Setelah Demo UKT, Kapan Mahasiswa Berjuang untuk Kuliah Bebas Biaya?

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – Setelah sekian lama tak terdengar gaungnya, kini mahasiswa kembali bersuara di pentas politik nasional. Pada hari Senin, 22/6/2020, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Mereka meminta audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi.

Sebagaimana diberitakan detikcom, massa membentuk kerumunan di depan gerbang Kemendikbud. Mereka membakar ban di trotoar. Salah satu tuntutan yang mereka sorot adalah soal pembiayaan kuliah di masa pandemi. Mereka meminta adanya subsidi biaya perkuliahan sebanyak 50 persen.

Merespons tuntutan mahasiswa, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud 25 Tahun 2020 terkait ketentuan penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT). Nadiem mengatakan kebijakan ini dimaksudkan guna memberikan keringanan kepada mahasiswa di tengah pandemi virus Corona.

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merealokasi dana Rp 1 triliun guna meringankan beban mahasiswa di masa pandemi Corona. Nadiem mengatakan bantuan anggaran ini untuk 410 ribu mahasiswa, terutama di perguruan tinggi swasta (PTS).

Pendidikan, Tanggung Jawab Negara

Tuntutan mahasiswa terkait penyesuaian UKT merupakan hal yang lumrah. Di masa pandemi ini perkuliahan tidak bisa maksimal karena dilakukan secara daring.

Tidak ada aktivitas praktikum di laboratorium maupun praktik lapangan sebagaimana normalnya perkuliahan. Wajar jika biaya kuliah seharusnya tidak penuh seperti biasanya.

Baca juga:  [Editorial] Adu Tawar UKT di Musim Wabah. Kok, Keterlaluan?!

Di sisi lain, meski tidak kuliah tatap muka, mahasiswa masih terbebani biaya kos yang harus tetap dibayar. Bahkan mahasiswa terkena biaya tambahan yakni kuota data internet untuk pembelajaran daring.

Kondisi pandemi harusnya disikapi dengan penyesuaian kebijakan administrasi oleh penguasa. Karena prinsip administrasi itu haruslah mempermudah, bukan mempersulit. UKT tidak boleh diberlakukan kaku sebagaimana tak ada wabah.

Bahkan perusahaan swasta yang orientasinya untung saja melakukan penyesuaian terhadap produk mereka di masa pandemi. Termasuk harga jual. Apalagi pemerintah yang merupakan pengurus urusan rakyat.

Pendidikan adalah tanggung jawab negara, termasuk pendidikan tinggi. Karena merupakan kebutuhan dasar yang tidak mungkin dipenuhi sendiri oleh rakyat. Islam mewajibkan umatnya untuk menempuh pendidikan, yakni menuntut ilmu.

Rasulullah Saw. bersabda,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتُهْلِكَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِ )

Telah bersabda Rasulullah Saw., “Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai) atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka.” (H.R Baihaqi)

Peradaban Islam menempatkan pendidikan sebagai suatu prioritas. Khilafah menyelenggarakan pendidikan secara gratis sejak jenjang dasar (ibtidaiyah) hingga tinggi (universitas). Dalam kehidupan normal (bukan pandemi) negara menyediakan sekolah/kampus, asrama, buku, alat tulis, perpustakaan, laboratorium, fasilitas kesehatan, bahkan baju ganti untuk para pelajar dan mahasiswa.

Baca juga:  Mendamba Mahasiswa Istimewa di Sistem Penuh Tipu Daya, Apa Bisa?

Dalam kondisi wabah, pendidikan diatur agar mendukung penyelesaian wabah. Sekolah berasrama menjadi tempat karantina bagi para pelajar. Kampus juga diarahkan untuk meneliti obat dan vaksin untuk penyakit yang mewabah.

Ayat, hadis, dan fikih terkait wabah juga dikaji di sekolah dan kampus, sehingga ilmu menjadi hidup dan bisa memunculkan penemuan baru. Pendidikan dalam khilafah tak hanya beres dalam urusan biaya pendidikan (UKT dan lain-lain), tapi juga menghasilkan solusi untuk wabah.

Mahasiswa Lokomotif Perubahan Sistem

Inisiatif mahasiswa untuk menuntut hak pendidikan merupakan hal yang sudah sewajarnya. Namun UKT hanyalah satu komponen biaya pendidikan. Selain UKT, masih ada biaya buku, jurnal, biaya hidup, transportasi, internet, penelitian, dan lain-lain.

Di sistem kapitalisme, semua hal terkait pendidikan serba berbayar mahal. Tidak ada yang murah, apalagi gratis. Hal itu karena negara lepas tangan dari urusan pendidikan.

Negara hanya menyediakan regulasi dan membiarkan rakyat berjuang sendiri demi mengakses pendidikan. Jika pun ada subsidi, jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan besarnya jumlah pelajar dan mahasiswa.

Pascaera Badan Hukum Pendidikan (BHP), pendidikan tinggi bahkan dikomersialisasi. Pendidikan makin tak terjangkau rakyat miskin. Padahal pendidikan adalah investasi untuk masa depan negara.

Namun di bawah sistem kapitalisme yang mata duitan, pendidikan menjadi privilese individu berduit. Bukan lagi hak dasar yang dipenuhi secara massal. Sistem kapitalisme membuat pendidikan menjadi mahal dan makin mahal.

Baca juga:  Mesin Penyedot Uang (Kapitalis) Bag. 2/2

Ada uang, ada pendidikan. Tak ada uang, silakan bertahan dalam kebodohan. Sungguh sistem yang kejam dan tak manusiawi. Hal ini berkebalikan dengan sistem Islam yang memuliakan ilmu sehingga setiap rakyat dilayani untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin bahkan secara gratis.

Salah satu bukti bagusnya pendidikan tinggi dalam khilafah adalah Universitas Al-Azhar yang mendapat pengakuan dari Napoleon Bonaparte. Dalam pengasingan di Pulau Saint Helena, Napoleon menuliskan sebuah catatan harian yang isinya mengungkapkan kekagumannya terhadap Universitas Al-Azhar saat tentaranya melakukan penyerangan ke Mesir.

Dalam catatan hariannya, ia menyebut Al-Azhar merupakan tandingan Universitas Sorbonne di Paris. Sorbonne merupakan universitas tertua di Prancis. Kemudian, di masa pemerintahan Ottoman, Al-Azhar tumbuh menjadi sebuah lembaga pendidikan yang mandiri secara finansial dengan sumber pendanaan berasal dari dana wakaf (republika, 11/8/2009).

Wahai para mahasiswa, demikian luar biasa kualitas pendidikan dalam sistem Khilafah Islamiyah. Lanjutkanlah perjuangan kalian dengan menuntut perubahan sistem pendidikan. Dari sistem pendidikan sekuler kapitalistik yang ada sekarang menjadi sistem pendidikan Islam.

Dari sistem yang pelit menjadi sistem yang melayani dengan pelayanan terbaik. Dari sistem yang dijalankan penguasa berwatak pengusaha, menjadi sistem yang memuliakan semua rakyatnya.

Mahasiswa adalah lokomotif perubahan. Tariklah gerbong umat menuju sistem yang cemerlang yakni sistem Islam. Wallahu a’lam bishawab. [MNews]

8 thoughts on “Setelah Demo UKT, Kapan Mahasiswa Berjuang untuk Kuliah Bebas Biaya?

  • 24 Juni 2020 pada 18:48
    Permalink

    Yang miskin semakin kecil kesempatannya untuk mengubah masa depan keluarga nya melalui pendidikan, realita di era kapitalisme

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *