Influencer Bayaran; Ketika Asumsi Melandasi Pencitraan

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI – Akhir Februari 2020 lalu, diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengguyur dana Rp72 miliar untuk influencer asing. Targetnya yakni dalam rangka menangkal dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia.

Berita ini sempat dikuatkan setidaknya oleh dua menteri: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.

Terkait hal ini, Wishnutama mengatakan bahwa akan ada sejumlah influencer asing yang diajak bekerja sama dalam rangka mempromosikan Indonesia. Langkah ini konon dibutuhkan untuk mendorong promosi wisata ke Indonesia yang dikhawatirkan anjlok karena Virus Corona atau COVID-19. Para influencer itu sendiri berasal dari berbagai negara. Sementara itu, Menko Airlangga mengatakan anggaran Rp72 miliar untuk influencer akan merogoh kocek APBN 2020.

Memang, influencer punya peran besar untuk memengaruhi atau meyakinkan banyak orang supaya bisa tertarik dengan produk yang mereka promosikan. Sekilas, cara kerja mereka mirip dengan sales marketing.

Peran influencer terhadap followers-nya dimaksudkan untuk mengedukasi mereka. Agar para followers membeli atau memakai produk yang sama dengan cara membagikan cerita mengenai pengalaman mereka tentang suatu produk. Cara mereka meyakinkan para followers juga beragam, mulai dari foto, video, hingga review unik untuk para audiens mereka.

Sementara buzzer, mereka berperan menyampaikan serangkaian informasi dengan cara berulang-ulang. Ada waktu yang ditentukan untuk kapan mereka bisa menyampaikan informasi tersebut. Banyak informasi yang bisa disampaikan oleh para buzzer, misalnya seperti makanan, pakaian, lokasi wisata, sampai isu politik.

Buzzer tidak harus meyakinkan para followers-nya. Tugas mereka hanya menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan apakah nantinya para followers akan tertarik atau tidak. Buzzer hanya bertugas membuat para pengikutnya menyadari informasi yang terus diberikannya tersebut.

Namun saat ini, sudah banyak influencer yang juga sekaligus mampu menjadi buzzer, bahkan endorser. Intinya, seorang influencer bisa dipastikan memiliki jumlah followers yang banyak. Semakin mereka mampu memengaruhi dan mempromosikan sesuatu hal/produk, nilai serta kemampuan mereka mengikat followers juga semakin besar.

Baca juga:  Buzzer Politik yang Memanipulasi Data untuk Kepentingan Pihak Tertentu

Pasalnya, keberadaan influencer ini ternyata dianggap sangat penting oleh rezim. Penggelontoran dana miliaran bagi influencer, yang bahkan dari luar negara, menunjukkan minat rezim yang luar biasa besar terhadap mereka.

Terkait hal ini, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan sikap Presiden Jokowi yang kerap mengundang relawan atau pendukungnya untuk bicara keputusan politik penting, justru menunjukkan sikapnya yang bias.

Menurut Dedi, sikap yang demikian kuat mengesankan tidak menghormati pimpinan-pimpinan formal, seperti staf ahli atau menteri terkait. Sementara sejauh ini, publik juga sudah paham bahwa relawan Jokowi juga sekaligus berperan sebagai buzzer politiknya.

Rezim nampak lebih banyak menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya dan memberikan banyak fasilitas agar program-program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari kelompok tersebut.

Dengan kata lain, hal ini menandakan rezim tidak memiliki kepercayaan penuh kepada para pembantu formalnya untuk mendiskusikan hal sepenting urusan kenegaraan. Selain itu, sikap ini tanpa sadar menunjukkan bahwa rezim tidak memerintah dengan sistem yang baik.

Rezim seakan-akan lebih condong pada keputusan-keputusan prematur yang dianggap matang, yang dihasilkannya bersama relawan. Namun dampaknya, sikap rezim ini tidak berkorelasi positif pada keberhasilannya meredam kegaduhan politik.

Masalahnya, pada saat yang sama, rezim tidak melakukan tata kelola komunikasi pemerintahan yang mumpuni. Selama ini, sikap rezim acapkali mengantarkan pada keadaan bahwa kebijakan mereka nampak positif.

Padahal, itu semata-mata karena telah diolah sedemikian rupa oleh pendukungnya demi senantiasa menjaga citra di hadapan publik. Artinya, rezim ingin membangun citra baik di balik realitas buruknya kinerja.

Parahnya, hal ini menjadi semakin sesat logika ketika rezim meminggirkan suara kelompok lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Yakni pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan rezim.

Rezim bahkan tak segan akan menyerangnya secara membabi buta dengan cara memainkan asumsi publik. Rezim ingin agar publik percaya bahwa pengkritik itu buruk, padahal sejatinya rezim-lah yang jauh lebih buruk.

Baca juga:  Walid bin Mughirah, “Buzzer” Kekuasaan Quraisy yang Dikisahkan Alquran

Jika diteruskan, hal ini tentu akan sangat mengganggu laju pemerintahan. Bahkan, peluang terburuk yang dapat terjadi adalah jika publik nantinya berbalik arah, menjadi tidak lagi percaya pada rezim beserta seluruh lembaga-lembaga formal negara.

Dengan kata lain, dalam hal ini rezim malah berpotensi mengalami kegagalan dalam menyerap aspirasi publik. Karena landasan keputusannya bukan bersifat riil struktural, melainkan bersumber dari relawan pembisik yang kemudian mereka booming-kan sendiri secara masif melalui peran mereka selaku buzzer di dunia maya.

Sungguh, era disrupsi yang meniscayakan perkembangan mutakhir teknologi informasi di negeri ini, bagai tak terkendali. Hingga seringkali tersesat pada hoaks.

Maka wajar jika kemudian sering terjadi silang pendapat antarpejabat. Mereka tidak kompak saat menyikapi atau memutuskan sesuatu. Miskoordinasi. Tarik-cabut pernyataan sudah menjadi hobi. Terlalu mudahnya mereka melakukan klarifikasi tanpa memperhatikan kebingungan sosial akibat kabar yang sudah terlanjur viral.

Hendaknya rezim lebih sering berkaca. Sisi baik mana lagi dari demokrasi yang masih mereka bela, yang akan ditampilkan di hadapan rakyat? Toh bobroknya demokrasi sudah menjangkit di segala lini.

Tak usah terlalu repot menjaga citra jika memang penguasa telah sepenuhnya menjalankan mandat kepemimpinannya. Citra itu akan muncul dengan sendirinya ketika amanah berkuasa tidak melenceng dari janji-janji kampanyenya.

Tapi apalah daya, rezim ini memang terlahir sekuler. Dan demokrasi bertugas menjaga sekularisasi itu. Standar halal-haram seringkali dipermainkan sesuai hawa nafsu demi menutupi segala bentuk hegemoni ideologi neoliberalisme. Yang padahal sedikit demi sedikit juga makin nampak kebobrokannya.

Cobalah kita juga lebih adil memberikan penilaian pada sistem lain, yaitu yang bersumber dari wahyu Ilahi.

Sebuah sistem yang sesuai fitrah, memuaskan akal, dan menentramkan jiwa. Khilafah sebagai sistem kenegaraan berideologi Islam, melaksanakan amanah untuk mengurusi urusan umat.

Tak butuh pencitraan ekstra ketat untuk menampilkan kebaikan dan keberkahannya. Khilafah meyakini bahwa citra baik hanyalah muncul sebagai buah ketaatan dan pelaksanaan hukum syariat.

Untuk menjaga citra baik kepemimpinannya, Khilafah tidaklah berfokus pada asumsi publik. Namun Khilafah melakukan langkah riil kebijakan terhadap publik yang diurusnya. Berbagai urusan umat berbuah kebaikan dan berkah karena menyatukan peran dienul haq dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Baca juga:  Bukan Sekadar Penguasa Hasil Pencitraan, Umat Butuh Seorang Negarawan

Keberadaan struktur media informasi di dalam Khilafah, bukan untuk menutupi keburukan pemerintahan, tapi untuk sarana dakwah. Yakni, menyebarluaskan kebaikan buah penerapan sistem Islam itu sendiri. Tanpa harus repot menggunakan influencer bayaran untuk mem-blow-up kebaikan dan keberkahan sistem ini, sebagaimana yang terjadi dalam sistem demokrasi.

Negara Khilafah akan mengeluarkan undang-undang yang menjelaskan garis-garis umum politik negara dalam mengatur informasi sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariat. Hal ini dalam rangka menjalankan kewajiban negara untuk melayani kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin.

Juga dalam rangka membangun masyarakat Islami yang kuat, selalu berpegang teguh dan terikat dengan tali agama Allah SWT. Hingga kebaikan dari dan di tengah-tengah masyarakat Islami itu dapat tersebar luas.

Di dalam Khilafah, juga ada struktur Majelis Umat yang bertugas mewakili umat dalam melaksanakan muhasabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan, serta melakukan syura’ (musyawarah) untuk hal-hal yang dibolehkan sesuai ketetapan Alquran dan Sunah, serta yang ditunjukkan oleh keduanya (yaitu Ijmak Sahabat dan Qiyas syar’i) dengan ijtihad yang sahih.

Dalam garis kerja Majelis Umat, syura’ adalah hak umat dari penguasa; sedangkan muhasabah adalah kewajiban umat terhadap penguasa.

Sabda Rasulullah ﷺ berikut ini patut kita renungkan; riwayat dari Ummu Salamah ra, yang artinya: “Nanti akan ada para pemimpin. Lalu kalian mengakui kemakrufan mereka dan mengingkari kemungkaran mereka. Siapa saja yang mengakui kemakrufan mereka, akan terbebas dan siapa saja yang mengingkari kemungkaran mereka akan selamat. Akan tetapi siapa yang rida dan mengikuti (kemungkaran mereka akan celaka).” Para Sahabat bertanya, “Tidakkah kita perangi saja mereka?” Nabi menjawab, “Tidak, selama mereka masih menegakkan salat.” (HR Muslim).

Kata “salat” dalam hadis ini merupakan kinayah (kiasan) dari aktivitas memerintah atau memutuskan perkara dengan hukum-hukum Islam. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *