Bansos dan BLT ala Kapitalis Sengsarakan Rakyat (Pengantar diskusi dan penjelasan sesi tanya-jawab)

Oleh: Iffah Ainur Rochmah

MuslimahNews.com, FOKUS – Distribusi Bansos tertunda sebab data amburadul! Birokrasi ruwet rakyat sulit akses BLT! Demikian topik utama banyak media memotret komentar maupun protes berbagai pihak terhadap rumitnya masyarakat mengakses bantuan pemerintah dalam penanganan wabah.

Mulai dari data ganda, salah sasaran, banyak yang tidak valid identitas diri, tidak punya rekening bank padahal dana disalurkan nontunai adalah berbagai persoalan yang ditemui. Belum lagi bantuan tersebut dijadikan sarana kampanye sebagian kepala daerah yang maju Pilkada 2020.

Protes pihak RT/RW hingga kepala desa juga terungkap di mana-mana. Bupati Bolaang Mangondouw Timur (Boltim) Sulawesi Utara yang marah sambil mengumpat para menteri adalah representasi yang mewakili perasaan rakyat di semua daerah.

Betapa tidak, rakyat harus menempuh mekanisme berbelit yang diciptakan oleh sistem hari ini untuk mendapatkan haknya.

Bansos dan BLT untuk antisipasi Covid-19 ini memang sedikit “istimewa” dibanding bantuan bagi rakyat miskin di masa normal. Yakni tidak lagi merujuk pada 14 syarat sesuai surat No 1261 Kementerian Desa (Kemendes)-PDT.

Di saat normal penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT), disyaratkan memenuhi 9 dari 14 kriteria yang digariskan.

Sungguh tidak manusiawi mensyaratkan bantuan negara hanya untuk orang-orang yang teramat miskin dan itu pun masih harus dibebani dengan syarat administratif yang seringkali membuat mereka gagal mendapat bantuan, misalnya karena tidak punya rekening bank. Sementara setelah revisi, penerima bansos dan BLT di kondisi wabah hanya disyaratkan kehilangan pendapatan karena dampak wabah dan tidak menerima bantuan dari instansi pemerintah yang lain.

Maka sebagian masyarakat akan menerima dana BLT sebesar 600 ribu selama 3 bulan yang merupakan pengalihan Dana Desa. Sebesar 22 Triliun atau sekitar 35% Dana Desa akan dialokasikan untuk kurang lebih 12 juta penduduk desa. Sebagian masyarakat lain akan mendapat dana bansos dari kementerian sosial.

Dari sisi besaran dananya jelas tidak mampu memenuhi kebutuhan yang harus ditanggung masyarakat selama masa pembatasan fisik. Apalagi jumlah dan luasan penerima manfaat juga tidak menjangkau semua masyarakat miskin. Belum terhitung masyarakat kelas menengah yang usaha dan pekerjaannya terdampak langsung pandemi dan “turun kelas” menjadi miskin.

Kapitalisme dan Ketidakadilan

Dalam sistem kapitalistik hari ini persoalan penyaluran dana bantuan memang bukan hanya persoalan teknis berupa salah sasaran, data ganda, atau mekanisme berbelit. Jumlah atau besaran dana yang dialokasikan negara untuk rakyat seringkali mengusik rasa keadilan publik.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sektor perbankan dan pariwisata dan pajak pengusaha seringkali mendapat perhatian lebih untuk mendapat anggaran besar, karena dianggap sebagai wajah dan ukuran kekuatan ekonomi Negara. Tak terkecuali di era krisis saat ini.

Mengapa pemerintah pelit dan berbelit untuk memberikan hak rakyat? Dan sebaliknya, begitu murah hati terhadap golongan borjuis. Bukankah ini menegaskan jati dirinya sebagai rezim kapitalis? Penguasa yang lahir bukan dari kepercayaan utuh rakyat tapi lebih banyak disokong pencitraan buah kampanye masif yang membutuhkan anggaran besar.

Lalu dari mana didapat dana untuk kampanye? Kalau bukan karena dirinya sendiri adalah pengusaha, bisa jadi dana tersebut didapat dari sokongan kaum kapitalis yang tidak gratis. Mereka menuntut imbalan balik berupa kebijakan yang menguntungkan mereka.

Bantuan: Hak Rakyat dan Kewajiban Pemerintah

Islam menggariskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk menjaminnya. Dalam soal pangan, jaminan negara berupa pemastian bahwa setiap individu rakyat mampu memenuhi kebutuhan pangan tersebut secara layak.

Mekanisme langsung diberikan melalui pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang faktanya kesulitan mendapat bahan pangan karena tidak ada penghasilan atau tidak cukup dana (fakir miskin) atau juga harga sedang tidak stabilnya harga akibat pasokan kurang.

Pemerintah wajib memberikan bantuan dan melakukan operasi pasar tanpa mekanisme berbelit. Dalam kondisi wabah di masa Khalifah Umar RA terdata 70 ribu orang membutuhkan makanan dan 30 ribu warga sakit.

Semua diperlakukan sebagai warga negara yang berhak mendapatkan haknya dari negara, tanpa direndahkan dan disengsarakan dengan mekanisme berbelit.

Khalifah terus mencari tahu apakah masih ada orang yang berhak yang tidak terdata atau bahkan mereka tidak mau menunjukkan kekurangannya. Sebab, membiarkan ada yang miskin dan tidak mendapat bantuan karena mereka tidak mengajukan diri adalah juga bagian dari kelalaian pemerintah.

Allah ta’ala berfirman,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta) karena ia memelihara dirinya dari perbuatan itu.” (QS Adz Dzariyat:19)

Pada sisi lain, dalam sistem Islam, setiap orang diperintahkan menjaga dirinya dengan sifat-sifat mulia termasuk menjaga diri dari meminta-minta. Ketika pemimpin (Khalifah) memahami ini, mereka akan mencari orang-orang yang berkebutuhan untuk bisa memberikan bantuan karena itu merupakan kewajiban negara.

Bukan sebagaimana dalam sistem kapitalisme seperti saat ini, di mana untuk mendapatkan haknya dari negara, rakyat harus menyengsarakan diri dengan proses ribet dan seolah harus memberi imbalan kepada penguasa yang “menolongnya” dengan memilihnya kembali sebagai penguasa. [MNews]

---

Sesi Tanya-Jawab

1. “Bantuan mandek karena data tidak sesuai?” Pertanyaan dari Niken-Bandar Lampung

Ustazah, saat ini penanganan bantuan sosial di masa pandemi diluncurkan ke masyarakat tetapi ternyata pembagiannya tidak merata. Jika dibiarkan begitu saja, maka kemungkinan bantuan tersebut akan mandek karena data-data si penerima tidak sesuai. Lalu bagaimanakah solusi Islam dalam mengatasi hal ini? Dan bagaimana pandangan Ustazah menyikapi hal ini. Jazakunnallah khairan katsir

Jawaban dari Ustazah Iffah Ainur Rochmah:

Masalah data seharusnya menjadi masalah mudah, karena masalah teknis saja. Mungkin agak ribet melakukan validasi data di masa wabah. Tapi bila negara bersungguh-sungguh, maka seharusnya data diperbaharui secara periodik.

Masalah lebih besar adalah soal mindset dan pola pikir. Pemerintah kapitalis neolib hari ini tidak menjadikan keselamatan dan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas. Bantuan pada rakyat hanya gula-gula dan penggembira.

Dalam Islam, data itu penting dan terus diperbaharui. Tapi yang menjadi pertimbangan utama adalah fakta keadaan masyarakat bukan hanya bukti-bukti administratif.

Artinya, bila ada rakyat yang benar membutuhkan namun tidak lengkap syarat-syarat administrasinya, mereka tetap berhak mendapat bantuan tanpa berbelit dan direndahkan dengan predikat miskin. [MNews]

2. “Tingkat kesadaran masyarakat” Pertanyaan dari Wasi’atul Mahyi-Lombok Timur, NTB

Ustazah, ketika melihat fakta yang ada dan cerita sedikit (ditempat Saya Lombok Timur semua bantuan masih belum tersalurkan sesuai jadwal dan janji pemerintah pusat maupun daerah, terlihat banyak kendala sehingga mengalami keterlambatan di luar yang mendapat bantuan PKH), sudah barang tentu ini disebabkan oleh ideologi kapitalis yang berkuasa saat ini yang secara sistemis merusak. Bagaimana analisis Ustazah mengenai tingkat kesadaran masyarakat setelah melihat begitu banyak fakta yang menyakiti rakyat khusus Indonesia dan  juga masyarakat global (dan) bahwa solusi satu-satunya kembali pada Islam bukan yang lain? Jazakumullah.

Jawaban dari Ustazah Iffah Ainur Rochmah:

Masyarakat akan marah terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menyejahterakan. Tapi kemarahan masyarakat tersebut bersifat sementara, sesaat, dan gampang hilang dengan banyaknya problem lain yang harus dihadapi. Kecuali bila ada yang mengarahkan umat untuk melihat akar munculnya masalah ini dan menjadikan Islam sebagai solusinya.

Karenanya, merupakan tugas para pejuang kebenaran untuk mendampingi masyarakat dan mengarahkan mereka agar bisa melihat persoalan tersebut muncul karena sistem yang dipakai pijakan pemerintahan adalah kapitalisme.

Maka bukan hanya perlu marah pada pemerintah yang tidak memberi hak rakyat, tapi harus menyadari adanya kewajiban berjuang mengubah keadaan menuju berlakunya syariat Islam kafah dengan tegaknya Khilafah. [MNews]

3. “Mekanisme bantuan di masa Khilafah” Pertanyaan dari Masri’ah-Tuban

Bagaimanakah mekanisme pemberian bantuan terhadap masing-masing warga negara di masa Khalifah? Seperti yang kita ketahui di masa sekarang ini terjadi perbedaan antara warga pribumi dan warga pendatang dalam suatu negara, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Terima kasih.

Jawaban dari Ustazah Iffah Ainur Rochmah:

Dalam khilafah, semua warga Negara -muslim maupun nonmuslim- tidak dibedakan dalam mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan. Bantuan diberikan tanpa syarat rumit.

Maka syarat administratif berupa keterangan miskin atau KTP yang menunjukkan bahwa dia warga daerah A, bukan menjadi satu-satunya penentu. Meski tidak memiliki KTP atau tanda pengenal resmi, kalau dipastikan bahwa dia warga negara, maka berhak mendapat bantuan.

Bahkan bukan hanya orang yang mengajukan diri, tapi juga orang-orang yang menjaga diri (tidak menampakkan kemiskinan) juga harus diberi bantuan. [MNews]

4. “Peluang bangkitnya umat Islam”
   

   Pertanyaan dari Ummu Naurroh-Padang

Semoga Ustazah dan kita semua dalam berkah Allah, aamiin. Ustazah, dari pemaparan yang disampaikan bahwa tampak penguasa tidak sungguh-sungguh dalam mengurusi dan bahkan abai dalam periayahannya terhadap umat. Bagaimana Ustazah melihat, adakah kondisi seperti ini peluang dan kesempatan untuk bangkitnya umat Islam, dan bagaimana posisi kaum kapitalis saat ini? Mohon penjelasannya. Jazakillah khairan.

Jawaban dari Ustazah Iffah Ainur Rochmah:

Aamiin. Makasih doanya, Ummu Nauroh. Doa yang sama untuk antum. Benar, ini adalah peluang dan kesempatan bagi kita untuk menggambarkan rusaknya sistem kapitalis dan menjelaskan sistem yang bisa memberi solusi yakni sistem Islam dalam naungan Khilafah.

Tapi, ini membutuhkan modal, yakni kita harus menguasai betul seperti apa gambaran sistem Islam memberi jaminan pemenuhan kebutuhan dasar. Juga bagaimana umat ini bisa berubah dengan metode mengikuti Rasulullah. Dengan itulah mereka akan bangkit dan menegakkan sistem Islam. [MNews]

5. “Penguasa kapitalis sungguh tidak manusiawi” Pertanyaan dari Annisa-Kota Tebing Tinggi

Bansos dan BLT hanya menguntungkan para penguasa, apalagi dana tersebut dikatakan disokong pencitraan buah kampanye masif, yang gak tahu sebenarnya (tentang) sistem kapitalisme beranggapan bahwa pemimpin kita adil saja, padahal tidak sama sekali! Sungguh tidak manusiawi pemerintah ini pada saat pandemi. Bagaimanakah pandangan Islam dalam menangani adanya hal seperti ini? Dan apa solusi Islam dalam dana BLT penanganan dahulu pada masa Khilafah?

Jawaban dari Ustazah Iffah Ainur Rochmah:

Sistem Islam memberi solusi dengan:

1) Mewujudkan individu masyarakat yang bertakwa. Orang bertakwa yakin rezeki Allah berkah bila didapat dengan cara benar. Mereka orang yang wara’, maka tidak ada orang kaya yang akan mengaku-aku miskin.

2) Masyarakat yang peduli. Yaitu bahwa kaya dan miskinnya orang begitu mudah diketahui tetangganya. Tetangga yang tahu ada orang miskin, takut dosa bila tidak menolong mengentaskan kemiskinan.

3) Aparat negara yang amanah dan cakap. Yaitu aparat desa hingga pemerintah pusat memastikan tidak ada manipulasi data, tidak ada nepotisme dan sejenisnya karena Allah Maha Mengawasi.

Dengan tiga aspek ini, pemberian bantuan terhadap rakyat miskin tidak butuh terlalu ribet dengan birokrasi dan administrasi yang berbelit, tapi cukup mempercayai pihak yang mengajukan, mendapat konfirmasi dari masyarakat, dan diberikan oleh pejabat pemerintah dengan seadilnya karena itulah kewajibannya sebagai penguasa. [MNews]

6. “Langkah kapitalis untuk membuat masyarakat masih percaya” Pertanyaan dari Nining Wahyuni-Sumedang

Menyoal kekacauan selama pembagian BLT. Bagaimana Islam memandang masalah ini? Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh kaum kapitalis untuk melemahkan masyarakat walaupun sudah banyak kecewa agar tetap mempercayai rezim ini?

Jawaban dari Ustazah Iffah Ainur Rochmah:

Memperbanyak publikasi bahwa bansos jumlahnya besar dan sangat menolong masyarakat mengalihkan perhatian masyarakat pada persoalan-persoalan dasarnya, misalnya mengatakan bahwa keruwetan dan kesalahan itu terjadi pada oknum.

Mengangkat “kebaikan-kebaikan” lain yang dimiliki rezim dan menunjukkan keburukan penanganan di negeri lain sehingga rakyat berpikiran bahwa pemerintah di sini lebih baik dibanding negara lain. [MNews]

7. “Apa yang
   

   terjadi?” Pertanyaan dari Asma-Banjarbaru

Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa bansos dan BLT itu pembagiannya tidak merata atau ada rakyat yang tidak kebagian? Apakah dananya ini benar-benar ada atau hanya pencitraan?

Jawaban dari Ustazah Iffah Ainur Rochmah:

– Datanya banyak yang tidak valid. Orang kaya yang dekat aparat desa bisa dikategorikan miskin agar dapat dana bansos.

– Persyaratan berbelit. Yaitu tertib adminstrasi dan punya rekening bank. Meskipun sudah direvisi, tapi masih dianggap memberatkan masyarakat

– Dana dikucurkan bertahap. Tapi sudah digemborkan bahwa jumlahnya sangat besar. Akibatnya rakyat menuntut segera dibagikan, padahal belum semua bisa dicairkan. [MNews]

8. “Langkah yang lebih efektif” Pertanyaan dari Kanzia-Yogyakarta-Grup ke #3 Muslimah News ID

Terkait dengan bantuan dari pemerintah, beberapa kali sudah dilakukan secara langsung seperti yang terekam di media sosial. Prosedur bantuan sudah dibuat, tinggal menunggu turunnya saja. Lantas bagaimana langkah yang lebih efektif dalam memberikan bantuan kepada rakyat di masa pandemi seperti ini?

Jawaban dari Ustazah Iffah Ainur Rochmah:

Yang terpenting adalah bansos tersebut harus segera cair dan disalurkan. Itu kewajiban negara dan hak rakyat. Mekanisme dibuat berbelit seringkali dikatakan untuk menjaga agar tidak salah sasaran. Tapi faktanya malah itu mengundang celah korupsi dan pencitraan untuk kepentingan pribadi penguasa. [MNews]

9. “Negara punya sumber dana?”
   

   Pertanyaan dari Utina Mimi-Banda Aceh

Ustazah, apakah negara memiliki sumber dana yang cukup untuk program bansos dan BLT ini? Karena biasanya setiap kali ada subsidi atau bantuan untuk satu pihak, negara akan memangkas hak-hak dari pihak lain pula. Jazakillah khair

Jawaban dari Ustazah Iffah Ainur Rochmah:

Menurut data, sebagian dana BLT diambilkan dari pengalihan dana desa sebesar 35%. Dana desa alokasinya dari APBN. Sebagian lagi dari dana alokasi bantuan sosial (bansos) dari kemensos. Ini juga dari APBN. Tentu saja ada bantuan dari alokasi kartu pra kerja. Yang perlu kita pahami, APBN dibuat dengan memasukkan unsur utang negara.

Apakah itu terjadi karena Indonesia miskin sumber daya alam? Jelas tidak, tapi karena sistem kapitalisme yang dipakai mengelola ekonomi yang memandulkan negeri ini dari menghasilkan kesejahteraan. [MNews]

10. “Pak RT sudah susah, eh dituduh korupsi” Pertanyaan dari Ningsih-Yogyakarta

Sungguh betapa karut-marutnya kebijakan pemerintah saat ini. Di mana susah payah ada Pak RT yang diminta untuk mendata mana saja warga yang layak dapat bantuan, namun setelah bersusah-susah payah data tersebut justru tidak digunakan, bahkan telah dijatah tertentu yang hal tersebut tidak mencukupi kebutuhan sesungguhnya, hingga Pihak RT jadi perbincangan dan dituduh korupsi. Bagaimana tanggapan Ustazah terkait hal demikian?

Jawaban dari Ustazah Iffah Ainur Rochmah:

Benar, ini problem teknis yang lahir karena paradigma salah dalam mengelola negara. Pemerintah lepas tanggung jawab, rakyat (termasuk aparat daerah) yang kurang iman mencari kesempatan memanipulasi keadaan agar dapat keuntungan dan masyarakat yang individualistik.

Dampaknya, rakyat yang jujur dan sebagian aparat yang tulus ingin mengurus rakyat harus kesulitan mendapat dan mendistribusikan bantuannya yang merupakan haknya sendiri. [MNews]

---

Artikel dan Tanya-Jawab adalah hasil diskusi di WhatApp group Muslimah News ID pada 3 Mei 2020.