Kebijakan Maju Mundur (Tak) Cantik, Ajakan Berdamai dengan Corona

Oleh: Ummu Naira (Forum Muslimah Indonesia/ ForMind)

MuslimahNews.com, OPINI – Di tengah pandemi covid-19 yang angkanya masih terus naik, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan dan imbauan agar masyarakat Indonesia mau berdamai dengan corona. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dan disiarkan oleh YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/5/2020).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi ingin masyarakat tetap produktif dan aman di tengah pandemi Corona.

Masyarakat juga diminta hidup berdampingan dengan virus Covid-19 tersebut. Yang dimaksud hidup berdampingan adalah menyesuaikan diri dengan keberadaan virus Corona.

Pernyataan tersebut membuat berbagai kalangan bingung bahkan menuai kritikan pedas. Salah satunya dari analis politik Pangi Syarwi Chaniago, direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, yang mengatakan ajakan Presiden Jokowi ini bisa dimaknai bahwa pemerintah putus asa, sebagai indikasi pemerintah tak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kebijakan ini juga dinilainya sebagai kebijakan yang plinplan. Kemarin menakuti warga mudik, sekarang dilonggarkan. Kemarinnya pesawat dan transportasi dilarang, sekarang boleh. Publik bertanya-tanya ada apa dengan pemerintah? Kebijakan maju-mundur yang sama sekali tak “cantik”.

Berdamai dengan Corona Saat Belum Ada Vaksin?

Vaksin Covid-19 belum menunjukkan adanya tanda-tanda ditemukan. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Bekasi mengaku khawatir dengan pernyataan Presiden Jokowi ini. Ketua ARSSI cabang kota Bekasi, Dokter Eko S. Nugroho menegaskan bahwa saat ini Indonesia tidak bisa berdamai dengan corona lantaran tenaga medis yang menjadi korban dan terinfeksi virus tersebut semakin banyak.

Di samping kelelahan dan daya tahan tubuh menurun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor, karena tidak semua rumah sakit memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau yang mumpuni untuk menangani Covid-19 ini. Sebelum vaksin Covid-19 ditemukan maka berdamai dengan corona tampaknya jauh panggang dari api.

Negara Islam Bersungguh-sungguh Mengurus Rakyat dan Mencari Vaksin

Jika vaksin dan obat anti-Covid-19 belum ditemukan, wabah diprediksi masih akan terus berlanjut. Drajat Wibowo, Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) menyesalkan, pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diikuti dengan pelaksanaan rapid test maupun tes swab dan PCR secara massal kepada semua warga di setiap daerah.

Padahal tes massal, yang dilakukan di setiap daerah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar jumlah warga yang terinfeksi dan tidak terinfeksi Covid-19. Setelah itu diikuti dengan penelusuran (tracing) ke mana saja sebelum dan sesudah warga terinfeksi Covid -19.

Pemerintah harus berupaya keras mencari vaksin Covid-19 dengan mengerahkan segenap sumber daya manusia dan lembaga riset yang dimiliki. Sembari menunggu vaksin Covid-19 yang baru ditemukan, pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 (baik dampak langsung maupun yang tidak langsung), memenuhi kebutuhan pokoknya khususnya selama masa PSBB dan social distancing ini.

Data yang akurat dan valid tentang kondisi masyarakat ini sangat penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Dalam kondisi wabah covid-19 saat ini, khususnya di Indonesia di mana laki-laki menjadi tidak mampu mencari nafkah karena PHK dan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, maka peran negara betul-betul dibutuhkan karena bantuan dari lembaga swadaya masyarakat hanyalah bersifat sementara dan tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan rakyat. Hanya negara yang punya kuasa untuk melakukannya.

Dulu, ketika wabah penyakit terjadi di masa kepemimpinan negara Islam dibawah Khalifah Umar bin Khaththab ra yang berpusat di Madinah, negara Islam juga tak lepas dari krisis ekonomi. Beliau langsung memerintahkan pendirian posko-posko bantuan, kemudian membagikan makanan dan pakaian langsung kepada rakyat yang jumlahnya mencapai enam puluh ribu orang.

Sabda Rasulullah Saw., “Al-Imâm râ’in wa huwa mas`ûl[un] ‘an ra’iyyatihi (Imam/ khalifah/ kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya).” (HR al-Bukhari).

Penelitian Vaksin di Masa Khilafah Islamiyah

Di masa kejayaan Islam, ilmuwan mendapatkan dana penelitian yang besar dari baitulmal (lembaga keuangan negara Khilafah saat itu) dan didukung langsung oleh Khilafah, sehingga mereka bisa fokus dengan penelitian dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketika wabah smallpox melanda Khilafah Utsmani di abad ke 19 menimbulkan kesadaran di kalangan penguasa tentang pentingnya vaksinasi smallpox (cacar). Maka Sultan memerintahkan di tahun 1846 penyediaan fasilitas kesehatan yang bertugas untuk melakukan vaksinasi terhadap seluruh anak-anak warga muslim dan nonmuslim dengan menyitir fatwa ulama tentang pencegahan penyakit dan bukti empiris yang menunjukkan proteksi dari kematian.

Namun, wabah smallpox kembali terjadi di tahun 1850 akibat banyaknya orang tua yang tidak menginokulasi anak-anak mereka. Sultan menyatakan bahwa tindakan para orang tua yang lalai mengantar anak-anak mereka ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi telah melanggar syariat dan hak anak, padahal Sultan telah menyiapkan banyak sekali faskes dan juga dokter dan profesional kesehatan lainnya.

Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa negara berperan penting untuk melindungi kesehatan warganya dari penyakit, tanpa memandang status sosial dan keyakinannya.

Di masa Kekhilafahan Islam, dana wakaf berkontribusi hampir 30% dari pemasukan baitulmal. Besarnya dana ini membuat layanan dan penelitian kesehatan menjadi maju karena tidak ada beban untuk mengembalikan “keuntungan”.

Peradaban Islam juga akan menjadikan ilmu pengetahuan tentang virus sebagai ladang pahala. Vaksin akan dikembangkan dengan prosedur seefektif mungkin mengingat dana pembiayaan berasal dari amanah wakaf untuk kepentingan sebesar-besarnya umat manusia. [MNews]

Referensi:

https://news.detik.com/berita/d-5016944/pesan-terbaru-jokowi-ingin-masyarakat-produktif-berdamai-dengan-corona

https://www.jpnn.com/news/pemerintah-sesuka-hati-plinplan-bikin-kebijakan-kayak-lagu-syahrini

https://www.jpnn.com/news/apakah-masyarakat-harus-berdamai-dengan-corona-di-saat-vaksin-belum-ada

https://www.kedaipena.com/jokowi-minta-masyarakat-damai-dengan-corona-asosiasi-rumah-sakit-swasta-khawatir/

https://www.tribunnews.com/corona/2020/05/12/jika-vaksin-dan-obat-anti-covid-19-belum-ditemukan-wabah-diprediksi-masih-akan-terus-berlanjut

http://helpsharia.com/2020/03/19/kebijakan-islam-dalam-menangani-wabah-penyakit/

Bagaimana menurut Anda?

7 tanggapan untuk “Kebijakan Maju Mundur (Tak) Cantik, Ajakan Berdamai dengan Corona

  • 18 Mei 2020 pada 03:17
    Permalink

    Khilafah adalah salah satu solusi terbaik ummat lantas msih bnyk yg tak meyakini.. Karena kurang mafahim.

    Balas
  • 17 Mei 2020 pada 14:55
    Permalink

    MasyaAllah indahnya sistem Islam ..

    Balas
  • 17 Mei 2020 pada 14:36
    Permalink

    Umat butuh Daulah Khilafah Islamiyah yg bisa meriayah dg sebaik baiknya sesuai aturan All h

    Balas
  • 17 Mei 2020 pada 13:46
    Permalink

    Kebijakan maju-mundur yang sama sekali tak “cantik”.

    Balas
  • 17 Mei 2020 pada 13:45
    Permalink

    MasyaAllah,merindukan periayahan seperti di negara Islam🥺

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *