Zakat untuk Penanggulangan Covid-19, Sudahkah Sesuai Hukum Syariat?

Oleh: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, FOKUS – Beberapa waktu lalu, muncul pernyataan, bahwa penyaluran uang zakat yang biasanya diberikan kepada janda, anak yatim piatu, dan juga fakir miskin kini bisa dimanfaatkan untuk penanganan virus corona baru atau Covid-19.

Hal ini dilegitimasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa 23/2020, yang mengatur tentang pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Sholeh mengatakan, “Fatwa tersebut disusun sebagai kesadaran penuh organisasi entitas ulama untuk menghadirkan pranata agama sebagai solusi yang dihadapi oleh umat dan bangsa. Sebagaimana yang diajarkan di dalam agama Islam, zakat merupakan bentuk ibadah mahdhoh atau simbol ketaatan dan juga ketertundukan umat muslim kepada Allah yang bersifat vertikal. Oleh karena itu, zakat juga memiliki fungsifungsi untuk menjamin keadilan sosial, menjadi solusi praktis atas permasalahan ekonomi, dan juga sosial kemasyarakatan. (Eramuslim.com)

Komisi Fatwa MUI menegaskan, zakat boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan wabah Covid-19, dan dampaknya, dengan ketentuan-ketentuan tentunya.

Adapun untuk ketentuan-ketentuan yang dimaksud MUI adalah terkait sasaran penerima zakat. Di mana disebutkan Asrorun meliputi 8 (delapan) golongan, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, mualaf, yang terlilit utang, kemudian perbudakan, memerdekakan budak, ibnu sabil, dan/atau fisabilillah.

Berkaitan dengan kasus Covid-19 ini, sambung Asrorun, masuk ke dalam kategori fiy sabilillaah. “Yaitu asnaf fisabilillah atau yang berjuang di jalan Allah, pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya bagi kemaslahatan mustahik atau penerima zakat,” terangnya. (Eramuslim.com)

Jika kita cermati, maka sesungguhnya pembahasannya berkaitan erat dengan 3 (tiga) hal, yaitu pertama tentang tanggung jawab pembiayaan negara ketika terjadi musibah, kedua tentang pendistribusian zakat atau dalam istilah fikih dikenal dengan istilah mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Di mana jika dikembalikan kepada fatwa MUI no 23/2020, maka dana zakat ini bisa dialokasikan dia kelangkaan APD, masker, kebutuhan pokok masyarakat terdampak bahkan pemanfaatan harta zakat juga boleh bersifat produktif, seperti untuk kepentingan stimulasi kegiatan ekonomi fakir miskin yang terdampak pandemik corona. (Kompas.com dan Eramuslim.com). Ketiga, MUI juga beralasan bahwa korban terdampak covid 19 termasuk kategori fii sabilillaah.

Pembiayaan Penanggulangan Bencana

Jika kita telusuri bagaimana negeri ini mengatasi pandemi Covid-19, nampak jelas bahwa penguasa seolah mengeluarkan kebijakan setengah hati, bahkan lepas tangan terhadap nasib rakyatnya yang terdampak secara ekonomi.

Rakyat dibiarkan sendiri menyelesaikan permaslahannya sendiri. Jikapun ada bantuan, tidak dirasakan rakyat, bahkan berbagai pihak menilai salah sasaran. Pemerintah yang menganut sistem kapitalis sekuler ini telah lalai melakukan tugasnya sebagai pelindung rakyat.

Walaupun zakat adalah kewajiban dari kaum muslimin yang telah memenuhi syarat, akan tetapi seharusnya negara sebagai pelindung rakyat berusaha keras, berusaha maksimal untuk mengurusi rakyat ini dengan berbagai cara sehingga rakyat terpenuhi kebutuhannya.

Baca juga:  Jubir HTI Apresiasi dan Kritik Rencana Pemerintah Menarik Zakat PNS Muslim

Berbeda halnya dengan Islam, yang seluruh kebijakannya berpijak pada aturan Allah dan Rasul-Nya, keberadaan penguasa semata untuk mengurusi kebutuhan umat, tak memandang apakah dia kaya ataupun miskin. Karena setiap individu telah dijamin keberlangsungan jiwanya.

Dalam Islam penguasa berfungsi sebagai pelindung rakyatnya, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari- Muslim)

Dalam kitab Al-Amwaal fii daulatil khilafah, karya syekh Abdul Qodiim Zallum dijelaskan terkait pendanaan bencana alam dan urusan darurat, maka seluruhnya ditanggung oleh negara.

Dalam baitulmal ada pos tersendiri, yaitu seksi ath-Thawari. Bahwa seksi ini memberikan bantuan kepada kaum muslimin atas setiap kondisi darurat/bencana yang menimpa mereka, seperti gempa bumi, topan, kelaparan dan sebagainya.

Biaya yang dikeluarkan oleh seksi ini diperoleh dari pendapatan negara dari fa’iy dan kharaj serta dari harta kepemilikan umum. Jika tidak ada, maka diambil dari dharibah (pajak).

Dharibah berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalisme. Dharibah hanya diambil dari warga muslim yang kaya saja, berbeda dengan pajak yang dijadikan urat nadi perekonomian dalam sistem kapitalis. Bahkan nonmuslim tidak dipungut dharibah.

Jelaslah bahwa seharusnya negara berupaya keras untuk menanggulangi bencana yang menimpa rakyatnya, bukan dengan menyerahkan pada rakyat bahkan mengemis-ngemis pada rakyat.

Pengelolaan Islam tentang Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi. Zakat berfungsi sebagai media redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu (aghniya’) kepada golongan yang kurang mampu (dhuafa’) dan yang tertindas (mustadh’afin).

Zakat merupakan institusi resmi syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hanya saja zakat merupakan salah satu aktivitas ibadah yang pengaturannya bersifat tauqifiy ‘apa adanya’ sebagaimana yang disebutkan dalam nas, baik Alquran dan Sunah, atau sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Termasuk dalam hal pendistribusiannya.

Tentang pendistribusiannya, zakat memiliki aturan yang jelas tentang siapa yang berhak menerimanya sebagaimana telah dirincikan Alquran ke dalam delapan ashnaf penerima zakat (Q.S. At-Taubah [9]: 60).

Mereka adalah: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimiin), fii sabilillah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Zakat adalah hak bagi 8 ashnaf ini, yang wajib dimasukkan ke dalam baitulmal, baik ada keperluan ataupun tidak. Hal itu karena Allah telah membatasinya dengan lafal innamâ, artinya hanya untuk delapan golongan itu saja.

Jadi selain mereka tidak boleh menerima zakat. Zakat bukan hak baitulmal demikian juga bukan mustahik baitulmal. Baitulmal hanya tempat penyimpanan harta zakat, untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam Alquran. Akan tetapi mengenai pemanfaatannya semuanya tetap menjadi hak bagi mustahiq mau diapakan harta zakat yang menjadi haknya.

Baca juga:  [Editorial] Khilafah dan Corona, Apa Hubungannya?

Dari sini jelaslah bahwa zakat tidak boleh sembarangan pemanfaatannya, hanya 8 ashnaf saja yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60, maka selain 8 ashnaf tidak boleh harta zakat diberikan kepadanya.

Dalam kitab Al Amwaal fii daulatil khilafah karya Syekh Abul Qodim Zallum, dijelaskan bahwa zakat tidak dikeluarkan untuk mendirikan masjid-masjid, rumah sakit, infrastruktur sarana-sarana umum atau salah satu dari kepentingan negara maupun umat.

Lebih dari itu, sarana umum bagi masyarakat, sesungguhnya menjadi tanggung jawab negara dan tidak boleh dibebankan kepada rakyat, terlebih dibebankan kepada mustahik zakat.

Termasuk dalam hal ini untuk pembiayaan sarana-sarana kesehatan, APD dan sebagainya. Sebab zakat itu milik khusus 8 ashnaf, negara tidak berhak menggunakannya secara sewenang-wenang. Jika ini dilakukan, maka sesungguhnya ia telah bertindak zalim terhadap rakyatnya. Karenanya dalam Islam, dana zakat disimpan dalam pos tersendiri.

Jikapun harta zakat ini digunakan untuk rakyat yang terkena dampak Covid-19, maka dialokasikan kepada rakyat yang benar-benar masuk dalam kategori 8 ashnaf, yaitu fakir dan miskin saja, atau orang-orang yang benar-benar dalam situasi berutang karena untuk menyambung hidup.

Tidak boleh dialokasikan kepada hal yang lain semisal penyediaan APD kepentingan tenaga medis pada saat penanganan korban Covid-19, untuk kepentingan disinfeksi atau penyediaan disinfektan, pengobatan, serta juga kebutuhan relawan yang sedang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah walaupun demi kemashlahatan kaum muslimin. Karena Allah telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu 8 ashnaf.

Fiy sabilillaah sebagai Mustahik Zakat

MUI, melalui sekretaris Komisi Fatwanya menegaskan bahwa pengalokasian zakat untuk penanggulangan covid 19, karena masuk pada asnaf fi sabilillah, sebagaimana pernyataannya: “Yaitu asnaf fi sabilillah atau yang berjuang di jalan Allah, pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya bagi kemaslahatan mustahik atau penerima zakat.” (Eramuslim.com).

Untuk mendetailkan masalah ini, tentu saja harus menelusuri tafsir QS At-Taubah: 90 tentang makna fiy sabilillah dan juga bagaimana pendapat para ulama tentang ayat ini.

Syekh Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya Al amwaal fii Daulah Al-Khilafah, menjelaskan bahwa yang dimaksud fi sabilillaah adalah di dalam jihad dan segala sesuatu yang dibutuhkan dan harus ada dalam jihad, seperti untuk pembentukan pasukan, pendirian pabrik-pabrik dan industru senjata.

Adapun kata-kata fiy sabilillaah di dalam Alquran tidak bermakna lain kecuali jihad. Sehingga untuk jihad dan segala hal yang terkait dengan jihad, diberikan zakat. Dalam hal ini tidak dibatasi jumlah yang diberikan dari harta zakat. Boleh seluruhnya atau sebagian, sesuai dengan pendapat dan pertimbangan Khalifah terhadap mustahiq lainnya.

Dari Abi Said, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya, kecuali orang kaya yang berjihad fiy sabilillaah …” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim).

Baca juga:  Penambahan Kasus Corona Tertinggi di ASEAN, Indonesia Terserah?

Jumhur ulama menafsirkan fiy sabilillah secara khusus, yaitu jihad fiy sabilillah dalam arti perang (qital) dan segala sesuatu yang terkait perang, misalnya membeli senjata dan alat perang.

Maka menurut jumhur ulama, zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, karena membangun masjid tidak termasuk jihad fi sabilillah.

Imam Suyuthi, misalnya, menafsirkan fi sabilillah dalam QS At-Taubah: 60 dengan berkata, “Mereka adalah para mujahid (humul mujahidun).”(Imam Suyuthi, Ad-Durr Al-Mantsur, 5/101).

Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas (jumhur) ulama, antara lain pendapat Imam Ath-Thabari (Tafsir Ath-Thabari, 14/319), Imam Al-Qurthubi (Tasfir Al-Qurthubi, 8/185), Imam Ibnul Arabi (Ahkamul Qur`an, 4/337), Imam Al-Jashash (Ahkamul Qur`an, 7/70), dan Imam Syafi’i (Ahkamul Qur`an, 1/123).

Di dalam tafsir Jalalain diungkapkan fiy sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, adapun Ibnu Katsir, di antara mereka adalah orang-orang yang ikut berperang, namun mereka tidak digaji.

Sedangkan iman Ash-Shobunniy dalam tafsirnya Shofwatut tafaasir, fi sabilillah adalah para mujahidin dan apa-apa yang dibutuhkan dalam peperangan, berupa senjata, peralatan perang, amunisi, dan sebagainya.

Selanjutnya, dengan melakukan penelusuran induktif (istiqra`) pada ayat-ayat Al-Qur`an terkait, dapat disimpulkan kata “fiy sabilillah” jika dihubungkan kata infak (pembelanjaan harta) atau yang semakna, pada dasarnya mempunyai arti khusus, yaitu jihad fi sabilillah, kecuali jika redaksi ayat bermakna umum, maka “fiy sabilillah” berarti umum (misal QS 2:261).

Imam Taqiyuddin An-Nabhani berkata,”Jika kata fi sabilillah dihubungkan dengan infak, artinya adalah jihad, kecuali jika terdapat qarinah (indikasi) yang memindahkan maknanya dari makna jihad.” (Muqaddimah Ad-Dustur, hal. 334).

Khatimah

Demikianlah, telah sangat rinci Islam menjelaskannya, karena terkait masalah zakat merupakan masalah ibadah yang sifatnya tauqify ‘apa adanya’ sebagaimana yang ada dalam Alquran maupun hadis Rasulullah, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi.

Semua ketentuannya harus dipatuhi, tidak boleh sekehendak manusia sendiri, dengan alasan apa pun. Termasuk dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau untuk kemashlahatan kaum muslimin.

Jangan sampai pemerintah/penguasa bertindak zalim kepada rakyat dengan alasan untuk kepentingan rakyat, karena hal ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab negara.

Semuanya telah diatur Al-Khaliq yang Maha Pengatur. Sebab itu, praktik zakat akan bisa diwujudkan dengan baik dan sempurna, jika aturan Islam diterapkan secara kafah di muka bumi ini.

Upaya yang kita lakukan tidak cukup hanya menunaikan zakat dengan tepat dan benar saja, tetapi berupaya keras dan berjuang sungguh-sungguh agar syariat Islam bisa tegak secara kafah di muka bumi ini.

Penyadaran dan pencerdasan umat terhadap aturan Islam serta perjuangan untuk tegaknya kembali syariat Islam di muka bumi ini, menjadi agenda utama kita hari ini. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

58 tanggapan untuk “Zakat untuk Penanggulangan Covid-19, Sudahkah Sesuai Hukum Syariat?

  • 11 Juni 2020 pada 22:08
    Permalink

    MasyaAllah sistem paripurna yg sangat SEMPURNA.

    Balas
  • 6 Juni 2020 pada 19:24
    Permalink

    Astagfirullah, zakat rakyat pun mau diambil, memangnya pergi kemana kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ruah??

    Balas
  • 5 Juni 2020 pada 06:35
    Permalink

    Klau dlm daulah islam tntu terkait ijtihad hrus berdasarkan al quran dan assunnah.memutuskan sgala perkara yg blm prnh trjadi, maka para mujtahid yg bnr2 memliki ilmu utk berijtihad hrus brsndar pd yg 2 td. Contoh ombagian zakat td, krna kita tahu kita hdp d sistem sekuler kapitalis. Maka mreka berfatwa tdk dilakukan oleh orng2 yg bnar2 pham isi akquran kayaknya masak fii sabilillah disamakan sma orng yg bkerja sbg tnaga medis. Di lihat skilas emng berjuang di jalan Allah utk menyelamatkan nyawa yg lainnya. Tp kan d al quran sdh jelas tertulis makna fii sabilillah. Hmm, kita hrus lbih gncar lgi mnyadarkan umat dg dakwah agar umat sadar bkn sistem kapitalis sekuler ini yg bsa trus mnjadi harapan.tp sistem islam lah yg hrus segera ditegakkan.agar hudud allah dpt d tegakkan secara kaffah d muka bumi ini .

    Balas
  • 3 Juni 2020 pada 21:19
    Permalink

    MasyaAllah…inilah bukti nyata bahwa aturan islam adalah aturan yg paling sempurna dan paling detail.Ya Allah segerakanlah KHILAFAH memimpin kami…

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 19:08
    Permalink

    Negara ga mau rugi

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 17:37
    Permalink

    Sistem kapitalis sangat merugikn rakyat

    Balas
    • 2 Juni 2020 pada 14:47
      Permalink

      MasyaAllah. Seharusnya penguasa negeri ini jangan menyalahi ketentuan syariat dalam menunaikan perintah zakat.

      Balas
    • 6 Juni 2020 pada 21:05
      Permalink

      Masya Allah, mmg hny dengan sistem Islam smua masalah bisa terselesaikan dg tuntas.. Sementara sistem kapitalis hanya menimbulkan kesengsaraan dan kerusakan

      Balas
  • 1 Juni 2020 pada 08:21
    Permalink

    Zakat utk 8 asnaf

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 07:11
    Permalink

    Masya Allah Islam mengatur tentang zakat sedemikian rupa

    Balas
    • 1 Juni 2020 pada 20:21
      Permalink

      Masha Allah luar biasa pengaturan Islam soal Zakat ini…

      Balas
  • 1 Juni 2020 pada 06:15
    Permalink

    Gemas dengan para penguasa yg seenaknya sendiri.
    Abai dan lalai terhadap urusan rakyat, tp suka banget nggarong duit rakyat

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 05:53
    Permalink

    Hukum Allah diterapkan layaknya hidangan prasmanan..parahnya dia mencampur/mengganti hidangan yg disediakan dengan makanan yg dibawa dari rumah sesuai selera nya..

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 05:05
    Permalink

    Ayat2 Allah janganlah disalahkan maknanya hanya utk kepentungan golongan

    Balas
    • 2 Juni 2020 pada 22:06
      Permalink

      Haaa… Gt dah! Giliran mendatangkan keuntungan materil aaja, dilirik dah.
      Lha, syariat Islam lainnya dikemanain??

      Balas
  • 1 Juni 2020 pada 04:31
    Permalink

    Baolah aturan sorangan kah pakkkk? Jaka meaplikasiakan nang sdh ada haja pang pak yg jalas2 ada aturanx. kena pyn salah alamat mun baolah aturan sorangan tu pa ae ..

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 04:22
    Permalink

    Upaya yang kita lakukan tidak cukup hanya menunaikan zakat dengan tepat dan benar saja, tetapi berupaya keras dan berjuang sungguh-sungguh agar syariat Islam bisa tegak secara kafah di muka bumi ini.

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 04:22
    Permalink

    Zakat alokasinya hrs sesuai syariat islam..8 golongan

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 04:13
    Permalink

    masyaAlloh memang Islam mengatur smuanya scr rinci

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 02:40
    Permalink

    praktik zakat akan bisa diwujudkan dengan baik dan sempurna, jika aturan Islam diterapkan secara kafah di muka bumi ini.

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 01:32
    Permalink

    Harus dijalankan sesuai dg syariat Islamnya seperti apa utk masalah zakat krn sudah ada ada ketentuannya di nash Al Qur’an…..jangan menyimpang dari aturan Allah

    Balas
  • 1 Juni 2020 pada 00:30
    Permalink

    Sistem kapitalis akan selalu mencari keuntungan tanpa perduli dari mana didapatkan

    Balas
  • 31 Mei 2020 pada 22:56
    Permalink

    Zakat gak ada hak dengan baitul mal.
    Islam telah mengaturnya. Urusan kelengkapan kesehatan negara yang harus menjamin

    Balas
    • 1 Juni 2020 pada 17:44
      Permalink

      Perlu banyak belajar. Ilmu sebelum amal..

      Balas
      • 2 Juni 2020 pada 12:36
        Permalink

        Syariat Islam yg berkenaan dgn zakat itu bersifat fixed. Allah SWT telah mengatur jalur2 penerimanya. Dan tidak satu pun disebutkan u penanganan bencana. Merubahnya ad bentuk kelancangan thd Allah.

        Balas
  • 31 Mei 2020 pada 22:44
    Permalink

    Urusan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya akan semakin kacau

    Balas
  • 31 Mei 2020 pada 22:11
    Permalink

    MasyaAllah…. Hanya sistem islam yg mampu menyelesaikan seluruh masalah kehidupan manusia…. Smoga khilafah Segera tegak kembali atas izin Allah… Aamiin

    Balas
  • 31 Mei 2020 pada 21:29
    Permalink

    Makna Syara’ dibuat abu² hanya untuk lepas tanggungjawab. Tanggung jawab yang harusnya dipundak negara berusaha dialihkan. Rakyatlah yg menanggung semuanya secara sendiri. Mampu maupun tidak. Ciri khas kepemimpinan kapitalis sekuler. Maka tidak ada alasan lagi untuk memperpanjang usia sistem fasad ini. Islam harapan untuk menggantikannya

    Balas
  • 31 Mei 2020 pada 21:11
    Permalink

    Masya Allah.. Itulah pentingnya memahami tsaqafah Islam

    Balas
  • 31 Mei 2020 pada 21:03
    Permalink

    Astaghfirullahal’adziim, pemerintah seharusnya nya tidak boleh lepas tangan begitu saja dalam mengurusi rakyat ditengah pandemi ini, jangan membuat Allah murka dengan menyalahgunakan zakat untuk mengurusi rakyat.

    Balas
    • 6 Juni 2020 pada 21:00
      Permalink

      Kita butuh sistem Khilafah agar segala hal dapat sesuai ketentuan syariah

      Balas
  • 31 Mei 2020 pada 21:02
    Permalink

    Hanya dengan tegaknya khilafah, dunia akan sejahtera Allahu Akbar semoga khilafah segera tegak

    Balas
  • 31 Mei 2020 pada 20:55
    Permalink

    Zakat pembagiannya harus sesuai dengan syariah dan hanya bisa dilaksanakan dalam sistem islam

    Balas
  • 31 Mei 2020 pada 20:38
    Permalink

    MasyaAllah.. Umat butuh khilafah..

    Balas
    • 31 Mei 2020 pada 21:24
      Permalink

      Makna Syara’ dibuat abu² hanya untuk lepas tanggungjawab. Tanggung jawab yang harusnya dipundak negara berusaha dialihkan. Rakyatlah yg menanggung semuanya secara sendiri. Mampu maupun tidak. Ciri khas kepemimpinan kapitalis sekuler. Maka tidak ada alasan lagi untuk memperpanjang usia sistem fasad ini. Islam harapan untuk menggantikannya

      Balas
      • 1 Juni 2020 pada 17:25
        Permalink

        Masha Allah jelas sekali dibutuhkan pemimpin dalam menerapkan hukum Islam secara kaffah

        Balas
    • 1 Juni 2020 pada 05:41
      Permalink

      Subhanallah…ayo tegakkan khilafah

      Balas
  • 31 Mei 2020 pada 20:37
    Permalink

    Luar biasa sistem sekuler kapitalis sekarang ini, menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan

    Balas
  • 31 Mei 2020 pada 20:26
    Permalink

    Ya Allah…. bagaimana mau sesuai syariat dalam hal zakat, Sistemnya aja udh dzolim macam nii

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *