Jaring Pengaman Sosial, Efektifkah?

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, FOKUS – Akhirnya keputusan pemerintah pusat pun turun terkait penanganan virus Covid-19. Berbeda dengan kebijakan negara-negara lain yang juga terdampak Covid-19 yang menerapkan kebijakan lockdown, Jokowi memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Jika keadaan menjadi abnormal, maka Jokowi juga menyiapkan darurat sipil berdasarkan aturan ‘jadul’, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Jokowi mengatakan, keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangan berbagai hal, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakat, serta kemampuan fiskal negara.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.

Presiden juga berjanji akan menjaga dunia usaha, utamanya UMKM agar tetap mampu beroperasi dan menjaga penyerapan tenaga kerjanya.

Ada enam program jaring pengaman sosial yang dibuat pemerintah dalam upaya menekan dampak Covid-19.

Pertama, PKH jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Misalnya ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, disabilitas Rp2,4 juta per tahun, dan kebijakan ini efektif April 2020.

Kebijakan kedua, soal kartu sembako. Jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Program ketiga adalah kartu prakerja. Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.

Selanjutnya, keempat, terkait tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 Va yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Yaitu April, Mei, dan Juni 2020. Sementara untuk pelanggan 900 Va yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen. Mereka hanya membayar separuh untuk April, Mei, dan Juni 2020.

Kelima, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.

Keenam, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek daring, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar.

Meski kebijakan telah diambil dan jaring pengaman pun telah disusun, namun banyak pihak menyangsikan kebijakan ini efektif. Bahkan tak sedikit yang memandang kebijakan ini adalah bentuk cuci tangan pemerintah dari mengurusi rakyatnya.

Baca juga:  Darurat Virus Corona dan Kebutuhan Dunia pada Khilafah

Kebijakan Banci

Hingga hari ini, data kasus positif Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan lonjakan jumlah pasien. Update data kasus infeksi virus corona di Indonesia kembali memperlihatkan penambahan jumlah pasien di atas 100 orang.

Dengan jumlah yang makin meningkat, sungguh aneh bila pemerintah masih bersikukuh untuk sebatas memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan karantina wilayah. Dengan karantina wilayah itu, warga lebih bisa diatur, lebih tertib, dan taat.

Diduga karantina wilayah tidak menjadi opsi kebijakan karena pemerintah harus menanggung biaya kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Belum lagi, banyak perusahaan-perusahaan yang akan berhenti beroperasi.

Karantina wilayah ini pun juga pernah diusulkan Gubernur DKI Anies Baswedan yang wilayahnya terdampak paling besar, namun ditolak pemerintah Pusat. Bukan hanya Anies, Kepala daerah Papua atas desakan para ketua adat menetapkan lockdown bagi daerahnya karena keterbatasan jumlah tenaga medis dan peralatan, juga diminta dicabut.

Gubernur Bali, Wayan Koster, yang baru saja mengeluarkan instruksi terkait penguatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Bali, dimentahkan pula oleh kebijakan pusat, yang salah satunya memutuskan tidak melarang mudik.

Sekalipun kebijakan boleh mudik oleh Jokowi diiringi dengan kebijakan menetapkan orang yang mudik sebagai ODP dan level RT/RW di daerah diminta untuk memantau, tetaplah kebijakan tersebut dirasa ganjil.

Meskipun di setiap pintu masuk daerah sudah dilakukan rapid test, lalu apakah orang tersebut tidak boleh masuk wilayah? Padahal bisa jadi, terpapar virusnya ketika berada dalam perjalanan. Bisa di stasiun, terminal, bandara, kapal laut, atau di atas kendaraan.

Karena disadari betul, tidak semua masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan pribadi saat mudik. Jika mereka terpapar di tengah jalan, apakah daerah transit punya fasilitas kesehatan yang memadai untuk menangani mereka? Bisa terbayang berapa banyak korban jiwa yang akan berjatuhan.

Kalau awalnya pemerintah beralasan untuk tidak mau ceroboh dan terjebak dalam kekacauan dalam mengambil kebijakan lockdown, namun nyatanya kebijakan yang dibuat justru menimbulkan kekacauan di bawah dan menambah jumlah wilayah terdampak.

Lalu bagaimana dengan janji Jaring Pengaman Sosial sebagai konsekuensi atas kebijakan yang diambil pemerintah? Sepertinya untuk ini pun, masyarakat jangan terlalu berharap. Jaring pengaman yang dijanjikan tak akan menjamin rasa aman.

Baca juga:  Perselingkuhan Ekonomi di Balik Pengesahan Perppu Corona

Bagaimana tidak, sampai hari ini pemerintah belum dapat memastikan sistem penyaluran jaring pengaman sosial (social safety net) karena terkendala pendataan pekerja informal yang terdampak virus Corona.

Dari total anggaran Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun, sebanyak Rp110 triliun di antaranya akan digunakan untuk perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat dengan strata ekonomi lapisan bawah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran ini masih berbentuk gelondongan karena pihaknya masih mencari data pekerja di sektor informal. “Data mengenai itu belum lengkap. Indonesia tidak seperti negara lain yang NIK-nya sudah lengkap,” ujar Sri Mulyani (1/4/2020).

Oleh sebab itu, dia menambahkan pemerintah akan mengoordinasikan data-data ini dengan data BPJS Tenaga Kerja. Jadi jelas, bakal lama realisasinya. Pendataan saja baru mau dilakukan.

Begitu pula dengan dengan janji akan membebaskan biaya listrik bagi pelanggan 450 va. Lalu bagaimana dengan pelanggan yang 900 va ke atas? Padahal gegara kebijakan pemerintah pula, dulu mereka diminta naikkan dari 900 va.

Saat itu rakyat diminta untuk boros pemakaian energi listrik, rumah tangga ekonomi rendah sekalipun “terpaksa” harus pindah ke kelompok ekonomi borjouis KWH listriknya. Sesuai rencana pemerintah untuk menyederhanakan golongan pelanggan listrik 900 VA nonsubsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA menjadi 4.400 VA.

Regulasi kebijakan yang sangat aneh di saat lesunya ekonomi masyarakat di lapis menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, justru masyarakat ditawari iming-iming untuk berlomba-lomba dalam menggunakan energi listrik yang sesungguhnya tidak dibutuhkan.

Sekarang, di saat kondisi wabah, mereka dirumahkan, pemerintah tak mau menanggung kebutuhan mereka. Nyata sekali jahatnya penguasa pada mereka.

Lebih jauh lagi, rezim hari ini adalah rezim yang tidak kompak. Presidennya menjanjikan ini dan itu, nyatanya Menkeunya berkata lain. Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan ambruk akibat pandemik virus corona.

Statement Menkeu menunjukkan negara sebenarnya tidak punya uang untuk memberi jaring pengaman nasional. Terbukti dengan tindakan Menkeu akan membuka rekening khusus untuk menampung donasi dunia usaha yang ingin membantu kegiatan pencegahan atau penanganan virus corona.

Donasi yang terkumpul akan dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai leading sector dari gugus tugas penanganan Covid-19 secara nasional.

Baca juga:  Kronik Gradasi Warna Zona Pandemi

Kebijakan Negara Islam Menghadapi Wabah

Sesungguhnya, pemerintah berlepas tangan akan nasib masyarakat. Dana negara yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan rakyat, entah menguap di mana. Sungguh kontras dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh Khilafah, sebagai cerminan pelaksana Islam kaffah.

Islam agama yang sempurna. Tak ada satu pun perkara di dunia yang lepas dari aturan Islam. Orang mati saja diatur, apalagi orang sakit dan hidup. Begitu pula ketika wabah datang. Islam memberlakukan lockdown syar’i ketika terjadi wabah. Ini semata agar terjaga kehidupan.

Kehidupan dalam pandangan Islam sangat berarti. Nilai nyawa dalam Islam begitu tinggi. Nyawa bahkan dalam ranah Ushul Fiqih masuk dalam kategori “al-Dharūriyāt al-Khamsah” (lima hal primer yang wajib dipelihara).

Artinya, pada asalnya, nyawa manusia tidak boleh dihilangkan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tak peduli nyawa orang muslim maupun kafir.

Terkait hal tersebut, Allah berfirman dalam QS Al Maidah: 32,

مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain , atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya . Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Terlebih posisi negara yang berkewajiban mengurusi urusan rakyatnya, tidak boleh ceroboh dalam membuat kebijakan yang akan membawa bahaya besar kehidupan rakyatnya. Negara tidak boleh berkompromi dengan masalah nyawa rakyatnya, apalagi lebih mengedepankan kepentingan ekonomi daripada nyawa. Jika ekonomi mati bisa dibangkitkan, namun jika nyawa hilang, tak bisa dikembalikan.

Namun nyatanya, itulah yang terjadi pada rezim hari ini. Kapitalisme telah menjadi ruh dalam mengatur kehidupan bernegara. Sehingga yang di kepala penguasa hanyalah keuntungan dan kekuasaan. Secuil pun tak ada belas kasihan pada umat ini.

Jika umat ini sudah ratusan, ribuan kali dirusak oleh sistem kapitalisme dengan penguasa zalimnya hari ini, bukankah sudah waktunya mereka menerapkan aturan Allah yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat kelak? Wallahu a’lamu. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

94 thoughts on “Jaring Pengaman Sosial, Efektifkah?

  • 9 April 2020 pada 11:47
    Permalink

    Sistem Islam telah memberi contoh bagaimana mengatasi wabah, aturan dari Allah begitu sempurna. Kalau manusia hanya diberi kesempatan satu kali dalam memilih (dalam mengatasi wabah) dan disaat mendesak, akankah berusaha mencoba cara lain (dari Islam) ?.

    Data terbaru saja belum punya, bagaimana penerapan Revolusi Industri 4.0 yang digembar-gemborkan.
    PLN sdh di swastanisasi, kalau beli listrik (token) apakah penjual token pasti memberi diskon?

    Balas
  • 9 April 2020 pada 06:02
    Permalink

    Jaring penagaman sosial hanyalah pemanis semu di tengah covid-19. Dlm kenyataannya rakyat dituntut utk berjuang sendiri melawan wabah.. sungguh berbeda dg khilafah yg menjamin kemashlahatan masyarakat

    Balas
  • 8 April 2020 pada 15:15
    Permalink

    rempong banget ini ya…
    kebijakan cuman omdo, gda janji yg bs diharapin terwujud

    Balas
  • 7 April 2020 pada 20:15
    Permalink

    Mereka tidak melakukan lockdown karena yang mereka pikirkan hanyalah untung rugi saja

    Balas
  • 7 April 2020 pada 14:14
    Permalink

    Negeri ini sudah rusak, berkali-kali dirusak. Mau sampai kapan seperti ini terus, tanpa perubahan?

    Balas
  • 7 April 2020 pada 13:37
    Permalink

    Assalamualaikum maaf untuk nominal ada sedikit kesalahan, misal ibu hamil bukan dari 2,4 menjadi 3 juta pertahun. Tapi dari 3 juta menjadi 3.750.000 per tahun. Dan itupun mekanismenya berbeda lagi mulai april 2020 ini. Sayangnya masih banyak keluarga miskin yang membutuhkan tapi fokus pemerintah kalau ngga PKH ataupun BPNT. Sedangkan masih banyak keluarga miskin yang tidak masuk DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial). Bisa dibilang ini tidak merata

    Balas
    • 13 April 2020 pada 04:42
      Permalink

      Terima kasih infonya, Ukhti. Wlkmsalam wr wb.

      Balas
  • 7 April 2020 pada 12:11
    Permalink

    Khilafah solusi umat

    Balas
  • 7 April 2020 pada 11:58
    Permalink

    Negara terlihat semakin tidak jelas dan tidak serius menangani wabah ini. Mau sampai kapan?
    Padahal setiap hari korban yg meninggal selalu bertambah. Ya Allah, miris banget melihat kepemimpinan di negeri ini.
    Semakin rindu dengan sistem islam yaitu khilafah

    Balas
  • 7 April 2020 pada 09:26
    Permalink

    sudah uci tangan tetap aja kotor… apa itu sistem kapitalis-sekuler. gak bakal selesai masalah jika masih menggunakan aturan selain islam

    Balas
  • 7 April 2020 pada 05:37
    Permalink

    hanya khilafah yg diharapkan umat sebagi solusi tuntas permasalahan wabah dn krisis ekonomi hari ini,,smoga ujian ini mnjadi sarana bg tegaknya khilafah dg izin Allah

    Balas
  • 6 April 2020 pada 23:26
    Permalink

    Satu-satunya solusi untuk mengatasi segala problematika yg dihadapi ummat adalah penerapan aturan islam secara kaffah

    Balas
  • 6 April 2020 pada 22:31
    Permalink

    Maa syaa Allah jazakillah khoir atas ilmu nya

    Balas
  • 6 April 2020 pada 21:28
    Permalink

    Forever injustice with secularism..

    Balas
  • 6 April 2020 pada 21:19
    Permalink

    Semoga Allah menyegerakan datangnya Khilafah.

    Balas
  • 6 April 2020 pada 20:40
    Permalink

    Ya Allah hanya ENGKAU sebaik2 penolong, Tegakkanlah Islam d bumiMu ini

    Balas
  • 6 April 2020 pada 17:42
    Permalink

    Hanya khilafah yang bisa diharapkan

    Balas
    • 6 April 2020 pada 20:50
      Permalink

      rezim hari ini mirip pemerintah hindia belanda tangani wabah dinegeri ini

      Balas
  • 6 April 2020 pada 17:16
    Permalink

    Sistem geje ya begini jadinya. Sudah khilafah aja

    Balas
    • 7 April 2020 pada 16:25
      Permalink

      hanya khilafah yang mampu mensejahterakan umat

      Balas
  • 6 April 2020 pada 15:49
    Permalink

    Negara terlihat semakin tdk jelas n tdk serius menangani wabah ini. Mau sampai kapan?
    Padahal setiap hari korban yg meninggal selalu bertambah. Ya Allah, miris melihat kepemimpinan di negeri ini.

    Balas
    • 7 April 2020 pada 03:43
      Permalink

      Hamya bisa menyelesaikan permasalahan cabang saja, tetapi tidak dapat menyelesaikan hal yg paling mendasar..keadaan seperti akan berulang dan ulang lagi pada masa yang akan dtg

      Balas
    • 7 April 2020 pada 10:04
      Permalink

      Astagfirullah begitu nampak kerusakan negara ini

      Balas
  • 6 April 2020 pada 13:50
    Permalink

    Memang sudah seharusnya Islam yang memberikan solusi tuntas dalam penanganan wabah ini. Semoga segera, atas izin Allah…

    Balas
  • 6 April 2020 pada 11:18
    Permalink

    semoga khilafah segera tegak

    Balas
  • 6 April 2020 pada 10:29
    Permalink

    Islam melindungi nyawa manusia, tidak peduli Muslim ataupun Kafir.

    Balas
  • 6 April 2020 pada 10:20
    Permalink

    Bagaimana pun juga rezim hari ini harus bertanggung jawab untuk mengurusi urusan umat, bukan membiarkan dan lamban dalam mencegah wabah. Jika tidak mampu maka serahkan saja pengurusan hari ini dengan aturan yang shahih yakni dengan aturan Islam.

    Balas
  • 6 April 2020 pada 10:03
    Permalink

    Tidak ada yang bisa diharapkan dari sistem kapitalisme… Hanya islam solusi sempurna bagi umat ini

    Balas
  • 6 April 2020 pada 09:27
    Permalink

    Hanya Islam yang mampu atasi wabah hingga tuntas

    Balas
  • 6 April 2020 pada 09:16
    Permalink

    sungguh benar2 dzolimnya rezim skrang, semakin nampak kebobrokannya, dan semakin terlihat bahwa islam kaffah satu2nya solusi Allahu Akbar!!

    Balas
  • 6 April 2020 pada 09:10
    Permalink

    Nyawa rakyat dijadikan “tumbal” Utk keserakahan kapitalisme.
    Wahai peng**sa,sesungguhnya amat pedih siksaan di akhirat kelak atas kedzoliman yg diperbuat..

    Balas
  • 6 April 2020 pada 08:45
    Permalink

    Penguasa yg fokusnya mempertahankan kekuasaannya, tidak takut pada Allah, wajar jika kebijakannya hanya terus menyengsarakan rakyat 🙁

    Balas
  • 6 April 2020 pada 08:29
    Permalink

    Butuh kepemimpinan islam

    Balas
  • 6 April 2020 pada 06:53
    Permalink

    Jubir pemerintah menyatakan bahwa dana untuk kebutuhan masyarakat ada tapi Indonesia belum perlu melakukan kebijakan lockdown lalu sampai kapan, sampai korban banyak berjatuhan, dan terbukti dengan pernyataan menteri keuangan bahwa negara tidak ada dana

    Balas
  • 6 April 2020 pada 06:12
    Permalink

    mhn maap bu, ap sy sj yg menggp potongan tulisan ini agk rancu “Meski kebijakan telah diambil dan jaring pengaman pun telah disusun, namun banyak pihak menyangsikan kebijakan ini efektif. Bahkan tak sedikit yang memandang kebijakan ini adalah bentuk cuci tangan pemerintah dari mengurusi rakyatnya”
    spertya kurang kata tidak, dg melihat sgla kbijkan pguasa yg plinplan saat ini.

    Balas
    • 13 April 2020 pada 04:46
      Permalink

      Di kalimat mana kata “tidak” diletakkan?

      Balas
  • 6 April 2020 pada 05:52
    Permalink

    Negara korporasi nggak akan pernah menjadi kesejahteraan rakyat nya..
    Yang mereka mampu hanyalah mengumbar janji dan menindas rakyat kecil.

    #BacktoIslamkaffah

    Balas
  • 6 April 2020 pada 05:05
    Permalink

    Hanya islam solusinya untuk mengatasi masalah umat.

    Balas
  • 6 April 2020 pada 04:23
    Permalink

    sistem hri ini menepatkan materi pada posisi palingpenting ketimbang nyawa. Astagfirullah…

    Balas
  • 6 April 2020 pada 03:48
    Permalink

    Astaghfirullah, sudah jelas sekali kezaliman yang dibuat oleh sistem kapitalisme ini. Sudah saat nya mencampakkannya dan menggantinya dengan sistem Islam.

    Balas
  • 6 April 2020 pada 00:43
    Permalink

    Saatnya kembali ke sistem yang lurus

    Balas
  • 6 April 2020 pada 00:42
    Permalink

    sistem yang sudah terbukti kegagalannya, sudah saatnya menerpakan sistem yang shahih

    Balas
  • 5 April 2020 pada 23:45
    Permalink

    Semoga sistem rezim ini segera berganti dg sistem syariah…

    Balas
  • 5 April 2020 pada 23:23
    Permalink

    Semoga semuanya sadar akan bobrokx kapitalisme dlm menangani wabah virus ini.. Hanya islam yang bisa memberikan solusi yang masuk akal dan manusiawi

    Balas
  • 5 April 2020 pada 23:09
    Permalink

    Astaghfirullah ya Allah semakin rindu khilafah

    Balas
  • 5 April 2020 pada 22:40
    Permalink

    Maa sya Allah, jazakillah khair infonya

    Balas
  • 5 April 2020 pada 22:27
    Permalink

    dapet apa coba nmbah 50rb sebulan…itu pun jg dipilihpilah…yg betul2 butuh banyak yang tidak dapat.
    beda sekali kalo dizaman khilafah…kholifahnya betul memberikan rakyatnya bantuan tanpa tapi,tanpa syarat2,tanpa janji dan iming, serta tanpa membeda2kan kalangan rakyatnya…artinya…rakyat manapun berhak disantuni negara kecuali jika memang rakyatnya sudah betul2 kaya.

    Balas
  • 5 April 2020 pada 22:17
    Permalink

    Hanya khilafah satu2nya solusi kehidupan ummat di muka bumi

    Balas
  • 5 April 2020 pada 22:08
    Permalink

    Saatnya kembali kepada aturan islam

    Balas
  • 5 April 2020 pada 21:46
    Permalink

    Rakyat hanya akan terayomi dengan baik oleh sistem Islam. Sistem ciptaan Allah Rabbul’alamin..

    Balas
  • 5 April 2020 pada 21:41
    Permalink

    Subhanallah islam sangat lah cerdas karna mengunakan sistem Allah

    Balas
  • 5 April 2020 pada 21:34
    Permalink

    Rakyat kian dikorbankan. Rezim pun tak pernah serius dalam meriayah urusan masyarakat. Beda dengan sistem Islam Khilafah yang terbukti mampu menjadi pelindung masyarakat..

    Balas
  • 5 April 2020 pada 21:29
    Permalink

    Tdk ada yg bisa diharapkan dari rezim yg sekarang ini,sdh sgt jelas dzalimnya😭

    Balas
  • 5 April 2020 pada 21:25
    Permalink

    Lbh tepatnya pengaman kekuasaan dexh, bukan pengaman jiwa rakyat.

    Balas
  • 5 April 2020 pada 21:24
    Permalink

    Ketika aturan Alloh dicampakkan
    Àpakah mereka mengira sanggup membuat aturan bagi mereka sendiri? Lupàkah Kita itu makhluk

    Balas
  • 5 April 2020 pada 21:00
    Permalink

    Allahu Akbar
    Allahu Akbar
    Allahu Akbar

    Balas
  • 5 April 2020 pada 21:00
    Permalink

    Apakah negara ini mempedulikan keamanan rakyatnya ?

    Balas
  • 5 April 2020 pada 20:52
    Permalink

    Islam adalah solusi segala problematika umat.

    Balas
  • 5 April 2020 pada 20:51
    Permalink

    Belajarlah.dari kisah umar…

    Balas
  • 5 April 2020 pada 20:31
    Permalink

    Benar sekali analisanya..

    Balas
  • 5 April 2020 pada 20:30
    Permalink

    Benar sekali analisanya .. 👍👍

    Balas
  • 5 April 2020 pada 20:29
    Permalink

    Sungguh hanya ideologi Islam yang dapat menyelesaikan persoalan kehidupan tanpa problem yang baru. .

    Balas
  • 5 April 2020 pada 20:22
    Permalink

    Sungguh kebijakan yang merugikan rakyat,tifak memikirkan keselamtan rakyat sangat jauh berbeda dengan cara khilafah menangani masalah ummat terkait wabah atau musibah

    Balas
  • 5 April 2020 pada 20:20
    Permalink

    Back to Islam kaffah

    Balas
  • 5 April 2020 pada 20:18
    Permalink

    Astaghfirullahal’dzim..sistem demokrasi kapitalis mengatasi masalah dengan masalah.
    Saatnya kembali ke sistem Islam yg sempurna

    Balas
  • 5 April 2020 pada 20:15
    Permalink

    Kebijakan yg diambil rezim saat ini tidak berpihak kepada kemaslahatan ummat, bahkan abai trhdp nyawa , ada pihak2 yg mengambil untung atas wabah ini.

    Balas
  • 5 April 2020 pada 20:06
    Permalink

    Menjalankan kewajiban hanya setengah2 saja… allahu akbar…tolonglah kami ya Rabb dari ke dzaliman ini ya rabb

    Balas
  • 5 April 2020 pada 19:55
    Permalink

    Umat butuh penanganan jelas, dengan kebijakan tegas, dan hasil yg jelas. Mengapa harus dengan ribetnya memformulasi solusi yg belum pasti? Tengoklah sejarah, tiru saja solusi yg pernah dipakai tuk kondisi yg sama seperti saat ini, yg hasilnya jelas bahwa kondisi bakal teratasi

    Balas
  • 5 April 2020 pada 19:29
    Permalink

    Jaring pengaman.. mengamankan pemerintah atau rakyat.. jan pelit2 amat..

    Balas
  • 5 April 2020 pada 19:21
    Permalink

    Lagi dan lagi, pemerintah semakin memperjelas kelalaiannya terhadap rakyat.

    Balas
  • 5 April 2020 pada 19:11
    Permalink

    Penyelamatan ekonomi lebih utama drpd penyelamatan nyawa.. itu hukum ekonomi kapitalis

    Balas
  • 5 April 2020 pada 19:10
    Permalink

    Kebijakan pemerintah seolah lepas tangan. membiarkan rakyat berusaha sendiri, ini sungguh zalim.

    Balas
  • 5 April 2020 pada 19:06
    Permalink

    Masyaa Allah…
    Sepertinya jaringan pengaman sosial tidak akan berjalan, karena apa? Menkeu aja sudah jujur bahwa negara ga punya uang!
    Hanya islamlah solusi yg haqiqi

    Balas
  • 5 April 2020 pada 19:04
    Permalink

    Jgn PHP in rakyat please… Udah balik ke sistem Islam aja

    Balas
  • 5 April 2020 pada 18:57
    Permalink

    Kebijakan Dzolim ala Kapitalisme

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *