Solusi Basa-basi Bank Dunia, Bandingkan dengan Khilafah

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – Indonesia akan mengalami perlambatan ekonomi tahun ini. Dikutip dari katadata (26/4/2020), agar ekonomi Indonesia cepat pulih akibat pandemi corona, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menganjurkan hal-hal berikut:

Pertama, pertahankan physical distancing, apabila diperlukan, pemerintah bisa ambil tindakan lockdown; Kedua, subsidi upah UMKM; dan ketiga, insentif bagi perusahaan untuk menghindari PHK; 4. Kerja sama internasional demi penuhi kebutuhan logistik.

Tidak Progresif

Solusi yang ditawarkan Bank Dunia tersebut bukanlah hal yang baru. Semua hal tersebut sudah termasuk dalam program ekonomi Jokowi untuk mengatasi corona yang disampaikan pada Selasa (24/3/2020). Yaitu:

1. Memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam APBN dan APBD.
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan ulang anggarannya.
3. Menjamin ketersediaan bahan pokok.
4. Program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan.
5. Memberikan tambahan pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan.
6. Mempercepat implementasi kartu prakerja.
7. Membayarkan PPh Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan.
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp10 miliar untuk UMKM.
9. Masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan KPR bersubsidi akan diberikan stimulus.

Jika dibandingkan dengan program ekonomi Jokowi, tidak ada solusi progresif yang ditawarkan Bank Dunia. Semua solusi sudah masuk dalam sembilan program ekonomi tersebut. Nyatanya, program ekonomi Jokowi tidak efektif untuk mengatasi corona dan dampak ekonominya.

Sebagai contoh, kartu prakerja dikritik masyarakat karena dinilai tidak efektif, hanya menguntungkan perusahaan start-up dan kental aroma oligarki politik. Pembagian sembako dinilai tidak signifikan jumlahnya sehingga masih banyak rakyat yang kelaparan.

Penangguhan cicilan juga banyak dikritik karena eksekusinya diserahkan pada kebijakan lembaga finance. Viral di media sosial, video seorang bapak yang mengeluh tidak mendapat penangguhan cicilan mobil.

Dana stimulus sebesar Rp405 triliun juga dipersoalkan. Mulai dari nominal yang dinilai kurang besar, hingga efektivitasnya. Sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia (26/4/2020), Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai stimulus Rp405,1 triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya, terutama di negara maju.

Sementara itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemerintah tak fokus pada penanganan pokok masalah penghentian laju penyebaran corona sehingga dikhawatirkan tak akan efektif dalam penanggulangan corona (CNBC Indonesia, 1/4/2020) .

Hingga kini, program pemerintah tak kunjung efektif mengatasi corona dan dampak ekonominya. Setiap hari jumlah korban corona terus meningkat, sementara PHK terjadi di mana-mana, kriminalitas meningkat, dan jumlah orang miskin dipastikan meningkat.

Melihat penanganan yang lamban, banyak pihak memproyeksi wabah corona akan berlangsung lama, yakni hingga akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi bisa minus dan baru membaik tahun 2021.

Ketika program yang dijalankan sudah terbukti tidak efektif, maka solusi dari Bank Dunia akan bernasib sama.

Lantas, di mana tanggung jawab Bank Dunia sebagai lembaga keuangan internasional? Solusi Bank Dunia bagi Indonesia seolah basa-basi untuk menutupi kegagalan kapitalisme global mengatasi dampak ekonomi pandemi corona.

Alat Penjajahan

Menilik sejarah, Bank Dunia dibentuk tahun 1944 pada Konferensi Bretton Woods. Bank Dunia banyak mendapatkan kritik dari ekonom. Kritik paling umum terhadap Bank Dunia terkait dengan susunan organisasinya.

Bank Dunia dijalankan oleh beberapa negara maju. Negara-negara maju ini mendominasi Bank Dunia dengan segala kepentingannya. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara negara-negara Barat yang menguasai Bank Dunia dengan negara dunia ketiga yang menjadi target mereka.

Indonesia sebagai negara ketiga –terakhir Indonesia dinyatakan “keluar” dari negara berkembang- hanya menjadi korban eksploitasi negara maju melalui Bank Dunia. Demikianlah, Bank Dunia dijadikan alat oleh negara maju untuk menjajah negara ketiga, termasuk Indonesia. Dalam konteks wabah corona, Indonesia juga akan menjadi korban negara maju saja.

Sikap Bank Dunia ini berkebalikan dengan sistem Islam yakni khilafah. Khilafah menyatukan banyak bangsa di berbagai wilayah. Namun khilafah mewujudkan kemakmuran bagi semua wilayah.

Tidak ada diskriminasi terhadap wilayah tertentu dan privilege bagi wilayah lain. Semua wilayah dipandang sebagai satu kesatuan.

Keadilan ini juga terkait dengan anggaran negara. Sebuah wilayah mendapatkan dana dari pusat berdasarkan kebutuhannya, bukan berdasar setorannya (PAD).

Begitu juga dengan penanganan pandemi. Wabah akan dilokalisasi di satu wilayah sehingga tidak menyebar ke wilayah lain. Wilayah yang dikunci (lockdown) tersebut menjadi fokus penanganan wabah.

Kebutuhan pokok warga dicukupi secara gratis oleh khalifah. Gubernur wilayah wabah diwajibkan oleh khalifah untuk menerapkan physical distancing. Sehingga menghindari penularan penyakit dari orang ke orang. Ketika Gubernur dinilai kurang tanggap bencana, khalifah berhak memecatnya dan menunjuk orang lain sebagai pengganti.

Dana penanganan wabah dalam khilafah bersifat mutlak, maksudnya berapa pun dana yang dibutuhkan akan dipenuhi. Jika kas baitulmal kurang, dana bisa didapatkan dari sedekah, pajak, maupun utang. Ketiga hal tersebut dipungut dari rakyat yang kaya saja.

Sedangkan rakyat yang terdampak wabah tidak akan dibebani pungutan apapun yang tidak syar’i. Model penanganan wabah oleh khilafah ini merupakan gambaran pelayanan seorang pemimpin pada rakyatnya.

Pemimpin bertanggung jawab pada Allah SWT terhadap amanah kepemimpinannya. Sedangkan lembaga kapitalis seperti Bank Dunia hanya bisa memberi solusi basa-basi tanpa ada tanggung jawab politik.

Bahkan dalam kondisi wabah, negara ketiga seperti Indonesia masih saja menjadi sasaran eksploitasi negara maju. Misalnya melalui mekanisme utang luar negeri yang intinya adalah jerat ribawi.

Nampak jelas solusi khilafah adalah solusi yang sahih. Sedangkan solusi Bank Dunia hanya basa-basi yang berbisa. Indonesia harus bisa membedakan mana yang tulus menolong dan mana yang “mentung” (memukul) berkedok bantuan. Kondisi pandemi ini harusnya menjadi momen terbaik bagi kita untuk kembali pada sistem Ilahi yakni khilafah. [MNews]