Wacana “Khilafah-isme” adalah Upaya Mendistorsi Ajaran Islam (Bagian 2/2)

Bahasan sebelumnya: “Jelaslah bahwa menegakkan khilafah adalah kewajiban dari Allah SWT, syariat nabi Muhammad SAW, dan sunah para al-Khulafa’ al-Rasyidun. Siapa saja yang mengingkarinya meskipun dengan mengajukan berbagai dalih dan retorika, hakikatnya tidak mengerti bagaimana istinbath al-ahkam kewajiban tersebut dari Alquran dan Sunah.”

Problem Nyata adalah Sekularisme dan Kapitalisme

MuslimahNews.com, TSAQAFAH – Merefleksikan makna kemenangan Idulfitri yang baru berlalu, hari ini justru kita masih terpuruk di semua bidang. Rusaknya tatanan kehidupan bukan disebabkan karena Islam dan khilafah, tetapi karena paham sekularisme dan kapitalisme.

Saat ini, kita menyaksikan masih banyak perintah Allah SWT yang belum diamalkan dan berbagai larangan Allah yang masih dilanggar, terutama syariah Islam yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri, dan lain sebagainya.

Kondisi rakyat semakin miskin, harga-harga kebutuhan pokok yang terus membumbung tinggi, pendidikan mahal tapi kualitasnya rendah, kekayaan alam kita dikeruk oleh korporasi-korporasi asing, layanan kesehatan makin mahal, pergaulan pemuda dan pemudinya semakin rusak, korupsi kian merajalela, kerusakan lingkungan yang semakin parah, dan sebagainya.

Dalam bidang politik dan birokrasi, negeri ini semakin terpuruk dengan merebaknya kasus-kasus korupsi. Ibarat fenomena gunung es, apa yang tampak di permukaan, hanya sebagian kecil dari apa yang ada sebenarnya, ditandai dengan temuan kasus-kasus gurita korupsi nasional yang tak kunjung menemukan ujung pangkalnya, diikuti kasus-kasus korupsi di tingkat daerah yang semakin meresahkan.

Hal itu makin diperparah dengan berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang ditengarai membatasi ruang gerak KPK.[24]

Dalam bidang ekonomi, utang luar negeri Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. Posisi utang Indonesia per akhir Mei 2020 berada di angka Rp5.258,57 triliun. Nilai ini naik dari posisi akhir April 2020 yang berkisar Rp5.172,48 triliun. Rasio utang per akhir Mei 2020 naik di angka 32,09 persen dari PDB dari bulan sebelumnya di angka 31,78 persen dari PDB. Adapun komposisi utang pada Mei 2020 terdiri dari Rp4.442,90 triliun Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp815,66 triliun dari pinjaman.[25]

Baca juga:  Prof Suteki: Mendakwahkan Ajaran Islam Tidak Melanggar Hukum

Liberalisasi ekonomi juga makin menggila. Apalagi dengan disahkannya beberapa Undang-undang seperti UU Minerba. Di tengah pandemi corona semakin mewabah, pemerintah dan DPR secara melenggang kangkung mengesahkan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang menuai kontroversi dan kejanggalan. Alasan disebut kontroversi, karena materi muatan Perubahan UU Minerba mempertontonkan bagaimana perselingkuhan antara oligarki kekuasaan dengan oligarki perusahaan.[26]

Dalam bidang hukum, kondisinya masih buram. Sejak tahun 2017 ini, negeri ini pun dibuat gaduh dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas, yang kemudian disahkan DPR pada tanggal 24 Oktober 2017 menjadi Undang-Undang (UU).

Melalui UU ini pemerintah bisa secara langsung membubarkan Ormas yang dianggap mengancam NKRI tanpa melalui mekanisme pengadilan. Yang lantas dikritik para pakar hukum karena sangat rawan membenarkan tindakan kesewenang-wenangan (otoriter), ketika penguasa secara subjektif berhak memberikan stigma kepada suatu ormas, lalu membubarkannya tanpa proses pembuktian di pengadilan.

Hari ini masyarakat dibuat gaduh kembali dengan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). RUU tersebut akhirnya ditunda pembahasannya setelah mendapat respon penolakan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk ormas Islam, MUI di antaranya.[27]

RUU HIP seakan mengonfirmasi kebohongan jargon “Pancasila Harga Mati”. Karena apa yang terjadi adalah mereka sendiri yang hendak memeras Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila.

Kasus-kasus di atas, merupakan sebagian kecil dari permasalahan pelik yang mendera negeri ini, di samping persoalan pelik lainnya terkait efek dominasi asing yang semakin menguat, semakin leluasa menguasai dan memiliki aset-aset di negeri ini di bidang properti, perbankan, perkebunan, pertambangan dan sektor strategis; termasuk sektor pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan.

Baca juga:  Ustaz Labib Sanggah Kekeliruan Kiai Ma'ruf tentang Khilafah

Itu semua sudah seharusnya mendorong orang beriman untuk muhasabah. Mahabenar Allah SWT yang berfirman,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Al-Rum: 41)

Sistem demokrasi yang tegak di atas asas sekularisme, memaksa kaum muslim memisahkan Islam dari pengaturan urusan publik. Ditandai dengan stigmatisasi negatif kaum liberal yang disematkan kepada syariat Islam ketika diperjuangkan dan diopinikan sebagai aturan yang wajib diterapkan dalam kehidupan.

Beragam tuduhan serius pun dilancarkan, di antaranya: syariat Islam bisa memecah belah bangsa; ajaran radikal, nation state harga mati, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Islam dimarjinalkan para persoalan privat, mengatur wilayah ritual peribadatan semata. Sedangkan pengaturan urusan kehidupan, diserahkan kepada manusia.

Sistem demokrasi juga tegak dengan pilar-pilar kebebasan yang merusak. Prinsip kebebasan, tidak terpisahkan dari demokrasi, karena tegaknya Demokrasi sedikitnya menuntut 4 (empat) prasyarat kebebasan[28]: kebebasan beragama (freedom of Religion), kebebasan berpikir dan berpendapat (freedom of speech), kebebasan kepemilikan (freedom of ownerships), kebebasan berekspresi/ berprilaku (freedom of personality).

Lahirnya UU Minerba, UU Perbankan, UU Migas, dan lainnya yang tidak berpihak pada rakyat dan cenderung bercorak kapitalistik, adalah di antara bukti konkret perundang-undangan hasil proses demokrasi yang menuai kritik para ulama dan cendekiawan muslim.

Propaganda “khilafahisme” yang mendistorsi ajaran Islam harus dilawan. Khilafah adalah ajaran Islam dan memberikan jaminan kebaikan jika dijalankan. Khilafah memiliki landasan normatif yang kukuh dan landasan historis yang nyata. Bahkan, mengangkat seorang khalifah untuk menegakkan hukum-hukum Allah adalah menjadi konsensus para ulama.

Baca juga:  Kembalinya Khilafah Bukan Mimpi di Siang Bolong

Kita harus katakan bahwa problem nyata dan ancaman yang terus mengintai umat di negeri ini adalah penerapan sekularisme dan sistem kapitalisme. Terakhir, tidak ada jalan lain bagi kita yang mendambakan keberkahan hidup, dan meniti jalan pendahulu kita, kecuali berjuang merealisasikan kembali proyek agung kehidupan Islam, sebagai salah satu bagian dari pesan mendalam Rasulullah SAW.

Dari Al-’Irbadh bin Sariyah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

“Hendaklah kalian berdiri di atas sunahku, dan sunah para khalifah al-rasyidin al-mahdiyyin (khalifah empat yang mendapatkan petunjuk), gigitlah oleh kalian hal tersebut) dengan geraham yang kuat.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi)[29] [MNews] Sambungan dari bagian ke-1: https://www.muslimahnews.com/2020/06/19/wacana-khilafah-isme-adalah-upaya-mendistorsi-ajaran-islam-bagian-1-2/

Sumber artikel: https://s.id/kifct

Catatan Kaki:

[24] Lihat nasional.kompas.com, 18 februari 2020, “2020, ICW Prediksi Jumlah Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Turun”, < https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/18491581/2020-icw-prediksi-jumlah-kasus-korupsi-yang-ditangani-kpk-turun> [diakses 18 Juni 2020].

[25] Lihat tirto.id, 17 Juni 2020, “Utang Indonesia Naik lagi Per Mei 2020 Jadi Rp.5.258 Triliun”< https://tirto.id/utang-indonesia-naik-lagi-per-mei-2020-jadi-rp5258-triliun-fJiz> [diakses 18 Juni 2020].

[26] Lihat tempo.co, 18 Juni 2020, “Deretan Pasal Kontroversi UU Minerba”, <https://nasional.tempo.co/read/1341732/deretan-pasal-kontroversi-uu-minerba> [diakses 18 Juni 2020].

[27] Lihat kompas.com, 17 Juni 2020, “Polemik RUU HIP dan Keputusan Pemerintah Menunda Pembahasannya”, < https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/06040231/polemik-ruu-hip-dan-keputusan-pemerintah-menunda-pembahasannya?page=all> [diakses 18 Juni 2020].

[28] Dadang Juliantara, Meretas Jalan Demokrasi, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.

[29] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 17184), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: ”Hadits shahih dan para rawinya tsiqah.”; Ibn Majah dalam Sunan-nya (no. 42), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: ”Hadits shahih dengan banyak jalan periwayatan dan syawahid (riwayat-riwayat pendukungnya).”; Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (no. 329), al-Hakim berkata: ”Ini hadits shahih, tidak mengandung satupun cacat.” ditegaskan senada oleh al-Hafizh al-Dzahabi; Al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman (no. 7516).

Bagaimana menurut Anda?

4 tanggapan untuk “Wacana “Khilafah-isme” adalah Upaya Mendistorsi Ajaran Islam (Bagian 2/2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *