BPFA+25, Liberalisasi Perempuan dalam Dunia Pendidikan

Oleh: Henyk Nur Widaryanti, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Beijing Platform for Action (BPfA) merupakan kesepakatan dari negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka melaksanakan konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms Discriminations Against Women) pada 1995 di Beijing. Dalam agenda ini disetujui untuk mengadopsi BPFA dengan 12 bidang kritis di mana setiap 5 tahun sekali dievaluasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi CEDAW, bersama dengan negara-negara lain yang menyepakati BPFA, wajib membuat review implementasi BPFA sejak tahun 1995. Indonesia perlu melaporkan perkembangan pelaksanaan BPFA di forum Asia Pasifik setiap lima tahun, yang kemudian di-review secara utuh oleh Commission on the Status of Women (CSW ) yaitu pada tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2020.

Pada November 2019 kemarin, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membuat laporan tentang “25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+25) di Indonesia”. Dalam laporan tersebut terdapat 12 bidang yang dievaluasi.

Salah satu hasil evaluasinya adalah bidang pendidikan dan pelatihan perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui, perempuan merasa ada ketidakadilan dalam menyelesaikan masalah perempuan di bidang pendidikan. Sebagian perempuan akhirnya menuntut adanya penyetaraan hak perempuan dalam bidang pendidikan.

Hasil Evaluasi BPfA+25 Bidang Pendidikan

Dalam dokumen Evaluasi BPFA+25 bulan November kemarin, Komnas Perempuan memberikan beberapa poin evaluasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

Baca juga:  Merdeka Belajar: Kebijakan Lompat-lompat ala Nadiem Makarim

Pertama, pada poin diskriminasi pendidikan terhadap kelompok minoritas seksual. Berawal dari sebuah pengumuman yang beredar di media bagi kelompok minoritas seksual. Pihak Universitas salah satu kampus negeri memposting persyaratan daftar ulang bagi mahasiswa baru. Salah satunya wajib menyerahkan Surat Pernyataan Bebas LGBT.

Menurut laporan Komnas Perempuan, situasi seperti ini sering kali terjadi. Hal ini disebabkan adanya stigmatisasi negatif bagi para pelaku minoritas seksual (LGBT). Baik itu dilakukan oleh politisi ataupun pemuka agama. Komnas Perempuan menilai perlakuan tidak adil acap kali dilakukan pada perempuan LBT. Harusnya baik mereka yang terlibat LBT atau tidak bisa mendapat pendidikan yang layak.

Kedua, mengenai aturan memakai kerudung di sekolah. Ada beberapa sekolah mewajibkan siswi muslim untuk mengenakan kerudung. Mengenai hal ini, ada orang tua murid yang keberatan. Mereka melaporkan perihal ini ke Ombudsman Republik Indonesia. Komnas Perempuan sangat menyayangkan aturan seperti ini.

Menurut Komnas Perempuan, hak menentukan seragam sekolah memang kewenangan sekolah. Tapi seyogianya mengikuti aturan pemerintah. Jika aturan ini diberlakukan terus menerus, di khawatirkan akan terjadi diskriminasi. Bisa saja siswa yang tak berkerudung akan mengalami bullying.

Di samping itu, bentuk pengaturan seperti ini justru bertentangan dengan kemerdekaan berekspresi. Dimana berbusana dinilai bagian mengekspresikan identitas diri. Kemerdekaan ini adalah hak dasar yang dijamin dalam konstitusi (Pasal 28E (2), 28I (1)) UUD Negara RI 1945.

Baca juga:  Perempuan Jangan Mau Jadi Tumbal Kebangkrutan Kapitalisme

Ketiga, terhalangnya pendidikan bagi siswi hamil korban kekerasan seksual. Dalam laporan Komnas Perempuan, terdapat diskriminasi sekolah bagi perempuan yang hamil akibat kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dimaksud akibat pemerkosaan atau saat pacaran.

Yang akhirnya terjadi kehamilan tidak diinginkan (KTD). Diskriminasi ini berupa pengeluaran siswa, tidak boleh ikut ujian dll. Maka, Komnas Perempuan menilai diskriminasi ini harusnya dihilangkan. Baik siswa itu hamil atau tidak harus diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan.

Menguak Propaganda Diskriminasi Atas Nama Pendidikan

Jika kita cermati, hasil evaluasi maupun rekomendasi dalam bidang pendidikan ini memuat propaganda tertentu. Pertama, adanya statement bahwa LGBT merupakan kebebasan perilaku. Komnas Perempuan justru menyoroti kampus-kampus yang menginginkan dunia pendidikan yang bebas dari LGBT. Mereka menganggap kebijakan itu justru mendiskriminasi pelaku LGBT.

Sebagai lembaga pendidikan selayaknya mereka menjamin keamanan masyarakat kampus. Apalagi aktivitas ini juga tidak sesuai dengan Islam. Sehingga, wajar jika mereka mengantisipasi perilaku LGBT.

Kedua, masalah kewajiban berkerudung yang dilakukan oleh sekolah hanya semata-mata untuk mengajarkan anak taat beribadah. Sekolah juga tak memaksakan pada pemeluk agama lain untuk berkerudung, hanya mereka yang muslim.

Ini artinya pihak sekolah menyadari mana ibadah dan mana yang bukan. Jika mengajarkan ketaatan beribadah disebut mencederai kebebasan berekspresi. Maka di manakah letak tanggung jawab sekolah sebagai pendidik?

Baca juga:  Pemberantasan Korupsi: Butuh Lebih dari Sekadar Gerakan Perempuan

Sebagai orang tua, ketika kita menyekolahkan anak sudah selayaknya kita pasrahkan pada sekolah. Apalagi sekolah yang memang sudah menjamin akan mendidik anak lebih baik. Maka, menjadi kewajiban orang tua mendukung program sekolah. Dan menasihati anak agar taat pada guru. Agar mendapatkan berkahnya.

Ketiga, yang perlu digarisbawahi adalah kejahatan seksual akibat pacaran. Jika perlakuan sekolah dengan memberikan sanksi pada mereka itu dinilai diskriminasi, lantas apakah sekolah harus membiarkan kondisi itu terjadi? Jika hal ini dibiarkan, maka dijamin KTD lainnya akan bertambah akibat tiada sanksi yang membuat mereka jera.

Lebih dari itu, yang namanya pacaran, tentu mereka melandaskan suka sama suka. Tidak ada paksaan. Mereka berdalih itu adalah kebebasan mengekspresikan cinta. Maka harusnya sekolah memberikan pembinaan bahwa pacaran itu buruk secara pandangan moral ataupun agama. Apalagi Islam jelas melarang berzina dan segala hal yang mendekati zina.

Dari sini kita dapat menarik benang merah bahwa apa yang dilakukan Komnas Perempuan justru mendukung liberalisasi di bidang pendidikan. Kesetaraan gender yang mereka elu-elu justru membawa para perempuan menuju kebebasan. Bebas berekspresi, tingkah laku, berpakaian, dan bebas tidak mengikuti aturan Allah. Maka, masihkah kita bangga dengan propaganda kesetaraan gender? [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “BPFA+25, Liberalisasi Perempuan dalam Dunia Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *