Antara Rasialisme dan Stigmatisasi Islam

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, ANALISIS – Di tengah dunia sedang mengamati dengan saksama demonstrasi menentang rasisme dan kebrutalan polisi di seluruh Amerika, Departemen Luar Negeri Amerika malah merilis Laporan Tahunan Kebebasan Beragama 2019.

Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengecam keras Cina, Iran, Nigeria, dan beberapa negara lain karena pelanggaran kebebasan beragama. Sorotan juga diarahkan pada Indonesia yang dinilai bersikap ambigu, di satu sisi menjamin kebebasan beragama dan hak beribadah warga, tetapi di sisi lain melakukan pembatasan demi ketertiban umum.

Ketika melawat ke Cina, Pompeo mengatakan penindasan terhadap seluruh agama –yang disponsori negara– semakin menguat.

“Partai Komunis Cina kini memerintahkan organisasi-organisasi keagamaan untuk mematuhi kepemimpinan Chinese Communist Party (CCP) dan menanamkan dogma komunis ke dalam ajaran dan praktik keagamaan mereka. Penahanan massal warga Muslim-Uighur di Xinjiang terus berlanjut. Demikian pula penindasan terhadap warga Tibet dan Budha, Falun Gong, dan Kristen,” ungkap Pompeo.

Saat ditanya tentang otoritas moral Amerika untuk menghakimi negara lain, Pompeo mengatakan Amerika mengatasi ketidakadilan yang terjadi secara langsung, tidak seperti di Cina.[1]

Begitu pula Amerika yang punya jawaban saat sejumlah negara anggota Uni Eropa menyatakan keberatan atas rencana Israel mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki, karena dikhawatirkan akan memicu konflik besar.

Amerika berdalih bahwa aneksasi Tepi Barat merupakan bagian dari rencana perdamaian Amerika Serikat yang diluncurkan pada Januari lalu, yang diharapkan akan membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina.[2]

Perdamaian dan keadilan dunia seperti apa yang dijanjikan Amerika? Sedangkan di dalam negerinya sendiri, gelombang protes tengah disuguhkan di hadapan dunia.

Rasialisme dan Stigmatisasi Islam Tumbuh Subur dalam Kapitalisme

Istilah Rasisme/Rasialisme mulai dikenalkan oleh Samuel Morton, seorang dokter di Philadelphia, Amerika Serikat. Dia mengumpulkan ratusan tengkorak manusia dari seluruh dunia dan dengan metode khusus dia mengukur volume otak setiap tengkorak yang dia kumpulkan. Hasilnya, Morton percaya bahwa manusia terbagi ke dalam lima kelompok ras.

Jika penggolongan tengkorak tersebut sekadar menghasilkan pemilahan jenis ras, mungkin tak masalah. Namun nyatanya, pemilahan tersebut diiringi pandangan di mana ras tertentu dianggap lebih kuat dan lebih cerdas dibanding ras lainnya.

Ras (yang dianggap) paling utama dan paling cerdas adalah ras Kaukasia atau kulit putih, kemudian secara berurutan ras Mongolia (kulit kuning), ras orang-orang Asia Tenggara (kulit coklat), ras penduduk asli Amerika (kulit merah), dan yang paling akhir adalah ras Ethiopia (kulit hitam).[3]

Selanjutnya, rasisme masuk ke ranah yang tak kalah sensitif, yakni agama. Muncullah stigmatisasi terhadap agama (Islam).

Teori “lima ras” Morton dengan cepat didukung para pemilik budak, sebelum Perang Sipil AS (1861-1865) meletus dan mengakhiri praktik perbudakan.

Perbudakan kulit hitam di negeri Paman Sam berawal dari jual-beli budak di negara bagian Virginia pada 1619. Orang-orang kulit hitam dari Afrika dikapalkan ke Amerika untuk dipekerjakan di perkebunan kapas.

Banyak yang menemui ajalnya di jalan akibat perlakuan semena-mena para pemasok budak. Bahkan, saking berharganya budak sebagai komoditas, beberapa pemasok mengasuransikan budak-budak mereka.

Pandangan bahwa ras kulit putih adalah manusia unggul memang sudah umum diterima banyak politikus dan pejabat negara, khususnya di negara-negara bagian selatan.

Pada 1858, James Henry Hamond, senator AS negara bagian South Carolina misalnya, menyebut orang-orang negro ditakdirkan untuk menjadi lumpurnya masyarakat alias pekerja kasar.

Senafas dengan Hammond, Thomas Hart Benton pejabat senator negara bagian Missouri (1853-1855) pernah mengungkapkan bahwa kedatangan ras Kaukasia di kawasan Pasifik adalah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah bumi. Ia juga mengatakan bahwa lenyapnya orang Indian selaku penduduk asli benua Amerika adalah takdir guna memuluskan kemajuan orang kulit putih.

Pandangan tersebut makin menguat kembali dengan munculnya Donald Trump sebagai Presiden. Trump mempromosikan awal kampanyenya, yaitu “Make America Great Again”. Untuk menunjukkan kebesarannya, maka sikap menindas yang lain pun ditampilkan.

Seiring agenda setting War on Terror (WoT), Trump mengabulkan salah satu janji kampanyenya dengan mengeluarkan perintah eksekutif (keputusan presiden) berjudul “Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States” atau Perintah Eksekutif 13769.

Kebijakan ini juga sering disebut sebagai Travel Ban atau Muslim Ban. Mengapa? Karena Trump dan jajarannya memiliki kriteria akan sebuah negara yang dianggap “berbahaya” untuk masuk ke AS.

Berdasar Travel Ban pertama, negara Muslim dengan “sejarah terorisme” dianggap mengancam keamanan AS dan perlu digarisbawahi. Hal itu juga berlaku untuk negara yang berlawanan dengan kepentingan nasional AS seperti Venezuela dan Korea Utara sebagaimana diberitakan media Vox.[4]

Akan tetapi, keringanan dapat diberikan pada suatu negara yang dianggap mau bekerja sama dengan pihak AS. Bagaimana dengan Indonesia ? Melihat dari kriteria negara yang dilarang masuk AS, Indonesia yang merupakan negara mayoritas umat muslim dan punya sejarah panjang aksi terorisme, mungkin sudah masuk dalam radar AS.

Hanya melihat sejarah hubungan bilateral antarkedua negara yang telah 70 tahun bersama (April 2019) lewat situs Kemlu, pemerintah AS dan Indonesia tampak masih baik-baik saja. Bahkan bisa dikatakan setiap rezim di Indonesia merupakan perpanjangan kepentingan AS, termasuk Soekarno di awal kekuasaannya agar lebih memihak AS saat Perang Dingin.[5]

Hingga hari ini, apa yang disuarakan AS, itu pula yang disuarakan rezim ini. Maka, bukan suatu hal yang mengejutkan jika di saat kelimpungan menghadapi keterpurukan ekonomi di tengah pandemi, rezim justru sibuk menyusun kerja tangkal radikalisme di kalangan ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berinovasi dalam memerangi paham radikalisme. Salah satu proyek perubahan yang ditawarkan adalah dengan melakukan pembangunan aplikasi ASN No Radikal. Aplikasi ini sebagai optimalisasi portal aduanasn.id mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. [6]

Walhasil, antara rasialisme/rasisme dan stigmatisasi agama (Islam) senantiasa berkelindan dalam menjaga hegemoni AS dari sikap kritis warganya maupun di negeri-negeri muslim.

Narasi Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, menjaga perdamaian dunia, WoT, hanyalah narasi busuk yang dijajakan AS. Hanya negeri-negeri pembebek sajalah yang masih mau mengikuti narasi busuk tersebut.

Khilafahlah yang Adil

Sungguh, apa yang ditampakkan Trump dalam sistem kapitalismenya terhadap kaum muslimin maupun warga yang berbeda ras, jauh sekali dengan sikap Daulah Khilafah terhadap orang-orang kafir.

Daulah Khilafah yang berasaskan Islam dan bersendikan syariat Islam, mendudukkan manusia secara adil, bahkan terhadap orang kafir sekalipun.

Dalam fakta sejarah, warga negara daulah juga meliputi orang-orang kafir. Mereka disebut sebagai “kafir dzimmi”. Istilah dzimmi berasal dari kata dzimmah, yang berarti “kewajiban untuk memenuhi perjanjian”.

Islam menganggap semua orang yang tinggal di Negara Khilafah sebagai warga Negara Islam, dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama.

Tidak boleh ada diskriminasi antara muslim dan dzimmi. Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan, dan harta benda mereka.

Kedudukan ahlu dzimmah diterangkan Rasulullah (Saw.) dalam sabdanya: “Barang siapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang hak, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun.” (HR Ahmad).

Ahli dzimmah merasakan keadilan yang luar biasa hingga mereka lebih memilih Negara Islam dan hidup bersama kaum Muslim, ketimbang mereka harus hidup di Barat atau bekerja sama dengan mereka.

Dalam Perang Salib, kaum Kristen Timur melakukan eksodus bersama kaum Muslim dan mereka berperang bersama kaum Muslim melawan tentara salib, meski tentara salib berusaha terus-menerus memengaruhi dan membujuk mereka agar melawan kaum Muslim.

Begitu juga orang-orang Yahudi Spanyol, lebih memilih hidup bersama kaum Muslim. Bahkan ketika kaum Muslim kalah di Spanyol dan lari dari sana, mereka pun ikut dengan kaum Muslim.

Mereka ikut melarikan diri ke mana pun kaum muslim pergi. Sebagaimana diakui kaum Yahudi Dunamah di Turki, mereka merasakan kehidupan yang adil di bawah naungan pemerintahan kaum muslim.

Sayangnya, keadilan kehidupan Islam tersebut kini diputarbalikkan musuh-musuh Islam. Dan fatalnya, banyak kaum muslimin termakan stigma yang ditujukan pada agama mereka sendiri.

Satu-satunya jalan untuk membungkam stigma tersebut adalah dengan dakwah, sebagaimana yang Rasulullah (Saw.) teladankan: Dakwah yang berlandaskan akidah yang kukuh, mempunyai visi yang jelas, dan roadmap yang gamblang untuk mewujudkannya.

Insya Allah, Khilafah akan hadir kembali membawa keadilan. Keadilan yang menghidupkan kembali bumi sesudah matinya. [MNews]

[1]https://www.voaindonesia.com/a/laporan-kebebasan-beragama-internasional-as-kecam-iran-Cina-nigeria/5459242.html

[2]  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200611125631-120-512189/jerman-keberatan-rencana-israel-caplok-tepi-barat

[3] https://tirto.id/rasisme-pernah-ilmiah-di-tangan-samuel-morton-c1nR

[4] https://www.researchgate.net/publication/334531790_Analisis_Kebijakan_Travel_Ban_oleh_Donald_Trump

[5] https://tirto.id/kennedy-tak-sempat-menjalankan-siasat-politiknya-kepada-indonesia-cAra

[6] https://www.liputan6.com/bisnis/read/4277134/platform-digital-akan-dipakai-untuk-putus-rantai-radikalisme-di-pns