[Editorial] Biang Kerok Ketidakadilan itu bernama “Sistem Kapitalisme NeoLiberal”

MuslimahNews.com, EDITORAL – Tampaknya pemerintah belum cukup puas menempatkan rakyat pada level penderitaannya sekarang. Di tengah kesulitan yang kian parah akibat wabah, berbagai kebijakan yang menyulitkan rakyat malah terus diluncurkan.

Baru-baru ini misalnya, ramai pemberitaan soal aduan puluhan ribu masyarakat yang tagihan listriknya tiba-tiba membengkak. Meski pihak PLN berusaha menjelaskan, tetap saja tak menghilangkan fakta bahwa hal ini sangat memberatkan rakyat.

Ditambah lagi, muncul kebijakan baru bernama tabungan perumahan rakyat. Bentuknya berupa pemotongan sekitar 3% gaji para pekerja, dengan dalih demi mendorong pemenuhan kebutuhan papan sekaligus melindungi hak-hak mereka.

Namun realitasnya, pemotongan gaji pekerja, terlebih di tengah pandemi dan krisis ekonomi yang kian parah, jelas merupakan bentuk kezaliman. Karena penghasilan mereka yang sebelumnya sudah pas-pasan kian tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bersama keluarga.

Apalagi sebelum-sebelumnya gaji mereka pun sudah dipotong untuk program ini itu. Mulai program BPJS kesehatan yang tarifnya terus meningkat, BPJS ketenagakerjaan, jaminan hari tua, dan lain sebagainya.

Semuanya selalu diklaim demi kepentingan rakyat. Namun nyatanya hanya sedikit rakyat yang menerima manfaat. Bahkan uang yang dipungut paksa dari mereka itu, justru mengalir entah kemana.

Ironisnya, di tengah pemalakan masif terhadap harta rakyat kecil, negara justru tak sungkan mengucurkan dana untuk kepentingan kelompok pemilik modal. Atas nama upaya memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi global, pemerintah meluncurkan beberapa program penghamburan uang.

Di antaranya adalah program pemberian insentif sebesar Rp149,29 triliun untuk BUMN, yang diberikan dalam bentuk subsidi, kompensasi dan penyertaan modal. Sementara sebelumnya, ada pula program pemberian subsidi pajak bagi beberapa sektor usaha, serta program penurunan tarif listrik untuk industri yang terdampak pandemi corona.

Pemerintah sendiri bersikeras bahwa upaya tersebut akan berefek positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun seperti yang sudah-sudah, meningkatnya kesejahteraan rakyat yang selalu didengung-dengungkan itu tak akan pernah menjadi kenyataan.

Seperti biasanya, rakyat hanya akan kembali gigit jari, dan bersiap menanggung dampak kegagalan setiap program. Terutama berupa kian menumpuknya utang negara serta beban pajak baru yang siap menyasar setiap sisi kehidupan mereka.

Siapa pun tahu, bahwa sejak sebelum pandemi saja, kehidupan rakyat sudah begitu sulit. Krisis keuangan global yang terjadi saat itu telah berdampak parah pada kondisi ekonomi di berbagai negara, termasuk di dalam negeri.

Saat itu kondisi rupiah terus melemah, harga-harga barang pokok terus melonjak naik, tsunami PHK juga terjadi dimana-mana, membuat jumlah kemiskinan terus bertambah. Sementara di pihak lain, alih-alih tampil sebagai pengurus dan penjaga rakyatnya, negara nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Tenggelam dalam utang ribawi serta defisit anggaran yang kian membengkak.

Bank Dunia pun sempat mencatat, sebelum Covid-19 menerpa, kondisi utang Indonesia diperkirakan mencapai 30 persen dari PDB-nya. Lalu kondisi utang ini kian memburuk saat belakangan pemerintah melebarkan lagi defisit APBN 2020 menjadi 6,27 persen dari PDB atau mencapai Rp1.000 triliun lebih. Imbasnya porsi utang diperkirakan semakin memburuk menjadi 40 persen dari PDB.

Dalam catatan Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada kuartal I 2020 saja sudah mencapai US$389,3 miliar atau sekitar Rp5.835 triliun (kurs Rp15.000/US$). Jumlah utang sebesar ini terdiri dari utang luar negeri (ULN) sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$183,8 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$205,5 miliar.

Bisa dibayangkan, betapa suramnya masa depan Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah ruah benar-benar tak bisa menjadi berkah. Selain tak bisa dinikmati rakyat sebagai pemiliknya, kekayaan ini malah menjadi sumber bencana karena kerakusan gurita korporasi kelas dunia yang berkomplot dengan antek-anteknya yang setia dari kalangan .

Pertanyaannya, “Kok, bisa?”

Indonesia sesungguhnya sudah sejak lama tersesat menapaki jalan salah. Masuk dalam perangkap skenario yang dibuat penjajah, dengan menerima sekularisme sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

Tersebab itulah, sejak berdirinya, bangunan Indonesia nampak tak punya tiang pancang yang kuat. Pengaruh penjajahan, dengan mudah masuk lewat rezim penguasa dari masa ke masa. Hingga tak ada satu aspek pun yang bisa benar-benar bebas dari pengaruh atau kepentingan negara-negara adidaya. Mulai dari soal ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, hingga hankam yang terkait dengan aspek kedaulatan.

Indonesia bahkan dengan mudah dijebak dalam perangkap utang. Hingga jatuhlah Indonesia pada krisis berkepanjangan. Krisis yang kian memudahkan lembaga rente dunia masuk menjerat Indonesia lebih dalam. Memberi berbagai advis yang justru makin menjerumuskan Indonesia ke kubangan lumpur sistem neoliberal dan penguasaan asing secara lebih legal.

Tak heran jika konsep-konsep ekonomi liberal begitu kental. Kebijakan privatisasi aset-aset milik negara, kapitalisasi hak publik, pencabutan subsidi, deregulasi dan debirokratisasi dan lain-lain benar-benar gencar dilaksanakan. Bahkan berbagai undang-undang berbau neoliberal pun terus diproduksi untuk mengukuhkan proyek liberalisasi yang sejatinya merupakan wujud baru penjajahan.

Di pihak lain, muncullah raksasa-raksasa ekonomi baru yang menguasai penuh berbagai faktor ekonomi termasuk modal. Bahkan kekuatan modal ini kian menggurita, hingga mencengkram bidang politik kekuasaan. Maka terbangunlah apa yang disebut sistem politik korporatokrasi. Yakni sebuah sistem kekuasaan yang disetir kekuatan modal.

Bukan kebetulan jika kondisi ini sejalan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan. Yakni sistem demokrasi yang sejatinya memang menjadikan kekuatan modal sebagai basis kekuasaan. Sehingga sistem politik demokrasi ini dikenal pula sebagai politik berbiaya mahal.

Dampak kolaborasi sistem pemerintahan demokrasi dan sistem ekonomi liberal ini menghasilkan pola hubungan penguasa pengusaha sebagai simbiosis mutualisme. Namun di pihak lain, antara penguasa dan rakyatnya, justru terjalin hubungan laiknya pembeli dan pedagang. Peran negara sangat diminimalisasi, sementara peran swasta dibuka lebar-lebar.

Ironisnya, swasta dimaksud adalah swasta yang sudah bermain mata dengan para pemangku kekuasaan. Atau bisa jadi, karena para penguasanya pun memang berprofesi sebagai pengusaha besar.

Maka jangan heran, jika dengan dalih demi efisiensi, aset-aset strategis milik rakyatpun satu demi satu dijual atau dilego kepada swasta. Dan di saat sama, pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam milik umat pun diserahkan kepada mereka.

Ironisnya, tak sedikit para pejabat yang ikut bermain, apakah dengan menjadi pemegang saham, atau langsung memegang konsesi pengelolaan. Dan semuanya dilegalkan undang-undang!

Jadilah Indonesia yang super kaya raya ini kian tergadai kepada swasta, terutama asing. Utang yang menumpuk pun, dianggap kewajaran. Tanah airnya dipetak-petak dan diserahkan kepada pengusaha. Sementara semua infrastruktur yang jor-joran dibangun hanya didedikasikan demi kepentingan korporasi.

Adapun rakyat kebanyakan, tak bisa lagi menjadi tuan di negerinya sendiri. Mereka hanya jadi objek pemalakan oleh penguasa yang bisanya cuma mengeluh soal defisit anggaran, dan ujung-ujungnya kembali mengemplang utang. Program-program subsidi layanan publik pun, sedikit demi sedikit dihapuskan. Bahkan dikapitalisasi. Alasannya, lagi-lagi demi mengirit anggaran.

Inilah potret asli Indonesia. Negara yang kaya raya namun banyak perampok di dalamnya. Perampok yang berkonspirasi dengan asing untuk menghancurkan kedaulatan dan melemahkan rakyatnya.

Inilah potret asli Indonesia. Negeri Muslim yang kaya raya. Namun rakyatnya menderita tersebab penguasa tak peduli pada agamanya. Yakni agama Islam yang mengatur urusan negara dan rakyat sejalan dengan titah Allah SWT.

Sungguh dalam Islam, penguasa adalah pengatur dan pelindung dunia akhirat rakyatnya. Yakni dengan menerapkan sistem aturan hidup yang dipastikan akan membawa kebaikan, keadilan dan keberkahan bagi semua.

Aturan inilah yang hari ini musuh berkehendak mencegah penegakannya. Dikarenakan tegaknya aturan dan sistem Islam akan menghentikan kerakusan mereka dan menghapus mimpi-mimpi mereka.

Sudah saatnya umat mencampakkan sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal yang terbukti menjadi biang ketidakadilan, bahkan memberi jalan penjajahan. Lalu bersama-sama bangkit dengan menegakkan sistem Islam. Yakni sistem Khilafah warisan Nabi Muhammad (Saw.).

Sistem inilah yang telah terbukti selama belasan abad membawa umat pada kemuliaan. Sekaligus mampu menutup jalan penguasaan hak umat oleh pihak swasta dan asing. Karena sistem ini secara tegas menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama urusan rakyat sekaligus menjadi pelindung umat dari setiap ancaman.

“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka.

Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant – The Story of Civilization). [MNews – SNA]