Larangan Sunat Perempuan Menyerang Islam

Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews.com, FOKUS – Larangan terhadap sunat perempuan kembali dikampanyekan seiring peringatan 25 tahun deklarasi Beijing Platform for Action (BPfA.[1] Meski BPfA –yang dianggap sebagai agenda paling visioner dalam pemberdayaan perempuan dan anak perempuan– sudah menetapkan secara rinci 12 area kritis terkait dengan perempuan dan anak perempuan.

Namun kesetaraan gender masih menjadi impian dan justru menghadapi masa kritis dalam memperjuangkan kesetaraan gender.[2] Setidaknya, Global Gender Gap Report 2020 dibutuhkan waktu hampir 100 tahun untuk menghilangkan kesenjangan gender secara keseluruhan.[3]

Meskipun semua itu makin menunjukkan bahwa kesetaraan gender hanya ilusi, namun para pegiat gender masih bersikeras untuk mewujudkannya. Untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dengan Planet 50×50 dan SDGs 2030, dibuatlah kampanye multigenerasi “Generation Equality: Realizing women’s rights for an equal future” oleh UN Women.

Sunat perempuan merupakan salah satu persoalan yang dikampanyekan dalam Generation Equality karena dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan[4] dan memiliki dampak serius untuk anak perempuan.[5]

Kampanye didukung pernyataan bersama antara Direktur Eksekutif UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, dengan Direktur Eksekutif UNFPA (United Nations Population Fund) Dr. Natalia Kanem, Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore dan Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus pada kesempatan Hari Internasional Nol Toleransi untuk Mutilasi Genital Perempuan tanggal 6 Februari 2020 yang lalu, dengan tekad “zero female genital mutilation by 2030.[6]

PBB menjadikan FGM sebagai masalah global, karena komunitas migran membawa praktik tradisional ini di negara-negara Barat. WHO memperkuat kampanye itu dengan menyatakan FGM tidak dapat dibenarkan secara medis dan bisa menimbulkan konsekuensi fisik, psikologis dan sosial jangka panjang.[7]

Pada Nairobi Summit on ICPD25, yang diadakan tahun 2019 yang lalu, telah dibangun komitmen pemerintah, masyarakat sipil, organisasi berbasis agama dan perusahaan swasta untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya –seperti sunat perempuan– dalam 10 tahun, yaitu tahun 2030, saat SDGs diharapkan tercapai.[8]

Alasannya, sekitar 200 juta perempuan dan anak perempuan di 31 negara di dunia telah mengalami Female Genital Mutilation.[9] Menurut UNFPA, jika sunat perempuan tidak dilarang, maka akan ada 68 juta anak perempuan di 25 negara akan menjadi korban pada tahun 2030.[10]

Baca juga:  Bagaimana Khilafah akan Menjamin Hak-hak Politik Perempuan

Fitnah keji atas Sunat Perempuan

Sunat perempuan sesungguhnya merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam, yang tidak membahayakan kehidupan perempuan ataupun anak perempuan. Namun Barat memasukkan sunat perempuan sebagai praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam bentuk Female Genital Mutilation (FGM).

FGM dinyatakan bertentangan dengan berbagai aturan global seperti the Universal Declaration of Human Rights, the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dan the Convention on the Rights of the Child.[11] Juga Declaration on the Elimination of Violence against Women.

Bahkan pada 1995, BPfA memajukan komitmen komunitas internasional untuk mengakhiri FGM dengan mendorong pemberlakuan undang-undang anti-FGM dan untuk membantu upaya organisasi nonpemerintah, komunitas, dan organisasi keagamaan untuk menghilangkannya.[12]

Padahal yang dilakukan Barat adalah simplifikasi dan dilatarbelakangi sentimen Islamofobia. Mereka menyamakan sunat perempuan dengan FGM.

Dalam kampanye Generation Equality, sunat perempuan termasuk dalam agenda “An end to sexual harassment and all forms of violence against women and girls” karena merupakan praktik yang merugikan perempuan[13], berbahaya, yang membawa konsekuensi jangka panjang dari sisi fisik, psikis, dan sosial.[14] Pada 2008, the World Health Assembly mengeluarkan resolusi tentang penghapusan FGM[15]sehingga tahun 2012, PBB mengadopsi resolusi yang melarang FGM di seluruh dunia.”[16]

Penamaan sunat perempuan dengan FGM sangatlah tendensius, apalagi FGM didefinisikan sebagai “semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau keseluruhan genitalia eksterna wanita atau cedera lain pada organ genital wanita karena alasan non-medis.”[17]

Dan kekeliruan menyamakan sunat perempuan dengan FGM makin jelas bila melihat klasifikasi FGM menurut WHO, yang membagi menjadi empat jenis berdasarkan tingkat pemotongan organ genital perempuan[18] , sesuatu yang sangat berbeda dengan pelaksanaan sunat perempuan dalam Islam.

Pada faktanya memang ada praktik FGM yang benar-benar membahayakan, seperti infibulation, yang merupakan bentuk FGM paling parah, yang dilakukan di wilayah timur laut Afrika: Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, dan Sudan dan Afrika Barat (Guinea, Mali, Burkina Faso, dan lain-lain).[19] Praktik-praktik berbahaya inilah seperti ini lah yang harus dilarang dan bukan sunat perempuan.

Namun sayangnya, praktik sunat perempuan yang merupakan ajaran agama (Islam), dinafikan dengan mengatakan FGM lebih merupakan praktik budaya, yang berakar pada ketimpangan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, seperti yang dikatakan Jaha Dukureh, Duta Besar Niat Baik Regional Wanita PBB untuk Afrika.[20]

Baca juga:  Film Kucumbu Tubuh Indahku: Seni Bebas ala Demokrasi

Semestinya ketika FGM bukan karena agama, maka sunat perempuan yang diperintahkan Islam seharusnya tidak dilarang, karena praktiknya jelas sangat berbeda dengan FGM.

Istilah FGM pun ternyata tidak tiba-tiba muncul. Pada saat awal persoalan sunat perempuan menjadi perhatian internasional, istilah yang digunakan adalah “female circumcision”, yang sering digunakan untuk menggambarkan FGM tipe I. Namun istilah ini dikritik karena dianggap berbeda dengan praktik pada laki-laki, baik dari sisi praktik teknisnya, maupun manfaat kesehatannya.

UNFPA tidak menganjurkan penggunaan istilah “female circumcision” karena implikasi kesehatan dari penyunatan pada pria dan wanita sangat berbeda. Pada faktanya, para ahli kesehatan di Afrika Timur dan Selatan mendorong sunat laki-laki untuk mengurangi penularan infeksi HIV, sementara FGM justru meningkatkan risiko penularan infeksi HIV. Alasan ini masuk akal bila dikaitkan dengan praktik FGM dan bukan sunat perempuan[21].

Perubahan Istilah menjadi FGM rupanya juga disebabkan karena istilah female circumcision kurang mencerminkan atau mengaburkan efek fisik dan psikologis yang serius dari pemotongan genital perempuan.[22] Jadilah Istilah “mutilasi” digunakan oleh berbagai organisasi kesehatan dan hak asasi manusia wanita.

Penggunaan kata mutilasi bertujuan untuk menekankan betapa beratnya tindakan tersebut dan menegaskan adanya pelanggaran terhadap hak asasi dasar perempuan dan anak perempuan. Istilah inilah yang digunakan dalam beberapa dokumen konferensi PBB dan telah berfungsi sebagai alat kebijakan dan advokasi.

Bahkan pada akhir tahun 1990-an, digunakan istilah “Feminal genital cutting” untuk memenuhi ketidakpuasan dengan istilah mutilasi, sehingga muncullah istilah FGM/C.[23]

Nyatalah istilah mutilation atau cutting justru bertentangan dengan praktik sunat perempuan dalam Islam. Islam bahkan memiliki aturan rinci terkait dengan sunat perempuan, baik status hukumnya, teknis hingga kapan boleh dilakukan dan siapa yang melakukannya.

Menyamakan sunat perempuan dengan pemotongan alat genital perempuan sungguh fitnah yang sangat keji.

Aroma Liberalisasi

Aroma kebencian terhadap Islam sebagai alasan pelarangan sunat perempuan makin tak terbantahkan ketika persoalan ini diangkat dengan sudut pandang hak asasi manusia. Islam dianggap “memaksa” melakukan sunat perempuan atas alasan ibadah. Apalagi jika dipandang dengan sudut hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, aturan Islam ini dianggap mencederai perwujudannya, yang kemudian akan menghalangi tercapainya kesetaraan gender.

Baca juga:  Feminisme: Serigala Berbulu Domba

Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) atau SRHR (sexual and reproductive health and rights) pertama kali digagas dalam ICPD (International Conference on Population and Development ) pada tahun 1994 di Kairo dan Fourth World Conference on Women di Beijing tahun 1995.

HKSR ini sesungguhnya merupakan konsep hak asasi manusia yang diterapkan pada seksualitas dan reproduksi. Dengan demikian, setiap individu, termasuk perempuan, harus dijamin haknya dalam membuat pilihannya sendiri atas kesehatan seksual dan reproduksinya.[24]

Konsep ini kemudian melahirkan adanya 12 Hak Reproduksi yang disusun oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996[25]. HKSR jugalah yang mendasari lahirnya Yogyakarta Principal pada tahun 2006, yang berkaitan dengan toleransi terhadap orientasi seksual dan identitas gender.[26]

Dengan sudut pandang Islam, HKSR yang dikembangkan Barat jelas menggambarkan liberalisasi pemikiran dan perilaku. Barat menjadikan akal manusia sebagai penentu, sementara Islam mengharuskan tunduk dan patuh pada perintah Allah SWT. Barat membiarkan semua keinginan manusia dipenuhi, sementara Islam membatasinya dengan hukum syariat.

Dengan demikian pelarangan sunat perempuan demi memenuhi hak dasar perempuan dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, terlebih dikaitkan dengan HKSR, sejatinya adalah menghalangi penerapan aturan Islam.

Apalagi Islam secara jelas menunjukkan perlawanan terhadap ide kesetaraan gender yang menjadi pemikiran dasar pelarangan sunat perempuan.

Sudah menjadi tabiat kapitalisme selalu berusaha menghilangkan aturan-aturan agama dan menggantinya dengan aturan yang dibuat oleh akal manusia. Padahal akal manusia itu lemah, sehingga memungkinkan adanya kesalahan bila tidak disandarkan kepada aturan yang bersumber dari Sang Pencipta.

“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS Al Ma’idah: 50) [MNews]

Referensi:

[1] https://twitter.com/UN_Women/status/1212381725638189059

[2] https://twitter.com/UN_Women/status/1212517617476472832?s=09

[3] https://www.weforum.org/our-impact/gender-gap-accelerators

[4] https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/about

[5] https://twitter.com/unwomenasia/status/1212253389695926276?s=09

[6] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/2/statement-joint-international-day-of-zero-tolerance-for-female-genital-mutilation

[7] https://www.voaindonesia.com/a/pbb-serukan-praktik-sunat-perempuan-dihentikan-sepenuhnya-tahun-2030/4775933.html

[8] https://www.nairobisummiticpd.org/content/icpd25-commitments,

[9] https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/

[10] https://www.unfpa.org/born-complete.

[11] https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/,

[12] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/1/feature-global-fight-to-end-fgm

[13] https://twitter.com/unwomenasia/status/1225328432642433025

[14] https://twitter.com/UN_Women/status/1212517617476472832?s=09

[15] https://www.medicalnewstoday.com/articles/241726#human_rights

[16] https://www.medicalnewstoday.com/articles/241726#human_rights

[17] https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#whatisfgm

[18] https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/

[19] https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day

[20] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/1/feature-global-fight-to-end-fgm

[21] . https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#whatisfgm

[22] https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#whatisfgm

[23] . https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#whatisfgm

[24] https://www.unfpa.org/sexual-reproductive-health

[25] https://www.ippf.org/resource/sexual-rights-ippf-declaration

[26] https://www.komnasham.go.id/files/20151130-prinsip-prinsip-yogyakarta-$O9YQS.pdf

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *