Jaring Pengaman Sosial, Efektifkah?

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, FOKUS – Akhirnya keputusan pemerintah pusat pun turun terkait penanganan virus Covid-19. Berbeda dengan kebijakan negara-negara lain yang juga terdampak Covid-19 yang menerapkan kebijakan lockdown, Jokowi memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Jika keadaan menjadi abnormal, maka Jokowi juga menyiapkan darurat sipil berdasarkan aturan ‘jadul’, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Jokowi mengatakan, keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangan berbagai hal, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakat, serta kemampuan fiskal negara.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.

Presiden juga berjanji akan menjaga dunia usaha, utamanya UMKM agar tetap mampu beroperasi dan menjaga penyerapan tenaga kerjanya.

Ada enam program jaring pengaman sosial yang dibuat pemerintah dalam upaya menekan dampak Covid-19.

Pertama, PKH jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Misalnya ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, disabilitas Rp2,4 juta per tahun, dan kebijakan ini efektif April 2020.

Kebijakan kedua, soal kartu sembako. Jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Program ketiga adalah kartu prakerja. Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.

Selanjutnya, keempat, terkait tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 Va yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan. Yaitu April, Mei, dan Juni 2020. Sementara untuk pelanggan 900 Va yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen. Mereka hanya membayar separuh untuk April, Mei, dan Juni 2020.

Kelima, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.

Keenam, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek daring, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp 10 miliar.

Meski kebijakan telah diambil dan jaring pengaman pun telah disusun, namun banyak pihak menyangsikan kebijakan ini efektif. Bahkan tak sedikit yang memandang kebijakan ini adalah bentuk cuci tangan pemerintah dari mengurusi rakyatnya.

Baca juga:  Akankah Ekonomi Cina Hancur karena Virus Corona?

Kebijakan Banci

Hingga hari ini, data kasus positif Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan lonjakan jumlah pasien. Update data kasus infeksi virus corona di Indonesia kembali memperlihatkan penambahan jumlah pasien di atas 100 orang.

Dengan jumlah yang makin meningkat, sungguh aneh bila pemerintah masih bersikukuh untuk sebatas memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sudah seharusnya pemerintah mengambil kebijakan karantina wilayah. Dengan karantina wilayah itu, warga lebih bisa diatur, lebih tertib, dan taat.

Diduga karantina wilayah tidak menjadi opsi kebijakan karena pemerintah harus menanggung biaya kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Belum lagi, banyak perusahaan-perusahaan yang akan berhenti beroperasi.

Karantina wilayah ini pun juga pernah diusulkan Gubernur DKI Anies Baswedan yang wilayahnya terdampak paling besar, namun ditolak pemerintah Pusat. Bukan hanya Anies, Kepala daerah Papua atas desakan para ketua adat menetapkan lockdown bagi daerahnya karena keterbatasan jumlah tenaga medis dan peralatan, juga diminta dicabut.

Gubernur Bali, Wayan Koster, yang baru saja mengeluarkan instruksi terkait penguatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Bali, dimentahkan pula oleh kebijakan pusat, yang salah satunya memutuskan tidak melarang mudik.

Sekalipun kebijakan boleh mudik oleh Jokowi diiringi dengan kebijakan menetapkan orang yang mudik sebagai ODP dan level RT/RW di daerah diminta untuk memantau, tetaplah kebijakan tersebut dirasa ganjil.

Meskipun di setiap pintu masuk daerah sudah dilakukan rapid test, lalu apakah orang tersebut tidak boleh masuk wilayah? Padahal bisa jadi, terpapar virusnya ketika berada dalam perjalanan. Bisa di stasiun, terminal, bandara, kapal laut, atau di atas kendaraan.

Karena disadari betul, tidak semua masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan pribadi saat mudik. Jika mereka terpapar di tengah jalan, apakah daerah transit punya fasilitas kesehatan yang memadai untuk menangani mereka? Bisa terbayang berapa banyak korban jiwa yang akan berjatuhan.

Kalau awalnya pemerintah beralasan untuk tidak mau ceroboh dan terjebak dalam kekacauan dalam mengambil kebijakan lockdown, namun nyatanya kebijakan yang dibuat justru menimbulkan kekacauan di bawah dan menambah jumlah wilayah terdampak.

Lalu bagaimana dengan janji Jaring Pengaman Sosial sebagai konsekuensi atas kebijakan yang diambil pemerintah? Sepertinya untuk ini pun, masyarakat jangan terlalu berharap. Jaring pengaman yang dijanjikan tak akan menjamin rasa aman.

Baca juga:  Kematian Tenaga Medis Indonesia Tertinggi se-Asia, Ibarat Perang Minim Tentara

Bagaimana tidak, sampai hari ini pemerintah belum dapat memastikan sistem penyaluran jaring pengaman sosial (social safety net) karena terkendala pendataan pekerja informal yang terdampak virus Corona.

Dari total anggaran Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun, sebanyak Rp110 triliun di antaranya akan digunakan untuk perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat dengan strata ekonomi lapisan bawah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran ini masih berbentuk gelondongan karena pihaknya masih mencari data pekerja di sektor informal. “Data mengenai itu belum lengkap. Indonesia tidak seperti negara lain yang NIK-nya sudah lengkap,” ujar Sri Mulyani (1/4/2020).

Oleh sebab itu, dia menambahkan pemerintah akan mengoordinasikan data-data ini dengan data BPJS Tenaga Kerja. Jadi jelas, bakal lama realisasinya. Pendataan saja baru mau dilakukan.

Begitu pula dengan dengan janji akan membebaskan biaya listrik bagi pelanggan 450 va. Lalu bagaimana dengan pelanggan yang 900 va ke atas? Padahal gegara kebijakan pemerintah pula, dulu mereka diminta naikkan dari 900 va.

Saat itu rakyat diminta untuk boros pemakaian energi listrik, rumah tangga ekonomi rendah sekalipun “terpaksa” harus pindah ke kelompok ekonomi borjouis KWH listriknya. Sesuai rencana pemerintah untuk menyederhanakan golongan pelanggan listrik 900 VA nonsubsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA menjadi 4.400 VA.

Regulasi kebijakan yang sangat aneh di saat lesunya ekonomi masyarakat di lapis menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, justru masyarakat ditawari iming-iming untuk berlomba-lomba dalam menggunakan energi listrik yang sesungguhnya tidak dibutuhkan.

Sekarang, di saat kondisi wabah, mereka dirumahkan, pemerintah tak mau menanggung kebutuhan mereka. Nyata sekali jahatnya penguasa pada mereka.

Lebih jauh lagi, rezim hari ini adalah rezim yang tidak kompak. Presidennya menjanjikan ini dan itu, nyatanya Menkeunya berkata lain. Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan ambruk akibat pandemik virus corona.

Statement Menkeu menunjukkan negara sebenarnya tidak punya uang untuk memberi jaring pengaman nasional. Terbukti dengan tindakan Menkeu akan membuka rekening khusus untuk menampung donasi dunia usaha yang ingin membantu kegiatan pencegahan atau penanganan virus corona.

Donasi yang terkumpul akan dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai leading sector dari gugus tugas penanganan Covid-19 secara nasional.

Baca juga:  Saat Indonesia “Ditakuti” Dunia

Kebijakan Negara Islam Menghadapi Wabah

Sesungguhnya, pemerintah berlepas tangan akan nasib masyarakat. Dana negara yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan rakyat, entah menguap di mana. Sungguh kontras dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh Khilafah, sebagai cerminan pelaksana Islam kaffah.

Islam agama yang sempurna. Tak ada satu pun perkara di dunia yang lepas dari aturan Islam. Orang mati saja diatur, apalagi orang sakit dan hidup. Begitu pula ketika wabah datang. Islam memberlakukan lockdown syar’i ketika terjadi wabah. Ini semata agar terjaga kehidupan.

Kehidupan dalam pandangan Islam sangat berarti. Nilai nyawa dalam Islam begitu tinggi. Nyawa bahkan dalam ranah Ushul Fiqih masuk dalam kategori “al-Dharūriyāt al-Khamsah” (lima hal primer yang wajib dipelihara).

Artinya, pada asalnya, nyawa manusia tidak boleh dihilangkan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tak peduli nyawa orang muslim maupun kafir.

Terkait hal tersebut, Allah berfirman dalam QS Al Maidah: 32,

مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain , atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya . Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Terlebih posisi negara yang berkewajiban mengurusi urusan rakyatnya, tidak boleh ceroboh dalam membuat kebijakan yang akan membawa bahaya besar kehidupan rakyatnya. Negara tidak boleh berkompromi dengan masalah nyawa rakyatnya, apalagi lebih mengedepankan kepentingan ekonomi daripada nyawa. Jika ekonomi mati bisa dibangkitkan, namun jika nyawa hilang, tak bisa dikembalikan.

Namun nyatanya, itulah yang terjadi pada rezim hari ini. Kapitalisme telah menjadi ruh dalam mengatur kehidupan bernegara. Sehingga yang di kepala penguasa hanyalah keuntungan dan kekuasaan. Secuil pun tak ada belas kasihan pada umat ini.

Jika umat ini sudah ratusan, ribuan kali dirusak oleh sistem kapitalisme dengan penguasa zalimnya hari ini, bukankah sudah waktunya mereka menerapkan aturan Allah yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat kelak? Wallahu a’lamu. [MNews]

94 thoughts on “Jaring Pengaman Sosial, Efektifkah?

Tinggalkan Balasan