Sains dan Suara Rakyat Diabaikan, Aparat Diturunkan; Ini New Normal atau Abnormal?

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi terus menuai kontroversi. Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan tak sesuai dengan saran para pakar dan juga tak sejalan dengan nalar rakyat kebanyakan.

Pemberlakuan New Normal dibarengi dengan penurunan ribuan TNI telah menjadi sorotan atas ketidakajegan pemerintah dalam tugas utamanya saat ini, yaitu menyelesaikan pandemi. Alih-alih wabah mereda dan kehidupan menuju titik normalnya, namun yang dilakukan pemerintah malah mendekatkan masyarakat menuju gerbang kematian atas corona.

Pakar dan Ormas Berbicara New Normal Tak sejalan dengan Anjuran Sains

Telah banyak pakar yang menjabarkan bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Begitu pun berbagai langkah telah disarankan para pakar untuk bisa menahan laju penularan virus serta bagaimana seharusnya sikap pemerintah agar Indonesia mampu keluar sebagai pemenang dalam pertarungan melawan corona.

Epidemiolog FKM Universitas Hasanuddin Ridwan Amiruddin menilai, rencana penerapan hidup normal baru atau new normal yang dipilih pemerintah terkesan prematur. Pasalnya, penerapan new normal dilakukan ketika kasus virus corona covid-19 di tanah air masih tinggi. (kanalkalimantan.com 29/05)

Ridwan menjabarkan mengapa dirinya menyebut prematur, lantaran kurva Covid-19 di Indonesia masih belum mencapai puncaknya, angkanya terus bertambah signifikan dalam setiap harinya. Padahal, WHO sendiri telah menetapkan 6 kriteria dalam menentukan negara tersebut bisa menerapkan new normal, salah satu dari kriteria tersebut adalah kurvanya sudah melandai.

Misalnya di Jepang, pelonggaran atau new normal diterapkan enam pekan setelah negara tersebut menetapkan kurva penambahan kasus covid-19 melandai. Lain dengan Indonesia, jangankan menunggu enam pekan dari landainya kurva, kondisi saat ini yang belum mencapai puncak malah disikapi dengan narasi yang terkesan “bersilat lidah” dengan meyakinkan publik bahwa kurva di Indonesia sudah landai.

Bagaimana bisa negara ini menentukan sikap, jika data saja masih bermasalah. Sehingga, imbas dari kacaunya data, jika tidak mau disebut “kebijakan yang tak berbasis data akurat” yaitu langkah yang ditempuh pastinya tidak akan menyelesaikan masalah.

Seperti yang disampaikan Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin bahwa langkah pemerintah dalam menerapkan new normal tidak tepat. Mengingat pergerakan kasus positif baru terus naik dari hari ke hari dan di sana ada nasib para nakes dan warga yang terpapar dipertaruhkan. (tirto 31/05/2020)

Agus menyampaikan bahwa yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melawan virus corona, bukan berdamai. Kondisi saat ini masih darurat, pemberlakuan PSBB yang lemah telah semakin memperburuk jumlah yang terjangkit.

Pengabaian terhadap suara pakar adalah bentuk pelecehan terhadap sains. Begitu pun acuhnya pemerintah terhadap suara ormas yang merupakan representasi umat adalah bentuk pengabaian pemerintah terhadap aspirasi rakyatnya. Lantas pemerintah berjalan berdasarkan suara siapa?

Blunder Menurunkan TNI untuk Menutupi Ketidaktegasan Pemerintah

Dilansir dari tirto.id Juru bicara Jokowi Fadjroel Rachman menyampaikan dalam penetapan new normal, akan diturunkan TNI dan Polri di titik-titik keramaian untuk menjaga agar masyarakat patuh dengan norma baru ini. Jumlah aparat yang dikerahkan mencapai 340 ribu di 25 kabupaten/kota. TNI-Polri akan memperingatkan siapa saja yang tidak patuh.

Namun Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi Kontras Rivanlee Anandar tak setuju dengan pelibatan aparat karena menurutnya itu justru membentuk situasi abnormal, bukan pengondisian kelaziman baru. Lebih jauh, hal demikian malah memperbesar potensi masuknya TNI ke ranah sipil dan berbuat sewenang-wenang. Sehingga dikhawatirkan keterlibatan mereka dalam penanganan COVID-19 menyusutkan kebebasan sipil.

Seperti yang terjadi pada kasus Justinus di Papua yang tewas setelah menghindari semprotan air dari water cannon milik personel gabungan Satgas COVID-19. Semprotan water cannon dilakukan setelah Justinus dan teman-temannya yang sedang meneguk minuman keras di jam pembatasan, tak mengindahkan imbauan dari petugas.

Berdasarkan keterangan warga, Justinus terpelanting dan mengalami pendarahan pada telinga kanan dan hidung kiri lalu tewas. Menurut Emanuel Gobay dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kematian Justinus telah menambah semakin tingginya “kasus kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil di masa pandemi covid-19.”

Kasus Justinus sebenarnya telah menjawab persuasi yang dilontarkan pemerintah, bahwa TNI akan mengedepankan edukasi bukan eksekusi. Pada realitasnya, TNI dan Polri membawa senjata dalam mengawasi masyarakat, hal demikian selain membuat panik warga, juga berpotensi besar kasus Justinus terulang.

Begitu pun alasan pemerintah menurunkan TNI dan Polri untuk mendisiplinkan warga yang masih saja susah diatur, menurut Rivanlee, itu hanyalah untuk “menutupi ketidaktegasan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 selama ini.”

Pemberlakuan new normal dengan menurunkan aparat berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Bahkan bisa jadi menyebabkan ke-chaos-an. Karena sesungguhnya, pelanggaran rambu-rambu protokol kesehatan oleh warga bukan hanya disebabkan kurangnya kesadaran mereka, namun juga disebabkan kebijakan pemerintah yang kontraproduktif.

Lihat saja kebijakan pembukaan transportasi umum menjelang Idul fitri, Walaupun sejumlah aturan dikeluarkan, seperti protokol kesehatan yang harus tetap dijaga dan larangan bagi para pemudik. Namun realitasnya, yang menggunakan moda transportasi umum mayoritas adalah pemudik. Apalagi protokol kesehatan, pada situasi padatnya penumpang tentunya tak berjalan. Seperti berdesak-desakan saat mengantri.

Lantas siapa yang menciptakan kerumunan massa? Andai saja moda transportasi tidak dibuka, virus tak akan menyebar ke mana-mana. Sungguh sayang, pemerintah lagi-lagi mementingkan para pebisnis kakap yang merugi triliunan lantaran kebijakan ditutupnya transportasi umum.

Ini baru transportasi, selain itu, masih banyak lagi potensi penularan yang dipicu kebijakan pemerintah yang kontraproduktif terhadap penekanan laju penyebaran, seperti dibolehkannya mal, taman hiburan beroperasi kembali.

Kapitalisme Gagal Menyelesaikan Masalah Pandemi

Konsep new normal sendiri adalah bentuk gagalnya kapitalisme global dalam menanggulangi pandemi. Hal demikian telah menunjukkan sebuah kepasrahan atas upaya penganggulangan wabah corona. Merasa tak akan mungkin bisa melawan corona, akhirnya berdamai dan rela hidup bersama corona.

Free Trade Liberation yang lebih terlihat penjajahannya tersendat, yang menjadikan para korporasi Multinasional di ambang kehancurannya. Resesi ekonomi global menghantui, menakuti para negara yang bertumpu pembiayaannya pada pajak dan utang. Negara adidaya tumbang. Perang Dingin Baru yang bernama “Virus Politik” telah menegangkan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dunia yang disetir oleh kapitalisme global telah porak-poranda oleh makhluk kecil ciptaan Allah Swt. Sejumlah negara yang telah sukses melandaikan kurva bahkan hingga 0 kasus, kembali dihantui terciptanya kasus-kasus baru pasca diberlakukannya new normal.

Dilansir dari tribunnews.com, Korea Selatan sebagai salah satu negara yang telah sukses menanggulangi covid-19, kembali mengalami lonjakan kasus di awal penerapan new normal. Setelah dibukanya Gallery, museum, sekolah, dalam tiga hari saja sudah ditemukan 177 yang dilaporkan positif terinfeksi corona.

Setelah itu pemerintah Korsel memberlakukan pembatasan kembali. Padahal, masyarakat Korsel terkenal dengan kedisiplinan masyarakatnya terhadap protokol kesehatan, pemerintahan yang sigap dan cepat dalam merespons pandemi ini, dan juga fasilitas kesehatan yang lengkap. Namun tetap gagal.

Bagaimana nasib Indonesia yang menerapkan new normal di tengah kurva yang belum melandai dan kesadaran masyarakatnya terhadap protokol kesehatan yang begitu rendah? Ditambah pemerintah yang seolah tak punya visi memberantas virus ini, apalagi fasilitas kesehatan yang jauh dibawah standar dunia.

Solusi dari para pakar pandemi tidak didengar, suara ormas besar yang menjadi representasi umat pun tak dijadikan pertimbangan. Malah menurunkan aparat yang justru akan menyebabkan permasalahan baru terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ditambah negara-negara yang menerapkan new normal banyak mengalami kegagalan.

Maka sudah bisa dipastikan, jika rencana new normal ini tetap diberlakukan. Semakin jelas menunjukkan pada kita bahwa kebijakan pemerintah dikendalikan oleh para kapitalis. Seluruh kebijakannya bukan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik yang didukung sains dan suara publik.

New Normal atau Abnormal?

New normal konsep WHO di mata Islam adalah abnormal. Mengapa? Pertama karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk berdamai dengan corona. Corona bukan manusia yang bisa berubah wataknya, dari jahat menjadi baik.

Corona adalah virus yang Allah (SWT) ciptakan, entah itu karena kelalaian manusia akibat mengabaikan syariat, yaitu memakan makanan haram yang menyebabkan mutasi virus dari hewan ke manusia. Atau sengaja Allah (SWT) ciptakan untuk meluluhlantakkan peradaban Barat dan memunculkan kembali peradaban Islam. Apa pun itu, yang pasti corona adalah wujud kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyelesaikan masalah pandemi dengan mengakhiri wabah, bukan berdamai. Yaitu memberlakukan kebijakan lockdown/karantina total untuk menghentikan laju penyebaran. Semua itu dilakukan semata untuk menyelamatkan nyawa manusia bukan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi ada jika nyawa manusia tak hilang.

Kedua, kita harus menelaah kembali tatanan dunia hari ini yang dicengkeram oleh peradaban barat. Mengapa mereka gagal menyelesaikan permasalahan pandemi? Semua itu dikarenakan sistem kapitalisme yang meniscayakan para pemegang kekuasaan adalah mereka para pemilik kapital. Sehingga new normal menjadi jalan terbaiknya.

Siapa yang paling dirugikan terhadap adanya lockdown? Padahal tak ada solusi lain untuk menyelesaikan pandemi selain dengan memberlakukan lockdown. Yang paling dirugikan adalah mereka para pengusaha besar bahkan multinasional yang memutarkan hartanya dengan utang dan riba. Triliunan hilang hanya dengan satu bulan lockdown, satu bulan bisa bertahan dengan pemecatan karyawan, bagaimana dengan dua bulan atau bahkan satu tahun?

Jadi, pembukaan kembali transportasi umum, lalu dibukanya mal dengan alasan agar ekonomi rakyat tetap berputar, itu hanya retorika saja. Yang terjadi sebenarnya adalah untuk kepentingan para pengusaha kakap. Realitasnya, rakyat hanya membutuhkan kebutuhan dasar saja (sandang, pangan, papan) yang itu jumlahnya seharusnya bisa di-cover oleh pemerintah saat lockdown. Namun sungguh sayang, penjarahan SDA alias eksploitasi SDA oleh asing telah memiskinkan negara.

Artinya di sini, seruan new normal adalah bentuk pernyataan bahwa pemerintah berada di barisan pengusaha bukan rakyat. Maka dari itu, islam menyebut kondisi saat ini adalah kondisi yang abnormal. Tidak sesuai dengan fitrahnya kehidupan.

New Normal dalam Islam

Tidak ada konsep New Normal dalam Islam, karena menurut ajaran Islam yang namanya kehidupan normal adalah ketika kehidupan masyarakat bernapaskan Islam. Aturan yang menjadi kiblat manusia adalah aturan agama Islam. Memakan kelelawar adalah haram, utang piutang dengan riba adalah haram, apalagi mengorbankan nyawa manusia demi lancarnya usaha para pebisnis adalah haram.

Pemerintah berjalan di bawah aturan Islam dan tak dikangkangi para pengusaha. Seluruh kebijakannya independen, berfokus pada kemaslahatan umat. Seperti yang dilakukan Khalifah Umar saat menghadapi wabah Tha’un di Syam pada tahun 18 H. Gubernur Syam, Abu Ubaidah menyampaikan telah terjadi wabah di kotanya.

Khalifah Umar pun tak tergesa-gesa memberikan keputusan. Perdebatan antara memasuki wilayah wabah atau tidak, Khalifah Umar mendengarkannya dengan saksama lalu memutuskan setelah benar-benar yakin akan kejelasan perkara dan solusinya.

Setelah itu datang Abdurahman bin Auf dan membenarkan keputusan Umar yang tak memasuki wilayah Damaskus, dengan menyampaikan hadis Rasul. Abdurahman bin Auf berkata,

“Saya tahu tentang masalah ini. Saya pernah mendengar Rasulullah (Saw.) bersabda, ‘Jika kalian berada di suatu tempat (yang terserang wabah), maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya.’”

Setelah Gubernur Syam Abu Ubaidah meninggal, disusul penggantinya, Muadz Bin Jabal pun wafat akibat wabah. Setelah itu digantikan oleh Amar bin Ash, seorang sahabat Rasul yang terkenal akan kecerdasannya. Di tangan Amar bin Ash lah, wabah mereda.

Khalifah Umar pun mendengarkan Amar bin Ash sebagai pakar dalam menghadapi pandemi dan menginstruksikan pada rakyatnya yang ada di Syam untuk mengikuti kebijakan Amar bin Ash dengan maksimal.

Amr bin Ash berkata, “Wahai manusia sesungguhnya wabah ini seperti api yang menyala-nyala dan manusia yang berkumpul ini bahan bakarnya. Kayunya semakin berkumpul (manusia) maka semakin keras, dan cara mematikan api ini harus dipisah. Maka berpencarlah ke gunung-gunung.”

Khalifah Umar senantiasa mendengarkan suara umat dan juga suara pakar. Pun jika menurunkan militernya, untuk membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pokoknya. Sungguh, peradaban kapitalisme tak akan mampu melahirkan sosok pemimpin seperti Umar yang kebijakannya senantiasa berporos pada kemaslahatan umat. [MNews]