[Editorial] Biang Kerok Ketidakadilan itu bernama “Sistem Kapitalisme NeoLiberal”

MuslimahNews.com, EDITORAL – Tampaknya pemerintah belum cukup puas menempatkan rakyat pada level penderitaannya sekarang. Di tengah kesulitan yang kian parah akibat wabah, berbagai kebijakan yang menyulitkan rakyat malah terus diluncurkan.

Baru-baru ini misalnya, ramai pemberitaan soal aduan puluhan ribu masyarakat yang tagihan listriknya tiba-tiba membengkak. Meski pihak PLN berusaha menjelaskan, tetap saja tak menghilangkan fakta bahwa hal ini sangat memberatkan rakyat.

Ditambah lagi, muncul kebijakan baru bernama tabungan perumahan rakyat. Bentuknya berupa pemotongan sekitar 3% gaji para pekerja, dengan dalih demi mendorong pemenuhan kebutuhan papan sekaligus melindungi hak-hak mereka.

Namun realitasnya, pemotongan gaji pekerja, terlebih di tengah pandemi dan krisis ekonomi yang kian parah, jelas merupakan bentuk kezaliman. Karena penghasilan mereka yang sebelumnya sudah pas-pasan kian tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bersama keluarga.

Apalagi sebelum-sebelumnya gaji mereka pun sudah dipotong untuk program ini itu. Mulai program BPJS kesehatan yang tarifnya terus meningkat, BPJS ketenagakerjaan, jaminan hari tua, dan lain sebagainya.

Semuanya selalu diklaim demi kepentingan rakyat. Namun nyatanya hanya sedikit rakyat yang menerima manfaat. Bahkan uang yang dipungut paksa dari mereka itu, justru mengalir entah kemana.

Ironisnya, di tengah pemalakan masif terhadap harta rakyat kecil, negara justru tak sungkan mengucurkan dana untuk kepentingan kelompok pemilik modal. Atas nama upaya memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi global, pemerintah meluncurkan beberapa program penghamburan uang.

Di antaranya adalah program pemberian insentif sebesar Rp149,29 triliun untuk BUMN, yang diberikan dalam bentuk subsidi, kompensasi dan penyertaan modal. Sementara sebelumnya, ada pula program pemberian subsidi pajak bagi beberapa sektor usaha, serta program penurunan tarif listrik untuk industri yang terdampak pandemi corona.

Pemerintah sendiri bersikeras bahwa upaya tersebut akan berefek positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun seperti yang sudah-sudah, meningkatnya kesejahteraan rakyat yang selalu didengung-dengungkan itu tak akan pernah menjadi kenyataan.

Seperti biasanya, rakyat hanya akan kembali gigit jari, dan bersiap menanggung dampak kegagalan setiap program. Terutama berupa kian menumpuknya utang negara serta beban pajak baru yang siap menyasar setiap sisi kehidupan mereka.

Siapa pun tahu, bahwa sejak sebelum pandemi saja, kehidupan rakyat sudah begitu sulit. Krisis keuangan global yang terjadi saat itu telah berdampak parah pada kondisi ekonomi di berbagai negara, termasuk di dalam negeri.

Baca juga:  India, Lambang Kegagalan Demokrasi Melindungi Minoritas

Saat itu kondisi rupiah terus melemah, harga-harga barang pokok terus melonjak naik, tsunami PHK juga terjadi dimana-mana, membuat jumlah kemiskinan terus bertambah. Sementara di pihak lain, alih-alih tampil sebagai pengurus dan penjaga rakyatnya, negara nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Tenggelam dalam utang ribawi serta defisit anggaran yang kian membengkak.

Bank Dunia pun sempat mencatat, sebelum Covid-19 menerpa, kondisi utang Indonesia diperkirakan mencapai 30 persen dari PDB-nya. Lalu kondisi utang ini kian memburuk saat belakangan pemerintah melebarkan lagi defisit APBN 2020 menjadi 6,27 persen dari PDB atau mencapai Rp1.000 triliun lebih. Imbasnya porsi utang diperkirakan semakin memburuk menjadi 40 persen dari PDB.

Dalam catatan Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada kuartal I 2020 saja sudah mencapai US$389,3 miliar atau sekitar Rp5.835 triliun (kurs Rp15.000/US$). Jumlah utang sebesar ini terdiri dari utang luar negeri (ULN) sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$183,8 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$205,5 miliar.

Bisa dibayangkan, betapa suramnya masa depan Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah ruah benar-benar tak bisa menjadi berkah. Selain tak bisa dinikmati rakyat sebagai pemiliknya, kekayaan ini malah menjadi sumber bencana karena kerakusan gurita korporasi kelas dunia yang berkomplot dengan antek-anteknya yang setia dari kalangan .

Pertanyaannya, “Kok, bisa?”

Indonesia sesungguhnya sudah sejak lama tersesat menapaki jalan salah. Masuk dalam perangkap skenario yang dibuat penjajah, dengan menerima sekularisme sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

Tersebab itulah, sejak berdirinya, bangunan Indonesia nampak tak punya tiang pancang yang kuat. Pengaruh penjajahan, dengan mudah masuk lewat rezim penguasa dari masa ke masa. Hingga tak ada satu aspek pun yang bisa benar-benar bebas dari pengaruh atau kepentingan negara-negara adidaya. Mulai dari soal ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, hingga hankam yang terkait dengan aspek kedaulatan.

Indonesia bahkan dengan mudah dijebak dalam perangkap utang. Hingga jatuhlah Indonesia pada krisis berkepanjangan. Krisis yang kian memudahkan lembaga rente dunia masuk menjerat Indonesia lebih dalam. Memberi berbagai advis yang justru makin menjerumuskan Indonesia ke kubangan lumpur sistem neoliberal dan penguasaan asing secara lebih legal.

Baca juga:  Pindah Ibu Kota, Megaproyek bagi Para Oligarki

Tak heran jika konsep-konsep ekonomi liberal begitu kental. Kebijakan privatisasi aset-aset milik negara, kapitalisasi hak publik, pencabutan subsidi, deregulasi dan debirokratisasi dan lain-lain benar-benar gencar dilaksanakan. Bahkan berbagai undang-undang berbau neoliberal pun terus diproduksi untuk mengukuhkan proyek liberalisasi yang sejatinya merupakan wujud baru penjajahan.

Di pihak lain, muncullah raksasa-raksasa ekonomi baru yang menguasai penuh berbagai faktor ekonomi termasuk modal. Bahkan kekuatan modal ini kian menggurita, hingga mencengkram bidang politik kekuasaan. Maka terbangunlah apa yang disebut sistem politik korporatokrasi. Yakni sebuah sistem kekuasaan yang disetir kekuatan modal.

Bukan kebetulan jika kondisi ini sejalan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan. Yakni sistem demokrasi yang sejatinya memang menjadikan kekuatan modal sebagai basis kekuasaan. Sehingga sistem politik demokrasi ini dikenal pula sebagai politik berbiaya mahal.

Dampak kolaborasi sistem pemerintahan demokrasi dan sistem ekonomi liberal ini menghasilkan pola hubungan penguasa pengusaha sebagai simbiosis mutualisme. Namun di pihak lain, antara penguasa dan rakyatnya, justru terjalin hubungan laiknya pembeli dan pedagang. Peran negara sangat diminimalisasi, sementara peran swasta dibuka lebar-lebar.

Ironisnya, swasta dimaksud adalah swasta yang sudah bermain mata dengan para pemangku kekuasaan. Atau bisa jadi, karena para penguasanya pun memang berprofesi sebagai pengusaha besar.

Maka jangan heran, jika dengan dalih demi efisiensi, aset-aset strategis milik rakyatpun satu demi satu dijual atau dilego kepada swasta. Dan di saat sama, pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam milik umat pun diserahkan kepada mereka.

Ironisnya, tak sedikit para pejabat yang ikut bermain, apakah dengan menjadi pemegang saham, atau langsung memegang konsesi pengelolaan. Dan semuanya dilegalkan undang-undang!

Jadilah Indonesia yang super kaya raya ini kian tergadai kepada swasta, terutama asing. Utang yang menumpuk pun, dianggap kewajaran. Tanah airnya dipetak-petak dan diserahkan kepada pengusaha. Sementara semua infrastruktur yang jor-joran dibangun hanya didedikasikan demi kepentingan korporasi.

Adapun rakyat kebanyakan, tak bisa lagi menjadi tuan di negerinya sendiri. Mereka hanya jadi objek pemalakan oleh penguasa yang bisanya cuma mengeluh soal defisit anggaran, dan ujung-ujungnya kembali mengemplang utang. Program-program subsidi layanan publik pun, sedikit demi sedikit dihapuskan. Bahkan dikapitalisasi. Alasannya, lagi-lagi demi mengirit anggaran.

Baca juga:  Pemimpin Diktator (Al-Mulk Al-Jabriy): Ciri-cirinya dan Bagaimana Menyikapinya menurut Sunnah Nabi SAW

Inilah potret asli Indonesia. Negara yang kaya raya namun banyak perampok di dalamnya. Perampok yang berkonspirasi dengan asing untuk menghancurkan kedaulatan dan melemahkan rakyatnya.

Inilah potret asli Indonesia. Negeri Muslim yang kaya raya. Namun rakyatnya menderita tersebab penguasa tak peduli pada agamanya. Yakni agama Islam yang mengatur urusan negara dan rakyat sejalan dengan titah Allah SWT.

Sungguh dalam Islam, penguasa adalah pengatur dan pelindung dunia akhirat rakyatnya. Yakni dengan menerapkan sistem aturan hidup yang dipastikan akan membawa kebaikan, keadilan dan keberkahan bagi semua.

Aturan inilah yang hari ini musuh berkehendak mencegah penegakannya. Dikarenakan tegaknya aturan dan sistem Islam akan menghentikan kerakusan mereka dan menghapus mimpi-mimpi mereka.

Sudah saatnya umat mencampakkan sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal yang terbukti menjadi biang ketidakadilan, bahkan memberi jalan penjajahan. Lalu bersama-sama bangkit dengan menegakkan sistem Islam. Yakni sistem Khilafah warisan Nabi Muhammad (Saw.).

Sistem inilah yang telah terbukti selama belasan abad membawa umat pada kemuliaan. Sekaligus mampu menutup jalan penguasaan hak umat oleh pihak swasta dan asing. Karena sistem ini secara tegas menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama urusan rakyat sekaligus menjadi pelindung umat dari setiap ancaman.

“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka.

Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant – The Story of Civilization). [MNews – SNA]

Bagaimana menurut Anda?

60 thoughts on “[Editorial] Biang Kerok Ketidakadilan itu bernama “Sistem Kapitalisme NeoLiberal”

  • 4 Juli 2020 pada 13:05
    Permalink

    Negara zolim

    Balas
  • 28 Juni 2020 pada 20:39
    Permalink

    Sistem inilah yang telah terbukti selama belasan abad membawa umat pada kemuliaan. Sekaligus mampu menutup jalan penguasaan hak umat oleh pihak swasta dan asing. Karena sistem ini secara tegas menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama urusan rakyat sekaligus menjadi pelindung umat .
    INILAH SISTEM KHILAFAH ISLAMIYAH………

    Balas
    • 30 Juni 2020 pada 21:06
      Permalink

      Kembali ke sistem islam z deh dr pd begini terus

      Balas
  • 21 Juni 2020 pada 06:24
    Permalink

    Sudah saatnya ganti sistem yang Adil.tidak ada keadilan kecuali sistem Islam yaitu KHILAFAH
    #ReturnTheKhilafah

    Balas
  • 20 Juni 2020 pada 22:12
    Permalink

    اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الْعَظِیْمَ

    Balas
  • 20 Juni 2020 pada 22:09
    Permalink

    MasyaAllah kita butuh sistem Islam dalam naungan Khilafah, semoga Khilafah segera tegak. Aamiin

    Balas
  • 20 Juni 2020 pada 20:39
    Permalink

    Di sistem kapitalis yang jadi penguasa adalah para pemilik modal dan rakyatlah yang menjadi korbannya

    Balas
  • 20 Juni 2020 pada 11:17
    Permalink

    Yup betul kita harus kembali pada sistem yang terbaik dan tiada duanya di dunia yaitu sistem islam, karena turun langsung dari Sang Pencipta Bumi dan seisinya

    Balas
  • 19 Juni 2020 pada 12:47
    Permalink

    Kapitalis sistem gagal. Islam sistem anti gagal. Allahuakbar

    Balas
  • 19 Juni 2020 pada 08:50
    Permalink

    Uda saatnya kita ganti dengan sistem Islam

    Balas
  • 18 Juni 2020 pada 17:48
    Permalink

    Saatnya membuang kapitalisme liberalisme dan menggantinya dengan Islam

    Balas
  • 18 Juni 2020 pada 07:19
    Permalink

    We Need KHILAFAH

    Balas
    • 25 Juni 2020 pada 20:55
      Permalink

      Inilah potret asli Indonesia. Negeri Muslim yang kaya raya. Namun rakyatnya menderita tersebab penguasa tak peduli pada agamanya. Yakni agama Islam yang mengatur urusan negara dan rakyat sejalan dengan titah Allah SWT.

      Sungguh dalam Islam, penguasa adalah pengatur dan pelindung dunia akhirat rakyatnya. Yakni dengan menerapkan sistem aturan hidup yang dipastikan akan membawa kebaikan, keadilan dan keberkahan bagi semua.

      Balas
  • 17 Juni 2020 pada 22:36
    Permalink

    Saatnya kembali pada sistem KHILAFAH Rosyidah alaa minhajinnubuwwah

    Balas
  • 17 Juni 2020 pada 19:19
    Permalink

    Sistem Islam akan segera bangkit Allahu Akbar

    Balas
  • 17 Juni 2020 pada 16:11
    Permalink

    Ada apa dengan kamu ?…

    Balas
  • 17 Juni 2020 pada 15:32
    Permalink

    Sudah saatnya kita kembali sistem Islam yang mampu menggantikan kerusakan akibat diterapkan sistem kapitalisme Neo liberal

    Balas
      • 25 Juni 2020 pada 06:25
        Permalink

        Tunaikan kewajiban dengan amanah yg di emban, belajar dari sekian ilmu yang tertinggal, dan tetap memperjuangkan Islam… Bismillaahirrohmaanirrohiim, semoga langkah yang di ambil adalah tepat…

        Balas
  • 17 Juni 2020 pada 09:03
    Permalink

    Tinggalkan kapitalisme yg jelas2 tbukti mnyengsarakan

    Balas
  • 17 Juni 2020 pada 07:29
    Permalink

    Bisa dibayangkan, betapa suramnya masa depan Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah ruah benar-benar tak bisa menjadi berkah. Selain tak bisa dinikmati rakyat sebagai pemiliknya, kekayaan ini malah menjadi sumber bencana karena kerakusan gurita korporasi kelas dunia yang berkomplot dengan antek-anteknya yang setia dari kalangan .
    Sudah saatnya kita kembali pd aturan syariat Islam yang menjadi solusi permasalahan umat saat ini

    Balas
  • 17 Juni 2020 pada 05:23
    Permalink

    Memang pemerintah yg zalim

    Balas
    • 18 Juni 2020 pada 20:45
      Permalink

      Semakin nyata abainya penguasa dalam sist Kapitalis. Saatnya kembali pd Islam Kaffah yg akan membawa pd rahmatan lil ‘alamiin…
      #BackToIslamKaffah

      Balas
      • 19 Juni 2020 pada 17:10
        Permalink

        Tidak ada yang mampu mennadingi sistem yangbditurunkan oleh Allah Rabbul’alamin.

        Balas
  • 17 Juni 2020 pada 05:12
    Permalink

    Sudah saatnya umat mencampakkan sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal yang terbukti menjadi biang ketidakadilan, bahkan memberi jalan penjajahan. Lalu bersama-sama bangkit dengan menegakkan sistem Islam.

    Balas
    • 17 Juni 2020 pada 15:51
      Permalink

      Setuju… Kt butuh sistem yg baru… Khilafah

      Balas
    • 17 Juni 2020 pada 23:30
      Permalink

      Setuju…semoga umat menjadi sadar utk kembali pd syariat Allah

      Balas
    • 20 Juni 2020 pada 17:44
      Permalink

      Neoliberal yg makin parah…

      Balas
  • 17 Juni 2020 pada 04:42
    Permalink

    Hanya islam kaffah sebagai solusi sgala perkara kehidupan

    Balas
    • 17 Juni 2020 pada 19:17
      Permalink

      Astagfirullah hal’adzim….
      Tidak henti-hentinya mereka menjajah negeri-negeri kaum muslim..
      Ya ALLAH semoga sistem Islam segera bangkit untuk menghapus segala macam penjajahan dimuka bumi ALLAH ini 🙁

      Balas
  • 16 Juni 2020 pada 23:24
    Permalink

    Sangat tidak aman.. Itu namanya bunuh diri massal..laa haula walaa quwwata illaa billaah

    Balas
  • 16 Juni 2020 pada 23:21
    Permalink

    Saatnya campakan Kapitalisme-demokrasi sang biang kerok. Kembali pada sistem islam dalam bingaki khilafah

    Balas
  • 16 Juni 2020 pada 22:15
    Permalink

    Astagfirullah…. Kedzoliman yg nyata… Saatnya berganti ke sistem islam kaffah….

    Balas
    • 20 Juni 2020 pada 19:15
      Permalink

      Hanya dengan penerapan Islam kaffah, keadilan individu di depan hukum diperoleh…

      Balas
  • 16 Juni 2020 pada 21:22
    Permalink

    kalo negeri ini masih ttp berkubang PD neoliberalisme….bisa dipastikan akan terus terpuruk bukan akan menuju kehancuran…Saatnya kembali ke Islam kaffah…

    Balas
  • 16 Juni 2020 pada 21:17
    Permalink

    Kapitalisme hanya akan membawa penderitaan bagi masyarakat.
    #IslamSolusiNegeri

    Balas
    • 18 Juni 2020 pada 11:49
      Permalink

      Kapitalisme pangkal kerusakan
      #kembali ke sistem islam

      Balas
  • 16 Juni 2020 pada 21:12
    Permalink

    Jelas berbeda sistem yg berasal dr wahyu vs sistem yg berasal dr nafsu

    Balas
  • 16 Juni 2020 pada 21:12
    Permalink

    Semakin nampak khilafah ala min haajinnubuwwah…

    Balas
  • 16 Juni 2020 pada 20:54
    Permalink

    Sudah saatnya saat ini ganti sistim yaitu sistim Islam yg sdh berabat abat mengatur dunia

    Balas
    • 17 Juni 2020 pada 14:52
      Permalink

      Ekonomi kapitalis hanya mementingkan keuntungan kapital/perorangan tanpa peduli nasib orang lain

      Balas
  • 16 Juni 2020 pada 20:49
    Permalink

    Masya Allah, tulisannya luar biasa

    Balas
  • 16 Juni 2020 pada 20:42
    Permalink

    Keberkahan takkan ada selama sistem yang diterapkan yakni kapitalis neoliberal !

    Kembali ke Islam yuk 😢

    Balas
  • 16 Juni 2020 pada 20:36
    Permalink

    Sistem kapitalisme neoliberal biang kerok ketidakadilan, namanya biang kerok tdk layak utk dipertahankan. Saatnya terapkan sistem Islam, sistem yg adil dr yg maha adil.

    Balas
    • 19 Juni 2020 pada 23:02
      Permalink

      Islam yg akan menjadi cahaya di tengah² kegelapan

      Balas
  • 16 Juni 2020 pada 20:25
    Permalink

    Campakkan kapitalisme… Dan saatnya kemabali pada Islam

    Balas
    • 18 Juni 2020 pada 21:20
      Permalink

      Hanya islam satu satunya jalan utk menuju Indonesia yg lebih baik.

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *