Rencana Masuknya TKA Cina di Masa PSBB

Oleh: Vidia Gati

MuslimahNews.com, ANALISIS – Berita rencana masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) Cina ke Sulawesi Tenggara di masa PSBB telah menimbulkan keresahan. Sulawesi Tenggara yang sudah masuk zona merah seharusnya fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dengan dukungan fasilitas kesehatan dan kebutuhan pokok. Namun pemerintah pusat justru memberikan izin masuknya TKA Cina tersebut.

Kondisi ini akhirnya menimbukan penolakan dari pemerintah setempat dengan ancaman akan melakukan demonstrasi besar-besaran, bahkan wali kota Kendari bersiap meletakkan papan penghalang jalan untuk menghadang (liputan6.com, 3/5/2020).

Polemik ini akhirnya berujung pada penundaan sementara izin untuk mendatangkan TKA Cina tersebut sampai kondisi dinyatakan normal dan aman (PikiranRakyat.com/5/5/2020). Rencana kedatangan TKA tersebut menimbulkan tanya, apakah negara kita kekurangan tenaga kerja sehingga harus mendatangkan TKA Cina?

Ternyata, jika kita melihat data angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2020 saja mencapai 6,88 juta orang atau naik 60.000 orang (BPS, 5/5/2020). Sedangkan Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat rencana kedatangan TKA, memiliki angka pengangguran sebanyak 75.485 orang per Agustus 2019 (Sindonews.com/6/11/19). Angka ini adalah angka saat sebelum wabah covid, bisa dibayangkan jumlahnya akan lebih banyak lagi pada masa pandemi covid ini.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengatakan dampak covid akan mengancam separuh dari pekerja di seluruh dunia. Kebijakan untuk mendatangkan TKA Cina sesungguhnya adalah berasal dari pusat. Bupati Konawe mengungkapkan bahwa di balik rencana kedatangan TKA, Menteri Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia) telah menjanjikan bantuan terkait kedatangan TKA Cina. Namun sayangnya, hingga kini kompensasi yang dijanjikan belum juga dipenuhi.

Sangat ironis jika dampak covid saat ini di mana ribuan orang kehilangan pekerjaan, rakyat diminta untuk diam di rumah dan jika membandel akan ada denda serta sanksi penjara, namun justru pemerintah memberi peluang dengan memberi izin TKA Cina masuk ke Indonesia.

Dalam kondisi pandemi seperti ini, seharusnya pemerintah sekuat tenaga melindungi dan menjaga rakyatnya. Melindungi dengan melarang orang asing ke Indonesia agar tidak terjadi penularan yang berlanjut. Serta menjaga rakyatnya agar bisa tetap survive dengan memberikan jaminan kebutuhan pokoknya supaya bisa tenang diam di rumah. Yang terjadi justru sebaliknya, rakyat dilarang keluar rumah namun mempersilakan orang asing untuk masuk dan bekerja.

Terlihat ada upaya yang kurang serius yang dipertontonkan di depan rakyat, sehingga ketua DPRD dan bupati harus mengancam pemerintah dengan rencana aksi menolak kedatangan TKA tersebut. Demikianlah jika kebijakan berpihak kepada kepentingan segelintir orang dan tidak berpihak pada kemaslahatan masyarakat banyak.

Perbedaan pendapat tidak sekali ini saja diperlihatkan di hadapan masyarakat. Saat penerapan PSBB Menkes melarang aktivitas ojol ‘ojek online‘ mengangkut penumpang, namun Luhut sebagai plt menteri perhubungan justru memperbolehkannya (Kompas, 13/4/2020). Sangat terlihat kentara tidak adanya koordinasi di antara para menteri dan pastinya membingungkan masyarakat.

Kembali pada Islam adalah Solusi

Menyikapi berbagai permasalahan ini, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian:

Pertama, dalam masalah ketenagakerjaan, Islam memandang bekerja adalah kewajiban bagi setiap laki-laki yang telah akil balig. Kewajiban ini berkaitan dengan tanggung jawab syariat yang dibebankan padanya untuk menanggung orang yang ada dalam walinya.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kewajiban ini agar dapat terlaksana dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, menyediakan keterampilan yang dibutuhkan, bantuan modal sehingga ia bisa menunaikan kewajibannya.

Sementara yang tidak memiliki kemampuan karena sakit, cacat, janda yang tidak memiliki kerabat yang menanggung nafkahnya, maka negara yang akan menanggungnya. Sehingga dalam kondisi tidak ada wabah saja penguasa memiliki tanggung jawab seperti itu, apalagi dalam kondisi wabah tentu ada tanggung jawab yang semakin besar.

Harus diakui bahwa pemerintah saat ini belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai pembuka dan penyedia lapangan pekerjaan, namun berdiri sebagai regulator. Kasus dikeluarkannya izin TKA Cina dan pemerintah menyatakan tidak kuasa menolak semakin membuktikan hal tersebut. Padahal seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan kerja untuk rakyatnya dibandingkan orang asing.

Negara juga masih memiliki lahan yang luas agar dapat dimanfaatkan untuk padat karya. Dalam Islam, tanah yang telantar selama lebih dari tiga tahun akan diambil alih negara dan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan dan sanggup mengelolanya. Demikianlah yang terjadi dalam catatan sejarah penerapan Islam.

Sistem pemerintahan Islam diperintah oleh seorang Khalifah yang bertanggung jawab penuh terhadap semua urusan rakyat di dunia dan akhirat. Seorang Khalifah adalah orang yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah karena ia akan ditanya tentang semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini bersifat sentralistik mencakup seluruh wilayah kekuasaan Daulah Islam.

Kedua, menyikapi tidak harmoninya kebijakan pusat dan daerah. Dalam sistem kekhilafahan, Khalifah akan mengangkat orang sebagai wakilnya di daerah untuk membantu tugas-tugas pemerintahan sesuai kebutuhan Khalifah. Wakil-wakil Khalifah ini yang disebut sebagai Wali dan Amil sebagai kepanjangan tangan Khalifah di daerah.

Mereka bertugas untuk memastikan seluruh aturan diterapkan secara kafah dan berfungsi sebagai pengurus sekaligus penjaga. Artinya adanya kewenangan bagi khalifah untuk berbagi amanah ini tak melepas tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang wajib memastikan seluruh rakyat terurus dan terjaga. Bahkan jika ada penguasa daerah yang lalai, maka Khalifah berhak memecatnya bahkan memberi sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Sang Khalifah Umar ketika mengangkat pejabat akan membuat perjanjian terlebih dahulu. Umar mensyaratkan kepada pejabat tersebut untuk tidak mengendarai kuda, tidak makan makanan berkualitas tinggi, tidak memakai baju yang empuk dan lembut serta tidak menutup pintu rumahnya bagi orang yang membutuhkan bantuannya. Jika itu dilakukan, maka akan ada sanksi bagi pejabat tersebut.

Jadi pada dasarnya baik Khalifah maupun Wali/Amil memiliki tanggung jawab yang sama ketika berurusan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat. Hanya karena Wali maupun Amil posisinya lebih dekat dengan rakyat, maka tentu mereka yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban. Meski secara keseluruhan, tanggung jawab itu ada pada Khalifah.

Maka untuk meminimalisir miskomunikasi maupun meminimalisir dampak keterlambatan info kebijakan pusat yang dibutuhkan daerah, hukum syara menetapkan bahwa hal-hal yang bersifat teknis administratif atau implementasi pengurusan umat, diniscayakan bagi pemimpin daerah untuk menetapkan keputusan sesuai kebutuhan riil yang dihadapi. Bahkan untuk administrasi dan birokrasi, penguasa bisa mengambil uslub/teknik atau washilah/sarana berdasar prinsip kemudahan dan hukum syariat.

Pada kondisi seperti sekarang ini, semestinya semua pihak tegak di atas spirit dan paradigma yang sama. Yakni menjaga dan menyelamatkan umat, bukan paradigma sekuler kapitalistik yang sarat kepentingan. Sehingga semestinya tak ada pertentangan antara pusat dan daerah untuk bersama-sama melindungi dan menjaga kepentingan serta kesalamatan rakyat.

Ketiga, mengevaluasi kembali hubungan luar negeri dengan Cina. Tindakan kejam dan biadab Cina terhadap muslim di Uighur sebagai bukti sudah seharusnya memutus hubungan dengan Cina, bukan bekerja sama dengannya. Dalam Islam, Cina termasuk dalam kategori sebagai negara kafir harbi, yaitu negara asing yang sedang memerangi negara muslim.

Peristiwa terakhir yaitu ekspoitasi, perlakuan buruk dan penyiksaan terhadap 14 anak buah kapal Indonesia oleh Cina di mana mereka harus bekerja 18 sehari, tidak diberi diberi air minum tawar, bekerja di laut selama 13 bulan bahkan 3 ABK yang meninggal di buang ke laut (BBC Indonesia, 7/5/2020), sudah seharusnya cukup untuk menghentikan kerja sama atau perjanjian apa pun.

Keempat, kebutuhan negara sebagai pengurus dan pelayan umat. Terdapat perbedaan yang mencolok antara sistem kapitalis dan Islam dalam penyelenggaraan urusan bernegara. Dalam sistem kapitalis lahirnya kebijakan bersumber pada asas kepentingan dan manfaat yang sifatnya materi sehingga dalam suatu perkara diputuskan dengan asas untung dan rugi.

Sudah saatnya beralih pada sebuah sistem yang menjadikan seperangkat aturan syariat atau halal haram menjadi landasan dalam melahirkan kebijakan.

Sistem yang kompatibel dengan prinsip ini adalah sistem Khilafah. Tegaknya Daulah Islam merupakan kewajiban dari Allah dan warisan Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Khilafah pernah berjaya selama 13 abad menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Muslim dan nonmuslim bersama-sama merasakan keagungannya serta dunia pun mengakuinya. Kembali pada aturan Islam akan mengembalikan semua manusia pada fitrahnya, mendapatkan keberkahan darinya di dunia dan akhirat. [MNews]

*Artikel ini adalah pengantar diskusi WhatsApp group Muslimah News ID pada Sabtu, 9 Mei 2020