Kebijakan Ekonomi Khilafah Jika Menghadapi Corona

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – Ekonomi dunia akhirnya takluk pada makhluk mungil bernama Corona. Menurut Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi yang terburuk sejak 2009.

OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia di tahun 2020 ini akan berkisar pada angka 2,4%, turun dari angka 2,9% pada bulan November. Namun menurut mereka, apabila wabah ini menjadi lebih intensif lagi, pertumbuhan bisa hanya tinggal 1,5%, hampir separuh dari tahun lalu. Menurut perkiraan OECD, ekonomi global akan pulih lagi ke angka pertumbuhan 3,4% pada tahun 2021 (bbc.com, 03/03/2020).

Bagaimana dengan Indonesia? Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19. Sayangnya, ADB belum bisa memberi proyeksi angka pasti penurunan ekonomi tersebut (cnnindonesia, 04/03/2020).

Pemerintah pun melakukan bauran kebijakan bersama dengan otoritas moneter agar bisa terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia. APBN, APBD dan APBDes adalah instrumen yang digunakan. Hingga saat ini, Sri Mulyani masih belum menyiapkan skema anggaran khusus terkait dana darurat penanganan pasien terjangkit virus (kompas, 02/03/2020).

Jangan Kambing Hitamkan Corona

Penyebaran penyakit corona memang berdampak pada penurunan ekonomi. Namun, penyakit ini tak boleh dijadikan tersangka tunggal atas kelesuan ekonomi Indonesia. Jangan lupa, sebelum corona merebak, ekonomi negara kita telah melemah.

Pertumbuhan ekonomi mentok di angka 5%-an, bahkan bisa turun lagi. Penyebabnya adalah turunnya konsumsi masyarakat. Indonesia juga menghadapi risiko peningkatan kemiskinan. Bank Dunia menyatakan bahwa sebanyak 45 persen atau 115 juta rakyat Indonesia rawan jatuh miskin. Ini belum termasuk 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang yang sudah tercatat miskin.

Baca juga:  Wabah Covid-19, Dunia Butuh Otoritas Kredibel! (WHO dan IHR-2005 Bertanggung Jawab atas Meluasnya Wabah)

Tampak bahwa ekonomi Indonesia sudah lesu sejak awalnya. Corona tak boleh dijadikan kambing hitam atas semua masalah ekonomi kita. Faktor dominan penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia adalah faktor domestik, alias salah kelola negara. Faktor internasional seperti corona sifatnya hanya memperberat, bukan penyebab utama.

Terlebih lagi, struktur ekonomi kita memang rentan digoyang faktor internasional. Ketergantungan pada impor menjadikan kita kelimpungan ketika suplai dari Cina terputus. Hal ini sangat kentara pada kasus melejitnya harga bawang putih.

Hal lain adalah dijadikannya pariwisata sebagai tumpuan devisa. Ketika corona merebak, jumlah wisman otomatis merosot. Pemerintah sibuk memberi insentif bagi wisman agar pelesir ke Indonesia. Ini adalah kebijakan yang sia-sia karena warga dunia (termasuk turis lokal) sedang enggan bepergian karena takut tertular Corona.

Kebijakan ini bahkan berbahaya karena sama dengan mengundang penyakit masuk negara kita. Sementara negara lain seperti Arab Saudi justru menutup arus jamaah umrah masuk ke sana.

Hal ini patut jadi evaluasi pemerintah agar membangun ekonomi yang solid yaitu ekonomi yang tidak tergantung pada asing. Sayang, selama negara ini masih menggunakan sistem ekonomi kapitalisme, selamanya akan didikte asing.

Khilafah Negara yang Kuat

Khilafah adalah negara yang independen, tidak tergantung pada asing. Hal ini karena khilafah mengamalkan perintah Allah ‘Azza wa Jalla yang melarang memberikan jalan apa pun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ’ [4]: 141)

Wujud independensi ekonomi khilafah adalah pemenuhan kebutuhan vital dari produksi dalam negeri. Dengan kata lain Khilafah mewujudkan swasembada penuh. Pada barang yang bersifat pelengkap (bukan vital), khilafah boleh impor, namun tidak boleh menjadikannya tergantung pada negara lain.

Baca juga:  Tanya-Jawab: Dampak Virus Corona (Covid-19) [Bagian 1/4]

Untuk mewujudkan swasembada penuh, khilafah membangun industri dengan masif. Khilafah menjadikan industri, pertanian, perdagangan dan jasa sebagai penopang ekonomi.

Sektor pariwisata tidak dijadikan penopang ekonomi, melainkan sebagai layanan negara pada warganya untuk meningkatkan kebahagiaan mereka. Sehingga pariwisata tidak dijadikan sumber devisa. Ketika ada penurunan arus wisman ke khilafah, hal itu tidak mempengaruhi ekonominya.

Siap dan Sigap Menghadapi Corona

Lantas, jika khilafah menghadapi penyakit Corona, apa kebijakan ekonomi yang ditempuh? Kebijakan ekonomi khilafah merupakan bagian integral dari kebijakan politik pemerintahan, sehingga tak terpisah dari kebijakan negara di bidang lainnya. Berikut rinciannya:

1) Memastikan suplai kebutuhan vital pada wilayah yang diisolasi, jika pusat penyakit ada di wilayah khilafah.

Agar penyakit tidak meluas, wilayah yang menjadi pusat penyakit harus diisolasi. Namun isolasi tidak boleh mengabaikan kebutuhan warga setempat. Khilafah memastikan kebutuhan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer, dll), bahan untuk memperkuat imunitas tubuh (baik herbal maupun kimiawi), layanan kesehatan (rumah sakit, tenaga medis, obat, alat kesehatan, dll), layanan pengurusan jenazah dll tersedia secara cukup. Sehingga warga di pusat penyakit bisa cepat sembuh.

2. Membiayai aktivitas edukasi dan promosi hidup sehat pada masyarakat di luar wilayah pusat penyakit.

Juga pengecekan pada orang-orang yang merasa mengalami gejala penyakit Corona. Termasuk aktivitas sanitasi pada tempat-tempat publik seperti playground, halte, stasiun, terminal, bandara, sekolah, toilet umum, dll. Juga pemasangan alat pendeteksi suhu tubuh di semua titik akses masuk wilayah khilafah. Semua aktivitas ini dibiayai negara dari kas baitulmal.

Baca juga:  Rupiah Ambyar, Akankah Corona Bikin Buyar?

Dana untuk mengatasi corona di Bagian Belanja Negara Baitulmal masuk dalam dua seksi. Pertama, Seksi Mashalih ad Daulah, khususnya Biro Mashalih ad Daulah. Kedua, Seksi Urusan Darurat/Bencana Alam (Ath Thawari). Seksi ini memberikan bantuan kepada kaum muslim atas setiap kondisi darurat/bencana mendadak yang menimpa mereka.

Biaya yang dikeluarkan dari seksi Ath Thawari diperoleh dari pendapatan fai’ dan kharaj. Apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum muslim (sumbangan sukarela atau pajak).

3) Melarang praktik ihtikar (penimbunan) pada barang apa pun. Baik sembako, masker, hand sanitizer, dll. Jika terbukti melanggar, pelaku akan diberi sanksi.

4) Membiayai riset untuk menemukan obat dan antivirus corona. Negara membuka kesempatan bagi warga negara yang kaya untuk sedekah dan wakaf bagi penelitian ini.

5) Menghentikan impor barang dari wilayah pusat penyakit, jika pusat penyakit ada di luar wilayah khilafah. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk terhadap barang tersebut, khilafah akan memasok produk substitusinya. Misalnya gandum diganti serealia lainnya, buah impor diganti buah lokal, dll.

6) Melarang kapitalisasi antivirus corona. Sehingga antivirus bisa dinikmati semua manusia tanpa ada pihak yang mencari keuntungan di tengah musibah.

7) Memberikan bantuan sosial pada negara lain yang terdampak corona. Baik berupa sembako, obat-obatan, antivirus, tenaga medis, dll. Baik penduduknya muslim atau kafir.

Demikianlah gambaran kebijakan ekonomi khilafah jika menghadapi corona. Dengan kebijakan seperti ini, secara efektif akan memutus penyebaran virus dan mengoptimalkan upaya penyembuhan pasien. Sehingga wabah seperti penyakit corona sekarang ini, bisa diatasi sebelum menyebar ke seluruh dunia. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Kebijakan Ekonomi Khilafah Jika Menghadapi Corona

  • 18 April 2020 pada 13:41
    Permalink

    Khilafah solusi paripurna..

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *