Naik, Naik, BPJS Naik, Walau Ada Corona

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – Sempat dikira prank, tapi ternyata betul adanya, itulah pengumuman kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Beleid tersebut salah satunya menetapkan perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri.

Beleid tersebut ditandatangani Jokowi pada 5 Mei 2020 dan diundangkan pada 6 Mei 2020. Berdasarkan beleid tersebut, tarif iuran BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri antara lain Kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan, Kelas II Rp100.000, Kelas III Rp25.500 dan menjadi Rp35.000 pada 2021. Tarif tersebut berlaku mulai Juli 2020.

Melanggar Keputusan MA

Kenaikan iuran BPJS ini sangat memukul masyarakat. Di saat wabah corona masih mengamuk, krisis ekonomi menghantam dunia, kebutuhan kuota melonjak untuk belajar online, PHK terjadi di mana-mana dan harga BBM tak kunjung turun, pemerintah justru menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan.

Kebijakan ini sungguh tak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Penguasa tak menunjukkan empati sama sekali. Sedangkan rakyat, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, kejedot tembok pula. Bisa dipastikan kenaikan iuran BPJS akan membuat daya beli makin nyungsep dan pertumbuhan ekonomi bisa minus.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS kesehatan juga melanggar keputusan Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, MA memutuskan untuk membatalkan keputusan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan ini menjadi jawaban atas gugatan pasien cuci darah ke MA.

Sebelumnya Jokowi pernah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri sebesar 100 persen mulai awal tahun ini. Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang (detik.com, 14/5/2020).

Dalam putusan pembatalan saat itu, MA menilai bahwa defisit BPJS Kesehatan disebabkan salah satunya karena kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS. Oleh karenanya, menurut MA, defisit BPJS tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikkan iuran bagi Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja).

Haruslah dicarikan jalan keluar yang baik dan bijaksana dengan memperbaiki kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi tanpa harus membebankan masyarakat untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan (cnnindonesia, 14/5/2020).

Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan meski telah dibatalkan MA menunjukkan bahwa keberadaan BPJS bukanlah sebagai jaminan atas kesehatan rakyat. BPJS tak ubahnya asuransi kesehatan. Aspek untung rugi menjadi pertimbangan utama dalam pelayanannya. Padahal, dana BPJS itu semuanya dari rakyat. Baik melalui iuran maupun subsidi APBN.

Namun BPJS sangat tega, “mencekik” rakyat saat sedang “lemas dihajar” corona. Inilah fakta negara kapitalis. Urusan hidup seperti kesehatan harus cari sendiri, bayar sendiri. Kalaupun ada subsidi, uangnya bersumber dari rakyat lagi, yakni dari pajak.

Khilafah, Menjamin Kesehatan Rakyat

Islam memiliki paradigma yang benar tentang kesehatan, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penguasa. Karena penguasa/pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (Bukhari dan Muslim)

Negara khilafah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kesehatan secara optimal dan terjangkau oleh masyarakat. Khalifah memosisikan dirinya sebagai penanggung jawab urusan rakyat, termasuk urusan kesehatan.

Khilafah tidak akan menyerahkan urusan kesehatan pada lembaga asuransi seperti BPJS-K. Lembaga asuransi bertujuan meraup untung, bukan melayani rakyat. Islam meletakkan dinding tebal antara kesehatan dengan kapitalisasi, sehingga kesehatan bisa diakses oleh semua orang tanpa ada kastanisasi secara ekonomi.

Dikutip dari helpsharia.com (20/1/2017), dalam Islam, sistem kesehatan tersusun dari tiga unsur sistem. Pertama, peraturan, baik peraturan berupa syariah Islam, kebijakan maupun peraturan teknis administratif.

Kedua, sarana dan peralatan fisik seperti rumah sakit, alat-alat medis, dan sarana prasarana kesehatan lainnya. Ketiga, sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana sistem kesehatan, yang meliputi dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. [S. Waqar Ahmed Husaini, Islamic Sciences, hlm. 148].

Untuk memenuhi kebutuhan rakyat terhadap layanan kesehatan, khilafah banyak mendirikan institusi layanan kesehatan. Pasien dilayani tanpa membedakan ras, warna kulit, dan agama; tanpa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh. Selain memperoleh perawatan, obat, dan makanan gratis tetapi berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan.

Negara juga tidak luput melaksanakan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang mempunyai kondisi sosial khusus, seperti yang tinggal di tempat-tempat yang belum mempunyai rumah sakit, para tahanan, orang cacat, dan para musafir. Untuk itu, negara mendirikan rumah sakit keliling tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ini seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H). Rumah sakit keliling ini dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran dan sejumlah dokter. Rumah sakit ini menelusuri pelosok-pelosok negara.

Dalam Islam pembiayaan kesehatan bersifat berkelanjutan. Kesehatan telah ditetapkan Allah SWT sebagai salah satu pos pengeluaran pada baitulmal, dengan pengeluaran yang bersifat mutlak. Artinya, sekalipun tidak mencukupi dan atau tidak ada harta tersedia di pos yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan, sementara ada kebutuhan pengeluaran untuk pembiayaan pelayanan kesehatan, maka boleh dilakukan penarikan pajak temporer sebesar yang dibutuhkan saja. Jika upaya ini berakibat pada terjadinya mudarat pada masyarakat, negara diizinkan berutang secara syar’i. Yakni utang pada rakyat yang kaya dan tanpa riba.

Sumber-sumber pemasukan untuk pembiayaan kesehatan, telah didesain Allah SWT sedemikian sehingga memadai untuk pembiayaan yang berkelanjutan. Salah satunya berasal dari barang tambang yang jumlahnya berlimpah. Mulai dari tambang batu bara, gas bumi, minyak bumi, hingga tambang emas dan berbagai logam mulia lainnya, yang jumlahnya berlimpah. Hal ini meniscayakan khilafah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan berbagai fungsinya.

Pembiayaan dan pengeluaran tersebut diperuntukan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi semua individu masyarakat. Dengan demikian Islam tidak mengenal pembiayaan berbasis asuransi wajib karena merupakan konsep batil yang diharamkan Allah SWT. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

11 tanggapan untuk “Naik, Naik, BPJS Naik, Walau Ada Corona

  • 22 Mei 2020 pada 07:54
    Permalink

    Negara kapitalis akan senantiasa menjadikan rakyat sebagai sapi perahan.

    Balas
  • 21 Mei 2020 pada 21:24
    Permalink

    Sistem Pemerintahan Islam adalah sistem terbaik karena dari Allah SWT

    Balas
  • 21 Mei 2020 pada 19:56
    Permalink

    Jadi Rindu ingin diterapkan sistem Islam kembali.pelayanan yg baik dan tdk akn mmbedakan sikaya dan si miskin pelayan kpd siapapun akn sama.

    Balas
  • 21 Mei 2020 pada 15:22
    Permalink

    Ma syaa Allah, rindu sistem islam

    Balas
  • 21 Mei 2020 pada 13:10
    Permalink

    Astagfirullah…. Sungguh rezin dzolim terhadap rakyat nya…. Saatnya berganti ke sistem islam kaffah….

    Balas
  • 21 Mei 2020 pada 12:16
    Permalink

    Kalau dulu naik naik ke puncak gunung
    Berhubung gunungnya sudah habis dikeruk dan dibawa kabur ke LN jadi deh naik naik semua naik

    Wkwkwkkwk

    Yakin masih belum mau hijrah??

    Balas
  • 21 Mei 2020 pada 11:55
    Permalink

    Astaghfirullahal’adziiim.. Rezim dzolim banget kpd rakyatnya yg sdh sangat menderita. Yaa Allah.. . Umat butuh Khilafah.. Yaa Allah

    Balas
  • 21 Mei 2020 pada 11:28
    Permalink

    Tak bisa berharap pada demokrasi. Demokrasi telah gagal

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *