Sekadar Formalitas: Inikah Perlakuan Rezim Sekuler terhadap Ulama?

Oleh: Wiwing Noeraini

MuslimahNews.com, FOKUS — Tak lama setelah virus corona (Covid-19) merebak di berbagai negeri muslim termasuk Indonesia, maka berbagai fatwa dikeluarkan sejumlah lembaga fatwa dari berbagai pihak.

Di antaranya adalah Haiat Kibâr ‘Ulamâ’ Al-Azhar As-Syarîf Mesir, Fatwa Haiat Kibâr al-‘Ulamâ’ Saudi Arabia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat No. 14 Tahun 2020, dan pandangan keagamaan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), dan beberapa putusan Bahtsul Masail (BM) di berbagai daerah.[1]

Pemerintah sangat terbantu dengan keberadaan fatwa ini. Fatwa MUI tentang ibadah di rumah saat wabah menjadi panduan umat Islam di berbagai wilayah di Indonesia, sekalipun sebenarnya masih banyak pendapat ulama lain berkaitan dengan hal ini yang berbeda dengan fatwa MUI.

Inilah penyebab mengapa di sebagian daerah tidak mengindahkan fatwa tersebut sehingga banyak jamaah masjid dan pengurus masjid yang ngotot ingin masjid tetap dibuka.

Tapi yang menjadi aneh adalah, ketika apa yang disuarakan para ulama tersebut tidak mendukung kepentingan pemerintah, maka seolah pemerintah diam. Misalnya, ketika MUI propinsi se-Indonesia mendahului MUI pusat menyampaikan pesan menolak masuknya TKA Cina ke Indonesia [2 ], maka pemerintah hampir tidak menanggapinya.

Bahkan seolah tak peduli dengan penolakan berbagai pihak, termasuk para ulama, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dengan terang-terangan mengatakan TKA dari Cina ini akan segera masuk ke Indonesia pada Juni atau Juli untuk menggarap proyek persiapan industri litium baterai di Konawe Sulawesi Tenggara.[3]

Demikian juga ketika pemerintah mulai membuat pelonggaran transportasi, hingga bandara dibuka, angkutan umum diperbolehkan kembali, sementara masjid masih sepi dari ibadah berjamaah.

Tentu ini menimbulkan banyak pertanyaan. Jika tempat tempat publik mulai dibuka, lalu kenapa masjid tetap ditutup?

Hal ini pula yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kejelasan dari pemerintah dalam menjalani kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal itu guna menindaklanjuti fatwa salat Jumat yang juga akan ditetapkan bila ada kejelasan sikap.

“Pelonggaran PSBB ini yang terjadi perlu diperjelas, apakah penyebaran Covid-19 apakah sudah terkendali atau belum? Karena hal itu sangat penting bagi MUI untuk dijadikan dasar bagi menjelaskan dan menentukan sikap,” kata sekjen MUI Anwar Abbas dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (8/5). [4]

Bagaimana pemerintah menjawab hal ini? Hampir tak ada respons. Bisa dimaklumi, jika untuk kepentingan ekonomi, bisnis dan investasi (yang tentunya lebih menguntungkan pengusaha daripada kepentingan rakyat), maka ancaman bahaya virus bisa (diupayakan untuk) diminimalisasi. Itu sebabnya bandara dibuka dengan menggunakan protokol kesehatan ketat.

Sementara untuk kepentingan beribadah, bahkan yang wajib sekalipun (seperti salat Jumat), terpaksa umat Islam harus mengalah. Dengan alasan hifzhu nafs (menjaga nyawa manusia), umat dilarang pergi ke masjid [1].

Padahal, jika memang pemerintah berniat menjamin rakyatnya bisa menjalankan ibadah di masjid, maka protokol kesehatan ketat seperti yang diberlakukan di bandara tersebut bisa diberlakukan di masjid. Apa susahnya?

Semua jamaah yang akan ke masjid menjalani tes kesehatan terlebih dahulu. Ketika hasil tes menyatakan ada yang sakit maka yang sakit dilarang ke masjid, sementara yang sehat tetap bisa beribadah di masjid dengan melalui protokol kesehatan yang ketat.

Masjid disemprot disinfektan terlebih dahulu, para jamaah yang datang juga bisa disemprot disinfektan pakaian dan sandal/sepatunya. Wajib cuci tangan dengan sabun ketika mau masuk masjid. Memakai masker atau kalau perlu selubung plastik. Kemudian menjaga jarak sebelum, saat maupun setelah salat berjamaah, dst. Semua itu bisa dilakukan… jika ada kemauan.

Demikianlah, semakin tampak bagaimana rezim kapitalis sekuler hari ini memosisikan para ulama. Kedudukan ulama di hadapan negara hanya sekedar formalitas, jika dibutuhkan diminta fatwa untuk legalitas kebijakan negara, jika tidak butuh maka pendapatnya diabaikan.

Negara tak bersungguh-sungguh mendengarkan pendapat para ulama, menerima masukannya, apalagi menjalankannya. Bahkan sebagian ulama yang kritis dan menyampaikan nasihat dalam rangka amar makruf nahi mungkar, malah dianggap menentang pemerintah. Tentu ini membodohi dan sangat menyakitkan umat Islam.

Bagaimana kedudukan ulama dalam Islam? Dan bagaimana seharusnya penguasa memperlakukan ulama?

Tidaklah samar bagi seluruh kaum muslimin akan kedudukan dan derajat yang tinggi dari para Ulama. Ilmu yang mereka miliki telah menghantarkan mereka pada kedudukan terbaik dan derajat muttaqin, yang dengannya tinggilah kedudukan dan derajat mereka.

Sebagaimana firman Allah Ta’ala,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Dialah yang Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mujadilah: 11).

Ulama adalah lambang iman dan harapan umat; Mereka tak kenal lelah memberikan petunjuk dengan hanya berpegang pada Islam. Siang hari mereka habiskan untuk membina umat dan membentenginya dari kekufuran, kezaliman, dan kefasikan.

Malam hari mereka duduk bersimpuh, juga sujud dan berdoa bagi kemuliaan umat islam. Mereka adalah pewaris para nabi sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

“Dan sesungguhnya, para ulama itu adalah pewaris para nabi.” (HR Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi).

Keberadaan ulama yang berada di barisan terdepan dalam membina umat akan menjadi penerang dan penunjuk arah, dan Rasulullah Saw. mengibaratkan mereka laksana bintang dalam sabdanya:

“Sesungguhnya perumpamaan ulama di muka bumi laksana bintang bintang yang ada di langit yang menerangi gelapnya bumi dan laut. Maka apabila hilang bintang gemintang itu hampir hampir tersesatlah yang tertunjuki itu”. (HR Ahmad)

Dan ulama adalah sosok yang harus dihormati dan dimuliakan. Perkataannya adalah nasihat yang seharusnya didengar, karena ia adalah guru bagi para penguasa sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Ghazali,

“Sultan atau penguasa tugasnya mengurusi rakyat. Sementara sultan sendiri untuk mengurusi rakyat membutuhkan sebuah undang-undang. Sedangkan ahli fikih atau ulama ialah orang yang tahu tentang undang-undang siyasah. Jadi, ahli fikih atau ulama itu posisinya adalah gurunya sultan atau penguasa dan tugas guru ialah menjelaskan atau meluruskan murid jika sang murid berjalan tidak sesuai materi undang-undang.” (Ihya Ulumuddin; Juz 1)

Keberadaan ulama sangatlah penting, sebagaimana pula keberadaan para penguasa (umara) karena agama dan kekuasaan adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Imam al Ghazali mengibaratkannya sebagai saudara kembar.

“Sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat, tidaklah sempurna agama kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar; Agama merupakan fondasi dan penguasa adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Dan tidaklah sempurna kekuasaan dan hukum kecuali dengan adanya pemimpin.” (Ihya Ulumuddin; Juz 1)

Demikianlah Islam memosisikan para ulama. Sungguh sangat jauh berbeda dengan bagaimana sistem kapitalisme dengan rezim sekulernya memosisikan para ulama.

Dalam Islam, para ulama mendapatkan tempat terhormat sebagai penasihat yang menentukan kebijakan penguasa. Sementara dalam sistem kapitalisme, ulama justru dimanfaatkan hanya sebagai stempel legalitas kebijakan penguasa.

Di dalam Islam, ulama memiliki peran strategis yang akan memastikan penguasa selalu berada di jalan kebenaran dan hanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini karena mereka benar benar melakukan amar makruf nahi mungkar dengan lisan-lisan mereka, hingga keluarlah nasihat dan kritik kepada para pemimpin tanpa memperhatikan apakah hal itu menyelamatkan ataukah membahayakan mereka.

Dalam Kitabnya Maqamat al-‘Ulama Bain Yaday al-Khulafa’ wal al-Umara’ Imam al-Ghazali mengisahkan bagaimana sikap dan pendirian ulama di hadapan kekuasaan, ketika mereka harus berinteraksi dengan elite pemimpin.

Beragam peristiwa yang dinukilkan al- Ghazali di kitabnya itu menunjukkan independensi, kredibilitas, integritas, dan kejernihan mereka di hadapan kekuasaan. Nasihat-nasihat yang mereka berikan tetap berbobot meski disampaikan di hadapan khalifah, elite tertinggi ketika itu.

Salah satu kisah yang dinukilkan Imam al- Ghazali adalah kisah integritas Syabib bin Syaibah di hadapan Khalifah al-Mahdi, putra al-Manshur. Syabib menyampaikan petuahnya, “Wahai pemimpin umat Islam. Sesungguhnya Allah SWT ketika membagi rezeki, Dia tidak ridha untukmu dari dunia kecuali yang terbaik dan tertinggi. Maka, janganlah engkau berpuas diri dari akhirat, kecuali persis seperti apa yang telah Allah karuniakan kepadamu dari dunia. Bertakwalah kepada Allah. Bukalah pintu maaf dalam kuasamu. Lawanlah hawa nafsu”.

Sungguh mulia apa yang disampaikannya. Mengingatkan penguasa untuk lebih memperhatikan akhiratnya. Dan sebaik baik akhirat itu akan didapatkan penguasa ketika ia benar benar menjalankan kepemimpinannya dengan amanah. Menjalankan fungsi raa’in (pengurus dan pengatur) dan junnah (penjaga dan pelindung) dengan sebaik baiknya.

Sungguh, hanya sistem Islamlah yang akan memuliakan para ulama. Menempatkan mereka pada posisi terhormat sebagaimana Allah telah tetapkan untuk mereka. Hanya dalam Daulah Khilafah, hubungan ulama dan penguasa (umara) menjadi hubungan yang diberkahi dan dirahmati Allah.

Penguasa menjalankan amanah mengatur dan mengurus rakyatnya dengan sebaik baiknya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sementara ulama menasihati penguasa, membimbingnya agar selalu berada di jalan kebenaran dan menerapkan hukum Allah secara keseluruhan bagi rakyatnya.

Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terakhir tanpa Khilafah. Aamiin Allahumma aamiin. Wallahu’alam bishshowab. [MNews]

[1] https://islam.nu.or.id/post/read/119872/meneguhkan-fiqih-yang-dinamis-dan-maslahat–6-

[2]https://nasional.kompas.com/read/2020/05/08/13592231/cegah-covid-19-mui-desak-pemerintah-tolak-masuknya-tka-china

[3]https://www.cnbcindonesia.com/news/20200510150701-4-157408/luhut-sebut-tenaga-kerja-asing-china-dibutuhkan-mulai-juli

[4]https://republika.co.id/berita/q9zlf3366/mui-minta-kejelasan-pemerintah-soal-penerapan-psbb