Bansos Singkap Hubungan Tak Harmonis Pusat-Daerah
Oleh: Retno Sukmaningrum
MuslimahNews.com, ANALISIS – Bansos salah sasaran. Demikian berita yang memenuhi headline awal Mei lalu. Menteri Sosial Juliari Batubara sendiri mengakui jika bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat terkena dampak pandemi Corona atau Covid-19 masih ada yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, data yang diterima pihak kementerian berasal dari pemerintah daerah. Apa benar pemerintah daerah yang salah?
Ternyata, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat membenahi data warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya, itu masalah yang harus lekas diperbaiki. “BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri,” kata Emil (7/5/2020).
Jika pemerintah sendiri tidak memiliki basis data yang kuat dan padu, maka wajar jika data pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Emil meminta pemerintah pusat membenahi masalah itu.
Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat Covid-19. Dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa, bukan jumlah penduduk.
Protes senada juga diungkapkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar. “Semua kepala daerah punya uang buat rakyat untuk menalangi bantuan sembako. Tapi terhambat aturan menteri,” katanya.
Tiga menteri yang menjadi sasaran protesnya, yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sehan menceritakan bahwa dia hendak mengeluarkan Rp101 juta untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat akibat Covid-19. Belakangan, Menteri Desa Halim menerbitkan peraturan bahwa Dana Desa hanya untuk program padat karya tunai, tidak boleh dipakai membeli sembako.
Tak lama, Menteri Tito menerbitkan aturan yang meminta bupati memerintahkan kepala desa merevisi dana desa untuk dipakai dalam penanggulangan dampak Covid-19. Kemudian Menteri Desa Halim mencabut larangan Dana Desa untuk sembako. Bahkan, kata Sehan, Mendagri Tito mengatakan hasil revisi penggunan Dana Desa tidak perlu dievaluasi oleh kepala daerah.
Tak lama kemudian muncullah aturan dari Menteri Sosial Juliari yang melarang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah daerah.
Perbedaan antara pemerintah pusat-daerah terkait dampak Covid-19, bukan hanya masalah data bansos saja. Kebijakan lockdown, juga kebijakan anggaran, menunjukkan tidak satunya pemerintah pusat dan daerah.
Yang tampak menonjol, salah satunya sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak virus corona.
Mendapat tudingan tersebut, Anies pun menanggapi. Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos. Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
Mensos-Juliari Batubara pun menambah “kegaduhan” yang sudah ada dengan mengatakan bahwa ditemukan kejanggalan pembagian bansos yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemi. Menurutnya, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Pusat-Daerah tidak Harmonis adalah “Alami”
Melihat perseteruan antara pemerintah daerah dan pusat, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut ada ego sektoral yang masih terbangun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten.
Bansos tak ubahnya menjadi panggung politik bagi para penguasa. Harusnya saling sinergi, kolaboratif, kerja sama. Ini menunjukkan hubungan antara pusat dan daerah tidak berjalan harmonis.
Dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4) malam, Presiden Jokowi tidak membantah adanya ego sektoral dalam kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani Covid-19 di Indonesia.
Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak harmonis adalah fenomena yang “alami” dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Fenomena seperti di atas adalah suatu hal yang nisacaya terjadi dalam sistem demokrasi hari ini.
Pemilu yang bertahap dan panjang dalam setiap level kepemimpinan, mulai Presiden, Gubernur, Bupati, hingga walikota, menyebabkan masing-masing level mempunyai legitimasi yang kuat di tengah masyarakat.
Terlebih lagi dengan adanya kebijakan otonomi daerah, di mana terjadi pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah daerah bisa mengelola sendiri keuangannya, baik pendapatan maupun pengeluaran untuk daerahnya.
Posisi kepala daerah pun menjadi incaran partai politik maupun individu. Berebut untuk menduduki posisi tersebut. Namun sebagaimana sudah diketahui, biaya demokrasi itu mahal. Oleh karenanya butuh dukungan dana besar di belakang mereka dari kalangan pengusaha.
Walhasil, posisi pemerintah daerah tak ubahnya dengan posisi pemerintah di pusat. Mereka hanyalah perpanjangan tangan kepentingan para pemilik modal. Kebijakan-kebijakan yang saling menelikung antara pusat daerah, lebih kepada kepentingan para pemodal daripada demi kepentingan rakyat.
Kondisi terburuk, jika daerah makin berdaya dalam pengelolaan ekonominya, sedang pusat semakin semrawut pengaturannya, maka memungkinkan jika dalam kondisi kritis, daerah melepaskan diri dari pemerintah pusat.
Hubungan Khalifah dan Para Walinya
Berbeda dengan sistem Islam. Wali dan gubernur dipilih dan diangkat atas penunjukan langsung yang dilakukan Khalifah (pemerintah pusat). Bukan dari hasil pemilu. Pemilu dilakukan oleh rakyat untuk memilih orang yang mewakili mereka dalam Majelis Umat.
Majelis Umat (Majelis Syura) adalah majelis yang terdiri dari para individu yang mewakili kaum muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi Khalifah dengan meminta masukan mereka dalam berbagai urusan.
Majelis ini juga mewakili umat dalam melakukan muhasabah (koreksi) terhadap Khalifah dan semua pegawai negara. Majelis Umat dalam sistem Khilafah jauh berbeda dengan parlemen dalam sistem demokrasi. Fungsi legislasi tidak ada pada Majelis Umat, sementara parlemen dalam sistem demokrasi adalah sebuah badan legislatif.
Di sisi yang lain, posisi Khalifah (pemerintah pusat) dalam sistem Khilafah mempunyai posisi yang amat besar, luas dan kuat. Tidak ada seorang pun, bahkan majelis umat (majelis syuro) tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan seorang Khalifah.
Salah satu wewenang yang diberikan pada Khalifah adalah mengangkat dan memberhentikan para Muâwwin (pembantu Khalifah), para Wali (Gubernur). Jika ada wali yang menyimpang dari hukum Allah, Khalifah tinggal memecatnya. Sebaliknya jika Khalifah menyimpang dari hukum Allah maka Mahkamah madzalimlah yang akan mengadilinya.
Gambaran nyata bagaimana Khaifah Umar yang bersikap tegas kepada gubernurnya-Amr bin Ash saat melakukan perluasan masjid yang terbentur tanah Yahudi, menunjukkan bagaimana bentuk penjagaan umat oleh pemerintah pusat kepada warganya yang di daerah sekalipun.
Pemerintah daerah pun tunduk dengan kebijakan pemerintah pusat, saat menyadari ketegasan dan kebijakan pemerintah pusat semata untuk menjalankan amanat yang besar.
Hal ini terjadi, tak lain karena baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai “zawiyah khoshoh” (sudut pandang yang khas) yang sama dalam memandang kepemimpinan ini.
Kepemimpinan yang mereka pegang merupakan puncak penghambaan mereka kepada Allah SWT. Oleh karenanya batas-batas Allahlah yang mereka jaga, bukan sekedar menajga eksistensi kekuasaan mereka
Dengan kejelasan struktur, tanggung jawab dan wewenang seperti dalam islam, tak akan dijumpai pertikaian berkepanjangan antara pemerintah pusat dan daerah seperti sekarang ini. Tak ada koordinasi yang kacau balau, saling bantah, saling revisi kebijakan.
Sungguh di tengah kekacauan kebijakan hari ini, kepemimpinan yang tangguh dan bijaksana dalam sistem Khilafah semakin dirindukan kehadirannya. Insya Allah semakin dekat terasa kehadirannya. [MNews]
Hal ini terjadi, tak lain karena baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai “zawiyah khoshoh” (sudut pandang yang khas) yang sama dalam memandang kepemimpinan ini.
Saatnya kembali pada sistem Khilafah Rosyidah alaa minhajinnabi.
Managemen semrawut ala rezim yg menomorsatukan keuntungan di sistem demokrasi menambah panjangnya deretan derita rakyat kecil…..
Hanya khilafah yang mampu memberikan solusi tuntas terhadap seluruh problema kehidupan manusia d seluruh dunia karena aturanya yang bersimber dari yang Maha Tahu juga Maha Bijaksana (Allah Swt)
Butuh bukti apalagi agar kita mau berpindah dari sistem kapitalisme yg bobrok ke sistem Islam yang mulia???
Astaghfirullah
kalau pemerintahnya saja tidak harmonis? bagaimana hubungan dengan masyarakat?
Bhkn bansos yg sbnrnya jd kewajiban pemerintah jd ajang cari muka dan kampanye terselubung. Pemimpin tdk memikirkan rakyat tp berfikir gmn mempertahankan kekuasaan. Sistem busuk ini sdh waktunya dcampakkan
Kapitalisme berbeda dgn islam
Masyaallah
Tak sinkronnya antara penguasa daerah dan pusat menunjukkan bahwa sistem pemerintahan sekarang akan segera ambyarr….
Jelas sekali dlm sistem kapitalis pemerintah pusat dan daerah TDK saling kerjasama malah saling menyalahkan satu sama lain,saling revisi,saling tuding dsb,masalah bansos sj misalnya pembagian nya tdk merata, PSBB juga TDK serempak,blm lg kebijakan yg lain.semua berdasarkan materi dan kepentingan belaka.kembalilah KPD sistem Islam jelas hubungan nya antara pusat dan daerah saling membantu dan bekerja sama berdasarkan ketakwaan KPD Allah SWT semata.
Ketika pihak pemerintah cekcok ini disebabkan oleh ideologi kapitalisme.
Ganti sistem.
We Need Khilafah
Aamiin Allahumma Aamiin.. Merindukan kebangkitan islam.
Hanya berhukum pada Allah subhanahu wata’ala lah hidup akan mulia. Rindu Khilafah ?
Khilafah sering gagal dipahami sbg sistem yg sederhana dan cepat dlm jalur komando dan pertanggungjawaban kebijakan. Sementara kapitalis-sekuler-demokrasi yg dipercaya bs mencegah kesewenang2an malah melahirkn kesemrawutan. Inilah bedanya, sistem berdasar wahyu dg sistem berdasar hawa nafsu
Indonesia ,khilafah aja
Tiada kemuliaan tanpa Islam, tak sempurna islam tanpa syariah, takkan tegak syariah tanpa Daulah khilafah Rasyidah
Perseteruan terjadi karna ada kepentingan begitulah faktanya era Kapitalisme berjalan.. tak becus urus rakyat.karna mengakomodir kepentingan para pemilik modal saja selebihnya terserah Anda… ya sangat berbeda jika kita bandingkan dengan bagaimana Rasulullah SAW dan para Khalifah setelah nya memimpin dan menjalankan kehidupan bernegara ketakwaan dan keimanan pada Alloh jadi modal utama utk mengurus rakyat.. dan menjadi tameng yg melindungi urusan rakyat…
#WeNeedKhilafahIslamiyah
Tidak akan terjadi lg d dalam sistem Islam
Semoga Islam segera kmbl diterapkn.krn hy Islam lah solusi ny.back to islam.rindu khilafah
Ketidakharmonisan dan juga kegaduhan yang ditimbulkan oleh pemerintah pusat dengan daerah menunjukkan kelemahan/kecacatan sistem yang diterapkan saat ini yaitu sistem demokrasi Kpaitalis Sekuler. Bagaimanapun juga sistem buatan manusia (sistem demokrasi) pasti akan selalu menampakan kekurangan dan kelemahannya. Karena memang pada dasarnya manusia adl makhluk yang terbatas dan lemah. Berbeda dengan Sistem yang telah ditetapkan oleh Sang Khaliq al Mudabbir yaitu sistem Khilafah. Karena berasal dr Dzat Yang Maha segalanya pasti akan menampakkan kesempurnaannya dalam mengatasi semua persoalan kehidupan. Oleh karena itu jika kita menginginkan keluar dari seluruh krisis/persoalan kehidupan maka tidak boleh ragu untuk mengambil sistem yang berasal dari Sang Khaliq al Mudabbir (Allah SWT) yaitu sistem Khilafah.
Masyaallah
Tak sabar dengan kehadiran daulah khilafah. Hanya Islam dan Khilafah solusi saat ini.
Ini adalah salah satu tanda kebobrokan suatu sistem yg tidak punya aturan yg benar
Toksik relesyenship pemda-pempus ala kapitalisme
Semakin rindu Khilafah..
Sungguh nyata kebobrokan pemerintah di alam demokrasi kapitalis
Innalilahi wa Inna ilaihi rojiun… Lagi2 Rakyat jadi tumbal demi harta dan tahta penguasa
Astaghfirullah bukti dhalimnya penguasa di sistem demokrasi. Saatnya kita kembali ke sistem Islam
Allahu Akbar
Memalukan.. Tanda umat butuh sistem yg lebih baik dan terpercaya.. Khilafah Islamiyyah ?❤️
Kacau EMG sistem demokrasi ini.. Islam solusi trbaik
Tidak adanya keselarasan dari pusat dan daerah akhirnya rakyat lagi yang kena korbannya
Udah Khilafah ajha..
Bukti negara abai hanya sistem islam yg mampu menyejahterakan rakyatnya….
Kebijakan yg berbelit-belit, pdhl kebutuhan hidup masyarakat hrs segera dipenuhi
Carut marut penanganan covid-19..imbasnya rakyat..pemimpin ruwaibidhah..astaghfirullaah
Jadi semakin rindu dengan sistem pemerintahan islam
Aamiin…
Bismillah khilafah makin dekat…
Segera hadir Khalifah bijak…
Langit dan bumi akan dipenuhi rahmat
Harapan hanya pada Pengaturan dg Aturan Islam dlm naungan Khilafah
Hanya sistem yang penuh dengan harmonisasi yang indah menyejahterakan
Sungguh di tengah kekacauan kebijakan hari ini, kepemimpinan yang tangguh dan bijaksana dalam sistem Khilafah semakin dirindukan kehadirannya. Insya Allah semakin dekat terasa kehadirannya.
Pemimpin oligarki penindas rakyat insyaa allah tak lama lagi
Pengelolaan amburadul akibat asas kepentingan yg ada dlm rezim demokrasi
Hanya system kepemimpinan islam yang sama antara pusat dan daerah.
Setuju, di era demokrasi masing2 kepala daerah dan kepala negara berebut panggung karena msg2 merasa punya legitimasi
Ma syaa-a Allah.. Indonesia wajib segera menetapkan ideologi Islam sebagai landasan negara.. Selain kewajiban juga kebutuhan yang sangat urgen..