[Editorial] Haluan Indonesia, Hendak ke Mana?

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Di tengah segala kisruh akibat Covid-19 ini, eskalasi pertarungan pemikiran politik ideologi tampaknya makin kencang saja. Salah satunya tampak dalam kontroversi seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Meski pemerintah akhirnya memilih menunda pembahasannya, namun RUU inisiatif DPR ini telah berhasil membuka kembali ruang perbincangan mendasar soal ideologi negara. Termasuk membahas soal yang dianggap paling sensitif: Pancasila.

Sebagian penolak, melihat bahwa RUU ini sedang dijadikan kuda tunggangan oleh kelompok kiri dengan cara menafsir ulang butir-butir Pancasila sesuai ideologi mereka. Para penolak ini khawatir, komunisme akan bangkit kembali melalui para agennya di parlemen, dan sejarah pahit Indonesia akan terulang kembali.

Namun sebagian lagi justru menduga, RUU ini hanyalah alat legitimasi untuk meneguhkan eksistensi rezim sekuler kapitalisme liberal. Sekaligus melegitimasi paham sekulernya yang makin radikal ini sebagai ideologi, dan lantas menisbahkannya pada Pancasila.

Padahal, siapa pun bisa melihat, bahwa sekularisme dan rezim pengusungnya hari ini terbukti telah membawa negeri ini pada kerusakan. Terutama dengan keluarnya berbagai kebijakan dan undang-undang bernuansa sekuler liberal yang nyata-nyata telah membuka jalan penjajahan.

Sejak Indonesia dinyatakan merdeka dari penjajahan fisik dan lantas berkomitmen menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negaranya, memang tak pernah ada tafsir baku soal apa sesungguhnya Pancasila dan bagaimana implementasinya. Yang ada hanyalah tafsir tunggal yang diadopsi oleh rezim ke rezim, yang justru menunjukkan begitu absurd dan multitafsirnya Pancasila.

Di masa orde lama misalnya, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Namun sempat ditafsir sebagai sinkretisme antara nasionalisme, agama, dan komunisme. Bahkan konsep sinkretistik yang nyaris kekiri-kirian itu diterapkan secara paksa dengan pola kepemimpinan yang otoritarian.

Di masa orde baru, Pancasila tetap menjadi dasar negara. Namun begitu disakralkan dan dianggap sakti lantaran dipandang telah menyelamatkan bangsa dari makar PKI yang mengerikan.

Dan saking saktinya, Pancasila nyaris disejajarkan dengan agama, bahkan berada di atas agama. Hingga semua ormas, parpol dan organisasi yang ada wajib menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Jika tidak bersedia, maka siap-siap diposisikan sebagai musuh negara.

Pada periode ini, Pancasila sebagai asas tunggal bahkan menjadi political force (baca: alat gebuk) bagi semua pihak yang dianggap lawan politik rezim penguasa. Hingga tak sedikit politisi, aktivis, parpol, ulama yang menjadi korban kebijakan asas tunggal Pancasila. Entah berakhir di penjara atau terkubur entah di mana.

Ironisnya, penyakralan Pancasila sebagai ideologi bangsa justru melegitimasi praktik liberalisasi ekonomi dan munculnya korporatokrasi yang kental di orde ini. Dan sejalan dengan itu, jargon-jargon Pancasila pun menjadi alat pembungkus budaya KKN yang demikian parah terjadi, mulai level atas hingga ke bawah.

Adapun di era reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara meski tak sepopuler sebelumnya. Namun di masa ini, Pancasila ditafsirkan tak kurang sekuler liberalnya. Kebebasan berpendapat, berperilaku, berekonomi, berpolitik bahkan lebih terbuka di masa ini. Hingga kerusakan yang sudah ada sebelumnya kian bertambah-tambah.

Kondisi ini bahkan berlaku hingga saat ini, di mana Pancasila tetap menjadi dasar negara. Namun bedanya, selama dua periode pemerintahan ini, Pancasila yang nyaris hilang pamor mulai dipopulerkan lagi.

Ironisnya, di masa ini proses liberalisasi dan sekularisasi justru makin kuat terjadi. Hingga berbagai krisis seolah enggan menjauh dari negeri dengan mayoritas penduduk beragam Islam ini. Mulai dari krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial, hingga krisis moral.

Dan di masa penuh krisis ini, pancasila alih-alih mampu menjadi solusi. Pancasila di era ini, malah kembali menjadi alat screening untuk membagi siapa kawan dan siapa lawan. Maklum, situasi krisis yang makin kronis di era ini meniscayakan bangkitnya kekecewaan-kekecewaan, sekaligus meniscayakan kencangnya suara-suara yang menggagas perubahan.

Mirisnya, yang terposisi sebagai pihak lawan lagi-lagi adalah entitas umat Islam. Karena umat ini nyatanya memang selalu punya energi besar untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Mengkritisi jalan salah penguasa dan tanpa tedeng aling-aling meluruskan.

Bahkan sebagian mereka, tegas menawarkan jalan perubahan ke arah Islam. Yang lantas dibaca oleh penguasa sebagai gerakan radikal anti Pancasila yang membahayakan negara.

Maka atas nama penyelamatan bangsa, Pancasila pun jadi tamengnya. Jargon “harga mati” lantas kental disematkan kepadanya. Sampai-sampai demi cari aman, para koruptor dan para pecundang pun ramai-ramai berteriak “Saya Pancasila”. Sementara sila Ketuhanan Yang Maha Esa makin kehilangan makna di hadapan semangat kembali pada agama.

Kedudukan Pancasila pun lebih diperkukuh dengan dibentuknya kelembagaan BPIP yang bertugas memastikan Pancasila sebagai dasar negara tetap terjaga. Ada pula artis-artis yang didaulat menjadi duta Pancasila. Meski sebagai risikonya, negara harus menyisihkan dana besar untuk membayar dan meng-endorse para penggawanya.

Walhasil jika dicermati, setiap era pemerintahan mengaku paling berkepentingan dengan Pancasila. Namun masing-masing rezim memberikan pemaknaan yang berbeda. Orde Baru menyebut Orde Lama salah mengartikan Pancasila. Lalu, reformasi menjatuhkan Orde Baru juga atas nama Pancasila.

Lantas apa sebenarnya Pancasila? Seperti apa bangunan masyarakat dan sosok pribadi Pancasilais?

Faktanya, Pancasila tak lebih dari kumpulan nilai-nilai filsafati yang tak memiliki aturan tentang sistem hidup di berbagai aspeknya. Sehingga wajar jika banyak yang berkata, bahwa Pancasila sesungguhnya bukanlah ideologi, melainkan hanya pemikiran tentang nilai-nilai moral belaka.

Maka jangan heran, tatkala bicara soal pilihan sistem politik, sistem ekonomi, moneter, sistem sosial, sistem persanksian, polugri, hankam, dan lain-lain, Indonesia tak pernah berhasil menunjukkan kekhasan sistem yang bisa dinisbahkan kepada Pancasila.

Bahkan dari masa ke masa, negeri ini justru konsisten menerapkan sistem hidup yang lahir dari paham sekularisme atau materialisme, bukan Pancasila. Karena Pancasila, wujudnya memang tidak ada.

Begitu pun tatkala terjadi krisis, termasuk pandemi seperti saat ini, maka solusi-solusi yang diambil, selalu merujuk pada ideologi yang sedang eksis. Dalam hal ini, yang sekarang sedang eksis dan menjadi biang krisis adalah ideologi sekuler kapitalisme.

Tak dipungkiri, cacat ideologi ini berikut sistem hidup sekuler kapitalis neoliberal yang diterapkan oleh rezim penguasa hari ini memang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Boroknya makin lama makin parah. Dan baunya pun, makin menyengat.

Di segala sisi, tak ada sedikit pun kebaikan yang tersisa. Di bidang politik, yang nampak hanyalah kian berurat akarnya kekuasaan para oligarki rakus. Yang pelan tapi pasti mengukuhkan praktik penjajahan versi kekinian di satu sisi, dan perbudakan modern di sisi yang lain.

Bahkan di aspek politik, negeri ini nyaris kehilangan kedaulatan. Dilecehkan dan didikte asing. Ancaman disintegrasi pun terus membayang-bayangi keutuhan negara di masa depan. Sementara hubungan rakyat dan penguasa makin tak harmonis karena laiknya pembeli dan penjual. Penguasa, bukan pengurus dan penjaga.

Sementara di bidang ekonomi, kondisinya lebih miris lagi. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis riba dan kebebasan kepemilikan ini telah membuat negeri super kaya semacam Indonesia, makin tenggelam dalam utang.

Alih-alih sejahtera, rakyat malah makin susah. Karena seluruh hak mereka dikapitalisasi oleh negara. Namun anehnya, di saat sama negara selalu kelimpungan, karena APBN-nya selalu besar pasak daripada tiang. Rupa-rupanya, ini akibat negara ada dalam cengkraman negara-negara adidaya.

Di bidang sosial, kemaksiatan pun kian telanjang. Tengoklah kelakuan para pejabat dan public figure yang tanpa takut dan malu, lugas mempertontonkan laku rusak. Dan pelan tapi pasti budaya permisif kian menjadi tradisi.

Di luar itu, aspek keamanan terasa demikian mahal. Kriminalitas merajalela tanpa bisa dicegah. Sementara sistem hukum yang diterapkan benar-benar mandul. Tak mampu mencegah segala bentuk kerusakan.

Tentu saja, kondisi ini harus segera dihentikan. Karena jika tidak, maka Indonesia benar-benar akan ambruk dan jatuh pada kekuasaan penuh kekuatan ekonomi pasar global ciptaan negara-negara adidaya. Dan saat itu, Indonesia tak akan pernah bisa bangkit lagi dari keterpurukan.

Hanya saja, mengubah keadaan yang parah seperti ini membutuhkan upaya perubahan yang radikal dan mendasar. Dimulai dari perubahan paradigma berpikir ideologis seluruh komponen umat dan para penguasanya. Dari yang sekuler kapitalistik liberalistis, menjadi berparadigma Islam ideologis.

Paradigma Islam inilah yang akan membuat negara memiliki visi besar dan global untuk keluar dari keterpurukan dan penjajahan. Dan di saat sama, memiliki motivasi kuat untuk menjadi negara berdaulat sebagai penebar rahmat bagi seluruh alam.

Ini dikarenakan Islam bukan sekadar kumpulan nilai-nilai, atau sekadar agama spiritual. Islam adalah agama politis yang memiliki seperangkat aturan kehidupan yang akan mampu merealisasikan visi besar dan global itu. Mulai dari aturan politik, ekonomi, moneter, sosial, hukum, hankam, dan sebagainya.

Maka dengan karakternya sebagai ideologi, Islam akan mampu menjadi solusi tuntas akan segala krisis, tersebab aturannya yang bersifat praktis, bukan teoretis. Bahkan keberadaan Islam ideologi pada umat ini akan menantang peradaban sekuler yang rusak dan membawa umat ini kembali bangkit dengan kebangkitan yang riil dan hakiki.

Keistimewaan Islam sebagai asas kebangkitan, memang terletak dari akidahnya yang sahih dan rincian aturannya yang menjadi pemecah problem kehidupan manusia dari masa ke masa.

Inilah yang sudah dibuktikan oleh sejarah peradaban Islam. Di mana umat dan negaranya, yakni khilafah Islam, mampu menampilkan prototipe bangsa yang kuat dan mandiri dalam berbagai hal. Bahkan konsepsi tentang jati diri umat Islam sebagai umat terbaik dan penebar rahmat, sedemikian melekat dan dikenal di seantero dunia.

Sayangnya hari ini nasib belum memihak pada umat Islam. Bahkan pihak musuh pengusung ideologi sekuler sedang terus berupaya menghadang kebangkitan Islam dengan berbagai cara. Karena hanya Islam yang mampu menghapus kezaliman dan penjajahan kapitalisme global.

Adalah pilihan buat kita, apakah mau berlama-lama hidup dalam sistem yang rusak dan menghinakan, atau segera berubah haluan ke arah Islam? Patutlah firman Allah subhanahu wa ta’ala ini kita renungkan:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah: 50). [MNews – SNA]