (kompas.com, 28/6/2020).

Saat ini Pertamina masih menyalurkan BBM jenis premium dan pertalite. Namun pemerintah akan mengurangi produksinya. Rencana tersebut merupakan upaya untuk mengurangi emisi gas karbon dengan memaksimalkan produksi energi ramah lingkungan. Pemerintah akan lebih fokus untuk memproduksi BBM yang lebih ramah lingkungan ke depannya.

Energi ramah lingkungan atau energi hijau menjadi isu penting dunia di abad ini. Lingkungan hidup semakin rusak akibat industrialisasi yang digeber tanpa batas oleh kapitalisme. Sistem kapitalisme terus menggenjot produksi, demi keuntungan materi. Tak peduli alam makin rusak dan udara makin kotor sehingga berujung pada munculnya aneka penyakit.

Sejarah perusakan alam secara masif telah dimulai sejak revolusi industri pada abad ke-17 dan 18 di Eropa. Selanjutnya, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan telah mengakibatkan perubahan iklim dan pemanasan global. Sementara kesejahteraan ekonomi pada sebagian orang, telah menciptakan gaya hidup yang semakin abai terhadap lingkungan. Semua ini berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Masyarakat dunia didorong untuk beralih dari bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara) kepada sumber energi terbarukan seperti panas bumi, surya, air, angin, dan nuklir. Namun kampanye energi hijau seolah basa-basi tanpa realisasi. Protol Kyoto memang telah diratifikasi lebih dari seratus negara.

Baca juga:  Karhutla, Antara Takdir Allah, Kelalaian Penguasa, dan Hegemoni Negara Adidaya

Namun energi hijau tetap mahal, tak terjangkau kantong khalayak. Ditambah industrialisasi yang terus digeber tanpa henti. Akhirnya udara yang segar bebas polusi tak kunjung kita nikmati. Apalagi negara kapitalis terbesar penghasil polusi yakni Amerika Serikat justru menolak meratifikasi protokol Kyoto. Sungguh ironis!

Pembangunan Energi Rahmatan lil ‘Alamin

Kita butuh energi yang ramah lingkungan. Negara bertanggung jawab untuk menyediakannya bagi rakyat. Rakyat itu apa kata pemimpinnya. Jika pemimpin mau memfasilitasi rakyat untuk menggunakan energi hijau, tentu rakyat akan sukarela menaatinya.

Untuk mewujudkan hal ini butuh kepemimpinan yang bermental melayani rakyat. Bukan penguasa yang berwatak pengusaha. Selalu mencari untung dalam segala kebijakannya.

Apalagi Allah SWT telah menganugerahkan potensi alam yang luar biasa bagi umat manusia. Indonesia diberkahi dengan banyak sumber energi terbarukan yang potensial. Menurut International Energi Agency, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan 75.000 megawatt tenaga air, 4,80-kilowatt jam per meter persegi per hari tenaga surya, 32.654 megawatt biomassa dan memiliki 40 persen cadangan panas bumi dunia dengan besaran 28.000 megawatt.

Berbekal hal ini, Indonesia bisa mencukupi kebutuhan energi dalam negeri. Namun sayang, saat ini pemenuhan energi negeri ini 92% dari fosil dan hanya 8% energi terbarukan (mongabay.co.id, 29/12/2020).

Lambatnya pengembangan energi terbarukan disebabkan besarnya biaya yang dibutuhkan. Apalagi mayoritas komponennya impor, sehingga mahal. Lantas bagaimana solusi persoalan ini?

Jelas permasalahan terkait energi ini akan selesai dengan solusi Islam, ditopang oleh sistem sahihnya yakni sistem Khilafah. Penerapan Islam akan mewujudkan rahmatan lil ‘alamin. Jadi, industrialisasi dalam Khilafah juga akan mewujudkan rahmat bagi semesta. Industri dalam Khilafah tidak merusak alam.

Khilafah juga akan mengembangkan energi yang ramah lingkungan dengan dukungan dana dari pos fai’ wa kharaj, yakni bisa dari hasil pengelolaan kekayaan alam. Pengembangan energi hijau semaksimal mungkin mengoptimalkan kemampuan dalam negeri sehingga tidak tergantung pada impor komponen.

Baca juga:  Karhutla, Antara Takdir Allah, Kelalaian Penguasa, dan Hegemoni Negara Adidaya

Hal ini bisa dilakukan karena negeri-negeri muslim punya banyak cendekiawan. Hanya saja mereka butuh dukungan sistem, baik terkait dana maupun kebijakan.

Hasil dari pengembangan energi hijau bisa dijual murah pada rakyat. Bisa juga negara mengambil untung asalkan tidak memberatkan rakyat. Hasil keuntungan tersebut harus dikembalikan lagi bagi kesejahteraan rakyat.

Dengan sistem Khilafah, rakyat bisa merasakan energi ramah lingkungan. Langit biru bisa mewujud nyata, bukan hanya mimpi. Dengan penerapan Islam kaffah, kebaikan dirasakan manusia, hewan-hewan, tumbuhan, dan seluruh alam.

Jelaslah bahwa khilafah mewujudkan rahmatan lil ‘alamin. Maka jika menginginkan udara yang bersih, sistem Khilafahlah jawabannya.

Pada masa Khilafah, umat Islam memimpin kemajuan industri. Berbeda dengan sistem kapitalisme, gencarnya industri dalam Khilafah tidak merusak lingkungan. Bahkan para ilmuwan saat itu merancang teknologi yang membuat penggunaan energi efektif dan efisien.

Banu Musa bersaudara (abad 9 M) dan al Jazari (abad 12) adalah orang-orang yang mewariskan mesin-mesin yang sangat inovatif, baik dalam penggunaan energi air maupun untuk pertambangan.

Banu Musa (Muhammad bin Musa, Ahmad bin Musa, dan Hasan bin Musa) bersinergi menemukan desain lampu minyak yang tahan tiupan angin sehingga cocok dipakai di udara terbuka. Mereka juga membuat alat ventilasi dan mesin keruk yang dirancang secara cerdas dan dimuat dalam buku mereka “Kitab al-Hiyal”. Demikianlah gambaran Khilafah kelak yang akan mewujudkan energi hijau yang bisa diakses semua rakyat. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

10 tanggapan untuk “Energi Hijau Tanpa Komersialisasi, Mungkinkah?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *