Sesat Pikir Feminisme tentang HAM Perempuan

Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si. (Pemerhati Politik Islam)

MuslimahNews.com, OPINI – Menggelikan membaca laporan independen Komnas Perempuan tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+25) di Indonesia. Terkhusus tulisan ini ingin mengkiritisi poin B.9 Human Rights of Women (HAM Perempuan) dalam laporan tersebut.

Menurut catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan sepanjang 2014-2019, kelompok WHRD (women human’s right defender) mengalami risiko lebih tinggi di Indonesia dibanding kelompok LGBT, kelompok minoritas agama korban intoleransi agama, aktivis antikorupsi, dan dari komunitas masyarakat adat.

Dan kebangkitan konservatisme di Indonesia sejak tahun 2000 didakwa menjadi penyebab catatan buruk capaian Human Rights of Women. Setidaknya ada 421 kebijakan diskriminatif dalam kurun waktu 2000-2016.

Siapa lagi kaum konservatisme yang dimaksud jika bukan umat Islam yang menuntut formalisasi syariat Islam oleh negara meski hanya parsial?

“Menggeliatnya konservatisme melalui formalisasi kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas ke dalam tubuh negara. Meningkatnya diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas juga diperkuat oleh MUI,” demikian kutipan tersebut.

Kebijakan diskriminatif seperti kewajiban berbusana sesuai agama tertentu (baca: Islam), aturan yang melarang prostitusi telah mengkriminalisasi dan menstigmatisasi perempuan, aturan jam malam yang mengakibatkan perempuan yang bekerja sampai malam ditangkap petugas keamanan akibat stigma, promosi praktik poligami, sunat perempuan, domestikasi perempuan, hukum cambuk (jinayat), penentangan pengesahan RUU PKS, dll.

Masih menurut laporan yang sama, ada 3 (tiga) lapisan persoalan serius yang mendorong kebijakan diskriminatif yaitu lapisan konseptual, struktural dan politik. Aspek konseptual para pengambil kebijakan dianggap belum memahami secara baik perihal jaminan konstitusi atas hak asasi perempuan dan kesetaraan substantif.

Lalu persoalan struktural otoritas nasional dalam mengontrol peraturan perundang-undangan. Lapis kedua ini dinilai justru menghadirkan pelembagaan kebijakan yang inkonstitusional dan diskriminatif.

Terakhir persoalan elite politik yang menggunakan politisasi identitas berbasis agama untuk memenangkan pertarungan kuasa. Semua pihak bermasalah menurut kacamata komnas feminisme ini.

Selanjutnya gugatan pegiat feminisme terhadap konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga di mana laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah dan perempuan dengan tugas domestiknya mengatasnamakan “ketahanan keluarga”.

Komnas Perempuan rupanya lupa ingatan dengan ribuan kasus hancurnya keluarga Indonesia meski Indonesia telah turut meratifikasi konvensi CEDAW dan menerbitkan sejumlah perundang-undangan bernapaskan kesetaraan gender.

Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) melonjak. Sepanjang 2019 terjadi 2.341 kasus, naik 65 persen dari tahun sebelumnya (1.417). Sebanyak 770 kasus inses, kekerasan seksual 571 kasus, dan kekerasan fisik 536 kasus.

Baca juga:  Keluarga Muslim dan Keterasingan yang Kelam

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan turut meroket. Sepanjang 2019 terjadi 431.471 kasus setelah tahun sebelumnya telah mencapai 406.178 kasus. Dalam satu dekade kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen atau 8 kali lipat.

Pun pengaduan cyber-crime sebanyak 281 kasus atau naik 300 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 97 kasus. Bentuk kasus siber terbanyak berupa ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.

Mana kerja kaum feminis selama 25 tahun lebih dalam merealisasikan apa yang mereka sebut dengan hak-hak asasi perempuan? Atas semua kegagalannya yang hanya bermain tuduhan dan dakwaan kepada pihak lain, khususnya kaum muslimin dengan syariatnya yang mulia, sama sekali tak membuktikan kebenaran gagasan yang mereka usung. Saatnya perempuan menggugat konsep HAM Perempuan!

Apa pun Alirannya, Feminisme Ide Sesat

Feminisme bersorak-sorai kesetaraan gender di tengah ketertindasan dunia di bawah hegemoni raksasa kapitalisme. Berhalusinasi mewujudkan kehidupan yang harmonis tanpa diskriminasi, sejahtera, dan berkeadilan bagi perempuan.

Feminisme gagasan yang rapuh dan rusak (fasad). Rusak tersebab feminisme lahir dari pemikiran mendasar yang menegasikan peran Pencipta dalam kehidupan dunia, termasuk kehidupan politik dan bernegara.

Pemikiran mendasar ini gagal memahami hakikat kehidupan dunia akan hubungannya dengan kehidupan sebelum kehidupan dunia dan kehidupan setelah kehidupan dunia. Wajar feminisme begitu keji dalam permusuhan terhadap agama (Islam) dan syariatnya.

Sementara kerapuhan feminisme konsekuensi kefasadan ide dasarnya. Feminisme menolak realitas, menari dalam angan-angan semu. Setiap jengkal tempat dan situasi yang mereka potret sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan di sana diterapkan sistem kapitalisme, bukan sistem Islam secara pasti.

Maka dengan berpikir secara benar, berpijak pada fakta akan mengantarkan pada hakikat masalah, bahwa dunia benar-benar hancur dalam buaian sistem kapitalisme imperialis. Adapun perempuan merupakan korban yang tak berdaya tanpa adanya jaminan pemenuhan hak-hak syar’i perempuan oleh negara.

Feminisme sangat berbahaya apabila terus dipertahankan. Sebab hubungan feminisme dan kolonialisme begitu erat dengan perekat lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan entitasnya seperti UN Women, UNDP, UNICEF, dll.

Feminisme memperalat kaum perempuan atas ketidakberdayaannya, mengeksploitasi perempuan dengan dalih pemberdayaan dan kesetaraan.

Bukankah nalar logis bahwa lima hak-hak asasi perempuan (Human Rights of Women) yang dipromosikan feminis sangat mudah dipahami sebagai jebakan bagi perempuan?

Pertama, hak dalam ketenagakerjaan.

Kini, berbagai korporasi dunia telah membangun pabrik-pabrik di negara tempat pekerja perempuan tersedia. Anda bisa bayangkan berapa kerugian mereka ketika perempuan kembali kepada peran kodratinya sebagai ummun warabbatul bayt?

Kapitalis akan kehilangan besar faktor produksinya: tenaga kerja perempuan dan anak perempuan; Juga kehilangan pasar dan konsumen terbesar produk-produknya: perempuan dan anak (perempuan).

Baca juga:  Hipokrisi AS atas Pemimpin Perempuan

Kedua, hak dalam bidang kesehatan.

Perempuan berhak mendapat kesempatan bebas dari kematian dalam persalinan, kesehatan reproduksi untuk membatasi kelahiran dan memiliki keputusan mandiri untuk sterilisasi. Perempuan perlu diberi cuti melahirkan agar tetap bisa dipertahankan sebagai tenaga kerja (buruh murah), tetap berproduksi untuk kepentingan korporasi, bukan tulus untuk kesehatan kaum perempuan.

Adanya polemik UMR/UMK yang tak berkesudahan itu bukti posisi perempuan tetap lemah di hadapan korporasi yang telah menguras tenaga mereka, betapapun perempuan sehat fisik dan psikis.

Ketiga, hak dalam pendidikan.

Perempuan perlu mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan memiliki satu tujuan, produktivitas kerja. Dalam dunia kapitalisme perempuan sebagai penggerak perekonomian negara. Kecakapan dan keahlian perempuan sangat menentukan kualitas produksi perusahaan.

Maka kebutuhan korporasi sekali lagi menuntut tenaga kerja perempuan untuk meraih pendidikan tinggi. Dengan konsep knowledge based economic (KBE), world class university (WCU), dan RI 4.0 dalam dunia perguruan tinggi, perempuan tidak akan bisa lepas dari jerat kapitalisme.

Keempat, hak dalam perkawinan dan keluarga.

Feminisme memandang perkawinan hanyalah kesepakatan dua pihak secara setara. Perempuan bebas dari kewajiban izin suami atau wali untuk bekerja. Perempuan bebas dari beban mengasuh dan mendidik anak-anak, untuk memilih pekerjaan sesuai bidang keilmuannya.

Nominal pendapatan perempuan dan laki-laki menentukan peran dalam keluarga. Tak heran kaum feminis menggugat Alquran yang menempatkan laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga dan merendahkan bargaining position perempuan.

Kelima, hak dalam kehidupan publik dan politik.

Perempuan harus setara dengan laki-laki baik untuk memilih ataupun dipilih. Perempuan tak boleh dibatasi untuk menjadi penguasa, baik kepala negara atau kepala daerah. Perempuan sekali lagi diajak untuk menggugat syariat Islam yang jelas mengharamkan kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan.

Perempuan Membutuhkan Pelindung dan Penjamin Hak-Hak Syar’i

Pegiat kesetaraan gender terlampau sombong untuk mengakui keagungan syariat Islam dalam memosisikan perempuan. Islam memosisikan perempuan sebagai kehormatan yang wajib dijaga.

Perempuan dimuliakan dengan peran strategisnya sebagai ummun warabbatul bayt. Perempuan dimuliakan atas tanggung jawab besar di pundaknya untuk mencetak generasi, men-create peradaban agung, dan mengantarkan manusia ke puncak peradaban tertinggi yakni peradaban Islam. Islam juga memberikan hak-hak syar’i bagi perempuan

Baca juga:  Perempuan dalam Lingkaran Kekuasaan

Pertama, hak untuk beribadah sebagaimana laki-laki.

Perempuan tidak boleh dilarang untuk salat berjamaah di masjid dengan tetap menjaga pakaian kehormatannya (jilbab dan kerudung). Perempuan juga tidak boleh dilarang untuk itikaf di masjid bertaqarrub kepada Rabbnya.

Perempuan sama dengan laki-laki wajib untuk menuntut ilmu. Dalam Islam perempuan tidak perlu meneriakkan kesetaraan dalam pendidikan, sebab menuntut ilmu justru diwajibkan. Bahkan seluruh biaya pendidikan dipenuhi oleh negara untuk seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara Khilafah. Perempuan tidak perlu bekerja untuk biaya mendapatkan pendidikan terbaik.

Ketiga, hak untuk dinafkahi secara makruf.

Perempuan tidak dituntut bekerja bagaimanapun keadaan perempuan. Suami yang tidak memiliki pekerjaan akan diberikan negara lapangan pekerjaan agar dia mampu menafkahi orang-orang dalam tanggungannya.

Suami yang tidak mampu bekerja karena hambatan fisik atau psikis, maka nafkah perempuan dalam tanggungan kerabatnya. Negara akan memampukan kaum kerabat laki-laki untuk bekerja.

Bagi laki-laki dengan penghasilan terbatas, negara dengan mekanisme baitulmal bertanggung jawab menyelesaikan problem ekonomi warga negara. Tidak ada tempat bagi korporasi untuk mengeksploitasi kaum perempuan.

Keempat, hak untuk dilindungi dan dijamin rasa aman.

Perempuan yang melakukan safar atau bepergian sehari semalam, menjadi tanggung jawab suami/mahram untuk menemaninya. Bahkan seorang suami lebih wajib menemani istrinya untuk menunaikan haji daripada pergi berjihad ke medan perang.

Kelima, hak memilih dan dipilih.

Perempuan boleh memilih pemimpin (Khalifah) yang dia kehendaki, juga boleh memilih wakilnya dalam majelis umat. Perempuan juga berhak untuk dipilih menjadi anggota majelis umat.

Keenam, hak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.

Negara Khilafah berkewajiban memberikan fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan gratis serta terbaik bagi warga negara termasuk perempuan. Perempuan boleh untuk menggunakan alat kontrasepsi (KB) dalam rangka mengatur jarak kelahiran. Namun demikian perempuan dilarang memutus kelahiran (sterilisasi dan aborsi tanpa alasan medis).

Alhasil, perempuan dalam naungan sistem Islam mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang telah ditetapkan oleh syariat, di samping kewajiban-kewajibannya dengan seimbang.

Sayangnya, Khilafah sebagai sistem politik yang menerapkan syariat secara kafah, digantikan oleh sistem kapitalisme demokrasi yang eksploitatif. Menyebabkan seluruh penderitaan bagi perempuan dan manusia seluruhnya.

Dengan demikian saatnya perempuan menggugat gagasan kesetaraan gender beserta seluruh implementasinya. Kemudian berjuang untuk mengembalikan khilafah melalui jalan yang sahih, agar syariat-Nya dapat tegak secara sempurna. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

23 tanggapan untuk “Sesat Pikir Feminisme tentang HAM Perempuan

  • 6 April 2020 pada 23:05
    Permalink

    Feminisme, klompok yg katanya memperjuangkan kesetaraan gender, tapi nyatanya.. Ya Rabb lindungilah kami para muslimah..

    Balas
  • 6 April 2020 pada 15:33
    Permalink

    Pertanyaan yang kemudian perlu dianalisis oleh pendukung kesetaraan gender adalah, apakah keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja merupakan wujud pemberdayaan atau justru perbudakan?
    Terima kasih tulisannya, sangat membangun 🙂

    Balas
    • 17 April 2020 pada 07:59
      Permalink

      Tidak keduanya. Karena pasar tenaga kerja memiliki potensi untuk memberdayakan maupun memperbudak pekerjanya terlepas dari jenis kelamin dari pekerja tersebut

      Balas
  • 4 April 2020 pada 13:23
    Permalink

    Perempuan dan laki² sudah di tentukan kewajibannya masing² ,jadi tidak ada istilah kesetaraan gender

    Balas
  • 4 April 2020 pada 10:20
    Permalink

    Back to Islam kaffah.. kembali pada fitrah tujuan Allah menciptakan manusia baik dia laki-laki maupun perempuan.

    Balas
  • 4 April 2020 pada 09:59
    Permalink

    Feminisme hanyalah sebuah racun berbalut madu…
    Katanya mengangkat derajat perempuan ternyata mLah menjauhkan perempuan dari fitrohnya sebagai ummu warobbatul bayt.
    Hanya islamnya yang memuliakan perempuan dan hanya islamlah solusi dari permasalahan perempuan saat ini

    Balas
  • 4 April 2020 pada 09:36
    Permalink

    Astaghfirullah
    Wanita sudah memiliki hak yang sempurna sebagai manusia sesuai fitroh nya, islam tidak pernah menghalangi para ilmuwan wanita

    Balas
  • 4 April 2020 pada 08:04
    Permalink

    Kesetaraan hanya ilusi yang digunakan agar perempuan tetap bisa dimanfaatkan sebagai baut2 kapitalis

    Balas
  • 4 April 2020 pada 07:05
    Permalink

    Semua sudah di atur oleh Allah SWT. Kewajiban dan hak laki- laki serta kewajiban dan hak perempuan semua sudah diatur. Ketika ini dilanggar maka kehancuran yang akan terjadi..

    Balas
  • 4 April 2020 pada 04:21
    Permalink

    Tidak ada yang namanya kesetaraan gender. Laki laki dan prempuan.dh ditentukan hak dan kewajiban oleh Allah SWT. Apabila ada yg melanggarnya, maka rusaklah tatanan dunia ini

    Balas
  • 3 April 2020 pada 21:00
    Permalink

    Feminisme ini bisa menggantikan fitrah seorang ibu, digantikan menjadi seorang yang bekerja tiada henti, sehingga melupakan anak sebagai pr utama seorang ibu. Innalillahi…:”(

    Balas
  • 3 April 2020 pada 19:25
    Permalink

    Faminisme memang bisa menjadi racun bagi muslimah yg belum menyadari peran hebatnya dalam mencetak generasi (ummat) terbaik. Islam bukan mengekang melaikan memuliakan, karena setiap aturannya berasal dari Dzat Yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Lantas bagaimana bisa manusia (Makhluk) bisa begitu sombong untuk menolak bahkan menentang aturan dari Penciptanya? Padahal tidak ada yang lebih tahu dan lebih mencintai kita kecuali Allah, Rab semesta alam.

    Balas
  • 3 April 2020 pada 19:21
    Permalink

    Feminisme memperalat perempuan😭

    Balas
  • 3 April 2020 pada 18:58
    Permalink

    Hanya Islam yg mampu memulyakan wanita

    Balas
  • 3 April 2020 pada 15:55
    Permalink

    Feminisme tidak untuk memuliakan Perempuan (Muslimah)

    Balas
  • 3 April 2020 pada 15:35
    Permalink

    betul
    keinginan untuk menyamakan hak antara laki2 dan perempuan dgn dalih yg sangat keliru adalah suatu masalah besar untuk negeri ini. karna jelas dalam agama perempuan dan laki2 itu ditempatkan pada posisinya masing2. sama2 mulia bukan pilih kasih.

    Balas
  • 3 April 2020 pada 15:34
    Permalink

    Saatnya perempuan bangkit bernondong kembalk ke fitrahnya. Berhenti merasa hebat dalam kungkung paham yng menyesatkan!

    Balas
  • 3 April 2020 pada 14:16
    Permalink

    Ide-ide feminisme seyogyanya merupakan racun yang berselimut madu

    Balas
  • 3 April 2020 pada 14:07
    Permalink

    Saatnya menunggu kepemimpinan yg kredibel..

    Balas
  • 3 April 2020 pada 13:32
    Permalink

    Hanya islam yg memuliakn perempuan sdh terbukti 13abad disaat khilafah memimpin dunia

    Balas
  • 3 April 2020 pada 13:19
    Permalink

    Perempuan mulia dalam naungan islam

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *