Tipu-tipu Status “Negara Maju”

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI – Diketahui, Amerika Serikat (AS) telah mengganti status Indonesia yang awalnya “negara berkembang” menjadi “negara maju”. Ini berawal ketika Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional.

Bagi sebagian pihak, khususnya pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan rasa bangganya akan status baru ini. Airlangga bahkan berpendapat, tidak perlu sedih dengan perubahan status Indonesia dari sebelumnya negara berkembang menjadi negara maju.

Menurut Airlangga, berdasarkan proyeksi yang sudah ada, memang Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di tahun 2045. Apalagi kini Indonesia sudah masuk dalam kelompok negara G20. Yang dengannya, ekonomi Indonesia 15-16 dengan tingkat purchasing power parity (PPP) berada pada urutan ke-7. Dengan begitu perubahan status sebagai negara maju harus disambut baik.

Selain Indonesia, beberapa negara yang dikategorikan negara maju di antaranya adalah Albania, Argentina, Armenia, Brazil, Bulgaria, dan Cina. Selain itu ada Kolombia, Kosta Rika, Georgia, Hong Kong, India, Kazakhstan, dan Republik Kirgis. Selanjutnya ada Malaysia, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Romania, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Ukraina, dan Vietnam.

Sebelumnya, USTR mengatakan keputusan untuk merevisi metodologi terkait negara berkembang untuk investigasi tarif perdagangan, penting untuk dilakukan. Pembaruan ini pun menandai langkah penting kebijakan AS yang sudah berlangsung selama dua dekade terkait negara-negara berkembang.

Namun demikian, memiliki status sebagai ‘negara berkembang’ sebenarnya justru akan memberikan sebuah negara lebih banyak keuntungan ketimbang yang diperoleh ‘negara maju’. Salah satunya adalah, status negara berkembang di WTO (World Trade Organization) memungkinkan pemerintah negara berkembang untuk memiliki waktu yang lebih lama dalam menerapkan komitmen perdagangan bebas.

Baca juga:  Saat Perbankan Terguncang Isu “Rush”

Selain itu, negara-negara berkembang juga berhak menerapkan kebijakan untuk melindungi sebagian industri dalam negeri dan menerapkan subsidi. Negara-negara yang telah dicabut predikat sebagai negara berkembang ini juga kemungkinan akan dikenakan tarif yang lebih tinggi atas barang yang dikirim ke AS dari biasanya.

Karenanya, hendaknya tetap harus diperhitungkan tentang imbas dari hal tersebut. Dengan berubah menjadi negara maju, Indonesia terancam tidak akan lagi mendapatkan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke AS. Karena bagaimana pun, ekspor dari Indonesia ke AS bisa terganggu.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani, ekspor Indonesia ke AS selama ini cukup besar surplusnya. Jadi, dengan mencoret Indonesia dari negara berkembang, adalah salah satu cara AS untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dengan Indonesia.

Meskipun demikian, sebenarnya tidak masalah jika AS mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang jika pengaruhnya hanya membuat Indonesia terkena Countervailing Duties (CVDs), yaitu tambahan bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara untuk eksportir.

Hanya saja, tentu penggantian status Indonesia ini akan menjadi aneh. Karena AS menjadi inkonsisten dan double standard dengan kebijakannya sendiri. Terlebih, status Indonesia sebagai ‘negara maju’ hanya berlaku di satu UU tapi tidak di UU yang lain yang sama-sama mengatur perdagangan. Artinya, di satu sisi status Indonesia ibarat dilambungkan, namun di saat yang sama juga dijerumuskan.

Sedikit menengok negara tetangga, Singapura, yang meski menjadi salah satu negara satelit AS di kawasan Asia Pasifik, namun Singapura pernah menolak ketika akan diberi status “negara maju”. Saat itu, Singapura mengatakan mereka lebih layak disebut ‘negara berkembang’ dalam konteks dalam ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Baca juga:  Omnibus Law Langgengkan Oligarki

Alasan mereka karena negara itu tidak memiliki sumber daya yang memadai, ekonominya tergolong kecil, dan ketergantungannya tinggi pada perdagangan global. Singapura adalah negara berkembang anggota WTO.

Belum lagi dengan status Indonesia yang juga sebagai anggota WTO serta bakal calon anggota Dewan HAM PBB. Ini adalah upaya politis AS untuk mencoba meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Tapi tentunya dengan konsekuensi, bahwa jika Indonesia berani hengkang, maka itu sama saja dengan melawan kedigdayaan ideologi kapitalisme milik AS.

Jadi jelas, perubahan status Indonesia menjadi negara maju atas restu AS ini tak ubahnya tipu-tipu politik sang negara pertama untuk semakin menguatkan hegemoninya dalam mengendalikan perdagangan global.

Karena itu, ada baiknya kita sedikit merujuk ke belakang. Yang mana, sejak dulu telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negeri Muslim yang besar dan dengan kekayaan alam yang melimpah.

Sudah menjadi rahasia umum pula, perusahaan-perusahaan dari Negeri Paman Sam, bertebaran di negeri ini. Yang dengannya, sangatlah dapat dimengerti bahwa hingga abad milenium ini, AS masih senantiasa memandang penting Indonesia.

Pasalnya, memang dalam konstelasi politik internasional saat ini, baik mencakup tataran kebijakan maupun aksi politik, akan selalu terjadi perebutan pengaruh dan kepentingan di antara sejumlah negara adidaya dan juga negara-negara besar lainnya.

Di samping itu, dalam rangka menjaga keamanan kepentingannya di Indonesia, AS juga menyiapkan beragam strategi, misalnya dengan isu terorisme dan radikalisme sebagaimana tercantum dalam dokumen RAND Corporation.

Baca juga:  Saat Arogansi Rezim Sukses Mengooptasi Rasionalitas Kaum Intelektual

Realitas menunjukkan, bahwa setiap daerah di Indonesia yang dikuasai dan akan dikuasai oleh AS, kaya sumber daya alam. Tersebab hal itu, maka di setiap daerah tersebut pasti diangkat isu terorisme di dalamnya.

Berdasarkan semua ini, tidaklah mengherankan jika Indonesia “mendadak” berubah status, seolah tiba-tiba menjadi negara maju. Status ini tak lain adalah wujud menguatnya pengaruh AS di Indonesia, terlebih pascawabah corona di Cina, yang cukup memporakporandakan megaproyek OBOR (One Belt One Road) yang peta geografisnya melewati kawasan nusantara. Kondisi ini rupanya membuat AS bergerak cepat memanfaatkan posisi Cina yang melemah.

Atas semua ini, sungguh Allah ‘Azza wa Jalla telah melarang memberikan jalan apa pun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman, dalam firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141).

Ayat ini relevan untuk dijadikan dalil keharaman memberikan jalan kepada pihak asing (kaum kafir) dalam menguasai kaum mukmin. Namun makna ayat ini hanya dapat diwujudkan oleh sistem pemerintahan Islam, Khilafah Islamiyah.

Sudah saatnya negeri ini menganulir kapitalisme beserta hegemoninya. Yang karenanya, Indonesia perlu ideologi alternatif yang memiliki kesempurnaan dan daya saing global. Sebagai negeri muslim terbesar, kita tak usah ragu untuk kembali pada Islam selaku ideologi negara.

Hanya dengan ideologi Islam, maka negeri ini layak meraih kepemimpinan berpikir (qiyadah fikriyah) untuk seluruh dunia. Dan dengan ideologi Islam di bawah naungan Khilafah pula, kehormatan politik dan ekonomi negeri ini bisa diraih sekaligus meruntuhkan ideologi kapitalisme besutan AS. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *