Terbit Surat Utang Global RI Terbesar dalam Sejarah; Pakar Ekonomi Nida Sa’adah: Rezim Lepas Tangan, Membebankannya kepada Generasi Mendatang

MuslimahNews.com, KOMENTAR POLITIK – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah baru saja menerbitkan obligasi global dengan nilai US$4,3 miliar atau Rp68,8 triliun (kurs Rp16.000). Surat utang ini merupakan surat utang denominasi dolar AS terbesar sepanjang sejarah yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa adanya surat utang ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap rekam jejak dan pengelolaan keuangan pemerintah.

Mengenai ini, peneliti ekonomi syariah dan politisi Islam, Ustazah Nida Sa’adah, S.E., M.E.I., Ak., mengatakan ini adalah kesekian kalinya pemerintah menghadapi problem pembiayaan dengan mengambil jalan keluar yang tidak menyelesaikan masalah, bahkan memperparah.

“Apalagi jika logika yang dipakai adalah kemudahan mendapatkan utang merupakan tanda kepercayaan pihak pemberi utang terhadap negeri ini,” jelas Ustazah Nida.

Obligasi merupakan surat utang yang harus dilunasi di masa yang akan datang. Dengan jumlah yang sangat besar dan dengan rentang waktu lama, bisa diperkirakan betapa besar beban bunga yang harus ditanggung saat obligasi jatuh tempo.

Dan tentu saja, lanjut Ustazah Nida, yang melunasinya pasti bukan rezim hari ini. Karena panjangnya rentang waktu obligasi.

“Itu artinya, rezim hari ini lepas tangan terhadap problem keuangan negara. Membebankannya kepada generasi yang akan datang,” ujar Ustazah kepada MNews, Jumat 10/3/2020.

Ustazah Nida menyebutkan bahwa solusi seretnya keuangan negara hari ini bisa dengan mudah diselesaikan kalau negeri ini mau taat dengan syariat Islam. Yakni dengan berhenti terapkan praktik ribawi, termasuk praktik menjual surat utang obligasi berbunga yang jelas haram.

“Alternatif pembiayaan keuangan negara bisa diselesaikan dengan menerapkan sistem keuangan negara berbasis syariah, yakni baitulmal. Di dalamnya ada tiga pos pemasukan yang bisa menghasilkan pendapatan sangat besar tanpa utang dan tanpa penarikan pajak,” jelasnya.

Adapun ketiga pos tersebut adalah pos pengelolaan kepemilikan umum, pos pengelolaan kepemilikan negara, dan pos pengelolaan zakat mal.

Di sisi lain, jika obligasi diterbitkan dengan alasan mencari dana untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19, itu juga disertai transparansi.

“Untuk apa saja alokasinya? Sebesar berapa untuk masing-masing itemnya? Lalu dibandingkan dengan pos pendapatannya. Berapa pembiayaan yang tersedia? Kalau untuk menyuplai kebutuhan pokok, beban negara sudah banyak berkurang dengan keterlibatan masyarakat yang saling membantu,” terangnya.

Ustazah Nida mencontohkan, di masa Khalifah Harun Al Rasyid, surplus baitulmalnya bahkan sejumlah pendapatan dalam APBN Indonesia hari ini. Surplusnya mencapai 2.000 triliun lebih.

Surplus artinya total penerimaan setelah dikurangi total pengeluaran. Bisa dipastikan penerimaannya pasti jauh melampaui angka surplusnya. Memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi, sangat bisa di-cover keuangan negara dengan proses pengalihan alokasi anggaran.

Lantas, mengapa itu semua tidak dilakukan oleh Pemerintah saat ini? Ustazah pun menyebut, ada alasan politis di sana. Cerminan dari potret negara demokrasi yang memang tidak akan memprioritaskan urusan kemanusiaan.

“Ada kesan pemerintah justru menjadikan situasi pandemi Covid-19 di negeri ini sebagai alasan untuk makin memperbesar utang. Entah dialokasikan untuk apa dan ke mana,” pungkas Ustazah Nida. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

16 tanggapan untuk “Terbit Surat Utang Global RI Terbesar dalam Sejarah; Pakar Ekonomi Nida Sa’adah: Rezim Lepas Tangan, Membebankannya kepada Generasi Mendatang

  • 16 April 2020 pada 19:01
    Permalink

    Hidup di alam demokrasi membuat manusia terjepit & hancur karena kerusakannya & hny bs berharap pada Islam yang memberikan harapan hidup

    Balas
  • 16 April 2020 pada 02:22
    Permalink

    Sistem sekarang semakin terbuka kedok nya, saat nya kita bersama utk bangkit ke arah lebih baik yaitu sistem Islam

    Balas
  • 14 April 2020 pada 05:53
    Permalink

    Indonesia harusnya pilih khilafah krn sistem perekonomiannya lah yg mengantarkan ummat menuju Indonesia yg maju secara hakiki

    Balas
  • 12 April 2020 pada 21:41
    Permalink

    Sistem buatab manusia memang tdk akan mensejahterakan, karna segala pertimbangannya adalah berpihak pd oligarki, para pemolik modal. Tidak heran jika menyelamatkan negara juga dihitung untung rugi

    Balas
  • 12 April 2020 pada 17:04
    Permalink

    Carut marutnya perekonomian akibat penerapan Kapitalisme kepentingan politik ekonomi mendominasi. Dan akan semakin hancur karna ditopang dari hutang ribawi dan pajak. Rakyat semakin menderita dg tingginya pajak dan dicabutnya subsidi

    Balas
  • 12 April 2020 pada 14:11
    Permalink

    hutang lagi hutang lagi.. tak peduli mencekik sampai anak cucu

    Balas
  • 12 April 2020 pada 13:47
    Permalink

    Negaranya saja utang ribawi terus,gimana mau berkah ni negara

    Balas
  • 12 April 2020 pada 07:03
    Permalink

    Subhanallah..segerakan pertolonganMu ya Allah..

    Balas
  • 12 April 2020 pada 06:50
    Permalink

    Terlihat sstem demokrasi tdk memelihara rkyat. Tp ssuai kpentingan penguasa..

    Balas
  • 12 April 2020 pada 06:14
    Permalink

    Sdh saatnya sgr tinggalkan sistem Kapitalisme/ Demokrasi.dn sgr beralih kpd sistem Islam.Kasihan anak cucu kia menganggung beban utang yg membubung terus sampai “sundul langit”

    Balas
  • 12 April 2020 pada 04:31
    Permalink

    Rezim Geje, bukti selama ini perekonomian amburadul.

    Balas
  • 11 April 2020 pada 20:38
    Permalink

    Nauzubillah…
    Bisa dikatakan bayi didalam kandungan saja sudah menanggung utang pemerintah 😢😢

    Balas
  • 11 April 2020 pada 20:15
    Permalink

    belum lahir saja sudah punya hutang

    Balas
    • 12 April 2020 pada 22:57
      Permalink

      Kasihan anak cucu nanti, pemerintah diktator

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *