[Editorial] Wabah Corona, Koreksi Total Atas Sistem Kesehatan Sekuler Kapitalistik

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Sejak kasus pertama pengidap Covid-19 ditemukan November 2019 lalu di Wuhan, secara eksponensial korban terus berjatuhan. Tak hanya di tempat asalnya Cina, tapi terus mewabah ke seluruh dunia. Hingga pada 12 Maret 2020, Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan penetapan Covid-19 sebagai pandemi global.

Berbagai upaya penanganan memang sudah banyak dilakukan. Namun solusi yang tak komprehensif ditambah dengan karakter virus yang unik, membuat wabah sangat sulit ditaklukkan. Kurva penambahan korban pun tak kunjung melandai. Bahkan gelombang kedua wabah siap-siap mengancam dunia termasuk Indonesia.

Mirisnya, di tengah suasana seperti ini, pemerintah negeri ini malah intens mempropagandakan kemestian seluruh rakyat menjalani kenormalan baru alias new normal life. Yakni sebuah tatanan hidup dimana seluruh rakyat diminta menjalani kehidupan normal di tengah virus yang siap memapar.

Alasannya benar-benar pragmatis. Lima bulan wabah berjalan, perekonomian dunia memang nyaris collaps. Kebijakan lockdown atau semi lockdown yang diterapkan benar-benar telah memukul sektor ekonomi ril. Hingga gelombang PHK merebak di mana-mana dan penduduk miskin pun bertambah banyak.

Di pihak lain, pemerintah negeri ini nampak tak berdaya memberi jaminan ekonomi secara maksimal bagi rakyatnya. Jangankan jaminan ekonomi, sekadar menyediakan layanan kesehatan minimal pun mereka tak kuasa. Hingga untuk sekadar pengadaan APD, banyak rumah sakit yang bergantung pada sumbangan rakyatnya.

Tak heran jika di tengah fasilitas kesehatan yang tak memadai korban pun terus berjatuhan. Bahkan tak sedikit tenaga medis yang syahid akibat minimnya perlindungan. Sementara rakyat kebanyakan hanya bisa pasrah dengan keadaan. Menghadapi pilihan sulit, antara bertahan dalam lapar atau terancam mati karena paparan virus mematikan.

Adapun sistem kesehatan berbasis asuransi yang selama ini dibangga-banggakan nyatanya hanya jadi beban. Rakyat yang sudah kesusahan, dipaksa membayar premi lebih mahal. Tak ada pilihan. Sementara untuk beroleh layanan, belum tentu mereka semua mendapatkan. Karena birokrasi layanan kesehatan dibuat berbelit demi meraih banyak keuntungan.

Lantas demi alasan ekonomi, hari ini rakyat diminta berdamai dengan wabah mematikan. Dan penguasa rela menyerah kalah di hadapan tuntutan korporasi yang ingin agar ekonominya kembali berputar.

Bahkan ironisnya, rezim penguasa siap men-support mereka dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan. Tak peduli jika akan banyak nyawa rakyat yang dikorbankan. Dan untuk bisa bertahan, rakyat hanya dibekali dogma yang disebut “protokol kesehatan”.

Sungguh apa yang terjadi hari ini semestinya cukup untuk mengoreksi total sistem kesehatan sekuler kapitalistik yang diterapkan sebagai bagian kecil dari sistem hidup sekuler secara keseluruhan. Karena sistem ini benar-benar jauh dari kata manusiawi. Semuanya –termasuk urusan kesehatan– serba diukur dengan takaran untung rugi.

Hal ini memang niscaya, mengingat sistem ini tegak di atas paradigma yang rusak. Akidah sekularisme yang mendasari sistem hidup hari ini benar-benar menafikan nilai kebaikan alias halal haram. Dan sebaliknya, begitu mengagungkan nilai-nilai material dan kemanfaatan.

Maka lahir dari asas ini, sistem kepemimpinan dan kekuasaan yang sarat kepentingan. Fungsi mengurus dan menjaga umat hanya ada dalam khayalan. Pelayanan terhadap rakyat justru menjadi alat mencari keuntungan.

Bahkan para penguasanya lazim berkolaborasi dengan para pemilik modal, menggarap layanan publik sebagai ajang bisnis yang menjanjikan. Dan di saat sama, rela menyerahkan harta kekayaan milik umat –berupa sumber daya alam yang melimpah ruah– kepada mereka.

Berbeda jauh dengan sistem Islam. Sistem ini tegak di atas landasan keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai hamba Allah dengan mengemban amanat sebagai pengelola kehidupan dan termanifestasi dalam bentuk ketundukan pada aturan hidup yang diturunkan Allah Ta’ala, yakni syariat Islam.

Sepanjang kepemimpinan Islam yang disebut dengan khilafah ini tegak, umat Islam telah terbukti mampu tampil sebagai pionir peradaban. Para penguasa atau khalifahnya –lepas dari adanya kekurangan dari sisi pribadi sebagian kecil mereka– benar-benar telah mampu mewujudkan kesejahteraan atas rakyat warga negara –baik muslim maupun nonmuslim/ahlu ad-Dzimmah– dalam taraf yang tidak pernah mungkin bisa diwujudkan oleh para penguasa dalam sistem sekuler kapitalis yang cenderung manipulatif, korup dan eksploitatif ini.

Saat itu, rakyat khilafah benar-benar bisa menikmati layanan dan penjagaan maksimal dari para penguasa, yang memahami bahwa pelayanan terhadap orang-orang yang di bawah otoritas negara tidak dinilai berdasarkan anggaran tahunan atau aspirasi politik, melainkan didasarkan pada hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka.

Kesadaran ruhiyyah akan tanggungjawab inilah yang mendorong para penguasa (khalifah) menyediakan hak-hak rakyat dengan hati-hati dan dengan pelayanan terbaik dari kemampuan yang mereka miliki. Tanpa melihat apakah rakyatnya tahu atau menyadari akan hak-haknya atau tidak, dan apakah mereka memintanya atau tidak.

Kesadaran ruhiyah ini pula yang membuat para penguasa atau khalifah terdorong untuk secara kreatif melakukan berbagai riset dan inovasi, sekaligus menciptakan suasana dinamis di tengah-tengah masyarakat.

Dan ini, sejalan dengan penerapan aturan Islam secara kaffah, seperti penerapan sistem pendidikan yang mencerdaskan, sistem ekonomi yang menyejahterakan, sistem politik yang memandirikan dan memartabatkan, sistem hukum yang meminimalisir penyimpangan, sistem sosial yang mendorong kerja sama dalam kebaikan, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya, sistem kesehatan yang komprehensif meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang dipastikan akan menjadi jalan kebaikan, berupa hadirnya sumber daya manusia yang unggul dan siap melaksanakan fungsi penciptaannya sebagai pengelola bumi sekaligus pengemban risalah Islam ke seluruh alam.

Bahkan, sistem Islamlah yang pertama mengenalkan dan menerapkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Sistem ini pun mendorong berbagai inovasi yang memungkinkan layanan umum tersebut bisa diberikan secara optimal. Hal ini terbukti dimana bidang kedokteran dan farmakologi berkembang demikian pesat justru di masa kepemimpinan Islam. Termasuk sistem penanganan wabah dan kerumahsakitan.

Di masa ini, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit (bimaristan) tersedia cukup banyak dan dikenal demikian lengkap, berikut apotek dan sistem administrasi pelayanan yang serba gratis, cepat, mudah dan profesional. Di masa Abbasiyah misalnya, tersedia banyak rumah sakit kelas satu dan dokter di beberapa kota: Baghdad, Damaskus, Kairo, Yerusalem, Alexandria, Cordova, Samarkand dan banyak lagi.

Kota Baghdad sendiri memiliki enam puluh rumah sakit dengan pasien rawat inap dan pasien rawat jalan dan memiliki lebih dari 1.000 dokter. Rumah sakit umum seperti Bimaristan al-Mansuri yang didirikan di Kairo pada tahun 1283 bahkan mampu mengakomodasi 8.000 pasien.

Ada dua petugas untuk setiap pasien yang melakukan segala sesuatu untuk diri pasien agar mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dan setiap pasien mendapat ruang tidur dan tempat makan sendiri. Para pasien baik rawat inap maupun rawat jalan di beri makanan dan obat-obatan secara gratis. Bahkan setelah sembuh, mereka dibekali sangu untuk memastikan pemulihan berjalan baik.

Hebatnya, di masa itu, rumah sakit bergerak pun disediakan untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh. Yakni berupa dokter dan perawat keliling yang menunggang onta diiringi onta-onta pengangkut obat, beserta alat-alat medis dan tenda-tenda perawatan yang bisa dipasang di mana pun.

Sistem drainase dan kontrol akan ketersediaan air bersih pun dibuat sedemikian rupa. Dan di musim kering para penguasa menyediakan onta-onta pengangkut air yang berkeliling ke kampung-kampung untuk menjamin kebutuhan minum atau irigasi.

Di luar itu, pemandian-pemandian umum dibuat dalam jumlah banyak dengan memperhatikan aspek sanitasi dan hukum syara yang lainnya. Demikian pula dengan sekolah-sekolah, perpustakaan umum, dan lain-lain. Termasuk sekolah-sekolah kedokteran dan lembaga standarisasi profesi nakes. (Salah satu referensi yang bisa dibaca : Atlas Budaya Islam, Ismail al Farouqy dan Louis Lamya Al Farouqi, Penerbit Mizan).

Semua layanan ini diberikan secara cuma-cuma karena kebijakan ekonomi dan keuangan negara Islam memungkinkan bagi negara mendapatkan anggaran pendapatan yang melimpah ruah, terutama dari pengelolaan kepemilikan umum seperti kekayaan alam maupun kepemilikan negara.

Sayangnya, sejak umat terlepas dari kepemimpinan dan sistem Islam, kemuliaan pun lepas dari diri mereka. Sistem kapitalisme sekuler telah menciptakan ilusi tentang kesejahteraan yang sampai kapan pun tak kan pernah bisa diwujudkan. Alih-alih bisa mewujudkan kesejahteraan, penerimaan umat pada sistem rusak ini justru telah berhasil membawa umat pada jurang kehinaan; menjadi bangsa terjajah lahir dan batin.

Lebih dari itu, sistem rusak ini pun telah menciptakan berbagai tipuan yang membius para penguasa Muslim hingga abai bahkan curang terhadap agama dan umatnya sebagaimana yang terjadi saat ini. Benarlah sabda Rasulullah Saw:

“Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana, tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai”. (HR. Ath-Thabrani)

Padahal, inilah ancaman Rasul saw kepada para penguasa seperti mereka:

“Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim)

Maka, sampai kapan sistem busuk ini dipertahankan? [MNews – SNA]