Peran Negara dalam Menjaga Ketahanan Keluarga

Oleh: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, KELUARGA – Rumah tangga yang ideal, mawaddah wa rahmah, penuh dengan ketenangan dan kasih sayang di antara anggota keluarga, merupakan dambaan setiap insan.

Walaupun demikian pada faktanya kadang kala keinginan ini sulit terwujud. Bahkan yang terjadi adalah rumah tangga yang berantakan, penuh dengan kebencian. Terlebih lagi, sistem sekuler yang membelenggu masyarakat kita saat ini membuat kehidupan serba sempit.

Berbagai krisis terus mewarnai kehidupan masyarakat. Kenyataan ini mau tidak mau berdampak pula pada kehidupan keluarga muslim. Keluarga muslim kesulitan untuk benar-benar bisa menegakkan nilai-nilai Islam.

Bahkan tidak sedikit ikut terjebak pada kehidupan yang materialistik dan individualistik. Tak sedikit pula keluarga muslim yang turut goyah bahkan terguncang.

Banyaknya permasalahan yang mengancam ketahanan keluarga, mendorong berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa waktu yang lalu, lima anggota DPR, yaitu Ledia Hanifa, Netty Prasetiyani (PKS), Sodik Mudjahid (Partai Gerindra), Ali Taher (PAN), Endang Maria (Golkar) mengajukan RUU Ketahanan Keluarga.

Saat ini RUU Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam Prolegnas 2020-2024 nomor 155 yang diajukan oleh DPR/DPD. Perkembangannya, pada 7 Februari 2020 lalu RUU ini telah masuk tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR. (Kompas.com)

Pro-Kontra Seputar RUU Ketahanan Keluarga

Ternyata draf RUU Ketahanan Keluarga ini menuai kritik, khususnya terkait legalisasi norma-norma sosial menjadi pasal di undang-undang. Banyak pasal yang dianggap terlalu mencampuri privasi keluarga.

Dalam draf RUU tersebut antara lain diatur tentang kewajiban suami dan istri. Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum, Dini Purwono, menilai Rancangan Undang-Undang ini terlalu menyentuh ranah pribadi. (Tempo.co)

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Diah Pitaloka menyebut konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga tak relevan. Aturan itu dinilai berseberangan dengan Indonesia yang dikenal demokratis.

Dialektika nilai perempuan Indonesia sudah mencakup semangat kemajuan. Mulai dari semangat pendidikan, konstruksi sosial, hingga konstruksi identitas perempuan. Naskah RUU yang menagih tanggung jawab rumah tangga dari perempuan, hanya cocok diterapkan pada era masa lalu. (Medcom.id)

Sementara lembaga kajian independen dan advokasi International for Criminal Justice Reform (ICJR), menurut Direktur Eksekutifnya, Anggara Suwahju, berpendapat bahwa RUU Ketahanan Keluarga justru mengerdilkan peran agama dalam membimbing pembentukan fungsi keluarga yang dinamis.

Di antaranya: “Upaya-upaya pengarusutamaan gender justru dikerdilkan dengan pengaturan kewajiban istri hanya dalam ranah domestik. Pemerintah Indonesia akan gagal menjamin perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pembangunan yang sama,” jelasnya. (Kompas.com)

Jika kita telusuri, sesungguhnya bukan suatu hal yang aneh jika setiap aturan yang dibuat oleh Pemerintah di negeri ini, menuai kritik. Ada yang pro dan ada yang kontra. Mengapa? Karena di dalam negeri sekuler kapitalis, seperti negeri ini, aturan lahir dibuat oleh manusia, semuanya dikembalikan kepada asas manfaat.

Baca juga:  Pemberdayaan Perempuan, Solusi Semu Pengentasan Kemiskinan

Sedangkan manfaat, penilaian setiap orang bisa jadi berbeda. Jadi wajar saja jika ada yang setuju dan tidak setuju, karena tidak memiliki dasar yang tetap.

Berbeda dengan Islam, aturan yang datang dari Sang Pencipta Yang Maha Pengatur. Islam memiliki tolok ukur yang pasti dan tetap, sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal, sehingga akan memberikan ketenteraman jiwa bagi siapa pun yang melaksanakannya.

Islam telah mengatur sedemikian rinci dan sempurna seluruh aspek kehidupan, termasuk berkaitan dengan keluarga.

Keluarga dalam Sistem Islam

Terkait hukum-hukum keluarga, Islam pun telah menetapkan seperangkat aturan yang begitu rinci dan sempurna, baik yang menyangkut masalah pernikahan, tugas dan kewajiban suami-istri, waris, nasab, perwalian, talak, rujuk, dan lain-lain.

Semua aturan ini sejalan dengan pandangan Islam yang sangat memperhatikan masalah keluarga dan menempatkannya sebagai bagian penting dalam masyarakat. Keluarga diumpamakan sebagai benteng pertahanan terakhir dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang akan merusak dan menghancurkan tatanan masyarakat Islam yang bersih dan tinggi.

Dalam pandangan Islam, keluarga sebagai ikatan terkuat yang berfungsi sebagai pranata awal pendidikan primer. Ayah dan ibu sebagai sumber pengajaran pertama, sekaligus tempat membangun dan mengembangkan interaksi harmonis untuk meraih ketenangan dan ketenteraman hidup satu sama lain.

Di samping itu, keluarga berfungsi sebagai tempat yang paling ideal untuk mencetak generasi unggulan, yakni generasi yang bertakwa, cerdas dan siap memimpin umat membangun peradaban ideal di masa depan, hingga umat Islam muncul sebagai khayru ummah.

Karenanya, keluarga dalam fungsi-fungsi ini bisa diumpamakan sebagai madrasah, rumah sakit, masjid, bahkan kamp militer yang siap mencetak pribadi-pribadi mujtahid sekaligus mujahid.

Adapun berbagai pembagian peran dan fungsi yang ada di dalamnya, berikut berbagai implikasi pembagian hak dan kewajiban di antara anggota keluarga, dapat dipahami sebagai bentuk keadilan dan kesempurnaan yang diberikan Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan duniawi dan ukhrawi yang mulia ini.

Di sana, tidak ada peran dan fungsi yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Namun gambaran keluarga Islam ini hanya akan terwujud jika syariat Islam dilaksanakan secara sempurna sebagai aturan hidup umat manusia, yaitu dengan tegaknya Khilafah. Hanya Negara Khilafah Islamiyah yang mampu mewujudkan dan menjamin ketahanan keluarga.

Peran Negara Menjaga Ketahanan Keluarga

Sistem Islam berbeda dengan sistem Kapitalisme. Khilafah Islam adalah sebuah konsep pemerintahan yang didasarkan pada akidah Islam. Seluruh aspek bermasyarakat dan bernegara diatur dengan syariat Islam. Penerapan Islam oleh negara mewujudkan tidak hanya kesejahteraan rakyat, namun juga ketenteraman hidup setiap warganya.

Baca juga:  Kesetaraan Gender, Eksploitasi Perempuan Tersamar ala Kapitalis

Dalam Islam, sekalipun negara tidak mencampuri urusan privacy sebuah keluarga, akan tetapi negara memastikan setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga mampu melahirkan generasi berkualitas. Negara memastikannya melalui serangkaian mekanisme kebijakan yang lahir dari hukum syariat.

Negara Khilafah berkewajiban memastikan setiap individu, keluarga, dan masyarakat bisa memenuhi tanggung jawabnya memenuhi kesejahteraan. Negara memastikan setiap kepala keluarga memiliki mata pencaharian dan mewajibkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perempuan dan anak-anak untuk memenuhi hak mereka dengan baik.

Islam mewajibkan kepada suami atau para wali untuk mencari nafkah (QS Al-Baqarah 233, QS An-Nisaaa 34), negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi laki-laki agar dapat memberi nafkah pada keluarga mereka, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja, bahkan jika dibutuhkan akan memberikan bantuan modal.

Perempuan tidak harus bekerja keluar rumah dan berpeluang mendapat perlakuan keji. Mereka tidak perlu berpayah-payah mendapatkan uang karena telah dipenuhi suami atau walinya. Islam akan menindak suami yang tidak memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik melalui khalifah.

Meski perempuan tidak bekerja dan tidak mempunyai uang, kedudukan mereka tidak menjadi rendah di depan suaminya dan berpeluang besar dianiaya. Sebab, istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya dan kehidupan yang tenang.

Islam menetapkan bahwa pergaulan suami-istri adalah pergaulan persahabatan. Satu sama lain berhak mendapatkan ketenteraman dan ketenangan. Kewajiban nafkah ada di pundak suami, yang bila dipenuhi akan menumbuhkan ketaatan pada diri istri. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri inilah yang menciptakan mawaddah wa rahmah dalam keluarga.

Pelaksanaan aturan Islam secara kâffah oleh negara akan menjamin kesejahteraan ibu dan anak-anaknya, baik dari aspek keamanan, ketenteraman, kebahagiaan hidup, dan kemakmuran.

Dengan penerapan hukum Islam kemuliaan para ibu (kaum perempuan) sebagai pilar keluarga dan masyarakat demikian terjaga, sehingga mereka mampu mengoptimalkan berbagai perannya, baik sebagai individu, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai anggota masyarakat.

Peran politis dan strategis mereka pun berjalan dengan begitu mulus, hingga mereka mampu melahirkan generasi umat yang mumpuni, yang berhasil menjadi penjaga kemuliaan Islam dan kaum muslimin dari masa ke masa.

Di pihak lain, anak-anak pun bisa menikmati tumbuh kembang yang sempurna dalam binaan penuh sang ibu yang cerdas dan terdidik, di mana keberlangsungan pemenuhan hak-hak mendasarnya memang dijamin oleh sistem; baik kebutuhan ekonominya, pendidikan, kesehatan maupun keselamatan diri dan jiwanya. Jaminan ini terus berlangsung hingga anak tumbuh dewasa dan menjadi ”manusia sempurna”.

Sebaliknya, para ibu bisa menikmati karunia Allah berupa kemuliaan menjadi ibu tanpa harus dipusingkan dengan segala kesempitan ekonomi, beban ganda, tindak kekerasan, dan pengaruh buruk lingkungan yang akan merusak keimanan dan akhlak diri dan anak-anaknya.

Baca juga:  Ketahanan Keluarga: Antara Harapan dan Kenyataan

Semua itu telah dijamin pemenuhannya oleh negara melalui penerapan seluruh hukum Islam yang satu sama lain saling mengukuhkan. Mulai dari sistem ekonomi, politik, sosial, pendidikan, sistem sanksi, dan lain sebagainya. Mereka akan merasakan betapa indah hidup dengan Islam dan dalam sistem Islam.

Sehingga karenanya, mereka tak akan terpalingkan oleh ide-ide sekuler mana pun –termasuk ide kesetaraan gender– karena semua ide ini justru terbukti melahirkan kerusakan dan berbagai persoalan.

Sedangkan terkait dengan kebutuhan pokok berupa jasa seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan, pemenuhannya mutlak sebagai tanggung jawab negara. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk ”pelayanan umum” dan kemaslahatan hidup terpenting.

Negara berkewajiban mewujudkan pemenuhannya bagi seluruh rakyat, di mana seluruh biaya yang diperlukan ditanggung baitulmal.

Adapun mekanisme untuk menjamin keamanan setiap anggota masyarakat adalah dengan menerapkan sistem sanksi (uqûbat) yang tegas bagi para pelanggar. Jika ada suami yang tidak memenuhi nafkah anak dan istri ataupun melakukan tindak kekerasan kepada istri atau anaknya, maka ia akan diberi peringatan atau sanksi tegas.

Jaminan kesehatan dilaksanakan dengan cara menyediakan berbagai fasilitas, baik berupa tenaga medis, rumah sakit, maupun aspek-aspek penunjang lain yang bisa meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan bisa diakses secara mudah, bebas biaya, atau murah.

Demikian pula dengan pendidikan, di mana negara melaksanakan sistem pendidikan berdasarkan paradigma yang lurus, berbasis akidah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya umat hingga menjadi umat terbaik.

Tentu ini akan semakin memudahkan tugas perempuan sebagai pendidik generasi, sekolah pertama (madrasatul uula) bagi anak. Kaum ibu tidak akan khawatir dengan kesalehan anak yang sudah terbentuk dari rumah kemudian rusak oleh lingkungan sekolah dan sikap guru-gurunya.

Semua fungsi-fungsi negara ini telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., dan dilanjutkan oleh Khulafaur-Rasyidin serta para khalifah sesudahnya. Hingga pada masa itu, seluruh masyarakat tanpa kecuali bisa merasakan kesejahteraan hidup yang tidak ada tandingannya.

Telah sangat jelas bahwa kesakinahan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hanya bisa diraih dalam keluarga yang menerapkan aturan Islam. Setiap pasangan suami istri harus memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Islam untuknya.

Keluarga yang terikat syariat dalam menjalani biduk rumah tangganya akan menjadi keluarga muslim pembangun peradaban. Semua ini akan terwujud jika khilafah tegak di muka bumi ini. Hanya khilafah yang akan mampu menjamin terwujudnya ketahanan keluarga.

Betapa Islam dengan hukum-hukum syariat yang diterapkan oleh Khilafah, mampu memosisikan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau anak-anak, pada posisi yang mulia dan terhormat. Wallahu a’lam bishshawwab. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *