Kronik Gradasi Warna Zona Pandemi

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI – Konon, pandemi Covid-19 berangsur longgar. Sebagian daerah zona merah pun mulai menguning, bahkan menghijau. Tak pelak, kondisi ini yang kemudian menjadi alasan bagi Pemerintah untuk kian melonggarkan PSBB. Tentunya dengan harapan, selanjutnya dapat mencabut PSBB tersebut. Terlebih, ekonomi warga sudah mandek terlalu lama.

New normal pun mulai disuburkan. Padahal, angka pasien positif Covid-19 masih bertambah. Terhitung selama sepekan terakhir, penambahan pasien positif Covid-19 tak beranjak dari angka 1.000 orang. Jika pun berkurang, angkanya masih lebih dari 800 orang.

Meski demikian, kronik birokrasi tak dapat dihindari begitu saja. Ada sejumlah kepala daerah yang nekat membuka PSBB di daerahnya, kendati daerah yang bersangkutan masih zona berbahaya. Padahal, spread rate Covid-19 di wilayah tersebut masih tinggi.

Contoh kasus di Surabaya. Seluruh dunia tahu, Surabaya adalah episentrum terkini penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kota terbesar kedua di Indonesia itu menggeser posisi Jakarta yang sempat menjadi juaranya di awal pandemi beberapa bulan lalu.

Sementara berdasarkan level provinsi, data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pusat menunjukkan bahwa jumlah angka korban kematian akibat Covid-19 di Jawa Timur, sudah melampaui DKI Jakarta.

Keputusan Bersama 5 Menteri dan Lembaga Terkait

Terkait hal ini, per 15 Juni 2020 kemarin, telah diumumkan secara daring Keputusan Bersama lima menteri dan lembaga terkait berupa Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi Covid-19.

Secara general, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bahwa kementeriannya akan membuka sekolah di zona hijau saja. Persentase zona hijau sendiri baru sebesar 6%, dengan lokasi semuanya di luar Pulau Jawa.

Sementara sebanyak 94% daerah masih zona kuning, oranye, dan merah. Itu pun untuk dua bulan pertama, sekolah yang akan dibukan hanya untuk tingkat SMP, SMA, dan sederajat.

Selanjutnya, secara bertahap, sekolah yang akan dibuka adalah tingkat SD dan PAUD. Khusus untuk PAUD, direncanakan untuk dibuka sekitar lima bulan lagi.

Semua langkah ini akan dilaksanakan sambil menyesuaikan perkembangan kondisi pandemi. Termasuk keputusan final, juga diserahkan kepada orang tua masing-masing peserta didik.

Maksudnya, jika orang tua khawatir sehingga melarang anaknya untuk bersekolah kembali meski daerahnya sudah zona hijau, maka sekolah tidak diperkenankan memaksa peserta didik untuk belajar di sekolah.

Dan sebagai antisipasi terhadap adanya kemungkinan terburuk, sekolah tentu harus ditutup kembali jika ditemukan ada peserta didik yang positif terjangkit Covid-19.

Kebijakan yang tak jauh berbeda juga diambil oleh Kementerian Agama. Mengingat Kemenag juga mengelola sejumlah institusi pendidikan, seperti sekolah-sekolah Islam dan pondok pesantren. Dikutip dari kompas.com (28/05/2020), Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan jajaran Kemenag masih mendalami dan mencari solusi terbaik untuk mengaktifkan kembali keberadaan lebih dari 28 ribu pondok pesantren di Indonesia. Pesantren itu selama ini diliburkan karena pandemi Covid-19.

Baca juga:  [Editorial] Khilafah dan Corona, Apa Hubungannya?

Untuk membuka kembali pesantren, Menag Fachrul mengatakan, pihaknya sangat hati-hati. Keselamatan santri diutamakan. Jangan sampai malah banyak santri terjangkit Covid-19 usai pesantren dibuka kembali. Dan ini sangat ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa untuk madrasah dan PTKI, disesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud.

Sementara untuk tingkat perguruan tinggi, sejauh ini diputuskan bahwa kegiatan belajar-mengajar masih akan dilaksanakan secara daring. Kecuali bagi mahasiswa yang punya prioritas aktivitas yang berhubungan dengan kelulusannya, misal untuk melaksanakan penelitian di laboratorium sebagai bagian dari tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi, praktik di bengkel, dsb), maka mereka diperbolehkan untuk beraktivitas di kampus. Namun demikian, Kemendikbud juga memberikan wewenang bagi kampus jika pihak kampus masih memperlakukan karantina kampus.

Karena itu, pemerintah belum dapat memutuskan kebijakan untuk sekolah-sekolah di zona merah, selain masih mengikuti program Belajar Dari Rumah (BDR). Mengingat di sejumlah daerah, bahkan di zona yang sudah menguning, masih berkemungkinan terjadi penambahan angka kasus pasien positif Covid-19.

Gradasi Warna Zona Pandemi

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah merinci empat level kriteria zonasi daerah berdasarkan warna, sebagai indikator kategori risiko Covid-19 yang dilihat dari tingkatan transmisi atau penyebarannya.

Zona tersebut antara lain:

  1. Zona Hijau (Tidak Terdampak)
  2. Zona Kuning (Risiko Rendah)
  3. Zona Orange (Risiko Sedang)
  4. Zona Merah (Risiko Tinggi)

Bagaimana pun harus diingat bahwa data Covid-19 di lapangan bersifat sangat dinamis. Terdapat daerah-daerah yang sebelumnya mungkin tidak terdampak, namun dapat berubah menjadi daerah-daerah dengan risiko rendah. Begitu juga ada daerah dengan risiko rendah yang dapat berpindah menjadi zona resiko sedang, ataupun sebaliknya.

Untuk itu pemerintah mengharapkan, agar di zona manapun masyarakat berada saat ini, semua harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Namun demikian, agaknya gradasi atau perubahan warna zona pandemi ini tetap menuai kekhawatiran berbagai kalangan. Tentunya, sebelum zona memang benar-benar telah menghijau.

Pasalnya, peningkatan jumlah pasien sembuh juga tak menjamin suatu zona segera dapat berkurang risikonya. Kendati protokol kesehatan sudah ditepati.

Tapi apa garansinya agar protokol tersebut dapat terlaksana secara massal dan masif, jika beragam kepentingan masih mewarnai benak penguasa di tengah penanganan wabah?

Baca juga:  Virus Corona Mengganas, Ekonomi Indonesia Terimbas

Kronik Politik, Penguasa Tak Serius Urusi Pandemi

Masyarakat nampaknya masih sedikit “trauma” dengan rekam jejak penanganan pandemi oleh pemerintah selama ini. Terlebih dengan pernyataan WHO yang juga kebingungan dengan munculnya fenomena OTG (orang tanpa gejala) yang justru lebih berbahaya dibandingkan pasien positif Covid-19 yang terbaring di rumah sakit. Karenanya, kebijakan yang terburu-buru melalui penerapan new normal adalah langkah gegabah.

Dikutip dari kompas.com (08/06/2020), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta pelonggaran dan penghentian penerapan PSBB kepada Pemerintah Provinsi Jatim, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Padahal kasus Covid-19 di Surabaya masih tinggi.

Alasan Risma, ekonomi masyarakat Surabaya harus tetap bergerak agar masyarakat bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Pemkot Surabaya, kata Risma, sudah menyiapkan protokol kesehatan ketat yang harus dilakukan masyarakat jika PSBB Surabaya tidak diperpanjang.

Tak pelak, usulan Risma pun sempat panen teguran dari Pangdam Brawijaya. Dikutip dari okezone.com (10/06/2020), Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah menegur keras Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan kepala daerah lainnya termasuk Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik soal penanganan Covid-19.

Widodo meminta para kepala daerah untuk lebih bersungguh-sungguh menangani wabah Covid-19 dan tidak banyak drama. Karena dia melihat sampai saat ini kurang adanya keseriusan para kepala daerah sehingga jumlah kasus Covid-19 justru semakin meningkat.

Dijelaskannya, penanganan Covid-19 tak bisa hanya ditangani satu kepala daerah, melainkan harus bersama sama. Bahkan ia menyebut, pemerintah daerah di Surabaya Raya tak punya aturan tegas dalam penanganan Covid-19 sehingga masyarakat banyak yang melanggar. Yang mana, ketika terjadi pelanggaran, masyarakat hanya diperingatkan biasa. Akibatnya, kesalahan yang sama akan diulang kembali oleh mereka.

Tak hanya dari Pangdam, kritik juga datang dari Kapolda Jatim Irjen Mohammad Fadil Imran. Fadil menekankan kepada kepala daerah untuk bekerja sama dan bergotong royong menyelesaikan masalah Covid-19 serta tak mengedepankan ego sektoral.

Inilah letak masalahnya. Kronik kebijakan yang hanya bernapaskan ekonomi, membuat para pejabat seperti gelap mata dan gila manfaat. Sementara, keseriusan mereka mengurusi rakyat di era pandemi ini begitu setengah hati, alih-alih melakukan ikhtiar terbaik serta tawakal tertinggi.

Pada titik ini, yang sangat berpeluang muncul justru gelombang corona jilid dua dan/atau herd immunity. Keduanya sama-sama berbahaya. Na’udzu billaahi.

Memang, berawal dari niat baik untuk mengurusi urusan publiklah yang mampu memotivasi para pengampu kebijakan untuk dapat bekerja secara kompak dan sistemis. Namun itu semua tentunya juga tidak cukup, jika sistem pelaksana kebijakannya masih lahir dari rahim demokrasi-kapitalisme.

Baca juga:  Akankah Ekonomi Cina Hancur karena Virus Corona?

Karena bagaimana pun, kemanfaatan adalah mandatnya. Yang tentunya, akan berimplikasi pada penghalalan segala cara agar tujuan tertingginya yang berupa standar materiil dapat terwujud. Masalahnya, bukan hal ini yang semata-mata dibutuhkan oleh masyarakat. Terkhusus saat pandemi.

Umat ini, di era pandemi yang tengah menggerogoti, membutuhkan payung sistem alternatif baru yang memberi kejelasan dalam menjamin penjagaan jiwa dan kesehatan publik. Firman Allah SWT:

إِنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Sesungguhnya siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS al-Maidah [5]: 32).

Juga ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Anfal [8]: 24).

Keseriusan kepemimpinan demi menangani pandemi hanya dapat terwujud melalui sistem Ilahi yang sangat manusiawi ini, yakni Khilafah Islamiyah. Khilafah mengurusi umat secara proporsional berdasarkan fitrahnya sebagai manusia. Karena manusia adalah hamba Allah yang punya tugas khusus untuk melestarikan peradaban di muka bumi.

Melalui Khilafah, pengelolaan pandemi tentunya diselenggarakan sebagai bentuk ikhtiar terbaik dan diiringi tawakal tertinggi. Pemimpin yang bertakwa, aparat yang bertakwa, masyarakat dan individu rakyat yang bertakwa; serta dinaungi dengan aturan kehidupan yang juga menyuburkan ketakwaan. Yang dengan ketakwaan itu, semha pihak siap untuk melakukan ikhtiar terbaik, meraih keridaan Allah SWT. Agar Allah berkenan mengangkat wabah ini.

Karena itu, penanganan pandemi tak semestinya menjadi tempat untuk menciptakan drama apalagi kronik dalam rangka menampilkan penguasa agar nampak hebat dan jumawa. Melainkan harus dengan visi sedemikian rupa semata-mata agar kehidupan manusia dapat berlangsung lebih lama, sehingga capaian zona hijau pascapandemi bukan hanya tinggal janji. Sabda Rasulullah saw:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad). [MNews]

4 thoughts on “Kronik Gradasi Warna Zona Pandemi

Tinggalkan Balasan