Vakumnya Visi Islam pada Rezim Dunia Muslim dalam Menangani Covid-19

Oleh: Dr. Fika Komara

MuslimahNews.com, KOMENTAR POLITIK – Saat negara-negara Barat berjuang melawan pandemi Coronavirus, tak terkecuali rezim-rezim dunia Islam. Mereka pun berjibaku dengan jatuhnya ratusan bahkan ribuan korban akibat minimnya fasilitas kesehatan, kelambanan penanganan, serta disibukkan dengan kebijakan setengah hati antara lockdown dan inkompetensi menjamin kebutuhan pokok rakyatnya.

Namun demikian, ada satu hal yang menonjol dari kebijakan penguasa muslim dalam menangani pandemi, yakni hilangnya visi Islam dalam kebijakan-kebijakan mereka. Adanya kekosongan perspektif Islam dalam berbagai kebijakan ini setidaknya nampak jelas dari Indonesia dan Malaysia, dua negeri muslim serumpun di Asia Tenggara.

Untuk kasus Indonesia: pemerintah bersikap denial dan meremehkan pada awalnya, bahkan ada menteri yang mengatakan Indonesia kebal corona karena biasa makan nasi kucing.

Tak hanya itu seperti menantang badai, rezim penguasa malah membuka Indonesia untuk turis asing, membayar youtuber untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, tiket pesawat didiskon 50%, serta terus membolehkan masuknya TKA Cina.

Setelah korban mulai berjatuhan, kelambanan sikap pemerintah juga sangat terlihat dan akhirnya setelah menyadari ini darurat, pemerintah malah semakin bertindak blunder dengan mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang beraroma oligarki dan lebih terlihat ingin menyelamatkan ekonomi dan dunia bisnis dibanding menangani korban Covid-19, solusi utang luar negeri plus peluang defisit anggaran lebih dari 3% sangat kental dengan pendekatan kapitalisme. Wabah corona mereka jadikan pembenaran untuk memelihara oligarki kapitalis di negeri muslim terbesar ini.

Sementara di Malaysia: Kerajaan mengeluarkan kebijakan menutup masjid dan melarang salat Jumat, dengan alasan memutus mata rantai penularan virus dengan mencegah keramaian atau kumpulan orang. Namun kebijakan ini memiliki standar ganda karena kerumunan orang di pasar dan kedai-kedai tidak dilarang dan banyak perkantoran besar tetap beroperasi.

Tak hanya itu, yang juga mencolok adalah kontroversi pengusiran perahu Muslim Rohingya yang akan mendarat di Malaysia oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, hingga ratusan Rohingya mati kelaparan di dalam kapal!

Ironisnya, banyak yang memuji tindakan ini dengan alasan pelarian Rohingya ini sudah cukup ramai di Malaysia, serta pengungsi Rohingya juga dianggap bakal menularkan Covid-19 jika mereka ini diterima masuk dan menjejak kaki di bumi Malaysia. Wabah corona mereka jadikan pembenaran terhadap tindakan mereka.

Berbagai reaksi dan kebijakan penguasa muslim ini dalam menghadapi Covid-19 ini menunjukkan betapa rapuhnya asas yang mendasari pemerintahan sekuler mereka, termasuk menyingkap kerusakan prinsip negara-bangsa yang membuat mereka menjustifikasi perpecahan umat Islam dan dehumanisasi atas dasar nasionalisme, seperti terlihat dengan jelas pada insiden pengusiran kapal Rohingya oleh Malaysia.

Asas pemerintahan mereka berdiri bukan untuk melayani rakyat melainkan untuk dunia bisnis dan pemodal seperti terlihat dari kebijakan Perppu di Indonesia. Negara juga tidak memiliki prioritas dalam memelihara a  kidah Islam dan menjaga peribadahan yang merupakan hak setiap muslim di masjid dengan menutup masjid pukul rata tanpa pertimbangan syariat sedikit pun.

Kekosongan perspektif Islam dalam strategi penanggulangan Covid-19 oleh rezim-rezim dunia Islam sungguh mencerminkan perlunya satu kesatuan tubuh dunia Islam untuk menanggapi krisis transnasional ini dengan cara ideologi Islam, di mana satu kesatuan tubuh ini akan menjelma menjadi satu institusi politik global yang memiliki otoritas dalam menjamin kepentingan umat Islam atas dasar kepatuhan terhadap Dienul Islam serta perlindungan kemanusiaan.

Institusi ini adalah Khilafah, yang akan mengemban visi dan paradigma bernegara dalam Islam. Di mana visi Islam menggariskan ada dua peran negara atau penguasa yang sangat mendasar.

Pertama, peran sebagai “raa’in”, pengurus urusan rakyat, termasuk pengurusan hajat hidup publik sesuai tuntunan syariat. Ditegaskan oleh Rasulullah saw, الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ “..Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).

Kedua, adalah peran sebagai “junnah” (perisai) yakni pelindung sekaligus sebagai pembebas manusia dari berbagai bentuk dan agenda penjajahan. Ditegaskan Rasulullah saw., إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ “Imam adalah perisai orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).

Oleh karena itu, di dalam Islam, harta, darah dan kehormatan setiap warga negara adalah tanggung jawab penuh negara. Rasulullah (Saw.) pernah bersabda,

(( فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ))

“Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir…. (HR Bukhari dan Muslim)

Dengan mengemban fungsi bernegara ini, kelalaian dan pengabaian yang menjadi ciri khas pemerintahan sekuler kapitalis tidak akan terjadi. Penguasa akan menjadi sosok pertama yang patuh pada Dien karena takut pada Rabb-Nya.

Dalam menangani Covid-19 ini, pemimpin negara akan menjalankan kepemimpinan sesuai dengan tujuan-tujuan agung penerapan Syariat Islam (Maqâshid asy-Syarî`ah) yakni:

(1) Hifdzun ad-diin (Menjaga Agama); Menjaga akidah umat serta memastikan seluruh kewajiban tetap ditegakkan, termasuk ibadah fardu kifayah di masjid meski dengan pengaturan pembatasan fisik di masyarakat. Negara harus menerbitkan standar prosedur teknis beribadah di Masjid selama pandemi, bukan malah menutup masjid secara membabi buta.

Khalifah juga langsung memimpin tawbat[an] nasûhâ. Bisa jadi bencana/krisis yang ada akibat kesalahan-kesalahan atau dosa yang telah dilakukan oleh Khalifah dan atau masyarakatnya. Khalifah harus menyerukan tobat. Meminta ampun kepada Allah agar bencana ini segera berlalu.

(2) Hifdzun an-nafs (Menjaga Jiwa); Melindungi nyawa rakyat menjadi prioritas utama daripada melindungi stabilitas ekonomi, hilangnya nyawa seorang muslim lebih lebih besar perkaranya dari pada hilangnya dunia.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR Nasai & Turmudzi).

Pada masa wabah penyakit menular, harus diterapkan kebijakan karantina atau lockdown seperti yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw.. Metode ini sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah Saw. untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain.

Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul Saw. membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah.

Rasulullah Saw. juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR al-Bukhari).

(3) Hifdzun Aql (Menjaga Akal); Mencukupkan edukasi dan informasi terkait COVID 19 sembari mengampanyekan pentingnya keimanan, ilmu, dan tobat di situasi krisis ini, di sisi lain negara harus melindungi rakyat dari disinformasi serta berita hoax yang berpotensi menimbulkan keresahan, kepanikan, dan kekacauan di masyarakat.

Negara harus punya kemampuan dan kendali terhadap arus informasi yang beredar di masyarakat, dengan melakukan “mobilisasi secara pemikiran dan maknawi” di tengah umat.

Yakni menaikkan peringkat umat secara pemikiran dan kejiwaan dengan Islam, akidah, dan hukum-hukumnya, ke peringkat menjadi kuat untuk bersikap tegar dan menghadapi bencana dan tantangan; Semua ini agar terwujud masyarakat Islam yang kokoh, mulia dan bersih karena ketakwaannya serta memiliki daya tahan terhadap krisis.

(4) Hifdzun Nasl (Menjaga Keturunan); Dalam situasi lockdown, kekuatan bangunan keluarga muslim akan diuji karena harus tetap berada di rumah-rumah mereka. Di samping faktor ketakwaan individu dan kontrol masyarakat, negara akan terus mempromosikan nilai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sehingga kaum ibu tetap merasa aman dalam mendidik anak-anak mereka di rumah. Di sisi lain Khilafah akan memberi sanksi tegas jika terjadi kezaliman dalam keluarga seperti KDRT.

(5) Hifdzun Maal (Menjaga Harta); Menjamin kebutuhan pokok rakyat kepala per kepala. Negara juga yang akan memobilisasi bantuan logistik dan pangan dari daerah sekitar, juga memotivasi kaum muslim agar berlomba-lomba saling menanggung untuk meringankan saudaranya.

Di masa Khalifah Umar juga ada kebijakan menunda pungutan zakat pada krisis/bencana. Diriwayatkan dari Yahya bin Abdurrahman bin Hatib, “Umar bin al-Khathab menunda zakat pada masa krisis/bencana dan tidak mengirim para petugas penarik zakat. Pada tahun berikutnya, Allah mengentaskan paceklik, kemudian Umar memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakat dan para petugas zakat menarik zakat dua tahun. Kemudian mereka diperintahkan untuk membagikan zakat satu tahun dan sedekah satu tahunnya diberikan pada Umar.

Khalifah Umar juga menerapkan kebijakan menghentikan sementara hukuman bagi pencuri, karena saat krisis sangat mungkin orang mencuri dan memakan barang milik orang lain karena sangat Iapar. Itu semata untuk menyambung nyawanya karena memang tidak bisa mendapatkan makanan.

Para Sahabat yang hidup pada masa Khalifah Umar mendiamkan dan menyetujui pendapat Umar. Inilah Ijmak Sahabat tentang hukum pencuri dalam situasi khusus tersebut. Tidak sama hukumnya bagi pencuri di luar kondisi tersebut.

Para penguasa Muslim sudah seharusnya bertobat kepada Allah SWT., karena kebijakan-kebijakan mereka jauh dari tujuan-tujuan agung penerapan syariat Islam. Mereka harus meninggalkan konsep bernegara buatan manusia yang rusak, yang tidak akan menghantarkan apa pun kecuali kezaliman dan kerusakan.

Saat ini manusia membutuhkan negara yang peduli dengan umat manusia, bukan hanya materi dan keuntungan. Yang dibutuhkan umat ​​manusia saat ini adalah seorang Khalifah yang memperlakukan penyakit ini sebagai masalah kemanusiaan yang paling penting di atas segalanya, terlepas dari agama, mazhab, dan etnis mereka.

Khalifah yang tidak memandangnya sebagai masalah ekonomi utilitarian atau sekadar angka-angka statistik! Rasulullah Saw. bersabda,

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ

Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak memedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat). (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). [MNews] Sumber: https://s.id/idaAt

Bagaimana menurut Anda?

3 tanggapan untuk “Vakumnya Visi Islam pada Rezim Dunia Muslim dalam Menangani Covid-19

  • 22 Mei 2020 pada 22:48
    Permalink

    Rindu hadirnya khilafah,,,campakkan kapitalisme terapkan syari’ah dan khilafah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *