Analisis

Guncangan Covid-19 bagi Kalangan Marginal

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS – Kemiskinan secara struktural adalah “kutukan” kapitalisme. Sampai kapan pun, ideologi ini tak bakal mampu menghilangkan kemiskinan (end poverty), sekalipun memformat dunia dengan program global yang bombastis.

Itu di masa normal. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19. Laporan Bank Dunia menyebutkan, wabah corona akan membuat negara-negara miskin menjadi lebih miskin dan negara-negara kaya akan menghadapi masalah serius.[1]

Siapa sesungguhnya warga paling terdampak? Dalam kondisi normal, kaum marginal identik dengan masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat.

Sekali lagi, sistem kapitalisme telah meminggirkan mereka dari peran sosial-ekonomi-politik hanya karena penghasilan mereka yang pas-pasan, hanya cukup untuk mengganjal perut.

Mereka tersebar di seluruh negeri, bahkan persoalan kelompok marginal perkotaan lebih kompleks, sebagaimana kaum miskin yang tinggal di Jakarta, episentrum corona.

Rilis data Badan Pusat Statistik Jakarta 15 Januari 2020 menunjukkan penduduk miskin Jakarta pada September 2019 sebanyak 362.300 orang. Menurut data BPS 2017 ada 445 RW kumuh di Jakarta.[2]

Berbagai ancaman biasa mengintip kehidupan kaum marginal. Tak hanya ancaman serangan Covid-19, tapi juga kelaparan sebagaimana peringatan Sekjen PBB Antonio Guterres.[3] Bahkan “lumbung pangan” nasional, yakni wilayah pedesaan, tak lepas dari ancaman itu.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, mengatakan bahwa kerawanan pangan bisa juga masuk ke desa, karena tekanan Covid-19 menurunkan akselerasi produksi pangan.[4]

Tampaknya, golongan marginal kian bertambah akibat hilangnya mata pencaharian mereka. ILO melaporkan 81 persen tenaga kerja global yang berjumlah 3,3 miliar, atau 2,67 miliar terkena dampak penutupan tempat kerja.

Di DKI Jakarta, 162.416 pekerja dirumahkan dan kena PHK. Sementara Disnakertrans Jawa Barat mendata 1.476 perusahaan terdampak wabah. Akibatnya sekitar 53.465 pekerja dirumahkan hingga kena PHK.[5]

Tidak mustahil kelompok “nyaris miskin” pun turut terjerembab dalam kemiskinan kembali. Januari 2020 lalu laporan Bank Dunia berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class menilai masyarakat Indonesia yang sudah keluar dari garis kemiskinan masih rentan untuk kembali miskin. Mereka mencapai 45% dari penduduk Indonesia atau sebanyak 115 juta orang.

Bank Dunia (2018) mendefinisikan “calon kelas menengah” (Aspiring Middle Class) ini adalah yang pengeluarannya per kapita per harinya 3,3-7,5 dolar AS[6] atau dengan kurs dolar Rp16.000, mereka berada di rentang pengeluaran Rp52.800- 120.000 per hari.

Apa mau dikata, “ramalan” Bank Dunia menjadi kenyataan saat pandemi Covid-19 mulai merambah Indonesia. Jika pandemi ini berlangsung lebih lama, Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka pada triwulan II-2020 mencapai 9,35 juta.[7] Bisa dipastikan kalau kalangan “hampir miskin” bakal menambah jumlah 24,7 juta penduduk miskin.

Bagaimana tidak “jatuh miskin”, jika golongan aspiring middle class ini, justru tanggungannya kian berat saat golongan di bawahnya mendapatkan keringanan. Seperti sejumlah pelanggan listrik nonsubsidi 900 VA dan 1300 VA yang mengaku tagihan listrik bulanan mereka naik, ketika PLN memberikan keringanan tarif listrik kepada pelanggan subsidi 450 VA dan R1T 900 VA.[8]

Kebutuhan pulsa telepon seluler mereka juga membengkak akibat anak-anak mereka harus terhubung internet saat menjalankan BDR (belajar di rumah) atau mengikuti kuliah daring.

Mau mengharapkan uluran tangan pemerintah? Pemerintah jelas makin mumet. Tanpa kondisi krisis saja, kinerja ekonomi rezim hari ini morat-marit, apalagi saat ini.

Sekalipun Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk menambah alokasi belanja APBN 2020 sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (social safety net/SSN) melalui kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik,[9] bisa dipastikan, tak semua rakyat yang “harus jatuh miskin” bakal mendapat kebutuhan mendasarnya.

Karena tatanan kapitalisme mengharamkan negara untuk menanggung kebutuhan hidup seluruh warga, sekalipun dalam kondisi krisis. Mereka “harus miskin” dulu untuk mendapatkan jaminan kebutuhan. Itu pun sementara, sehingga disebut jaring pengaman sosial.

SSN sebenarnya mulai digunakan oleh lembaga rentenir dunia –Bretton Woods, IMF, dan World Bank– terkait dengan penjajahan gaya baru mereka melalui program penyesuaian struktural terkait dengan program pinjaman mereka.[10]

Barat sadar bahwa bila dibiarkan, dampak sosial kelompok berpenghasilan rendah di negara-negara berkembang bakal mengganggu program ekonomi yang telah mereka susun.

Maka SSN diperkenalkan seakan-akan mengentaskan dari kemiskinan agar program-program neoimperialisme lebih dapat diterima secara politik.

Muhamad Chatib Basri, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia berpendapat, kaum miskin, termasuk pengangguran, bila tak diatasi dengan baik, bisa berubah menjadi masalah politik. Ketidakpuasan mereka ditransmisikan dalam bentuk keresahan publik.[11]

Jadi, jika negara saat ini menjadi amat dermawan, bukan semata-mata tanggung jawab mereka untuk memastikan rakyatnya terpenuhi kebutuhannya seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab ra, tapi semata-mata alasan politik ekonomi. Demi keamanan investasi para korporasi.

Karena pertimbangan itulah kebijakan jaring pengaman sosial diaktifkan terutama menyasar sektor informal, untuk para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro seperti buruh harian dan pedagang asongan.[12]

Dana Rp110 triliun digunakan untuk Program Keluarga Harapan (Rp37,4 triliun), Kartu Sembako (Rp43,6 triliun), Paket Sembako (Rp25 triliun), pemberian gratis dan diskon tarif listrik, dan insentif perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 175 unit rumah.

Kabarnya, Jokowi juga akan menyelamatkan 5,6 juta korban PHK dan pekerja informal via program Kartu Prakerja (KP) dan 400 ribu orang dijaring melalui insentif khusus BP Jamsostek.

Peserta KP mendapat total Rp3,55 juta berupa dana pelatihan 1 juta per periode pelatihan, bantuan Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan dan pengisian survei Rp50 ribu/bulan selama 3 bulan.[13]

Demi memenuhi semua kebutuhan itu, Jokowi mengeluarkan Perpres No 54/2020 tentang Perubahan Postur dan APBN 2020 untuk melebarkan defisitnya. Maklum semua program itu membuat pembiayaan membengkak 180,9% dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun.

Defisit pun menjadi 5,07% PDB[14]. Semua itu dijamin tak bakal cukup, sehingga pemerintah juga mengalihkan Dana Desa sebesar Rp21-24 triliun untuk bansos. Itu pun tak juga mencukupi sehingga pemerintah meminta daerah agar menggunakan dana simpanan yang menganggur di perbankan.[15]

Sebagai gambaran jaminan yang diberikan pemerintah, seperti 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK di DKI yang mendapat bantuan perlindungan sosial berupa sembako Rp 600.000/bulan selama 3 bulan.[16] Karena itu agar beban negara makin ringan, Jokowi meminta para pengusaha mempertahankan para pekerjanya.[17]

Demikianlah cerminan negara gagal. Gagal memenuhi kebutuhan kalangan terdampak Covid-19. Jangankan memenuhi seluruh kebutuhan primer, mencukupi sembako selama wabah saja tak akan sanggup.

Padahal kebutuhan pokok kalangan marginal hari ini tak cuma makan, tapi juga bayar kontrakan rumah, energi –listrik, gas, dan bahan bakar motor–, dana pendidikan anak-anak, hingga pulsa.

Pemerintah tidak mampu mencukupinya karena hajat hidup publik tidak berada di tangannya. Tetapi telah diserahkan sebagian atau keseluruhan pada swasta, untuk menjalankan privatisasi milik umum sebagai “amanah” lembaga rente dunia.

Peran pemerintah hanya berhenti sebagai regulator: mengeluarkan peraturan dan memberi sanksi seadanya pada korporasi yang membisniskan hajat publik.

Jangankan untuk urusan energi yang jelas butuh modal besar, untuk pangan pun Bulog dimandulkan oleh banyak mafia pangan.

Akibatnya, tidak hanya keuntungan penjualan minerba (mineral dan batubara, ed.) dan beragam SDA yang tidak pernah kembali ke rakyat –pemilik sah semua kekayaan negeri ini-, tetapi terkumpul pada rekening gendut bos-bos korporasi.

Wajar jika warga marginal tak pernah menikmati “miliknya” dan kalangan yang dianggap lebih mampu harus membayar semua penggunaan fasilitas publik yang semestinya didapatkan secara murah bahkan gratis.

Sungguh kontras dengan pengurusan hajat rakyat sebagaimana yang dilakukan oleh Khilafah Islamiyah. Dalam Khilafah, rakyat tidak akan diklasifikasi berdasarkan pendapatan. Apalagi penggolongan itu digunakan untuk menarik biaya atas pelayanan umum yang diberikan swasta.

Mirisnya, untuk mendapatkan subsidi atau jaminan kebutuhan publik secara gratis, warga negara harus melalui serangkaian prosedur untuk sekadar membuktikan bahwa mereka miskin.

Inilah kezaliman luar biasa, yang dibungkus dengan alasan “agar subsidi tepat sasaran” atau “kaum miskin tidak menjadi manja” dengan subsidi.

Kalimat itu penyesatan dan gagal memahami bahwa tugas pokok pemerintah adalah pe-ria’yah, penanggung jawab, penjamin, dan pelayan akan semua keperluan rakyat.

Kebutuhan rakyat dipenuhi bukan karena sekadar meredam gejolak sosial politik. Sayangnya, tupoksi demikian hanya dipahami dan direalisasikan oleh para Khalifah.

Khalifah selalu menyadari bahwa mereka itu di-bai’at rakyat untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin yang bersedia melindungi dan mengayomi rakyat, tanpa memandang status rakyatnya.

Bahkan Khilafah meniscayakan rakyat untuk melakukan amar makruf nahi mungkar jika urusan mereka tak dipenuhi Khalifah.

Salah satu episode apik kekhilafahan Umar bin al-Khaththab mengisahkan seorang warga mengajukan protes ketika Khalifah terlihat mendapat bagian kain lebih panjang untuk postur beliau yang lebih tinggi. Kisah itu menjadi bukti bahwa sandang –kain dari Yaman- dibagikan untuk seluruh rakyat, termasuk Khalifah.

Justru dengan menanggung seluruh kebutuhan primer rakyat –termasuk pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi umum- dana negara tidak dibiarkan mengendap, tetapi digunakan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat. Bukan seperti pemerintahan kapitalistik hari ini yang membuat dana negara mengendap atau diputar untuk menghidupkan ekonomi nonriil.

Wajar jika Khilafah adalah wujud baldatun wa rabbun ghafur. Kemakmuran dirasakan betul oleh seluruh rakyat tanpa harus membayar pajak tinggi. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan hingga kemakmuran merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, dari Irak sampai Afrika.

Semua terwujud –salah satunya– karena menerapkan subsidi untuk seluruh rakyat, tanpa perlu klasifikasi zalim sebagaimana yang dirumuskan kapitalisme. [MNews]

[1] https://parstoday.com/id/news/world-i80413-wabah_corona_dan_ancaman_krisis_kelaparan

[2] https://today.line.me/id/pc/article/Kaum+Miskin+Kota+Sekarat+Mati+karena+Corona+atau+Mati+Kelaparan-QJZBag

[3] Ibidem 1

[4] https://fajar.co.id/2020/04/10/covid-19-timbulkan-ancaman-kelaparan-idp-jamin-stok-pangan-tetap-tersedia/

[5] https://www.liputan6.com/bisnis/read/4223898/headline-ancaman-gelombang-phk-massal-akibat-pandemi-corona-apa-antisipasi-pemerintah

[6] https://www.ui.ac.id/kerentanan-kelas-ekonomi-menengah-indonesia/

[7] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4978583/pengangguran-di-ri-diprediksi-bisa-tembus-935-juta-orang

[8] https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/08/benarkah-tagihan-listrik-non-subsidi-naik-pln-bantah-beri-rincian-tarif-listrik-900-va-1300-va.

[9] https://katadata.co.id/berita/2020/04/01/dampak-dan-risiko-defisit-anggaran-hingga-507-untuk-atasi-corona

[10] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049007808000948

[11] Ibidem 1

[12] https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/13045411/banyak-pekerja-informal-kehilangan-pendapatan-ini-instruksi-jokowi

[13] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200408133034-532-491625/jokowi-siapkan-bantuan-bagi-6-juta-buruh-korban-phk-corona

[14] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200407132257-532-491182/sri-mulyani-sudah-amankan-thr-pns-tni-dan-polri

[15] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200408142021-532-491659/corona-pemerintah-alihkan-dana-desa-rp24-t-untuk-bansos

[16] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4971340/warga-jabodetabek-bakal-dapat-sembako-rp-600000bulan

[17] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4971618/jokowi-minta-pengusaha-pertahankan-pekerjanya

80 komentar pada “Guncangan Covid-19 bagi Kalangan Marginal

  • Semua kebijakan rezim demokrasi hanya memihak pengusaha dan penguasa tanpa pedulikan nasib rakyat jelata.

    Balas
  • Lagi lagi solusinya KHILAFAH……😙

    Balas
  • Rakyat sll terdzolimi dibawah naungan rezim un instal demokrasi.
    Sambutlah tegaknya sistem Khilafah Rosyidah alaa minhajinnabi.

    Balas
  • slolusinya memang kembali k islam

    Balas
  • Rachmawati

    Rakyat terdampak akibat negara tak sigap!

    Balas
  • Sandang kata miskin dulu untuk peroleh bantuan

    Balas
    • Ummu Mujahid

      MasyaAllah, semoga semakin banyak yang tersadarkan untuk turut dalam perjuangan dakwah. Aamiin

      Balas
  • Kemakmuran dirasakan oleh rakyatnya tanpa harus bayar pajak, hanya ada di Daulah Islam. Allahu Akbar

    Balas
  • Semakin terbukti, bahwa kapitalis adalah biang masalah

    Balas
  • Lulu Masruroh

    Sungguh sistem kapitalis saat ini menciptakan kemiskinan struktural…Hanya Khilafah solusinya….Allahu akbar…

    Balas
  • Shynta Nuriah Lihawa

    Astagfirullah…

    Balas
  • Khairunnisa

    Sangat mustahil kekhilafahan islam hasilkan negara yang baldatun tayyibatun warabbun ghaffur karen kepemimpinan berasaskan islam kaffah

    Balas
  • Taqiya azaa

    Saatnya ganti rezim ganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam yang mampu mensejahterakan seluruh rakyat nya….

    Balas
  • Astaghfirullah, rakyat selalu jadi korban. Sungguh menyengsarakan hidup dalam sistem kapitalis. Hanya islam solusi problematika umat

    Balas
  • Memang sudah di desain bahwa kaum marginal yang pertama terdampak wabah, karena dikehidupan sehari- hari tanpa adanya wabah saja hidupnya susah, apalagi sedang Ada wabah. Lepas tanggung jawab pemerintahlah membuat kalangan marginal kebingungan, apalagi ditambah kurangnya Iman dan taqwa, bisa- bisa mereka putus asa bahkan bunuh diri. Wahai umat sadarlah bahwa Kita memang butuh Khilafah.

    Balas
  • Rikeu Indah M

    Selalu ada udang di balik baru karena sistem ekonomi kapitalisme menafikkan nilai ma’nawi seperti nilai ruhiyah dalam mensejahterakan umat ..

    Balas
  • Ummu Inas

    Jangankan untuk urusan energi yang jelas butuh modal besar, untuk pangan pun Bulog dimandulkan oleh banyak mafia pangan.

    Balas
  • Jadi semakin rindu dengan tegaknya khilafah

    Balas
    • Beginilah sistem saat ini sistem yg hanya menguntungkan pejabat” berdasi dan merugikan rakyat sendiri.
      Saatnya kembali pada Sistem Islam (KHILAFAH )

      Balas
  • Rini Hustiany

    Seharusnya tanggung jawab negara apabila m3lohat kondisi masyarakatnya sedang kesusahan. Bantuan bukan hanya sekedar investasi politik semata

    Balas
  • Ummu naura

    Kapitalisme menyengsarakan rakyat

    Balas
    • Umi kulsum

      Astagfirullah.. Sampai kapan rakyat terus menderita.. Jika kapitalisme msh ada

      Balas
      • Hanya Islam yang bisa mensejahterakan masyarakat

        Balas
      • Kapitalisme menyengsarakan hampir setiap lini bagian kehidupan. Mulai dr pengusaha hingga kaum marjinal.

        Balas
  • Back to Islam
    #KhilafahAjaranIslam

    Balas
    • Sitirosita

      Kapitalis semakin mmbuat rakyat mnderita,
      Hancurkanlah sistem ini segera Yaa Allah.

      Balas
  • Fatimah Khoirunnisa

    Memang hanya Khilafah yg benar2 memikirkan dan lebih mengutamakan rakyatnya.. Semoga Allah SWT segera membinasakan pemimpin2 yg dzolim.. Menggantikannya dengan seorang kholifah.. AllahuAkbar!!

    Balas
  • Astaghfirullahal’adziim… Sampai kapan rakyat terus tercekik oleh negaranya sendiri… Menderita akibat kedzaliman orang” kapitalisme… Geram rasanya…

    Balas
  • Sarmi Julita

    Hanya Khilafah Islam yang serius mengurusi urusan rakyat dan memikirkan kemaslahatan mereka

    Balas
    • Aji marlina

      Kapitalisme benar benar hanya menyengsarakan rakyat,, back to Islam kaffah dengan khilafah..!!

      Balas
    • Jangan melulu mengambinghitamkan situasi pandemi covid-19, padahal biang kerok dibalik krisis dan kesenjangan adalah kapitalisme. Jujur harus diakui, hanya Islam yang bisa menyelamatkan umat dan dunia.

      Balas
    • Kemiskinan secara struktural adalah “kutukan” kapitalisme.

      Balas
  • Segerakanlah munculny khilafah dan pemimpin yang mengerti apa yg harus dilakukanny dlm memimpin

    Balas
    • MaashaAllah, rindu khilafah

      Balas
  • Phk massal tidak harus terjadi jika kebijakan lockdown disertai periayahan pada rakyat di lakukan. Tapi dalam kapitalis? Gak mungkinnn…

    Balas
    • Nurul Uyung

      Kapitalis, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, masih saja pakai hitung-hitungan untung rugi, ya Allah sungguh terlalu ya… Hingga membiarkan rakyat menanggung beban kehidupan sendiri

      Balas
    • Jesisca Ginardy

      Saatnya kembali kepada Islam

      Balas
    • Amilatul Fauziyah

      Innalillahi, jangankan covid-19, kelaparan selalu menghantui kaum marginal.. we need islam, kapitalisme no

      Balas
  • Astagfirullah, lagi2 rakyatlah yang menjadi korban, hanya sistem Islamlah yang mampu mengatasi semua masalah

    Balas
  • Sri wahyuni

    Kedzoliman yang luar biasa .mengakunya untuk subsidi

    Balas
  • Diah Lestari

    Semoga sistem islam bisa segera di terapkan di tengah2 masyarakat dan cuma islam yg mampu mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kebutuhan rakyat.

    Balas
  • Nursih Ummu Sayyid

    Tak kan pernah hilang kemiskinan dalam sistem kapitalis. Hanya Khilafah yang mampu menyejahterakan rakyat, dan itu sudah terbukti saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kebingungan mencari penerima zakat. Karena semua merasa cukup. Jauh berbeda dengan sekarang. So, baik to Islam dalam bingkai Khilafah.

    Balas
    • Siti Nafsiah

      Ya, hanya Islam yang dapat melakukan distribusi pendapatan dan layanan publik secara merata

      Balas
  • Hayatul mardhiyyah

    Khilafah Islamiyah sajalah satu2nya tatanan global yg akan mengakhiri derita kaum marjinal

    Balas
  • semakin tersiksa, rakyak dibuat tidak nyaman dan terbebani utk bertahan hidup :'(

    Balas
    • Jesisca Ginardy

      Sudah jelas sistem kapitalis adalah sistem yang rusak
      Saatnya kembali kepada Islam

      Balas
  • Nurus shobachah

    Kami butuh khilafah Ala minhajin nubuwwah.
    Meskipun kami bersabar atas wabah ini, tapi saya berharap khilafah Ala minhajin nubuwwah untuk segera tegak. Ya Allah, Ya mujibassailin..

    Balas
  • Kesuksesan bagi negara kapitalis adalah saat negara benar-benar lepas dalam mengurusi urusan rakyatnya!

    Balas
  • Rakyat miskin lgi yg jdi korban.

    Balas
  • Risna Ghaziyah Talita Islam

    Islam rahmatan lil’alamin..

    Balas
  • Kembalilah kepada islam krn islam punya solusi dalam setiap masalah

    Balas
  • Kebutuhan rakyat dipenuhi bukan karena sekadar meredam gejolak sosial politik

    Balas
  • di situasi sakarang masih saja bermain politik

    Balas
  • Ummu Aisyah

    Ya Allah… rindu dgn pemimpin yg amanah dgn kekuasaan yg ada padanya shgga pelaksanaannya sesuai dgn syariah. Terjamin periayahan umat, dan umat pun smakin bertakwa kpd Allah.

    Balas
  • Lia Ummi'y Ayubi

    Tugas pokok pemerintah adalah meria’yah, rakyat. Mereka menjadi penanggung jawab, penjamin, dan pelayan akan semua keperluan rakyat. Dan kebutuhan ini dipenuhi bukan karena sekadar meredam gejolak sosial politik atau sekedar demi citra diri. Kepemimpinan spt ini tidak akan ada dalam sistem kapitalisme spt sekarang ini. Kepemimpinan yang bertanggung jawab hanya ada dalam kepemimpinan Islam.

    Balas
  • Silvia Ramadhani

    Neoimprealisme, penjajahan dengan gaya baru menekan kepada ekonomi, sehingga suatu negara menjadi terhimpit dengan hutang yg dipinjamkan. Nauzubillah semoga Allah segera mengangkat sistem ini.

    Balas
  • Syahira mia

    MasyaAllah hanya sistem khilafah yg mampu menyejahterakan rakyatnya

    Balas
  • Rika Ayudia

    We needed khilafah..

    Balas
  • Ummu Alya

    Nampaklah sangat kebobrokan sistem ini..

    Balas
  • Jeng Retno

    Hanya Khilafah yang mampu beri solusi.. Allahu Akbar..

    Balas
  • Mauliddani

    Kebusukan kapitalisme!

    Balas
  • Putri dwi kasih anggraini

    Maa shaa Allah, kehancuran kehidupan makin terasa dlm penerapan sistem kapitalisme demokrasi. Semoga Allah mempercepat terwujudnya khilafah.

    Balas
  • Putri dwi kasih anggraini

    Maa shaa Allah, kehancuran kehidupan makin terasa dlm penerapan sistem kapitalisme demokrasi. Saatnya Khilafah memimpin dunia.

    Balas
    • norizatil

      Rindu Khilafah, rindu sistem Islam

      Balas
      • Potret buram kapitalisme. Melahirkan ketimpangan2 sosial yg makin menggurita saat terjadi wabah. Akankah kebobrokan sistem ini dipertahankan? Terbukti, kapitalisme gagal menaungi umat manusia secara fitrahnya.

        Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *