Penambahan Kasus Corona Tertinggi di ASEAN, Indonesia Terserah?

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Tren Dunia akibat kematian Covid-19 semakin mengkhawatirkan. Walaupun ada beberapa negara yang mulai melandai grafiknya, bahkan sudah tidak ada kasus baru, namun sebagian besar negara-negara di dunia masih menunjukkan tren yang meningkat.

Termasuk Indonesia yang hingga kini belum mencapai puncaknya. Bahkan, kini Indonesia menjadi negara tertinggi se-ASEAN dalam hal penambahan kasus baru corona.

Melansir data dari Wordometers, angka kasus infeksi virus corona di seluruh dunia per 21 Mei 2020 telah mencapai 5.079.888 orang positif Corona. Dari angka 5 juta orang, sebanyak 329.179 orang terkonfirmasi meninggal dunia. Serta penambahan kasus baru hari ini sekitar 96.301 pasien positif dari 213 negara di dunia. (pikiran-rakyat.com 21/05)

Sedangkan Indonesia per 21 Mei 2020 yang terkonfirmasi positif corona sebanyak 20.162 dengan angka kematian 1.278 kasus. Menurut Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona, hari ini tercatat penambahan 973 pasien dalam 24 jam.

Penambahan ini menjadi rekor tertinggi setelah sebelumnya dilaporkan penambahan kasus tertinggi sebanyak 689 kasus pada Rabu (20/5/2020). Data ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penambahan kasus positif tertinggi se-ASEAN. (detik.com 21/05)

Kebijakan Inkonsisten dan Tak Konsekuen

Di tengah meningkatnya angka kematian akibat Corona, pemerintah malah melakukan relaksasi PSBB. Kebijakan membuka transportasi umum pun diumumkan oleh menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi. Demi berjalannya roda ekonomi nasional maka pemerintah mengesampingkan potensi penularan yang sangat besar di kerumunan stasiun dan bandara. Walaupun berdalih tetap akan memperhatikan protokol kesehatan, namun realitasnya tetap saja penumpang antre berdempetan.

Bandara Soetta sendiri mulai dipadati warga setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merestui kembali beroperasinya seluruh moda transportasi sejak 7 Mei 2027 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dan berlakunya Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (liputan6.com 16/05)

Selang beberapa hari diberlakukannya kebijakan tersebut, viral di media padatnya antrean di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Pembukaan kembali transportasi umum di tengah larangan mudik dinilai kebijakan yang inkonsisten dan tak konsekuen.

Dalam surat edarannya, pemerintah menyebutkan kriteria penumpang, salah satunya bukan yang akan mudik. Realitasnya, selain bisa diakali masyarakat yang “membandel”, kebijakan tersebut juga tidak menyentuh esensi dari tugas besar negara yaitu menghentikan laju penyebaran.

Karena faktanya, virus corona tidak memandang profesi seseorang, siapa pun dia saat celah itu ada, potensi penularan pun akan ada.

Inkonsistennya kebijakan pemerintah telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penambahan tertinggi kasus corona se-ASEAN. Pernyataan Presiden Jokowi untuk “hidup damai bersama corona” justru memicu terciptanya kerumunan massa di mana-mana.

Market-market besar kembali buka, sejumlah mall sesak oleh pengunjung. Seperti pusat perbelanjaan Roxy Mall di Jember Jawa Timur yang viral di media sosial, terlihat dalam video tersebut kerumunan masa yang sangat padat. Padahal angka pertambahan kasus Corona Jatim tertinggi di Indonesia.

Baca juga:  Wabah Covid-19, Dunia Butuh Otoritas Kredibel! (WHO dan IHR-2005 Bertanggung Jawab atas Meluasnya Wabah)

Berdasarkan laporan harian Gugus Tugas Covid-19, kasus positif Covid-19 di Provinsi Jatim hari ini bertambah 502 kasus baru sehingga totalnya menjadi 2.998 orang. Data tersebut menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan penambahan kasus terbanyak di Indonesia, setelahnya disusul Jabar dengan 86 Kasus dan DKI 65 kasus positif Covid-19. (bisnis.com 21/05)

Pasar tradisional tak kalah fenomenal, antrean mengular tanpa mengindahkan protokol kesehatan terjadi di setiap sudut pasar. Seperti pasar Anyar Bogor yang merupakan pasar terbesar di Bogor sesak oleh penjual dan pembeli. Ditambah posisinya yang berdekatan dengan KRL, menambah kepadatan dan kemacetan wilayah sekitar. Tak terlihat petugas keamanan, protokol kesehatan tak sama sekali diindahkan. Warga rela berdempet-dempetan demi membeli barang-barang yang diinginkan.

Kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan implementasinya yang tak konsekuen, telah menyebabkan umur wabah ini semakin lama. Virus sudah telanjur menyebar ke mana-mana. Penelitian yang menyebutkan Juni pandemi akan berakhir hanyalah alat peredam massa.

Begitu pun kurva landai yang disebar di media, hanyalah akal-akalan pemerintah agar masyarakat tenang dan menerima semua kebijakan yang diberlakukan. Sebab, para epidemiolog telah membantah itu semua dan kenyataannya angka kematian semakin tinggi dari hari ke hari.

Mengapa Pemerintah Lebih Mementingkan Ekonomi?

Tagar “Indonesia Terserah” menjadi trending setelah pemerintah memutuskan untuk membuka kembali transportasi umum yang disusul viralnya video berjejalnya antrean di terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

Awalnya, #IndonesiaTerserah merupakan akumulasi bentuk kekecewaan para tenaga kesehatan (nakes) kepada Pemerintah yang tidak tegas dalam mengambil kebijakan. Namun belakangan, tagar ini dipakai ramai-ramai oleh masyarakat untuk menunjukkan kepasrahan dan ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah.

Pemerintah cenderung membiarkan kerumunan masa di sektor ekonomi. Berbeda perlakuan terhadap jamaah masjid. Masjid dijaga ketat oleh aparat, sedangkan pasar tidak. Bahkan larangan salat id sudah menggema. Seperti Gubernur Jatim, Khofifah hanya mengizinkan satu masjid saja yang menggelar salat id di provinsi sebesar itu. Sesungguhnya yang diinginkan umat hanyalah keadilan dalam penerapan aturan.

Lantas mengapa kebijakan pemerintah seolah lebih mementingkan ekonomi daripada keselamatan masyarakat? Padahal akar permasalahannya adalah pandemi. Adapun ekonomi yang morat-marit adalah dampak dari terjadinya wabah ini.

Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo di awal sikapnya terhadap permasalahan ini dengan tegas mengatakan , “Kami tahu cara menghidupkan kembali ekonomi. Yang kami tidak tahu adalah bagaimana menghidupkan kembali orang yang mati.” Berbeda jauh dengan presiden negeri ini yang fokus pada ekonomi.

Mengapa negara ini lebih condong memperbaiki ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan, walaupun harus dengan menabrak rambu-rambu protokol kesehatan?

Setidaknya ada tiga hal yang bisa kita telaah:

Pertama, Indonesia tidak punya dana.

Negara yang bertumpu pada utang dan pajak dalam APBN-nya, tentu akan sangat terpukul atas kondisi yang menimpa kita saat ini. Pemerintahan di awal masa kerjanya, per Januari APBN sudah defisit sebesar 36,1 Triliun. Ini adalah kondisi sebelum adanya krisis pandemi Covid-19. Dan kini, defisit per bulan April mencapai 74,5 Triliun.

Baca juga:  Indonesia Peringkat 97 dari 100 Negara Teraman dari Covid-19, Pakar Biomedik: Bukti Cacat Tata Kelola Rezim Berkuasa

Negara saja sebelum terjadinya wabah sudah kewalahan membiayai berjalannya pemerintahan, apalagi saat terkena wabah. Wajar akhirnya, tak punya uang untuk membiayai Pandemi. Lihat saja di awal kebijakannya sudah tegas tidak mau menggunakan strategi lockdown atau karantina wilayah, padahal sudah tersedia UU jika ada wabah maka diberlakukan karantina kesehatan.

Mengapa tidak dilakukan? Karena jika diberlakukan, kebutuhan rakyat wajib ditanggung negara. Jelas negara tidak punya uang.

Masyarakat diminta memenuhi kebutuhannya sendiri di kala kebijakan yang sama sekali tak memihak rakyat. Pernyataan “jika roda ekonomi runtuh, rakyat pun akan mati kelaparan” adalah pernyataan salah kaprah dari pemerintah. Lantas buat apa ada negara jika keberadaannya tak sama sekali bermanfaat buat masyarakat?

Negara seharusnya bersusah payah dahulu, pangkas banyak anggaran yang tidak perlu seperti infrastruktur, lalu gunakan untuk membiayai pandemi. Dengan demikian masa pandemi ini tidak akan terlalu lama.

Setelah wabah mereda, barulah memperbaiki roda perekonomian.

Namun yang terjadi saat ini, alih-alih mengusir virus, penguasa malah mengajak berdamai dengan virus. Padahal, “New Normal” yang digaungkan oleh WHO bukanlah diperuntukkan kepada negara yang grafiknya masih tinggi seperti Indonesia.

Kedua, faktor defisitnya anggaran bukan karena Indonesia adalah negara miskin yang terbatas SDA dan SDM-nya (yang mirisnya Indonesia malah masuk ke deretan “Negara Maju”, ed.).

Defisitnya anggaran adalah lantaran penguasaan SDA kita yang melimpah banyak dikuasai asing. Privatisasi di sektor strategis telah menyedot harta kekayaan yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Sungguh sayang, platform ekonomi negara ini yang berasaskan kapitalisme telah melumrahkan penjarahan kelas akbar oleh Kapitalis Barat maupun Kapitalis Timur. Liberalisasi dan privatisasi SDA menjadi konsekuensi atas diterapkannya sistem ekonomi neoliberal.

Ketiga, penguasa prokorporasi.

Bukannya kita tidak memiliki SDM yang berkualitas sehingga tidak bisa bersikap tegas pada perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi SDA kita. Juga bukan karena tidak ada SDM yang ahli dalam mengelola SDA. Namun, sistem demokrasi yang diterapkan negeri ini meniscayakan hanya orang-orang yang mengakomodasi kepentingan korporasilah yang dipastikan bisa duduk di tampuk kekuasaan.

Jadi, bukan karena kehebatan seseorang dalam mengelola negara lantas ia terpilih dan diamanahi mengurusi umat. Siapa pun yang mampu memenuhi seluruh kepentingan korporasi, tak peduli apakah orang tersebut mempunyai kapabilitas memimpin atau tidak, dia akan menjadi kandidat terkuat dalam pertarungan memperoleh jabatan.

Hasilnya, penguasa ada untuk melayani para pemodal besar. Deregulasi terus dilakukan agar sesuai kepentingan para Kapital global. Lihat saja pengesahan revisi UU no 4 tahun 2009 tentang Minerba di masa pandemi. Isinya yang hanya memihak pengusaha tambang, telah melukai perasaan rakyat Indonesia.

Padahal sebelum disahkan, penentangan terhadap RUU Minerba begitu massif. Bulan februari Jokowi sempat menunda, namun tetap juga disahkan diam-diam tanggal 12 Mei 2020. Tak peduli para pakar menolak hal tersebut, pemerintah tanpa rasa malu tetap melanjutkan rencananya. Semakin terlihatlah keberpihakan mereka kepada pengusaha.

Baca juga:  'Driving Seat' untuk ASEAN, Mungkinkah?

Inilah penyebab mengapa penguasa seolah tak mendengarkan para pakar apalagi suara rakyat. Karena mereka sudah tersandera oleh para korporasi.

Begitupun watak korup yang melekat pada rezim demokrasi, telah menjadikan masa pandemik ini sebagai ajang bancakan korupsi. Perppu no 1 tahun 2020 akhirnya sah dan inilah jalan tol menuju dirampoknya harta rakyat atas nama penanggulangan wabah.

Islam Menyelesaikan Permasalahan Pandemi dengan Tuntas

Islam memosisikan rakyat sebagai amanah yang harus diurus penguasa. Karena memang keberadaan penguasa semata untuk menyelesaikan permasalahan umat. Jika terjadi pandemi, tentu fokus penyelesaian pada keselamatan nyawa.

Ekonomi pun jika landasan awalnya untuk kemaslahatan umat, maka akan terlahir kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengutamakan keselamatan nyawa manusia.

Tiga prinsip Islam dalam menanggulangi wabah antara lain:

Pertama, jika terjadi wabah maka penguncian area yang terkena wabah harus dilaksanakan sesegera mungkin. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Sehingga seluruh kebutuhan pokok umat dipenuhi negara. Wabah pun akan cepat mereda.

“Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar rumah.” (HR Muslim)

Kedua, Isolasi yang sakit. Jika ada penyakit yang menular, maka wajib bagi pasien yang terjangkit melakukan isolasi. Baik itu isolasi mandiri ataupun ditangani tenaga medis.

Di sini dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Sehingga tenaga kesehatan sebagai garda terakhir tidak akan mendapatkan beban yang begitu berat. Kematian para nakes pun akan bisa dihindari.

Kesadaran yang dilandasi oleh keimanan akan menghasilkan amal yang produktif. Artinya, masyarakat yang memahami bahwa islam harus dipakai dalam kehidupannya, mereka akan melakukan social distancing dengan maksimal. Karena mereka memahami bahwa hal demikian adalah bentuk ikhtiar dalam kesembuhan yang merupakan perintah Allah Swt.

“Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.” (HR Imam Bukhari Muslim)

Ketiga, pengobatan hingga tuntas.

Bagaimana pun, nyawa manusia lebih berharga dibanding dunia dan isinya. Maka pengobatan harus maksimal dan ditunjang dengan sistem kesehatan yang baik. Fasilitas rumah sakit akan prima, APD mumpuni, tenaga medis yang banyak dan berkualitas, juga pendanaan yang sehat.

Sungguh sayang, sistem kesehatan di negeri ini pun tak lepas dari cengkeraman korporasi. Alih-alih menggratiskan pelayanan kesehatan, Indonesia malah menaikan iuran BPJS. Sangat minim empati!

Oleh karena itu, jika kita menginginkan permasalahan pandemi ini berakhir, selain berikhtiar untuk menjaga diri dari virus, juga harus dibarengi dengan ikhtiar menerapkan Islam secara kafah, karena hanya dalam sistem Islamlah seluruh masalah akan tuntas diatasi.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. “(QS Al-A’raf ayat 96). [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

3 tanggapan untuk “Penambahan Kasus Corona Tertinggi di ASEAN, Indonesia Terserah?

  • 26 Mei 2020 pada 10:02
    Permalink

    Pemerintah Punya Dana Lebih dari cukup, knp sy katakan demikian, sebab Akan di bangun Ibu kota baru nantinya, otomatis Punya ketersediaan dana dong. knp gak di pergunakan buat Rakyat saat ini yg membutuhkan? krn Lebih utama Bisnis mereka di banding Hak Rakyat.. DZOLIM Udah pasti. EGOIS pasti.

    Balas
  • 25 Mei 2020 pada 06:07
    Permalink

    Innalillahi wainnailaihi raji’unn..
    Subhanallah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *