“Stay at Home”, Negara Abai Menjamin Kebutuhan Perumahan

Oleh: Iin Eka Setiawati (Pengamat Kebijakan Publik)

MuslimahNews.com, FOKUS – Pandemi Corona (Covid-19) telah membuat pemerintah mengeluarkan imbauan stay at home alias tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sampai beribadah dari rumah dan semua aktivitas dari rumah sudah diaruskan sejak pertengahan Maret 2020 lalu, dengan tujuan menghindari penyebaran virus corona.

Bahkan hashtag di Rumah Aja (#dirumahaja) menjadi trending topic nomor satu di Twitter Indonesia.[1] Namun apakah pemerintah berpikir bahwa tidak semua masyarakat di negara ini memiliki rumah? Mau ke mana masyarakat yang tidak memiliki rumah? Siapa yang harus menyediakan rumah untuk masyarakat yang tidak memiliki rumah?

Pada 2015 saja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, sedikitnya 25 juta keluarga tidak bisa membeli rumah. Jumlah ini setara dengan 40% penduduk Indonesia.[2]

Tahun 2019 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR memperkirakan generasi milenial yang belum memiliki rumah atau hunian mencapai 81 juta orang atau 30%.[3] Adapun awal tahun 2020 tercatat masyarakat yang memiliki rumah namun tidak layak huni sebanyak 178.750 unit.[4]

Sungguh ini jumlah yang fantastis, sekian banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah, bahkan yang memiliki rumah pun masih sangat banyak jumlahnya yang belum layak. Sungguh ini fakta kegagalan rezim dalam menjamin tersedianya rumah/hunian yang layak bagi masyarakatnya!

Alih-alih memikirkan masyarakat yang tidak punya rumah, justru ironisnya masyarakat yang tengah dilanda wabah Covid-19 tidak lepas dari sasaran mencari keuntungan regulator maupun operator.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menjanjikan masyarakat mendapatkan kredit rumah murah bersubsidi. Syaratnya, calon pembeli mesti masuk klasifikasi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pemerintah juga memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen maka selisih bunganya akan dibayar pemerintah,” kata Jokowi. Menurut Jokowi, langkah ini guna menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, Kepala Negara juga berencana menyiapkan keringanan uang muka atau down payment sebelum membeli rumah. Diskon besar- besaran ini disampaikan Jokowi merespons mulai lesunya ekonomi negara akibat pandemi virus corona. “Anggaran yang disiapkan Rp1,5 triliun,” katanya.[5]

Seolah-olah pemberian subsidi kredit rumah ini adalah bantuan yang memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki rumah, namun faktanya istilah ‘subsidi’ yang dimaksud adalah pengurangan bunga pembayaran cicilan.

Berarti masyarakat tetap harus membayar mahal, sebab menurut konsep good governance, dana yang seharusnya diperuntukkan pembangunan rumah gratis justru diserahkan kepada korporasi sebagai operator, yaitu bank pengelola atau disebut bank pelaksana.[6]

Istilah subsidi tersebut ternyata mempersulit masyarakat yang membutuhkan rumah. Sungguh ini sebuah kezaliman di depan mata.

Dari syarat sebagai penerima subsidi, calon pembeli harus termasuk klasifikasi masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan sama sekali maupun tidak memiliki penghasilan tetap tidak masuk kriteria yang diberi bantuan.

Jelas bahwa pemberian subsidi ini bukan diperuntukkan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan rumah tinggal. Ini juga kezaliman!

Sementara kebijakan perumahan pemerintah dengan berbagai skema subsidi, seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), SSB (Subsidi Selisih Bunga), dan SSM (Subsidi Selisih Margin), serta rumah DP nol rupiah hanyalah memperpanjang penderitaan masyarakat miskin.

Bukti lain bahwa operator hanya mencari keuntungan adalah keinginan pengembang agar program FLPP terus berlanjut, karena dana debitur bisa diputar.[7] Patut dicatat bahwa sistem neoliberalisme memang menjadikan operator sebagai pencari keuntungan, bukan pelayan masyarakat.

Kezaliman yang terus berlanjut ini merupakan kelalaian negara, karena telah menerapkan sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem politik demokrasi yang batil. Negara dibenarkan dan dilegalkan melepaskan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan perumahan, diserahkan kepada korporasi/operator. Sedangkan korporasi sebagai operator, memiliki orientasi utama mencari keuntungan bukan melayani.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat membutuhkan perlindungan dan pelayanan yang optimal dari pemerintah, khususnya tempat tinggal/rumah yang layak bagi seluruh warganya agar aman dari terjangkitnya penyakit.

Sikap pemerintah yang hanya mengimbau dan membuat hashtag #dirumahaja, tanpa realisasi perlindungan bagi masyarakatnya terutama yang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal/rumah, semakin menambah penderitaan masyarakat di tengah buruknya fungsi negara dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat miskin, terutama di saat sangat dibutuhkan untuk ditempati ketika menjalani kegiatan social distancing. Ini jelas merupakan kezaliman dan kegagalan pemerintah dalam meriayah masyarakatnya!

Kegagalan tersebut disebabkan penerapan sistem kapitalisme yang batil, yang tidak mampu menjamin tersedianya hunian/rumah yang layak, nyaman, aman, dan murah atau gratis bagi masyarakat miskin.

Penerapan sistem kapitalisme dalam kehidupan merupakan fasad akibat perilaku manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar Rum[30]: 41).

Untuk itu diperlukan konsep pengelolaan perumahan yang sahih agar masyarakat tidak sekadar menerapkan imbauan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah.

Konsep Sahih Syariah Kaffah dalam Bingkai Khilafah

Islam sebagai agama yang sempurna, yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan telah memberikan solusi untuk setiap permasalahan kehidupan manusia berupa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi-Nya Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang wajib diikuti oleh setiap insan.

Syariat Islam memiliki konsep yang berkaitan dengan jaminan tersedianya rumah/ hunian yang layak untuk masyarakat yang berlaku di setiap keadaan, bukan hanya dalam keadaan wabah saja.

Secara syar’i, negara adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dan menjamin pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi.

Rumah harus layak (pantas dihuni oleh manusia), nyaman (memenuhi aspek kesehatan), harga terjangkau bahkan gratis, dan syar’i. Alasan apa pun tidak dibenarkan negara berperan sebagai regulator.

Sebab Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya: “Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.” (HR Al Bukhari).[8] Negara juga tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawabnya kepada operator, baik kepada pengembang maupun bank-bank.

Adapun pembiayaan pembangunan perumahan berbasis baitulmal dan bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan serta pintu-pintu pengeluarannya berdasarkan ketentuan syariah.[9] Artinya tidak dibenarkan menggunakan konsep anggaran berbasis kinerja apa pun alasannya.

Negara juga tidak dibenarkan menerapkan konsep pembangunan dan pengadaan perumahan dengan konsep KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha). Karena, antara lain akan menghilangkan kewenangan negara yang begitu penting dalam fungsinya sebagai pelayan publik.

Masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni dan mengharuskan direnovasi, maka negara harus segera dan secara langsung melakukan renovasi agar menjadi layak, aman, dan nyaman.

Rumah-rumah untuk masyarakat miskin juga bisa langsung dibangunkan oleh negara di atas lahan-lahan yang dimiliki negara. Bisa juga negara memberikan tanah miliknya secara gratis kepada masyarakat miskin untuk dibangun rumah.

Hal seperti ini dibenarkan syariat selama bertujuan untuk kemaslahatan kaum muslim. Di sisi lain, negara juga harus melarang penguasaan tanah oleh korporasi, karena hal itu akan menghalangi negara dalam proses penjaminan ketersediaan lahan untuk perumahan.

Negara juga harus secara langsung mengelola industri bahan bangunan yang bersumber dari bahan tambang berlimpah, untuk menghasilkan semen, besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain menjadi bahan bangunan yang siap pakai. Dengan demikian masyarakat mudah mendapatkannya baik secara gratis maupun membeli dengan harga terjangkau (murah).

Hanya saja penting dicatat, penerapan konsep yang sahih ini hanya bisa terlaksana dalam sistem yang sahih, yaitu sistem Khilafah. Sehingga jelaslah penyelesaian persoalan perumahan saat ini, khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19 membutuhkan penerapan syariat kafah dalam bingkai Khilafah.

Ini adalah perkara urgen yang harus disegerakan! Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta’ala yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah [2]: 208) [MNews]

[1] https://star.grid.id/read/452063239/hastag-dirumahaja-jadi-trending-topik-no1-twitter-ini-cara-efektif-bekerja-di-rumah-selama-pandemi-virus-corona

[2] https://finance.detik.com/properti/d-3066157/40-orang-indonesia-tak-bisa-beli-rumah 09/11/2015

[3] https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/06/19/kementerian-pupr-81-juta-milenial-masih-belum-punya-rumah

[4] https://ekonomi.bisnis.com/read/20200208/47/1198871/kementerian-pupr-rilis-aplikasi-pemantauan-bedah-rumah

[5] https://www.vivanews.com/berita/nasional/42108-pandemi-corona-jokowi-janjikan-kredit-rumah-murah-bersubsidi

[6] https://www.pu.go.id/berita/view/17814/kementerian-pupr-gandeng-15-bank-pelaksana-salurkan-subsidi-flpp-syariah 9/01/2020

[7] https://ekonomi.bisnis.com/read/20200317/47/1214364/asosiasi-pengembang-berharap-kpr-flpp-terus-dipertahankan

[8] Hizbut Tahrir. Ajhizatu Daulatul Khilafah. Darul Ummah. Beirut. 2005.

[9] Zalum, ‘Abdul Qadiim. Al Amwal Fi Daulatil KHilafah. Darul ummah. Beirut. 2004.

Bagaimana menurut Anda?

66 tanggapan untuk ““Stay at Home”, Negara Abai Menjamin Kebutuhan Perumahan

  • 11 April 2020 pada 19:04
    Permalink

    Dalam menangani urusan rakyatpun, mereka masih memperhitungkan untung rugi, padahal didalam Islam pemerintah merupakan pelayan ummat

    Balas
  • 10 April 2020 pada 23:53
    Permalink

    Masyarakat butuh riayah dan junnah..yg itu trlaksana dlm sistem khilafah

    Balas
  • 10 April 2020 pada 21:48
    Permalink

    Wajar jika Sistem kapitalis tidak mengedepankan masyarakat, jauh berbeda dgn sistem Islam.

    Balas
  • 10 April 2020 pada 18:27
    Permalink

    Kembali kepada Syariah Islam Kaffah,.maka tagar #dirumahaja bisa efektif..

    Balas
  • 10 April 2020 pada 11:52
    Permalink

    Rindu pemimpin yang adil dan amanah

    Balas
  • 10 April 2020 pada 05:30
    Permalink

    Solusi pemerintah hanya hastag dirumahsaja
    Solusi Islam sangan komplit dan menyeluruh..
    Udah Islam aja…

    Balas
  • 10 April 2020 pada 04:09
    Permalink

    Lagi-lagi Hanya jargon yg di gembor-gemborkan tanpa Ada langkah nyata. Semakin nyata terlihat kebusukan sistem sekuler kapitalisme neoliberal

    Balas
  • 9 April 2020 pada 23:31
    Permalink

    Semoga khilafah cepat tegak. Allahu akbar!

    Balas
  • 9 April 2020 pada 22:32
    Permalink

    Dzalim sekali sistem kapitalisme ini
    Tidak memberi solusi, justru menambah beban pada masyarakat
    Hanya Islam lah solusi menyeluruh yg dpt mengatasi masalah

    Balas
  • 9 April 2020 pada 22:31
    Permalink

    Dzalim sekali sistem kapitalisme ini
    Tidak memberi solusi, justru menambah beban

    Balas
  • 9 April 2020 pada 21:47
    Permalink

    Fakta kegagalan rezim dalam menjamin tersedianya rumah yang layak bagi masyarakatnya adalah bukti abainya pemerintah yang menganut konsep Kapitalisme sekuler. Fakta ini bertentangan dengan ajaran Islam. Wallahu alam

    Balas
  • 9 April 2020 pada 20:08
    Permalink

    Ketidakpahaman pemimpin dan aktor politik sebagai pelayan umat menjadikan mereka seenaknya sendiri mengurusi rakyatnya. Kebutuhan dasar umat yang tidak terpenuhi menjadikan kita tidak merasakan adanya kesejahteraan di negeri ini. Malah semakin membuat resah dan gundah. Mereka yang memiliki harta berlimpah sampai bingung bagaimana cara menghabiskannya tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dirasakan banyak rakyat miskin yang tidak punya rumah. Semoga Allah segera memberikan pertolongannya.

    Balas
  • 9 April 2020 pada 19:26
    Permalink

    Masyaa Allah, semakin terkuak kelemahan sistem ini oleh mereka sendiri

    Balas
  • 9 April 2020 pada 18:19
    Permalink

    penerapan konsep yang sahih ini hanya bisa terlaksana dalam sistem yang sahih, yaitu sistem Khilafah. Sehingga jelaslah penyelesaian persoalan perumahan saat ini, khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19 membutuhkan penerapan syariat kafah dalam bingkai Khilafah.

    Balas
  • 9 April 2020 pada 17:48
    Permalink

    Hanya Islam yg bisa memberikan solusi tuntas

    Balas
    • 18 April 2020 pada 13:26
      Permalink

      Ya Allah.. Semoga Allah menolong para hamba2Nya yg beriman n bertaqwa Aamiin YRA..

      Balas
  • 9 April 2020 pada 17:30
    Permalink

    Jaminan terhadap kebutuhan masyarakat sejatinya memang tanggung jawab negara

    Balas
  • 9 April 2020 pada 17:29
    Permalink

    Hanya dengan islam secara kaffah yg bisa menyejahterakan rakyatnya di bawah naungan khilafah

    Balas
  • 9 April 2020 pada 16:36
    Permalink

    Dalam Islam, kebutuhan pokok tak hanya subsidi tapi juga gratis di setiap waktu dan kondisi melalui pengelolaan ekonomi Islam yang benar

    Balas
  • 9 April 2020 pada 14:33
    Permalink

    khilafah menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan primer rakyat orang per orang

    Balas
  • 9 April 2020 pada 14:30
    Permalink

    sungguh, rakyat semakin tersiksa dan menderita 🙁

    Balas
  • 9 April 2020 pada 13:37
    Permalink

    Bahkan di antara masyarakat kita ada yg berbagi rumah/tempat tinggal.. miris karena rumah layak huni adalah barang mewah saat ini, makin tak terjangkau harganya

    Balas
  • 9 April 2020 pada 13:12
    Permalink

    Tindakan negara asal bicara tanpa mengkaji akar permasalahannya. Memaklumi guys.., pemikiranny beda dengan cara islam mengajarkan nya. Sebelum bertindak islam mengajarkan mengkaji fakta dulu sembari di barengi maklumat shabiqoh

    Balas
  • 9 April 2020 pada 13:03
    Permalink

    Pemenuhan kebutuhan pokok itu merupakan tanggung jawab negara.. namun dalam. Siatem kapitalisme negata hnya berperan bukan sebagai pemimpin yang amanah dlm tugasnya yang mensejahterakan rakyat namun peran negara hnya sebagai regulator bg swasta atw para investor asing atwpun aseng dlm segala aspek kehidupan.
    Berbeda dlm islam yg mn negara betul2 bertanggung jaeab dlm. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya dr pengelolaan SDA yang berlimpah.
    Rindu penerapan islam kaffah dlm bingkai khilafah

    Balas
  • 9 April 2020 pada 12:34
    Permalink

    Stayathome padahal banyak masyarakat y tidak punya rumah.

    Balas
  • 9 April 2020 pada 11:32
    Permalink

    Kasian masyarkat yg ngak punya rumah… Dimanakah peran negara akan hal ini???

    Balas
  • 9 April 2020 pada 10:54
    Permalink

    MasyaAllah kerennya Islam dalam menuntaskan masalah, perihal perumahan pun dijamin dan ini sangat jauh berbeda dengan pengaturan sistem kapitalisme saat ini, dimana pemerintah abai dan zalim, ayo perjuangkan Khilafah!

    Balas
  • 9 April 2020 pada 08:58
    Permalink

    Pemenuhan seluruh kebutuhan primer masyarakat (Sandang, pangan, dan papan) menjadi tanggungjawb negara, negara harus mengusahakan pemenuhannya dengan harga murah bahkan gratis..

    Balas
  • 9 April 2020 pada 08:48
    Permalink

    Kapitalis, sistem yang rusak. Solusi yang dihadirkan hanya menumpuk masalah tanpa menuntaskannya.
    Islam, sistem yang haq. Solusi yang dihadirkan pun mampu menyelesaikan masalah dengan tuntas.

    Balas
  • 9 April 2020 pada 08:38
    Permalink

    Tidak ada solusi lain,hanya kembali ke sistem Islam solusinya

    Balas
  • 9 April 2020 pada 08:03
    Permalink

    81 juta milenials tidak punya rumah, baru kepikiran, iya juga ya.. Gimana masa depanmu milenials? Santai² dahulu, sengsara kemudian? Hanya Sistem Islam yang ideal untuk kita semua,, semoga disegerakan,, aamiin

    Balas
  • 9 April 2020 pada 07:48
    Permalink

    Ma syaa Allah, para penganalisa setiap permasalahan sungguh sangat cerdik.
    Bongkar terus kebobrokan pemerintah
    #weNeedKhilafah

    Balas
  • 9 April 2020 pada 07:35
    Permalink

    Jeritan rakyat yang dizalimi dalam kondisi wabah: di rumah aja seandainya punya rumah

    Balas
  • 9 April 2020 pada 07:33
    Permalink

    Kemb ali pada Allah
    Yang maha mengatur segalanya

    Balas
  • 9 April 2020 pada 07:15
    Permalink

    Dirumaha aja….. Tp pemerintah abai dgn pemenuhan rumahan

    Balas
  • 9 April 2020 pada 07:01
    Permalink

    Disuruh diam di rumah, tp g punya rumah.
    D suruh ga kluar2 tapi g dijamin kebutuhan hidup sehari2.
    Duhh .. rindu sistem Islam

    Balas
  • 9 April 2020 pada 05:36
    Permalink

    Pangan, sandang dan papan harus negara memikirkan unuk.kelayakan hidup masyarakatnya. Jangan dibiarkan dikelola oleh investor

    Balas
  • 9 April 2020 pada 05:01
    Permalink

    Inilah bukti kegagalan sistem demokrasi kapilas yg tdk bs menyejahterakan rakyat saatnya berganti pada sistem islam kaffah….

    Balas
  • 9 April 2020 pada 04:55
    Permalink

    Betul sekali,Allah pencipta sekaligus pengatur apa yang ada di langit dan dibumi pemberi kemaslahatan pastinya maha tahu yang terbaik untuk hambanya,kembali ke syariat adalah jalan solusi untuk permasalahan bangsa ditengah pandemi ini,baik itu permasalah ekonomi,pendidikan semua diatur dalam khilafah

    Balas
  • 9 April 2020 pada 04:46
    Permalink

    Yaa Robb semoga khilafah sgra tegak
    aamiiin Yaa Robbal ‘aalamiiin

    Balas
  • 9 April 2020 pada 04:11
    Permalink

    Khilafah sebagai ra’ain dan junnah bagi rakyatnya. Menjaga dan melindungi rakyatnya dari ancaman musuh dan wabah..
    #Khilafah yes
    #RinduSistemIslam

    Balas
  • 9 April 2020 pada 04:08
    Permalink

    Butuh penerapan syariah kaffah

    Balas
  • 9 April 2020 pada 02:46
    Permalink

    Situasi sulit masyarakat akibat sistem kehidupan yg sekuler kapitalistik
    #WeneedKhilafah

    Balas
  • 9 April 2020 pada 02:11
    Permalink

    Ma syaa-a Allah ..

    81 juta milenial belum memiliki hunian .. Katanya milenial adalah tumpuan bangsa lalu bagaimana akan produktif jika mereka masih harus bergelut tanpa hunian ..

    Dalam Khilafah sangat diperhatikan karena merupakan tanggung jawab ‘aqidah .. Begitu komprehensif mulai dari pendanaan hingga renovasi ..

    Jadi sangat kentara perbedaan antara dua sistem ini adalah jaminan yang real ..

    Balas
  • 8 April 2020 pada 23:07
    Permalink

    “Stay at Home”, Kelaparan..??

    Balas
  • 8 April 2020 pada 22:32
    Permalink

    Hikmah dr wabah covid19 adalah masyarakat awam jd lbh banyak bs melihat bahwa sistem yg berlaku di negeri ini bukanlah sistem yg mereka butuhkan… dan sistem yg skrg mrk cari adalah sistem yg sempurna dan mampu melayani kebutuhan masyarakat sbg rakyat.
    #kembalipadasistemislam #UdahKhilafahAja
    #RinduPemimpinCintaIslam

    Balas
  • 8 April 2020 pada 22:27
    Permalink

    Rezim saat ini harusny sdh tumbang dri kehidupan, krn tdk memanusiakn manusia dgn baik, baik sandang, pangan & papan.. hnya dgn islam kebutuhan rakyat/ummat akan terpenuhi..

    Balas
  • 8 April 2020 pada 22:03
    Permalink

    Negara bertanggung jawab mengurusi dan melayanTanggung jawab ini menjadi tidak ada ketika sistem Kapitalisme yang diterapkan sbb dalam sistem ini negara menjadi kaki tangan para kapital dan rakyat hanya objek untuk diperas tenaganya sebagai buruh. serta target2 pasar dari produk yang mereka hasilkan

    Balas
  • 8 April 2020 pada 21:58
    Permalink

    Rumah adalah hak dasar setiap manusia. Rumah yg layak huni dan nyaman mnjadi standarnya. Kmdahan dalam memilikinya mnjadi tanggung jawab negara. Dn itu tidak mungkin dilakukan di sistem kapitalisme yg landasan perbuatannya adalah manfaat (untung rugi). Hanya islam yg mmpu mewujudkannya dalam bingkai khilafah.

    Balas
  • 8 April 2020 pada 21:41
    Permalink

    Bobroknya kapitalisme dalam mengurus problematika umat ngga bs diaembunyikan lg..

    Balas
  • 8 April 2020 pada 21:41
    Permalink

    Hanya dengan khilafah semua umat bs memiliki rumah sendiri secara gartisssss

    Balas
  • 8 April 2020 pada 21:33
    Permalink

    Rindu khilafah sebagai institusi penjaga dan pelindung umat .. Rindu hadirnya seorang Khalifah yg dicintai umat dan dia pun mencintai umat. Semoga Allah segerakan hadirnya…aamiin

    Balas
  • 8 April 2020 pada 21:31
    Permalink

    Ya Allah sadarkanlah para pemimpin kami, bahwa tugas mereka melayani umat.

    Balas
  • 8 April 2020 pada 21:09
    Permalink

    Ya Allah, disuruh diem di rumah. Tapi gimana kalau yang ga punya?:( pemerintah kenapa lupa akan masalah ini?? Ya Allah… dzolim bangett

    Balas
  • 8 April 2020 pada 20:59
    Permalink

    Masya Allah ♥️

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *