Reklamasi, Proyek Lanjutan Kaum Pro-Oligarki

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Reklamasi sedang menghadapi babak barunya. Terakhir kali, proyek reklamasi sempat dihentikan setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau di Teluk Jakarta itu. Berbagai pro kontra menemani perjalanan proyek reklamasi teluk Jakarta. Bahkan isu reklamasi menjadi topik hangat dalam debat calon Gubernur DKI pada tahun 2017 silam.

Dari rencana 17 pulau, sudah ada 4 pulau yang sudah terbentuk. Pulau itu adalah pulau C,D,G. dan N. Gubernur DKI, Anies Baswedan sempat menyegel IMB pulau D pada 7 Juni 2018 silam. Sesuai janji kampanyenya. Belakangan, nama Pulau C dan Pulau G diganti dengan nama Pantai Kita, Pantai Maju, dan pantai Bersama. Tahun 2019, IMB pulau reklamasi Pantai Maju terbit. (detik.com, 13/5/2020).

Bagai pucuk dicinta ulam tiba, kini Presiden Jokowi merestui pembangunan di empat pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, yakni pulau C, D, G, dan N. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur. Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 13 April 2020 lalu itu, empat pulau reklamasi tersebut digolongkan dalam zona budidaya nomor 8 atau Zona B8. (Kompas.com, 12/5/2020)

Tarik Ulur Proyek Reklamasi

Proyek pembangunan pulau reklamasi mengalami kembang kempis. Saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI, proyek itu lancar berjalan tanpa hambatan. Setelah Anies menjadi Gubernur, proyek reklamasi itu terkendala lantaran izin 13 pulau reklamasi itu dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta.

Terlalu banyak pro kontra pembangunan proyek reklamasi. Sebabnya, karena sebagian nelayan yang menggantungkan hidup di pesisir teluk Jakarta merasa dirugikan dengan proyek pulau reklamasi. Pengurukan yang dilakukan di pulau itu berpengaruh pada mata pencaharian mereka. Pengurukan membuat ekosistem laut terganggu.

Bagi mereka yang pro dengan proyek reklamasi, ada beberapa alasan yang mereka ungkap. Pertama, mendukung upaya mengurangi banjir di Jakarta karena akan memperlancar aliran air ke laut. Kedua, memecah gelombang dan dapat mengurangi abrasi. Ketiga, memberikan manfaat ekonomi bagi Jakarta. Keempat, menyerap lapangan kerja. Kelima, menyediakan kebutuhan primer yaitu papan bagi masyarakat Jakarta.

Bagi mereka yang kontra, beberapa alasan yang diungkapkan diantaranya, pertama, reklamasi mengganggu kehidupan 18 ribu nelayan. Kedua, merusak ekosistem alam seperti terumbu karang, bentos, dan hutan mangrove. Ketiga, dapat memperparah banjir karena dapat memperpanjang muara aliran sungai. Keempat, penggunaan tanah hasil pengerukan sungai membahayakan karena sudah tercemar berat. Kelima, menyebabkan polusi bau di pesisir.

Klaim manfaat dan keuntungan proyek reklamasi hanyalah kamuflase di balik kepentingan besar. Proyek reklamasi harus berjalan lantaran politik oligarki sedang menunjukkan taringnya. Meski terhalang aturan pemerintah Provinsi DKI, nyatanya, proyek itu harus terus melenggang demi kepuasan kaum kapital. Sudah jamak diketahui, proyek-proyek strategis negara sudah banyak yang ‘for sale’. Laris menjadi bancakan proyek bagi kepentingan kapitalis. Alhasil, keputusan melanjutkan reklamasi adalah perkara mudah bagi pemangku kepentingan.

Kontrak sudah diteken, kerja sama telanjur dibangun, ditambah kekuasaan oligarki yang mencengkeram, apa yang tidak bisa diresmikan? Membuka kembali proyek reklamasi sama halnya menggadaikan sebagian daulat negeri ke tangan swasta. Siapa yang berani menjamin setelah proyek itu goal, rakyat yang pertama kali merasakan untungnya? Tak ada jaminan. Sebab, cara bernegara ala kapitalis hanya mementingkan korporasi. From business to business.

Kapitalisme, Induk dari Segala Persoalan

Tak dapat dipungkiri, negeri ini begitu kuat mengemban ideologi kapitalis-liberal. Negara tunduk pada kekuasaan oligarki. Penguasa hanya menjadi pelayan kepentingan korporasi. Kemandirian negara bahkan hilang. Tak mampu tegak dan percaya diri mengelola negeri.

Ketergantungan Indonesia pada investasi dan utang membuatnya babak belur. Hal ini bisa kita lihat sejauh mana kebijakan dua periode pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan rakyat. Di masa pandemi, beraneka kebijakan kontroversi ditetapkan.

Semisal, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pembangunan kembali pulau reklamasi, Perppu No.1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU. Meski ditentang publik, toh hal itu dilanjutkan juga. Gaya kekuasaan oligarki ala rezim Jokowi dipertontonkan secara telanjang. Tanpa rasa malu, empati, atau peduli.

Pernahkah pemerintah mendengar keluh kesah para nelayan yang menolak reklamasi? Demi memuaskan ambisi kekuasaan, suara rakyat bagai angin lalu. Menguap begitu saja. Kegigihan rezim Jokowi membangun infrastruktur tak diimbangi dengan kemaslahatan rakyat. Negara hanya bertindak sebagai regulator yang menjajakan proyek ke asing. Sejauh ini, pembangunan infrastruktur itu tak berdampak pada ekonomi rakyat.

Segigih apapun proyek reklamasi ditentang, akhirnya berlabuh juga. Aroma oligarki dan pesanan investasi begitu kental dalam proyek ini. Di masa pandemi, pemerintah membutuhkan stimulus untuk mendorong investasi. Itulah salah satu alasan mengapa proyek yang hampir luput dari pantauan publik itu tetiba diresmikan kembali melalui Perpres. Alasan yang sama, demi ekonomi. Pertanyaannya, ekonomi bagi siapa?

Reklamasi menurut Islam

Dalam definisinya, reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill. Menurut UU No. 27 tahun 2007, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase.

Mengutip artikel Ustaz yahya Abdurrahman yang bertajuk ‘Pandangan Islam tentang Reklamasi’ menjelaskan bahwa objek reklamasi adalah kawasan berair. Sebagian besar reklamasi yang dilakukan adalah terhadap kawasan rawa-rawa, danau, kawasan pesisir dan laut.

Dalam pandangan Islam, danau, kawasan pesisir, dan laut merupakan harta milik umum seluruh rakyat secara berserikat. Harta milik umum itu dalam ketentuan syariah tidak boleh dikuasai atau dikuasakan kepada individu, kelompok individu atau korporasi.

Menurut syariat, negara dengan pengaturan tertentu harus memberi kemungkinan kepada seluruh rakyat untuk bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari harta milik umum. Negara juga harus mengelola langsung harta milik umum dan hasil pengelolaan itu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung atau dalam bentuk berbagai pelayanan.

Artinya, peresmian kembali reklamasi terhadap Pulau C, D, G, dan N yang sarat dengan kepentingan kapitalis, tentu bertentangan dengan Islam. Sebab, pengelola dan pemegang proyek tersebut bukanlah negara. Terlebih, pembangunan proyek reklamasi tidak memperhatikan serta mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan lingkungan. Kerakusan kapitalis telah mengabaikannya.

Reklamasi boleh saja dilakukan selam memperhatikan ketentuan dalam syariat Islam. Harta milik umum tidak boleh dikuasakan kepada individu, kelompok, atau korporasi. Otoritas penguasaan dan pengelolaannya harus di tangan negara.

Dalam Islam, negara memiliki wewenang untuk memproteksi sesuatu dari harta milik umum untuk tujuan tertentu. Harta milik umum yang diproteksi untuk tujuan atau kepentingan tertentu itu tidak boleh diubah menjadi milik individu, tetapi statusnya tetap milik umum.

Dari sini, maka negara boleh memproteksi sebagian kawasan pesisir atau laut untuk keperluan pelabuhan, konservasi, pasar umum, fasilitas publik, pertahanan, benteng dan sebagainya. Termasuk mereklamasi kawasan pesisir, laut, dan fasilitas publik lainnya.

Fungsi negara seperti ini hanya bisa terwujud manakala sistem Islam diterapkan. Dengan Khilafah, pengaturan dan pengelolaan kemaslahatan rakyat dapat dilaksanakan secara adil, amanah, dan bersih dari kepentingan tertentu. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

5 tanggapan untuk “Reklamasi, Proyek Lanjutan Kaum Pro-Oligarki

  • 18 Mei 2020 pada 19:01
    Permalink

    sampai kapan pun kapitalis ini tidak akan berpihak kepada rakyat sdh saatnya kembali kepada syariat islam

    Balas
  • 18 Mei 2020 pada 13:11
    Permalink

    Penguasa yg berbuat rakyat yg menanggung bebannya

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *