Peran Ulama di Tengah Ambivalensi Sikap Penguasa

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Ibadah di tengah wabah agak berbeda. Pandemi corona diprediksi tak akan selesai hingga Juni. MUI juga sudah memberi arahan agar masyarakat beribadah di rumah saja. Mengurangi aktivitas berkumpul di masjid dan tempat lainnya.

Selama Ramadan, imbauan itu pun diikuti sebagian umat Islam. sebagian besar masjid di wilayah yang memiliki episentrum penyebaran tinggi meniadakan kegiatan salat jumat dan tarawih berjamaah.

Sangat wajar bila muncul kegusaran bagi umat Islam terhadap eksistensi masjid selama masa pandemi. Sebab, sejak protokol covid-19 diberlakukan dan masyarakat diimbau beribadah dari rumah, suasana masjid begitu sepi dan berkurang jamaahnya. Apalagi ketika diberlakukan PSBB di wilayah zona merah, masjid sunyi dan bahkan tertutup dari jamaah di luar lingkungan masjid.

Kondisi ini berbeda jauh dengan fasilitas publik lainnya. Seperti mal, bandara, pasar, dan lainnya. Belakangan, saat PSBB sedang diterapkan, menjelang lebaran masyarakat malah berhamburan keluar rumah tanpa mengindahkan protokol yang harus dipatuhi. Mal-mal penuh. Bandara kembali dibuka. Terutama setelah Menhub mengumumkan mengaktifkan kembali operasional moda transportasi, jalanan makin ramai.

Hal ini bisa kita lihat dari peristiwa penutupan Mcd Sarinah yang dikerumuni warga serta Bandara Soetta yang ramai penumpang. Wacana pelonggaran PSBB yang mengemuka turut menambah kesimpangsiuran aturan PSBB itu sendiri. Seolah masyarakat hendak belajar hidup berdampingan dengan corona.

Sebuah ironi. Saat umat diminta meminimalisasi ibadah berjamaah ke masjid, pertokoan dan pusat perbelanjaan justru dibiarkan tanpa peringatan dan sanksi yang tegas. Beberapa peristiwa itu mendapat respons dari sekjen MUI, Anwar Abbas, yang mempersoalkan sikap pemerintah yang tetap melarang masyarakat berkumpul di masjid. Anwar mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak tegas terhadap kerumunan yang terjadi di bandara.

Anwar menilai kebijakan pemerintah mengenai pengecualian perjalanan transportasi di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini sebagai sebuah ironi. Karena, kata Anwar, kebijakan ini bertentangan dengan sikap pemerintah Indonesia yang bersikeras ingin memutus rantai penyebaran virus Corona.

“Di satu sisi kita tegas dalam menghadapi masalah tapi di sisi lain kita longgar sehingga usaha kita untuk membendung dan menghentikan secepatnya penyebaran virus corona tersebut menjadi terkendala karena adanya ambivalensi sikap dari pemerintah yang tegas dengan rumah ibadah tapi tidak tegas dengan lainnya,” sambungnya. (detik.com, 17/5/2020)

Ambivalensi Sikap Penguasa

Sejauh ini, kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 tampak membingungkan, ambigu, dan tidak jelas. Hal ini terindikasi dari perubahan kebijakan yang berubah-ubah. Mulai dari aturan PSBB yang ketat lalu longgar, moda transportasi yang kembali dioperasikan, hingga wacana berdamai dengan corona.

Belum lagi program jaringan pengaman sosial yang sampai detik ini tak jelas pendistribusiannya. Di daerah, pelaksanaan bantuan sosial berantakan. Data tak sinkron dengan fakta di lapangan. Belum lagi bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Inilah yang memicu beberapa kasus warga dan perangkat desa setempat berseteru dengan pihak penyalur bansos.

Ada pula wacana ‘The New Normal’ yang mengharapkan masyarakat mulai hidup berdampingan dengan virus corona. Menata kehidupan baru agar terbiasa menghadapi Covid-19. Alasannya, karena pandemi ini masih belum diketahui kapan berakhirnya. Alhasil, rakyat diminta legowo menerima takdir.

Ambivalensi sikap penguasalah yang sejatinya menjadi problem utama mengapa penanganan Covid-19 tak efektif. Plin-plan dan mencla-mencle. Bisa dibilang, pemerintah labil. Tidak tegas dan disiplin terhadap aturan yang dibuatnya sendiri.

Satu waktu PSBB diperketat, lain waktu diperlonggar. Sakarang bilang mudik dilarang, besoknya boleh mudik dengan syarat tertentu. Kemarin bilang wajib menerapkan physical distancing, eh malah adakan konser amal yang menyalahi protokol kesehatan.

Ada ulama dituduh melanggar PSBB buru-buru ditangkap. Sementara, BPIP dan MPR selaku penggagas konser amal pada 17 Mei lalu, meski melanggar PSBB dan physical distancing, cukup hanya dengan minta maaf, tidak ada penangkapan.

Pedagang kecil diburu sedemikian rupa untuk menutup tokonya, pedagang besar seperti di pusat perbelanjaan tak diperlakukan sama. Mal ramai digeruduk warga abaikan protokol kesehatan. Salat Id berjamaah dilarang, tapi bandara ramai tak dibilang melanggar. Beda pelaku, beda pula perlakuan.

Sederet fakta semestinya menyadarkan kita, penguasa belum optimal mengurus rakyat. Penguasa pilah pilih dalam memberlakukan aturan. Hanya berpikir memulihkan ekonomi, tapi kikir dalam memberi kebutuhan rakyat selama pandemi.

Mengakali kebijakan agar roda perekonomian tetap berjalan, tapi mengabaikan kesehatan rakyat terhadap penularan virus corona yang masih tinggi. Sehingga ada kesan, pemerintah tegas pada ibadah umat Islam, tapi melunak bila menyangkut kepentingan pengusaha dan pelaku ekonomi makro.

Menanti Peran Ulama

Saat penguasa dinasihati abai, maka aktivitas amar makruf nahi mungkar tak boleh berhenti. Ketika ulama mulai resah dengan kebijakan yang berubah-ubah, saat itulah umat mengharap peran besar para ulama. Yaitu sebagai penegak utama kebenaran dan pencegah kebatilan.

Ulama bagai pelita di tengah gelap. Menjadi suluh ketika umat tersesat. Islam menempatkan ulama pada kedudukan mulia. Merekalah para pewaris Nabi. Mereka yang paling taat pada syariat-Nya. Mereka juga yang paling takut pada Allah dan Rasul-Nya. Para salafus salih dulu mempunyai motto, “Kami mengenal ulama karena kebenaran, bukan mengenal kebenaran karena ulama.”

Saat tak ada lagi kepercayaan pada rezim hari ini, umat berharap banyak pada ulama. Sebab, ulama tak akan membuat bimbang mereka. umat percaya ulama-lah yang paling memahami bagaimana syariat Islam yang mulia menangani masalah.

Maka, kehadiran ulama sangat dinantikan. Proaktif melakukan kewajiban amar makruf nahi mungkar. Apa yang disampaikannya hanyalah kebenaran yang datang dari Islam. Salah katakan salah, benar katakan benar. Tak bergantung pada kepentingan dunia dan keinginan penguasa. Hanya menyampaikan pesan berdasar Alquran dan Sunah.

Memang sudah seharusnya ulama sosok yang paling lantang bersuara. Bukan sekadar beramar makruf dengan memberi nasihat kesabaran menghadapi ujian wabah. Namun juga bernahi mungkar, yakni mencegah penguasa berbuat zalim.

Mengingatkan penguasa agar berbuat adil dan amanah. Menasihati mereka agar serius menangani wabah. Dan tak lupa menawarkan pada mereka bagaimana Islam memberi solusi bagi penanganan Covid-19 dan problematik lainnya.

Bukan hanya ulama, namun setiap umat Islam wajib melakukan aktivitas ini. Sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaknya ia mengubah dengan tangannya (kekuasaannya). Jika ia tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka hendaknya dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.”

Maka dari itu, protes dan kritik terhadap kebijakan zalim bukanlah keburukan. Justru hal itu mengantarkan pada kebaikan untuk penguasa. Agar penguasa tak lagi meneruskan kezalimannya. Ulama dan umat wajib melakukan penyadaran secara kolektif. Menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, dan memberi pemahaman hanya Islam solusi hakiki untuk negeri ini. [MNews]

 

Bagaimana menurut Anda?

6 tanggapan untuk “Peran Ulama di Tengah Ambivalensi Sikap Penguasa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *