Pelonggaran PSBB, Dilema antara Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat

Oleh: Henyk Nur Widaryanti, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Hingga saat ini update per Jumat (8/5/2020) pasien corona mencapai 13.112 jiwa dengan penambahan sekitar 336 kasus. Sedangkan yang berhasil sembuh bertambah 113 orang. Hal ini memperlihatkan tren penambahan korban Covid-19 masih cukup tinggi per harinya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, peningkatan mencapai 400-an. (detik, 8/5/2020)

Berbagai macam cara sudah dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah pasien agar tidak bertambah. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam kebijakan ini, diadakan restriksi di beberapa bidang kecuali bidang logistik, keuangan, kesehatan, dan energi. Sudah ada beberapa daerah yang mempraktikkan kebijakan ini. Utamanya daerah Jabodetabek dan Surabaya Raya.

Daerah Jabodetabek kini telah memasuki masa PSBB ke-2 hingga 22 Mei nanti. Sedangkan Surabaya Raya masih pada PSBB pertama. Dalam berjalannya PSBB ini, tentunya berbagai macam kendala dihadapi. Utamanya di Jabodetabek, berbagai masalah penyaluran bantuan terjadi. Tingkat pertambahan pasien Covid-19 pun belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan.

Masalah lain yang timbul adalah menurunnya jumlah pendapatan masyarakat, bahkan ada yang sama sekali tidak dapat pemasukan. Ada dari mereka yang banting stir beralih ke usaha lainnya, namun tak jarang juga yang justru jadi “pengacara” alias pengangguran tak ada acara.

Pukulan jebloknya usaha/bisnis ini tak hanya menelan korban usaha kecil dan menengah. Usaha-usaha besar seperti pabrik-pabrik besar pun mengalami penyendatan. Menurut Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira jika PSBB ini terus berlanjut hingga periode akhir bulan krisis ekonomi semakin menghujam parah.

Menurut Bhima, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini (2020) bisa saja menjadi minus 2% dengan meningkatnya kemiskinan 12%-13%. Sementara pengangguran pun akan meningkat drastis. Dari 5% naik menjadi 9%-10%, atau bahkan dua kali lipat lebih. (BBC, 4/5/2020)

Saat Relaksasi Jadi Solusi

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan, pemerintah memprediksi kasus akan menurun pada Juli. Maka, saat ini sedang disiapkan rencana relaksasi PSBB. Pelonggaran ini perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan antara pelayanan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Mahfud menyampaikan ide pelonggaran/relaksasi ini dipilih untuk merespons keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan berbelanja. Ditambah lagi ternyata dengan pemberlakuan PSBB ini, masyarakat banyak yang stres. Jika stres ini dibiarkan, akan berpengaruh pada sistem kekebalannya. Jika sistem kekebalan menurun, masyarakat justru lebih mudah terserang Covid-19.

Alasan di atas justru dibantah beberapa tokoh. Di antaranya Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim yang mempertanyakan alasan Mahfud MD melakukan relaksasi. Pernyataan PSBB membuat masyarakat sulit berbelanja menurutnya hanya dibuat-buat.

Menurut Dedie, justru tempat penyediaan kebutuhan dasar/pokok seperti pasar tetap dibuka meski saat PSBB. Bahkan rumah makan juga masih buka dengan pelayanan delivery. Sehingga tidak benar jika beralasan agar masyarakat dimudahkan berbelanja. Justru perlakuan PSBB saat ini sudah mencukupi. (cnbcindonesia, 4/5/2020)

Hal senada diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan. Di sini ia mengkritik mengenai pernyataan PSBB membuat masyarakat stres. Menurutnya PSBB saat ini masih bersifat longgar dan tidak tegas. Pernyataan ini dikuatkan dengan masih terus bertambahnya pasien Covid-19.

Irwan menyarankan harusnya PSBB itu jauh lebih ketat lagi. Agar berjalan lebih efektif, idealnya perlu ada sanksi pelanggaran yang tegas. Kalau pun ada yang stres, menurutnya lebih karena biaya hidup selama PSBB tidak dijamin negara. Sehingga masyarakat harus memeras otak untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari.

Kondisi amburadul yang terjadi saat PSBB sebenarnya sudah terjadi sejak awal, yakni saat pemerintah terlihat tidak serius menangani wabah ini. Ketika dunia sudah kelabakan melawan Covid-19, pemerintah justru menggenjot investasi dan wisata.

Ketika Covid-19 sudah tersebar dan banyak korban berjatuhan, justru opsi PSBB yang dipilih. Bukan karantina atau lockdown. Irwan menambahkan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini hanya terkesan melindungi kedudukan dan ekonomi saja. Masalah nyawa rakyat urusan selanjutnya. (cnbcindonesia, 4/5/20)

Kontra pun disampaikan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat. Syahrul justru mencurigai rencana relaksasi PSBB ini hanya untuk melonggarkan sejumlah pebisnis. Mereka hampir bangkrut, sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan kebijakan PSBB.

Jika dugaan tersebut benar, dapat diartikan pemerintah justru melanggar asas keadilan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU Karantina Kesehatan disebutkan bahwa keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama. Syahrul mengkhawatirkan, jika PSBB ini melonggar, justru akan lebih banyak jatuh korban. (tempo, 3/5/2020)

Kepentingan Ekonomi, Standar Kapitalis

Dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa ada dua kesimpulan mengapa PSBB akan dilonggarkan. Pertama karena alasan ekonomi, dan yang kedua karena kesulitan negara menjamin kebutuhan masyarakat saat pandemi.

Adapun alasan pertama sebagaimana dipaparkan ekonom INDEF, Bhima Yudisthira, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat hingga minus dua persen. Hal ini akan mengakibatkan tidak berjalannya sektor perekonomian. Baik segala macam usaha, moda transportasi, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Bagi pemerintah tentu ini adalah “prestasi” terjeblok sepanjang sejarah. Jika ini terjadi dan dibiarkan begitu saja, tentu akan membawa Indonesia pada krisis yang lebih parah dari ’98. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian agar masalah ini tidak berlanjut.

Selain menghindari krisis, terdapat permintaan pelonggaran PSBB. Bagi usaha-usaha nonpangan atau kesehatan, pastilah mengalami kemerosotan pendapatan atas usahanya. Oleh karena itu, “orang-orang pebisnis” menekan pemerintah agar usahanya dapat berjalan. Maklumlah, prinsip ekonomi kapitalis yang dipakai. Berbisnis hanya mementingkan untung semata. Tidak perlu unsur kemanusiaannya.

Masalah kedua, banyaknya masyarakat yang mengaku stres karena susah dapat uang, para pemudik yang nekat mudik di tengah larangan mudik, para korban PHK yang nekat bunuh diri, atau bahkan ada yang rela jual ginjal demi makan sehari-hari, membuktikan bahwa negara kesulitan mengurusi kebutuhan rakyatnya.

Seharusnya, baik dalam kebijakan lockdown, karantina wilayah, atau PSBB, ada tanggung jawab negara memenuhi kebutuhan rakyatnya. Bedanya, jika lockdown atau karantina wilayah pemerintah menjamin 100% kebutuhan dasar masyarakat. Sementara PSBB (setidaknya) pemerintah menjamin keberadaan kebutuhan dasar itu mudah didapatkan.

Bagi yang memang kesulitan ekonomi, 100% menjadi tanggungan negara. Jadi, tidak ada masyarakat yang merasa sulit hidup di masa PSBB. Kalaupun ada tagihan, negara memberikan keringanan baik penundaan atau pelunasan. Semua itu dilakukan agar masyarakat patuh dan masalah Covid-19 segera teratasi.

Sayangnya, penyelesaian ala kapitalis tidaklah demikian. Kapitalis akan mencari solusi seminim mungkin agar uang atau biaya yang digelontorkan tidak membengkak. Apalagi kondisi keuangan negara sedang pas-pasan. “Pas” waktu bayar utang, atau “pas” dikorupsi.

Kebutuhan Masyarakat Paling Utama

Islam memiliki pandangan lain yang bertolak belakang dengan kapitalisme. Dalam sistem ekonomi Islam, standar pertama yang akan dilakukan negara adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok hingga sekunder tiap individu masyarakat. Baik negara dalam kondisi aman ataupun terkena bencana –seperti bencana alam atau wabah seperti Covid-19–, negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat tiap individu.

Dalam kasus penularan wabah, maka akan dilakukan karantina wilayah tempat wabah tersebut berada. Dengan penjagaan ketat, warga daerah wabah tak boleh keluar daerah demi menghindari penularan secara bebas. Begitu pun warga daerah luar wabah, tak boleh masuk daerah wabah. Semua demi keamanan bersama.

Jika dilakukan karantina seperti itu, maka negara Islam wajib menjamin kebutuhan tiap individu terdampak. Pasalnya, ketika menjalani karantina mereka pasti akan kekurangan uang dan bahan makanan untuk memenuhi hajat hidupnya. Di sinilah negara memberikan bantuannya meskipun akhirnya perekonomian di daerah itu mengalami kemunduran. Sebab, prioritas utama negara adalah keselamatan rakyat.

Dari mana negara mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Negara Islam memiliki kas besar. Baik dari kas negara maupun kas umum. Kas umum bisa diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam baik air, tambang, maupun hutan.

Jika semua SDA ini dikuasai dan dikelola oleh negara, maka hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan bisa dipakai untuk pembiayaan mendadak kala bencana atau wabah.

Negara yang berdasarkan Islam tidaklah bersifat lokal. Oleh sebab itu, jika salah satu daerah benar-benar dalam kondisi kekurangan, daerah lain akan turut mengulurkan bantuan. Hal ini sesuai prinsip bahwa umat muslim bagaikan satu tubuh.

Jika yang satu sakit, yang lain ikut merasakan dan akan mengulurkan tangan. Bukan mengandalkan otonomi daerah yang akhirnya saling berlomba antara satu daerah dengan yang lain, menyebabkan daerah kaya akan sejahtera, sedangkan miskin tetap merana.

Semua itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah sistem yang kompleks. Bukan sistem buatan manusia. Melainkan sistem yang berasal dari Sang Maha Pencipta. Sistem Agung yang dibawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Yaitu sistem Islam dengan Khilafah sebagai sistem pemerintahannya. [MNews]

17 thoughts on “Pelonggaran PSBB, Dilema antara Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat

  • 15 Mei 2020 pada 09:17
    Permalink

    Fix ramadhan terakhir tdk dinaungi oleh sistem islam amiin YRA

    Balas
  • 15 Mei 2020 pada 09:16
    Permalink

    Fix ramadhqn twrakhir tdk dinaungi sistem islam amiin YRA

    Balas
  • 13 Mei 2020 pada 02:46
    Permalink

    Khilafah is the best

    Balas
  • 12 Mei 2020 pada 21:51
    Permalink

    Butuh Khilafah..

    Balas
  • 12 Mei 2020 pada 19:17
    Permalink

    Saatnya islam yang memimpin

    Balas
  • 12 Mei 2020 pada 11:50
    Permalink

    Back to islam kaffah

    Balas
  • 12 Mei 2020 pada 10:34
    Permalink

    sistem kapitalis bikin serba binun

    Balas
  • 12 Mei 2020 pada 09:23
    Permalink

    Semoga sistem Islam segera tegak dengan berdirinya Khilafah. Aamiin..

    Balas
  • 11 Mei 2020 pada 23:34
    Permalink

    Masyaa Allah… islam membawa solusi hingga disaat – saat tersulit manusia…

    Semoga segera terwujudkan sistem islam sebagai satu – satunya sistem pemerintahan di dunia…
    Aamiin

    Balas
  • 11 Mei 2020 pada 22:51
    Permalink

    Rezim hanya mementingkan untung dan rugi bukan sepenuhnya
    Memikirkan rakyat

    Balas
  • 11 Mei 2020 pada 21:21
    Permalink

    Sedang menunggu sistem kapitalisme tumbang dan digantikan dengan tegaknya khilafah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *