Sekolah Zona Hijau Tetap Bikin Galau

Oleh: Noor Afeefa

MuslimahNews.com, FOKUS – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengumumkan bolehnya sekolah yang berada di zona hijau (sejumlah 92 kabupaten/kota atau 6% dari keseluruhan sekolah di Indonesia) untuk melakukan belajar tatap muka setelah memenuhi beberapa persyaratan.

Keputusan ini pun mendapat respons beragam. Banyak pihak justru galau. Di antaranya Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia (JPPI), dan elemen masyarakat lainnya.

Pihak sekolah bakal kerepotan jika harus menangani pembelajaran tatap muka yang terikat dengan berbagai protokol kesehatan. Utamanya soal physical distancing yang mengharuskan kelas hanya terisi setengahnya.

Tentu ini akan berimbas kepada kurikulum dan kinerja guru. Belum lagi jika ada siswa yang tidak mendapat izin orang tua belajar di sekolah. Maka pasti sekolah juga harus bertanggung jawab terhadap pembelajaran jarak jauh siswa-siswa tersebut. Pastinya, pekerjaan sekolah akan jauh lebih berat.

Beban berat juga bertambah karena pemerintah tidak juga mengeluarkan kurikulum darurat saat pandemi, baik untuk pembelajaran jarak jauh maupun belajar tatap muka saat pandemi. Guru kebingungan karena ketidakjelasan kurikulum dan metode pencapaiannya.

Siswa dan orang tua pun sama, galau. Meski siswa akan terobati kangennya untuk belajar di sekolah, namun mereka tetap was-was akan risiko penularan Covid-19 yang begitu cepat dan tak terduga. Terlebih, kebijakan New Normal Life mulai diberlakukan.

Di zona selain hijau, apalagi merah, tidak jauh berbeda. Galau juga. Mereka harus berjuang dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diperkirakan berlangsung hingga awal tahun 2021 atau selama satu semester ke depan.

Waktu tersebut tentu bukan sebentar. Sementara proses PJJ yang sudah berlangsung selama ini saja masih belum efektif karena banyak sekali kendala. Inilah kegalauan yang menyelimuti dunia pendidikan saat ini.

Sumber Galau

Bila ditelusuri, kegalauan tersebut sejatinya muncul karena negara tak memiliki panduan lengkap lagi sahih tentang penyelenggaraan pendidikan. Sebab, selama ini pendidikan diselenggarakan dalam sistem pendidikan sekuler kapitalistik yang menyimpang dari Islam.

Tak bisa dipungkiri, pendidikan di Indonesia menganut asas dan tujuan pendidikan yang sekuler. Meski sekilas tujuan pendidikan sudah sesuai Islam, sebagaimana tampak dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3.

Yakni bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, bila ditelaah secara mendalam hakikatnya tidaklah demikian.

Lebih jauh lagi, dalam implementasinya justru menyalahi Islam. Hal ini tampak antara lain dari kurikulum pendidikan yang tak memberi ruang cukup bagi pembentukan kepribadian Islami melalui upaya memahamkan tsaqafah (ilmu-ilmu) Islam. Sementara penguasaan materi seperti sains, matematika dan literasi (merujuk penilaian PISA) jauh lebih dominan.

Masuknya Spiritualitas dalam Kompetensi Inti (KI) di kurikulum nasional pun tak bisa menghilangkan esensi sekularistiknya pendidikan. Ini karena spiritualitas dimaknai secara sekuler sebagaimana Barat memaknai agama.

Tampak di antaranya dalam materi Pendidikan Agama Islam yang mendudukkan Islam sebagaimana agama dalam pandangan Barat bukan sebagai ideologi yang sahih.

Materi ke-Islaman pun lebih menonjolkan teori daripada pembentukan sikap. Walhasil, baik materi ajar maupun guru hingga lingkungan sekolah tak mampu membentuk suasana spiritualitas yang melahirkan ketaatan total kepada Sang Pencipta. Banyaknya problem moral remaja saat ini cukup menjadi bukti sekulernya pendidikan Indonesia.

Pendidikan kapitalistik memang tidak dirancang untuk membentuk kepribadian Islam, tapi justru membentuk pribadi sekuler. Capaian pendidikan lebih mengutamakan aspek kognitif (pengetahuan). Diperparah juga oleh materi kurikulumnya sangat padat, bahkan saling tumpang tindih.

Model evaluasi pembelajaran (ujian dan ulangan) juga menonjolkan aspek nilai. Pada akhirnya, orientasi ekonomi dan dunia kerja menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan.

Bagaimana di tengah pandemi ini? Memang, Mendikbud telah melonggarkan masalah capaian pendidikan agar tak terfokus pada kurikulum yang telah ditetapkan. Namun sayang, yang terjadi ternyata kebingungan pada guru. Ini karena negara senyatanya tak mampu memberikan gambaran kurikulum pendidikan yang tepat lagi sahih (sesuai Islam).

Beban berat kurikulum tersebut bertambah parah dengan minimnya kualitas guru dan sarana prasarana penunjang, apalagi pada kondisi pandemi. Baik tatap muka maupun jarak jauh sama-sama beratnya.

Semua ini sebenarnya berpulang pada sistem pendidikan. Karenanya, hanya sistem pendidikan Islam saja yang selayaknya diemban negara untuk mengelola pendidikan di Indonesia.

Jalan Keluar

Islam sebagai agama dan tatanan hidup bernegara yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebenarnya memiliki solusi bagi seluruh problematik manusia. Problem pendidikan saat pandemi pun sangat bisa diselesaikan mengikuti aturan Islam. Bahkan solusi tersebut seharusnya dijalankan dalam kehidupan.

Sebab, dari segi paradigma utama asas, yaitu akidah Islam begitu selaras dengan fitrah insaniah. Terlebih lagi kita meyakini bahwa aturan yang berasal dari Allah pasti baik untuk manusia.

Dalam sistuasi pandemi, Islam –yang terepresentasi dalam sistem Khilafah– menetapkan kebijakan penguncian areal yang terjangkiti wabah saja. Oleh karena itu, bagi wilayah yang tidak terjangkiti wabah, masyarakatnya berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah atau belajar tatap muka. Masyarakat pun tidak perlu khawatir perluasan wabah melalui imported case karena negara telah melakukan tindakan penguncian.

Sementara itu, di area wabah yang sudah dikunci, negara menerapkan secara simultan beberapa kebijakan penanganan wabah. Yakni, prinsip isolasi orang terinfeksi dari yang sehat, social distancing, pengujian cepat serta akurat, pengobatan hingga sembuh dan peningkatan imunitas warga yang sehat.

Hal ini dilakukan dengan menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokoknya secara langsung termasuk kebutuhan pokok individu seperti pangan, perumahan, dan pakaian. Semua itu akan membuat pemutusan rantai penularan yang efektif sehingga wabah tidak meluas dan segera berakhir.

Dengan model penanganan wabah seperti ini, persoalan pendidikan di masa pandemi tidak akan berkepanjangan. Wilayah yang tak terjangkiti tak perlu galau dengan sekolahnya. Dan pada wilayah yang terjangkiti, negara tetap menjamin hak pendidikan selaras dengan kebijakan penanganan wabah.

Bagaimana dengan kondisi sekarang? Tentu, membuat galau di mana-mana. Bukankah OTG (Orang Tanpa Gejala) yang tampak sehat, mereka juga bisa menyebarkan virus penyakit? Terlebih New Normal Life berlaku dan PSBB sudah tak seketat dulu lagi. Itu semua telah menepis keseriusan masyarakat melakukan physical distancing. Maka daerah hijau pun menjadi tetap rawan.

Inilah dilema yang harus ditanggung masyarakat akibat penerapan kebijakan kapitalistik dalam menangani pandemi. Hitung-hitungan ekonomi lebih dominan dari pada keselamatan atau nyawa manusia.

Demi berjalannya roda ekonomi, tempat wisata dan mal atau pusat perbelanjaan umum dibuka. Dampaknya tentu saja kepada dunia pendidikan atau siswa. Anak-anak yang statusnya tidak bekerja pun bisa terkena dampaknya.

Menerapkan kebijakan belajar tatap muka di zona hijau tentu tetap berisiko. Dalam sistem kapitalis, ia ibarat buah simalakama. Tak belajar di sekolah mereka tak mendapat pendidikan. Sedangkan jika memperhitungkan keselamatan, mereka terdampak tak mendapatkan pendidikan yang layak.

Inilah, mengapa sistem Khilafah menjadi kebutuhan umat sepanjang masa. Sebab, ia menjadi penjaga dari segala kondisi yang mungkin terjadi pada manusia. Terlebih kebutuhan pendidikan, yang tak boleh terjeda oleh wabah. Prosesnya harus terus berjalan.

Islam Menjawab Kegalauan

Berikut ini gambaran sistem pendidikan Islam yang mampu mengantarkan siswa menjadi manusia pembangun peradaban mulia. Gambaran ini setidaknya bisa menginspirasi insan pendidik dan seluruh umat -termasuk penguasa- untuk menerapkannya pada kondisi serumit apapun, termasuk saat pandemi kini.

Pertama, pendidikan haruslah diselenggarakan dengan landasan akidah Islam. Sekolah dan guru bahkan orang tua haruslah mendidik karena dorongan iman, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta’ala. Pendidikan pun harus ditujukan untuk menghasilkan output pendidikan yang berkepribadian Islam (pola pikir dan pola sikapnya sesuai dengan Islam). Artinya, peserta didik dipahamkan tsaqafah (ilmu-ilmu) ke-Islaman, di samping diajarkan ilmu-ilmu terapan (kimia, fisika, teknik, kedokteran, dan lain-lain) serta kecakapan hidup.

Di masa pandemi, landasan dan tujuan ini harus tetap dikuatkan. Terlebih, sejatinya manusia amat lemah untuk bisa mendapatkan jalan keluar dari pandemi, melainkan jika Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkenan memberi kemudahan. Maka pendidikan haruslah menguatkan takwa berupa ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala secara totalitas.

Kedua, kurikulum haruslah disusun mengikuti tujuan sahih tersebut. Negara harus menyusun materi pengajaran secara lengkap dan efektif sesuai jenjang usia. Bobot materi tsaqafah Islam dan ilmu-ilmu terapan (umum) harus seimbang. Ilmu-ilmu yang mengasah kecakapan hidup pun harus selalu menyertai dalam rangka membentuk kepribadian Islam.

Apalagi di masa pandemi. Belajar, baik dengan tatap muka maupun jarak jauh, tetaplah akan dilakukan dengan senang hati. Guru akan berusaha kreatif menyajikan kurikulum secara baik. Siswa pun siap menerima ilmu. Inilah yang membedakan dengan proses pembelajaran selama ini. Kurikulum yang sangat padat serta nihil dari aspek ruhiyah tentu dirasakan sebagai beban.

Ketiga, metode pengajarannya harus sahih. Sejatinya, pendidikan tidak diselenggarakan untuk kemewahan (kekayaan) intelektual semata. Namun, untuk membentuk perilaku. Hal ini tentu sangat tergantung pada metode penyampaian ilmu.

Dalam Islam, metode pengajaran yang sahih berupa proses penyampaian pemikiran oleh guru dan penerimaan oleh siswa. Di dalamnya terjadi proses berpikir. Yakni, adanya penggambaran atas fakta (ilmu yang disampaikan) yang diberikan guru kepada siswa. Inilah yang dimaksud dengan proses penerimaan yang disertai proses berpikir (talqiyan fikriyan) yang berhasil memengaruhi perilaku.

Jadi, standar keberhasilan belajar bukanlah nilai. Namun, perilaku dan kemampuan memahami ilmu untuk diamalkan. Ini pula yang membedakan asesmen belajar dalam sistem pendidikan saat ini. Sehingga, setiap guru harus memiliki kecakapan dalam metode pengajaran tersebut. Dalam kondisi pandemi prinsip ini tetap harus menjadi perhatian.

Keempat, menggunakan teknik dan sarana pengajaran yang sahih. Belajar tatap muka tentu berbeda tekniknya dengan jarak jauh. Teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan target pendidikan. Yang penting, teknik apa pun tidak boleh mengabaikan metode talqiyan fikriyan. Karenanya, yang dibutuhkan adalah kesabaran dan ketekunan guru dalam proses pengajaran, baik tatap muka maupun jarak jauh. Ketika tanggung jawab selalu diemban oleh setiap pendidik, maka proses pendidikan akan tetap produktif dengan segala dinamikanya.

Kelima, dukungan langsung dan sepenuhnya dari negara pada semua aspek termasuk anggaran. Hal ini agar setiap individu masyarakat terjamin hak pendidikannya pada semua kegiatan pembelajaran. Situasi pandemi memang lebih menguras tenaga dan biaya. Karenanya, harus diantisipasi oleh negara dengan memberikan model pembiayaan berbasis baitulmal. Baitulmal didesain untuk memiliki kemampuan finansial terbaik bagi berjalannya fungsi negara pada kondisi apapun.

Demikianlah, pendidikan di masa pandemi jelas membutuhkan perlakuan dan perhatian serius dari negara. Sebab, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jika negara tidak menyiapkan segala yang dibutuhkan maka negara telah berlaku zalim, karena mengabaikan hak warga negaranya.

Semua prinsip di atas merupakan bagian integral dari penerapan syariah Islam secara kaffah. Karenanya, penerapannya membutuhkan kehadiran Khilafah. Sebab, Khilafah merupakan satu-satunya metode penerapan Islam.

Walhasil, kegalauan sekolah bisa teratasi jika saja negara menerapkan sistem pendidikan Islam dan menerapkan hukum Islam secara kaffah. Dengan kata lain, Khilafah memang menjadi kunci jawaban atas problem pendidikan di masa pandemi ini. Semoga hal ini menjadi pembelajaran terbaik untuk mengembalikan pengaturan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala saja.

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin” (TQS. Al Maidah [5]:50) Wallahu a’lam. [MNews]