; Kapitalisme Menempatkan Perempuan Sekadar Bumper Kemiskinan – Muslimah News

Kapitalisme Menempatkan Perempuan Sekadar Bumper Kemiskinan

Oleh: Siti Nafidah Anshory (Penulis dan Peminat Isu-Isu Perempuan)

MuslimahNews.com, OPINI – Awal tahun ini, Bank Dunia merilis laporan bahwa masih ada 802,1 juta lebih orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di 15 negara antara tahun 2000 dan 2015. Sementara untuk Indonesia, Bank Dunia dalam laporan berjudul “Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class” menyebut bahwa sebanyak 115 juta atau 45 persen masyarakat Indonesia berpotensi menjadi miskin kembali. Mereka ini adalah orang yang telah keluar dari kemiskinan tetapi belum mencapai tingkat ekonomi yang aman.

Hingga hari ini, kemiskinan memang masih menjadi PR besar bagi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Padahal problem kemiskinan merupakan pangkal sekaligus ujung bagi munculnya berbagai problem, baik politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain, hingga membentuk apa yang disebut sebagai “satanic circle”.

Sejak tahun 1995, PBB sendiri telah mengangkat isu kemiskinan ini dengan menyelenggarakan Konferensi Perempuan tingkat Dunia ke-4 di Beijing. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan kemajuan kaum perempuan yang telah dibahas dalam Konferensi di Nairobi (1985).

Konferensi yang dihadiri 189 negara anggota PBB ini kemudian menyepakati sebuah Kerangka Aksi (Beijing Platform for Action/BPfA) sebagai upaya mewujudkan persamaan harkat dan martabat kaum perempuan dan meningkatkan akses serta kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Di dalamnya terdapat 12 bidang kritis yang harus menjadi pusat perhatian dan sasaran strategis bagi pemerintah, masyarakat internasional dan masyarakat sipil termasuk LSM dan sektor swasta agar implementasi Deklarasi Beijing berjalan sesuai target. Salah satunya adalah soal perempuan dan kemiskinan.

Setelah itu di tahun 2000, PPB juga menyelenggarakan KTT Milenium Untuk Eliminasi Kemiskinan yang juga dihadiri 189 negara. Hasilnya, semua negara peserta sepakat menandatangani deklarasi milenium (kemudian disebut Millennium Development Goals atau MDGs) yang berisi 8 proyek pembangunan yang target-targetnya harus diraih negara-negara peserta sebelum tahun 2015 dengan satu tujuan, menghapus kemiskinan, termasuk soal kemiskinan perempuan.

Namun rupanya, hasil evaluasi capaian di tahun 2015 lalu belum terlalu memuaskan. Maka sebagai follow up-nya disepakatilah proyek baru yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs), dengan penambahan target pembangunan yang menyangkut isu ekologi, ketimpangan dan pembiayaan pembangunan.

Saat ini rekomendasi BPFA dan SDGs ini terus digunakan sebagai acuan berbagai negara di dunia (termasuk Indonesia) dalam menetapkan berbagai kebijakan serta menentukan target-target pembangunan yang harus dicapai dalam rentang waktu maksimal tahun 2030.

Bahkan capaian terhadap target-target tersebut terus dievaluasi per lima tahun, dan menjadi salah satu parameter untuk menilai kesuksesan sebuah rezim pemerintahan.

Baca juga:  Kampanye Ide Kesetaraan Gender

Jika dicermati, baik dalam BPFA maupun SDGs, posisi perempuan nampak selalu mendapat sorotan khusus. Bahkan dalam proyek-proyek itu, kaum perempuan menjadi objek yang terus dievaluasi kondisi dan positioning-nya dalam potret besar problem kemiskinan dunia.

Alasannya adalah karena kaum perempuan dipandang sebagai entitas paling rentan terhadap kemiskinan. Sementara kemiskinan perempuan diyakini akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Namun selain menempatkan kaum perempuan sebagai objek, di saat yang sama, baik BPFA, MDGs, maupun SDGs, secara gamblang telah mengaitkan peran aktif kaum perempuan dalam pengentasan kemiskinan ini.

Artinya, kaum perempuan bukan hanya dipandang sebagai objek yang harus dientaskan, tapi juga sebagai subjek yang didorong untuk terlibat total dalam menyelesaikan problem kemiskinan global dengan cara aktif terlibat, khususnya dalam kegiatan ekonomi atau produksi.

Itulah mengapa masif dipropagandakan program-program pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP). Karena dengan PEP ini diharapkan akan ada separuh masyarakat yang terangkat dari kemiskinan. Bahkan keterlibatan mereka diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara dan menghapus problem kemiskinan dunia secara perlahan.

Istilah pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP) memang makin kencang di suarakan sejalan dengan makin rapuhnya fundamental ekonomi kapitalisme yang nampak dari fenomena kian akutnya problem kemiskinan di berbagai belahan dunia.

Proyek ini terus diintrodusir melalui berbagai kebijakan dan program-program ekonomi dan diaruskan hingga tataran grass root atas nama realisasi BPFA dan SDGs.

Bahkan keniscayaan pelibatan perempuan dalam sektor ekonomi ini terus dipropagandakan melalui berbagai sarana dan bentuk hingga tak ada yang bisa menolaknya. Termasuk mengucurkan bantuan modal usaha hingga majelis-majelis taklim, maupun optimasi pemberdayaan ekonomi perempuan secara digital.

Artinya, kaum perempuan terus dituntut untuk menyelaraskan diri dengan kemajuan teknologi yang membuka peluang bisnis tanpa batas. Sehingga tak ada celah bagi kaum perempuan untuk tak bisa berperan dalam proyek global pemberdayaan ekonomi perempuan demi mengentaskan kemiskinan.

Pada praktiknya, proyek PEP ini diaruskan seiring dengan proyek global mainstreaming gagasan kesetaraan gender. Karena penancapan ide inilah yang akan mengubah mindset tentang status dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus mendorong mereka untuk tanpa ragu terlibat dalam kegiatan ekonomi dan berkiprah tanpa batas di ruang publik.

PBB sendiri menargetkan di tahun 2030 mewujud Planet 50:50. Yakni sebuah situasi dimana posisi laki-laki dan perempuan sudah benar-benar setara di berbagai bidang kehidupan.

Mereka terus mempropagandakan bahwa terwujudnya kesetaraan gender secara mutlak ini adalah prasyarat mutlak bagi suksesnya capaian target mengeliminasi 100% kemiskinan global di tahun 2030.

Baca juga:  Kasus Foto Mahasiswi Blur jadi Bahan “Dagangan” Pegiat Kesetaraan Gender

Tentu saja, apa yang mereka aruskan ini hanyalah tipuan dan kebohongan. Karena sesungguhnya kemiskinan yang terjadi tak terkait dengan minimnya keterlibatan kaum perempuan dalam proses produksi atau kegiatan ekonomi.

Melainkan berakar pada penerapan sistem ekonomi kapitalisme global yang memang telah nyata-nyata memproduksi ketidakadilan dan kemiskinan di berbagai belahan dunia, tak hanya memiskinkan perempuan, tapi masyarakat secara keseluruhan.

Bahkan jika dilihat dari sudut pandang ideologi Islam, pengarusan proyek BPFA dan SDGs, khususnya mainstreaming PEP dan kesetaraan gender ini justru sangat bertentangan dengan Islam dan berbahaya bagi umat.

Selain mengeksploitasi kaum perempuan dan menjebak mereka sebagai penopang tegaknya hegemoni sistem kapitalisme yang hampir runtuh, yakni dengan mendorong mereka menjadi mesin penggerak industri kapitalisme sekaligus menjadi objek pasar mereka, proyek-proyek ini juga akan melunturkan fitrah perempuan sebagai pilar penyangga utama keluarga dan penyangga masyarakat yang justru dibutuhkan untuk membangun peradaban Islam cemerlang.

Bahkan lambat laun, proyek-proyek ini akan meruntuhkan struktur bangunan keluarga dan masyarakat hingga tak ada lagi jaminan bagi munculnya generasi terbaik pembangun peradaban.

Kenapa? Karena perempuan kian kehilangan fokus dan orientasi untuk memberi kontribusi terbaik di tengah umat, yang sejatinya bukan ada pada peran ekonomi, melainkan ada pada peran fitrah mereka sebagai ummun wa rabbat al-bayt yang memiliki fungsi politis dan strategis sebagai arsitek generasi cemerlang.

Terbukti, hari ini narasi yang diyakini sebagai kebenaran atau menjadi paradigma berpikir umum di tengah masyarakat di antaranya bahwa perempuan berdaya atau produktif itu adalah mereka yang bekerja, dan bahwa perempuan modern adalah mereka yang mandiri secara ekonomi.

Padahal sejatinya, meskipun dalam Islam perempuan dibolehkan untuk bekerja dan berkiprah di sektor publik, namun tetap tak boleh abai terhadap peran utamanya sebagai ummun wa rabbat al bayt, serta harus terikat dengan batasan-batasan syariat.

Sehingga pilihan bekerja bagi perempuan semestinya dipahami sebagai bertambahnya beban tanggung jawab mereka, baik terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, yang semuanya tentu harus siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Dan ini tentu tidak mudah, karena tugas sebagai ibu juga bukan tugas yang mudah, karena targetnya adalah menyiapkan generasi pembangun peradaban cemerlang.

Itulah kenapa, muncul analisis yang menyebutkan bahwa semua proyek ini sesungguhnya merupakan alat tipuan untuk mengukuhkan hegemoni dan penjajahan kapitalisme global melalui perempuan.

Yakni dengan menjadikan perempuan sebagai bumper ekonomi kapitalisme global sekaligus menjadi alat penghancuran pilar penyangga peradaban Islam yang senyatanya menjadi lawan peradaban sekuler kapitalisme global.

Baca juga:  Ilusi 'Perkawinan' antara Perempuan dan Ekonomi Digital

Tak heran jika kemunduran peradaban Islam justru nampak sejalan dengan melemahnya peran fitrah perempuan. Bahkan salah satu penyebab disfungsi bahkan destrukturisasi keluarga pun dipicu oleh perubahan pola relasi akibat kian dominannya peran ekonomi dan peran publik perempuan yang dilandasi perubahan mindset soal kesetaraan.

Tentu bukan berarti bahwa kaum laki-laki tidak berperan dalam menciptakan situasi ini. Dan bukan berarti pula bahwa tertutup celah bagi kaum perempuan untuk berkiprah di tengah masyarakat. Tapi yang menjadi fokus adalah adanya pengarusan yang bisa mengubah paradigma berpikir dari halal haram menjadi sekadar keinginan dan kemanfaatan.

Realitasnya, apa yang terjadi hari ini memang tak bisa dilepaskan dari perang panjang benturan ideologi dan peradaban, yang akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Di mana negara-negara kafir penjajah berkehendak agar umat Islam tetap dalam status jajahan, dan jauh dari potensi kebangkitan.

Salah satunya dengan menjauhkan umat dari rahasia kebangkitannya, yakni penerapan aturan-aturan Islam yang lurus, termasuk aturan mengenai status dan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat Islam yang jika diterapkan akan mampu mewujudkan kembali negara yang kuat yang menantang peradaban Barat imperialis.

Oleh karenanya, umat harus memiliki kesadaran politik Islam yang tinggi, agar tidak mudah terjebak oleh propaganda menyesatkan bahkan terjebak dalam euforia yang justru akan menghancurkan.

Allah SWT berfirman,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.” (QS Al-An’am: 112)

Mereka pun seharusnya sadar bahwa merebaknya kemiskinan dan semua turunannya pada hari ini justru merupakan dampak dari cengkeraman sistem ekonomi kapitalisme global yang terbukti rusak dan membawa kerusakan sekaligus mengokohkan penjajahan di dunia Islam. Dan bahwa solusi satu-satunya adalah dengan menegakkan sistem Khilafah Islam.

Sistem khilafahlah satu-satunya sistem yang sudah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan selama belasan abad, tak hanya bagi umat muslim, tapi juga nonmuslim. Tak hanya bagi laki-laki, tapi juga bagi perempuan.

Bahkan dalam sistem Islam, kaum perempuan benar-benar terjamin hak-haknya, termasuk hak finansial dan hak politik-strategisnya sebagai ibu, arsitek generasi pemimpin peradaban cemerlang. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *