RUU HIP Merah Membara, Saatnya Koreksi Total Haluan Negara

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Di tengah pandemi yang belum juga menemui akhirnya, masyarakat dikagetkan dengan polemik politik disetujuinya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP) menjadi Undang-Undang di rapat paripurna DPR pada 12 Mei 2020.

Walaupun akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP ini, namun RUU ini telanjur memantik kemarahan masyarakat Indonesia. Apakah ini “testing the water”?

Saat kritikan tajam terus terlontar dari para epidemolog terkait kebijakan pemerintah –yang seringkali kontraproduktif terhadap upaya penyelesaian wabah corona; begitu pun keluhan dari masyarakat terkait dengan buruknya pengelolaan bansos dan kurang pekanya pemerintah terhadap kondisi masyarakat– Pemerintah malah sibuk mengurus RUU yang dinilai banyak kalangan tak urgen sama sekali.

Terlebih pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyamakan Khilafah dengan paham-paham yang dilarang negara seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, telah menabuh genderang kemarahan kaum muslim Indonesia, karena dianggap telah mencederai ajaran agama Islam.

Mengapa RUU HIP ini wajib kita tolak? Ada apa di balik pembuatan RUU HIP? Lantas apa sebenarnya yang menjadi permasalahan fundamental bangsa ini? Haruskah kita melakukan koreksi total terhadap haluan negara kita?

RUU HIP Harus Dihentikan, Bukan Hanya Ditunda

PDIP sebagai fraksi pengusul RUU HIP ini menyampaikan bahwa tujuan dibuatnya RUU HIP adalah mulia. Selain sebagai payung hukum BPIP, keberadaannya pun akan mampu menangkal masuknya pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila. Namun sungguh sayang, respons berbagai ormas justru sebaliknya.

Muhammadiyah, NU, bahkan MUI secara tegas menolak RUU ini dan beranggapan bahwa RUU HIP berpotensi mencederai Pancasila itu sendiri. Setidaknya ada tiga persoalan politik dalam RUU HIP yang bisa kita bahas.

Pertama, RUU HIP berpotensi memunculkan paham komunisme. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang “Pembubaran partai komunis indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara republik indonesia bagi partai komunis indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxismelenisme” dalam RUU HIP. Menurut “Maklumat” yang dikeluarkan MUI merupakan sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis dan biadab yang dilakukan PKI terhadap bangsa ini.

Trauma bangsa ini tak akan bisa hilang terhadap tragedi berdarah pembunuhan jendral yang dilakukan PKI pada 30 September 1965 silam. Juga pembantaian terhadap 500 ribu lebih para ulama dan santri oleh PKI di Madiun tahun 1948. Sungguh fakta sejarah yang memilukan kaum muslimin.

Wajar akhirnya masyarakat melihat bahwa RUU ini sengaja dibuat untuk membangkitkan kembali paham komunis yang telah dilarang. Hingga MUI mengancam, jika tak dihentikan pembahasan RUU ini, pihaknya akan mengawal masyarakat Indonesia untuk menolak RUU ini.

Baca juga:  Kongres Umat Islam Indonesia, Wajib Serukan Khilafah

Kedua, kontroversi pasal 7 yang berpotensi mengaburkan makna Pancasila itu sendiri. Memeras Pancasila menjadi trisila, lalu menjadi ekasila, yaitu Gotong Royong, disinyalir dapat melumpuhkan sila pertama, yaitu “Ketuhanan YME”. Padahal, sila pertama adalah clausa prima. Bahkan menurut pengamat politik Siti Zuhra, jika Pancasila ingin direduksi, seharusnya pakailah sila pertama karena telah termaktub dalam UUD 45 pasal 29 ayat 1.

Pasal 7 yang memiliki 3 ayat dalam RUU HIP ini seolah ingin mengulang perdebatan lama yang sebenarnya sudah selesai. Padahal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara sudah final dengan lima sila.

Adapun ketiga sila tersebut:

(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/ demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan;
(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan;
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Dari sini bisa kita lihat bahwa seolah ada upaya untuk menyingkirkan agama dari kehidupan. Dan pasal ini pun telah mengonfirmasi kebohongan jargon “Pancasila Harga Mati” karena apa yang terjadi adalah justru mereka sendiri yang hendak memeras Pancasila dan menafsirkannya sesuai dengan keinginannya sendiri.

Ketiga, RUU HIP rawan dijadikan alat gebuk penguasa. Profesor Suteki, Pakar Sosiolog Hukum dan Filsafat Pancasila dalam pemaparannya di ILC TV One, mengatakan bahwa Pancasila adalah hasil konsensus negara ini yang tidak bisa lepas dari pengaruh tiga ideologi besar dunia, yaitu kapitalisme, komunisme, dan Islam. Sehingga sangat memungkinkan tafsirnya berubah sesuai keinginan rezim berkuasa.

Bahkan menurut Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara, RUU ini selain tidak berguna bagi masyarakat, juga secara tegas menyampaikan bahwa Pancasila adalah milik penguasa. Karena dalam pasal 43 ayat 1 disebutkan “Presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi pancasila”. Artinya di sini, presiden adalah sosok yang pancasilais. (islamtoday.id 08/06/2020)

Presiden dapat menghakimi siapa yang pancasilais dan siapa yang anti-Pancasila. Ini sangat berbahaya, mengingat rezim hari ini semakin represif dan anti-Islam. Maka, Prof Sutekei menegaskan kembali dalam bincangnya di ILC bahwa RUU HIP ini bukan hanya ditunda, tapi harus ditolak keberadaannya tanpa syarat.

Endingnya Khilafah

Setelah desakan umat yang begitu keras terhadap penghentikan RUU HIP, akhirnya pemerintah menyetujui untuk menunda RUU HIP tersebut. Begitu pun PDIP sebagai fraksi pengusul RUU HIP setuju bahwa TAP MPR no. 25 harus dimasukkan. Namun ada yang mengusik kaum muslim dari narasi yang disampaikan Hasto tersebut.

“PDI Perjuangan setuju penegasan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme, ditambahkan dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.” (Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Ahad, 14 Juni 2020).

Baca juga:  Editorial: Ingin Khilafah, bukan Sekadar Romantisme Sejarah

Menyejajarkan marxisme dan khilafah adalah bentuk kedunguan yang akut. Karena khilafah bukanlah sebuah ideologi. Khilafah adalah sebuah bentuk negara yang lahir dari ideologi Islam. Maka jika ada yang menganggap Khilafah adalah ancaman, sama saja dengan menganggap ideologi Islam berbahaya.

Sebenarnya, narasi jahat penguasa dalam memonsterisasi khilafah telah ada dari dulu. Bagi rezim, Perppu Ormas tahun 2017 belum cukup untuk memukul habis ormas yang menyerukan khilafah. Maka pada RUU HIP ini, mereka berusaha menyejajarkan Khilafah dengan paham komunis yang dilarang negara. Sungguh adanya perangkat hukum seperti ini, telah melengkapi kediktatoran rezim anti-Islam.

Namun, alih-alih ingin menyejajarkan Khilafah dengan paham komunis, media dan berbagai kalangan malah membicarakan definisi Khilafah dan menjadikan Khilafah sebagai diskusi mereka. Akhirnya, semakin tergambar dalam benak umat, siapa yang sebenarnya harus dibubarkan.

Sejatinya biang kerok permasalahan yang melanda negeri ini bukanlah disebabkan ajaran Islam Khilafah atau radikalisme, seperti yang terus dipropagandakan penguasa hari ini. Namun biang kerok dari permasalahan yang terus menghantui adalah dasar negara ini yang sekuler dan rezim korup dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan. Berbeda dengan ideologi sekuler-kapitalis yang memisahkan agama dengan kehidupan. Islam menjadikan agama sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan; Bagaimana cara beribadah, mencari nafkah, mendidik putra-putri mereka, hingga cara mengurusi negara.

Semua telah disyariatkan. Maka jika ada yang menentang terhadap satu saja ajaran Islam, dia harus berhadapan dengan para penjaga Islam. Yaitu para pembela agama Allah yang tak bisa dibeli oleh rupiah dan siap mati demi agamanya.

Militansi yang demikian bukan lahir dari pemahaman radikalisme versi penguasa. Namun hal itu adalah ajaran yang dicontohkan Rasulullah (Saw.) dan para sahabatnya. Begitu pun upaya mengembalikan sistem pemerintahan Khilafah, adalah kewajiban kaum muslim. Sehingga memperjuangkannya adalah semata bentuk ketaatan seorang hamba pada perintah penciptanya.

Jika pemerintah saat ini yang bersistemkan demokrasi, lalu ada banyak kaum muslim yang menginginkan sistem ini digantikan oleh sistem Khilafah, jangan dianggap makar apalagi disamakan dengan paham terlarang. Karena semua ini adalah ajaran agama Islam.

Jika ajaran agama Islam, yaitu Khilafah dipropagandakan sebagai ideologi, kemudian dikampanyekan dan dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan, maka menurut Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran pasal 156a KUHP, yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Sudah saatnya bangsa ini mengoreksi total haluan negaranya. Apakah Pancasila mampu menjawab masalah corona, misalnya? Atau Pancasila mampu menyelesaikan kemiskinan yang terus mendera bangsa ini?

Baca juga:  [Editorial] Khilafah dan Corona, Apa Hubungannya?

Telah jelas keunggulan ideologi Islam sebagai dasar negara. Dan telah terbukti kesuksesan sistem khilafah sebagai sistem pemerintahan dalam menyejahterakan warganya.

Permasalahan Bangsa adalah Asas sekuler dan Rezim Korup dalam Sistem Demokrasi Kapitalisme

Pembahasan RUU HIP telah memunculkan pembahasan baru, yaitu Khilafah. Diskursus tentang Khilafah telah semakin membukakan topeng penguasa yang hanya menghadirkan khilafah sebagai pihak yang dilabeli perusak negeri. Itu semua semata untuk menutupi kebobrokan mereka.

Lihat saja di saat keributan RUU HIP yang menguras emosi masyarakat. Tanggal 10 Juni 2020 sah Undang-undang Minerba ditandatangani Presiden Joko Widodo. Revisi UU Minerba ini telah menjadi “jalan tol” perampokan kekayaan negara. Belum lagi pemalakan legal atas nama program Tapera (Tabungan Perumahan rakyat) yang mengambil paksa tiga persen gaji para pekerja.

Juga kenaikan tagihan listrik yang membuat rakyat semakin menjerit, dan pembatalan haji yang lebih terlihat faktor pemanfaatan dananya saja daripada pertimbangan keselamatan nyawa. Serta impor menggila saat wabah yang menyebabkan petani lokal ikut ambruk. Belum lagi Defisit APBN semakin melebar, utang semakin kencang, rupiah terjun bebas. Ini baru secuil permasalahan ekonomi.

Bagaimana dengan hukum negeri ini? Lihat saja dagelan kasus Novel Baswedan yang membenarkan bahwa hukum di negeri ini telah dikangkangi kepentingan politik. Begitu pun penangkapan aktivis yang kritis terhadap pemerintah.

Belum lagi Perppu 1/2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan coronavirus telah sah menjadi UU di tengah kecaman para pakar politik. Keberadaannya ditengarai berpotensi besar terhadap adanya skandal megakorupsi seperti BLBI dan Century.

Bagaimana dengan kehidupan sosial? Kasus perceraian meningkat saat pandemi dengan alasan ekonomi. PHK, pengangguran telah menyebabkan keluarga di ambang kehancuran. Generasi broken home ditambah sistem pendidikan Indonesia yang minim pemahaman agama akan menambah angka kenakalan remaja, narkoba, free sex, aborsi, dll.

Maka dari itu, problem mendasar dari negeri ini sesungguhnya adalah asasnya yang sekuler dan sistem pemerintahan demokrasi. Sistem sekuler yang menyingkirkan agama dalam aturan bernegaranya dan sistem demokrasi yang menjadi pijakan diberlakukannya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem inilah yang melegalkan eksploitasi SDA, sistem ini pula yang menyebabkan kesengsaraan masyarakat semakin berlapis-lapis.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengoreksi total haluan negara kita. Jika sudah jelas terbukti haluan negara ini cacat dari asasnya, maka segera tinggalkan. Beralihlah menuju haluan hakiki yang berasal dari Sang Pembuat manusia yaitu Allah SWT. [MNews]

10 thoughts on “RUU HIP Merah Membara, Saatnya Koreksi Total Haluan Negara

  • 10 Oktober 2020 pada 19:12
    Permalink

    Заходи играть jackpot-ы на абсолютно новшеское известное крутое казино, slottica казино официальный сайт [www.cardiogarda.com].
    здесь у нас шикардесные для новеньких классные.
    казино слотика этого года азартный портал от основателей продуктов
    партнерки jim: набитый для такой вота ситуации, что б собирать умнейших и не только лудожопов в этом месте мира слотика казино
    slottica casino com. http://www.cardiogarda.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=sloticaru

    Balas
  • 20 Juni 2020 pada 22:38
    Permalink

    YaAllah .. kapitalismr ini smua islam solusi tuntas
    Subhanallah

    Balas
    • 22 Juni 2020 pada 11:54
      Permalink

      Sudah saya nya kita kembali untuk menerapkan sistem islam.
      Sebab Islamlah solusi paripurna untuk mengatasi segala persoalan kehidupan hari ini

      Balas
  • 20 Juni 2020 pada 19:28
    Permalink

    Sampai kapanpun mereka para pembenci Islam selalu membuat propaganda.dari zaman nabi Muhammad Saw hingga kini Islam selalu disudutkan.namun Islam agama yg Haq tetap akan menguasai dunia lagi dr timur sampai barat .camkan itu!!!

    Balas
    • 22 Juni 2020 pada 11:53
      Permalink

      Sudah saya nya kita kembali untuk menerapkan sistem islam.
      Sebab Islamlah solusi paripurna untuk mengatasi segala persoalan kehidupan hari ini

      Balas
  • 20 Juni 2020 pada 15:38
    Permalink

    Ma syaa Allah, jelas sekali 🙏🏻barakallah

    Balas
  • 20 Juni 2020 pada 12:03
    Permalink

    Dan orang-orang dungu pada sistem kufur ini makin terlihat kedunguannya

    Balas
  • 20 Juni 2020 pada 11:15
    Permalink

    Miris jika kita lihat sekarang para pejabat dan pengurus negara makin kaya sedangkan rakyatnya makin miskin mana keadilan di negara ini.
    Kita Hanya butuhkan negara Islam yang mengatur semuanya menjadi kaffah

    Balas
  • 20 Juni 2020 pada 11:14
    Permalink

    Miris jika kita lihat sekarang para pejabat dan pengurus negara makin kaya sedangkan rakyatnya makin miskin mana keadilan di negara ini.
    Kita Hanya butuhkan negara Islam yang mengatur semuanya menjadi kaffah dan menyejahterakan masyarakatnya

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *