Rezim Sekuler Minus Solusi Atasi Krisis Keluarga

Oleh: Rindyanti Septiana, S.Hi.

MuslimahNews.com, OPINI – Saat ini bukan hanya krisis kepercayaan saja yang melanda rakyat atas Negara, tapi juga terjadi krisis keluarga yang dialami rakyatnya. Demi mengatasi krisis keluarga akibat tren perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya. Para anggota dewan memandang perlu untuk membuat RUU Ketahanan Keluarga.

Menurut laporan tahunan Mahkamah Agung (MA) 2019, berdasarkan data Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, hakim telah memutus perceraian sebanyak 16.947 pasangan. Adapun di Pengadilan Agama sebanyak 347.234 perceraian berawal dari gugatan istri. Sedangkan 121.042 perceraian di Pengadilan Agama dilakukan atas permohonan talak suami. Sehingga total di seluruh Indonesia sebanyak 485.223 pasangan. (news.detik.com, 28/2/2020)

Jumlah yang tidak sedikit, di negeri +62 banyaknya pasangan yang bercerai seakan menjadi suatu “prestasi”. Sistem sekuler saat ini terus mengondisikan suasana kehidupan yang serba bebas tanpa aturan.

Bahkan single parent dijadikan solusi alternatif untuk menghadapi gempuran berbagai masalah yang menyerang keluarga. Padahal kasus perceraian menyisakan banyak masalah. Terkait kondisi anak pascaperceraian, masalah eksekusi putusan soal nafkah anak, dll.

Pada tahun 2018, penyebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%) dan mabuk (0,85%).

KDRT menjadi penyebab keempat terbesar perceraian di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 8.764 kasus. Kasus tersebut banyak terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur.(databoks.katadata.id, 20/2/2020)

Tampaknya masalah krisis keluarga hingga saat ini belum menemukan solusinya. RUU ketahanan keluarga yang diajukan para anggota dewan dianggap dapat menyelesaikan segala permasalahan pelik terkait rapuhnya ketahanan keluarga. RUU yang masuk daftar prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2020 justru mendapat hujanan kritik dari sebagian pihak karena terlalu mengatur individu hingga masalah rumah tangga dan orientasi seks.

Misalnya, kewajiban suami-istri untuk saling mencintai, menerapkan wajib lapor bagi warga yang memiliki penyimpangan seksual, mengharuskan pemisahan tempat tidur orang tua dan anak. (cnnindonesia.com,21/2/2020)

Memang terlihat baik dari setiap pasal RUU tersebut untuk menjadi solusi ruwetnya masalah keluarga di negeri ini. Namun, apakah hal tersebut dapat diterima oleh mereka yang terbiasa hidup bebas (baca; liberal) tanpa aturan? Apakah isi RUU akan menguntungkan kelompok yang memiliki penyimpangan seksual (baca: LGBT)?

Baca juga:  Kesetaraan Gender, Eksploitasi Perempuan Tersamar ala Kapitalis

Atau justru sebaliknya, hal itu akan membuat kemarahan pegiat HAM. Karena RUU Ketahanan Keluarga telah mencampuri urusan pribadi warga negaranya. Dengan adanya wajib lapor atau bentuk pengawasan bagi setiap urusan pribadi rakyatnya.

Justru mereka tidak akan tinggal diam. Akan berupaya menghadang lahirnya UU tersebut di tengah rakyat. Perlu diingat bahwa mereka memiliki ruang dan ‘diakui’ keberadaannya oleh sebagian pihak dalam rezim sekuler.

Menyelesaikan Masalah dengan Memunculkan Masalah

Beribu cara ditempuh oleh rezim sekuler untuk menuntaskan masalah krisis keluarga. Upaya menyelesaikan masalah meski dengan cara parsial bahkan cenderung kontraproduktif tak juga membuahkan hasil untuk melindungi keluarga dari berbagai masalah.

Sebaliknya, yang terjadi ialah setiap kali menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Berharap masalah tuntas, tapi berakhir dengan kecemasan pada rakyat karena masalah terus berulang tak kunjung usai.

Faktor ekonomi yang kerap kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga terus menghiasi pemberitaan di media. Wajar saja, karena pengangguran terus meningkat dan ancaman PHK massal juga menjadi tren saat ini.

Gangguan rumah tangga akhirnya kian hebat. Perempuan pun berjuang mempertahankan keluarga dengan bekerja. Dengan alasan emansipasi, perempuan berupaya memperoleh nafkah sendiri. Hingga perempuan berani mengambil keputusan bercerai.

Terjadilah disfungsi pada keluarga. Disfungsi yang dimaksud adalah bahwa keluarga diposisikan semata sebagai institusi penunjang ekonomi rumah tangga. Banyak pernikahan yang dipertahankan untuk alasan ekonomi. Kasus ini banyak ditemukan pada pihak istri.

Dalam Islam, hukum perempuan bekerja sudah selesai dan jelas, yakni boleh. Tapi, perempuan bekerja ini jadi kunci sukses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dampaknya membuat makin banyak anak-anak telantar.

Rezim sekuler tega menumbalkan perempuan dan memandang mereka sekedar sebagai pekerja dan mesin pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai ibu pencetak generasi dan kerhormatannya yang harus dijaga.

Baca juga:  Fenomena Riset Intoleran: Memata-matai dan Memvonis Umat Islam

Bahkan menurut laporan ILO (2013) terdapat sekitar 43 juta perempuan telah dipekerjakan sebagai pengasuh, tukang masak, pembersih rumah dan pembantu rumah tangga. Jumlah ini melonjak sebesar 19 juta orang selama 18 tahun terakhir dari data pertengahan 1990-an.

Kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan di negerinya telah memaksa jutaan perempuan ini meninggalkan rumah dan anak-anak mereka demi sesuap nasi.

“Harga” mahal yang harus dibayar oleh rezim sekuler karena mempekerjakan kaum ibu sebagai mesin pertumbuhan ekonomi ialah terguncangnya lembaga pernikahan, lahirnya generasi telantar yang rapuh dan penuh masalah.

Maka RUU Ketahanan Keluarga merupakan salah satu solusi atasi krisis keluarga akan bernasib sama dengan berbagai solusi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu hanya menjadi wacana tanpa bisa direalisasikan dengan optimal.

Jika pun diterapkan, takkan memberi pengaruh signifikan untuk ketahanan keluarga. Hal itu disebabkan sistem sekuler tidak di desain untuk membawa kebaikan bagi kehidupan melainkan menjamin kebebasan hidup tanpa aturan.

Jika berani coba-coba membatasi perbuatan manusia dengan seperangkat aturan, maka bersiaplah akan ‘dimuntahkan’ oleh sistem sekuler. Karena sistem tersebut sejatinya memisahkan agama dari kehidupan, hal itu menjadi HARGA MATI.

Islam Perisai dari Serangan yang “Mematikan” Keluarga

Gempuran yang dihadapi keluarga saat ini sangat luar biasa. Tidak hanya datang dari pemikiran sesat yang menerpa. Baik itu, sekularisme, kapitalisme, feminisme, liberalisme dan isme-isme berbahaya lainnya.

Ditambah lagi minimnya peran negara karena masih menerapkan sistem sekuler untuk melindungi keluarga. Misalnya, meski Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2016) telah merilis data mengenai balita yang telantar akibat ditinggal ibunya yang bekerja di luar negeri. Ada 11,2 juta anak Indonesia kehilangan hak pengasuhan dan kasih sayang dari ibunya karena bekerja di luar negeri.

Namun pemerintah seolah tutup mata terhadap masalah ini. Di tempat yang berbeda, dari forum ke forum mereka menyatakan akan memberikan yang terbaik bagi generasi dengan pendidikan yang berkualitas. Pentingnya memberikan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.

Baca juga:  [Telaah Kitab] Antara Ilmu dan Tsaqafah (Natural Sciences & Social Sciences)

Tapi di sisi lain, justru mereka menggenjot pemasukan negara lewat kaum ibu yang bekerja ke luar negeri. Sungguh mereka bermuka dua dan lihai dalam “memainkan kata-kata”.

Padahal dalam pandangan Islam, optimasi peran perempuan ialah sebagai penjaga peradaban dan pendidik generasi masa depan, bukan sebagai angkatan kerja. Paradigma Islam sangat berkebalikan dengan sistem sekuler. Islam justru memelihara hubungan kemanusiaan yang luhur antara peran perempuan dan kualitas generasi.

Islam menjamin fitrah peran keibuan tetap efektif di masyarakat dan memastikan keberlanjutan lahirnya generasi umat terbaik dengan dukungan sistem pendidikan, sosial dan ekonomi dari peradaban Islam. Hukum-hukum Islam inilah yang memastikan bangunan keluarga tetap kukuh.

Tujuan berkeluarga dalam Islam adalah beribadah kepada Allah SWT, yakni untuk melestarikan keturunan, dan mewujudkan ketenteraman (sakinah mawaddah wa rahmah), bukan semata memuaskan naluri seksual atau semata status sosial. Karena itu Islam sangat menekankan paradigma dan mentalitas bertanggung jawab dalam mendidik generasi.

Setelah sebuah keluarga terbentuk, maka rida Allah adalah menjadi tujuannya. Setiap anggota keluarga haruslah taat pada seluruh aturan Allah dan menjauhi larangan-Nya. Karena kebahagiaan yang dituju bukan hanya di dunia, tapi kehidupan yang abadi kelak yaitu di akhirat yang kekal.

Allah Swt berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (TQS. At-Tahrîm:6)

Maka kita dapatkan dalam sistem sekuler selalu yang diatasi hanya program, masalah utamanya tidak selesai. Justru yang perlu diubah adalah paradigmanya secara menyeluruh dengan Islam. Rezim sekuler telah membuat kehidupan keluarga terus diliputi penderitaan bertumpuk-tumpuk.

Sungguh kini masyarakat menginginkan Islam untuk menyelamatkan keluarga mereka dari kehancuran. Dengan itulah mereka dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *