[Editorial] Kisruh Bawang Putih, Salah Satu Bukti Lemahnya Kedaulatan Pangan Indonesia

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Meski tak termasuk bahan makanan pokok, kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi bawang putih tak bisa dianggap remeh. Mayoritas penganan berbumbu dapur, termasuk yang dikenal sebagai bumbu dasar masakan, rata-rata tak bisa lepas dari bahan yang satu ini.

Maka ketika harga bawang putih melonjak naik, pengaruhnya benar-benar sangat terasa. Tak hanya oleh kalangan ibu rumah tangga saja, tapi juga oleh para pengusaha kuliner maupun industri berbahan bawang putih di berbagai levelnya.

Sejak awal bulan ini, bawang putih memang seolah berpindah harga. Tak tanggung-tanggung, kisaran lonjakannya mulai 50 persen hingga 200 persen. Yakni dari kisaran Rp25.000 – 35.000 tembus menjadi Rp70.000.

Usut punya usut, penyebab utamanya ternyata bukan semata-mata karena barang langka. Tapi lagi-lagi akibat ulah para spekulan nakal yang menimbun barang demi menambah margin keuntungan.

Yang membuat miris, pemerintah alih-alih bersegera menyelesaikan hambatan distribusi barang yang selalu berulang ini melalui pengetatan kontrol dan penegakan hukum yang memberi efek jera. Pemerintah seperti biasa justru lebih suka mengambil langkah mudah dengan membuka kran impor lebih lebar dari sebelumnya.

Kenapa lebih lebar? Karena faktanya, stok barang yang ada di pasar dan di gudang-gudang milik spekulan saat ini, nyatanya mayoritas berasal dari impor juga. Bukan produk petani lokal.

Seperti diketahui, selama ini 90 persen kebutuhan konsumsi bawang putih Indonesia yang mencapai lebih dari 550.000 ton per tahunnya atau 47.000 ton per bulannya memang dipenuhi dari impor, terutama dari Cina. Sementara sisanya dari negara lain, seperti india.

Sehingga ketika stok diklaim kian menipis di bulan ini, sekaligus sebagai antisipasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri sekitar 1 (satu) bulan ke depan, Kementan lantas dengan ringan mengeluarkan rekomendasi impor produk hortikultura khususnya bawang putih sebesar kisaran 300.000-400.000 ton. Dan lagi-lagi dari Cina.

Wabah virus corona rupa-rupanya tak mampu menghentikan tekad penguasa untuk mengimpor bawang putih dari Cina. Karena kenyataannya, Cina saat ini masih menjadi produsen bawang putih terbesar dunia (78%). Jauh melampaui kemampuan produsen terbesar kedua, yakni India.

Pemerintah juga berargumen, kebijakan impor ini mau tidak mau harus segera dilakukan, salah satunya untuk kepentingan operasi pasar untuk pengendalian harga. Terlebih faktanya bawang putih produksi lokal memang belum mampu memenuhi kebutuhan.

Hanya saja, sikap pemerintah yang cenderung mudah menjadikan impor sebagai solusi andalan termasuk untuk bawah putih ini justru kontradiktif dengan visi pembangunan pertanian yang sering digembar-gemborkan.

Kementerian Pertanian misalnya telah kadung menetapkan target mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia alias world food storage pada 2045. Saat itu semua produk pangan strategis Indonesia diharapkan akan mampu swasembada hingga diekspor ke mancanegara.

Untuk meraih ambisi itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaeman sendiri telah menetapkan beberapa tahapan. Pada 2019 misalnya Indonesia harus sudah bisa mencukupi kebutuhan padi, bawang merah, dan cabai dari dalam negeri karena tingkat produksi telah melampaui tingkat konsumsi.

Berikutnya secara bertahap Indonesia harus bisa swasembada gula konsumsi (2020), kedelai (2021), bawang putih (2023), gula industri (2024), dan daging sapi (2026) sehingga kelak pasca 2026 menjadi mandiri pangan. Hingga berikutnya Indonesia pada 2045 mampu menjadi lumbung pangan dunia.

Masalahnya, secara faktual target-target tersebut nampak masih sangat jauh dari jangkauan. Untuk kasus bawang putih misalnya, sejak 2016 pemerintah sudah menetapkan kebijakan wajib tanam 5 persen bagi para importir yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor. Namun implementasinya masih nol besar.

Begitupun dengan produk pangan lain, termasuk padi, bawang dan cabai yang ditarget 2019 sudah swasembada. Faktanya semua masih berupa cita-cita.

Nampaknya, terlalu banyak kendala yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan mimpinya. Secara internal, kita masih terkendala di aspek dukungan infrastruktur, inovasi teknologi, riset, dan optimasi sumber daya manusia yang ujung-ujungnya, terkait soal political will penguasa.

Padahal untuk menjadi lumbung pangan dunia yang mengandung unsur swasembada, kemandirian dan kedaulatan pangan tadi, tentu butuh optimasi dan efisiensi produktivitas pertanian. Sementara hari ini, produktivitas pertanian, masih jauh dari kata optimal dan efisien, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Baca juga:  Membidik Akar Masalah Kelaparan di Negeri Pertanian

Jangankan berpikir menaklukkan pasar dunia, sekadar untuk subsisten saja masih sulit diwujudkan. Dan ini wajar, karena penguasa memang tak nampak sungguh-sungguh berupaya fokus mewujudkannya. Malah terkesan tak mau bersusah payah. Atau pejabatnya, bermain mata bersama importir dan spekulan.

Lihat saja, betapa banyak kebijakan yang justru tak memihak pada pengembangan sektor pertanian. Mulai dari perancangan hingga dukungan pendanaan. Terbukti, konversi lahan pertanian begitu massif terjadi di mana-mana. Menjadi perumahan, mall, dan yang lainnya. Subsidi benih dan pupuk (saprotan) malah dihapuskan.

Riset-riset terkait teknologi tepat guna pun cenderung diabaikan. Bahkan SDM-SDM berkualitas seringkali tak dimanfaatkan untuk kepentingan memperbaiki keadaan. Sehingga bukan rahasia jika banyak temuan anak-anak bangsa justru ‘dibeli’ oleh negara-negara luar.

Karenanya tak heran jika sektor pertanian dipandang tak lagi menjanjikan. Hingga dampaknya, kontribusi sektor ini terhadap PDB kian lama kian turun drastis. Di tahun 2019 saja, sektor pertanian hanya menyumbang 21 persen terhadap PDB. Dan di tahun 2017 hanya tinggal 13 persen saja.

Di luar masalah internal tersebut, negara-negara seperti Indonesia memang sudah kadung berposisi sebagai negara dunia ketiga, sebutan halus untuk menyebut pengekor negara adidaya.

Negara seperti ini, tentu tak punya independensi dalam menghadapi kemauan negara-negara adidaya. Yang di antaranya terepresentasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan internasional di bawah tema besar “liberalisasi ekonomi” atau “perdagangan bebas” yang sejatinya merupakan alat penjajahan kapitalis global tadi kepada dunia ketiga.

Akibatnya, pengambilan keputusan apa pun, termasuk terkait kebijakan pangan, baik menyangkut aspek produksi, distribusi maupun konsumsi tak lagi menjadi hak mutlak rakyat yang direpresentasikan oleh pemerintah, melainkan harus terikat dengan butir-butir kesepakatan internasional yang dibuat oleh negara-negara anggota atas arahan negara-negara adidaya demi kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional milik mereka.

Dalam konteks global, upaya negara adidaya merebut kedaulatan ekonomi (baca : neoimperialisme) negara dunia ketiga melalui sistem liberalisasi atau perdagangan bebas ini memang sudah dimulai sejak IMF dan World Bank menginisiasi pertemuan Bretton Woods pada tahun 1944.

Lalu tahun 1948 diciptakanlah General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang secara intensif terus dimatangkan melalui berbagai putaran pertemuan dengan fokus bahasan mengenai pengurangan hambatan tarif dan nontarif bea masuk untuk menjamin kelancaran realisasi sistem perdagangan bebas.

Adapun yang menyangkut liberalisasi perdagangan produk pertanian sendiri mulai menjadi fokus pada saat Putaran Uruguay (1986-1994). Pada putaran ini The Agreement on Agriculture (AoA) disetujui dan World Trade Organization (WTO) sebagai instrumen legalnya terbentuk pada 1995. Dan Indonesia menjadi salah satu dari 125 negara yang meratifikasi kesepakatan ini melalui UU NO. 7/1994.

Program liberalisasi yang ada dalam AoA ini nampak dalam bentuk komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar untuk produk pertanian melalui penciptaan peraturan dan disiplin GATT yang lebih kuat dan efektif.

Dengan kata lain, kesepakatan ini menekankan tentang keharusan negara menurunkan dukungannya terhadap sektor pertanian, meningkatkan akses pasar untuk impor pertanian, dan pengurangan subsidi ekspor pertanian yangkesemuanya termasuk prinsip perdagangan pasar bebas.

Baca juga:  Khilafah Menghentikan Impor

Persetujuan tersebut juga meliputi isu-isu di luar perdagangan seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment S&D) bagi negara-negara berkembang, termasuk juga perbaikan kesempatan dan persyaratan akses untuk produk-produk pertanian bagi negara-negara tersebut.

Sebagai dampak persetujuan ini, wilayah Indonesia harus membuka diri dari arus masuk produk-produk dunia. Produk pertanian Indonesia dipaksa masuk ke gelanggang pasar internasional menghadapi negara-negara lain yang berdaya saing jauh lebih kuat karena didukung tingkat efisiensi dan penguasaan teknologi tinggi.

Dan hasilnya bisa dibayangkan, alih-alih mampu mengekspor produk pangan ke luar negeri, produk dalam negeri pun kalah bersaing di negeri sendiri.

Wajar jika para petani akhirnya kehilangan gairah berproduksi yang menyebabkan ketersediaan produk pangan terus berkurang, melengkapi persoalan kebijakan distribusi yang selama ini sudah sangat buruk.

Maka sektor pertanian pun terpukul, dan mayoritas masyarakat hanya menjadi end-user, bukan produser. Sementara itu, perdagangan pangan akhirnya dikuasai perusahaan-perusahaan multinasional bermodal besar. Termasuk para importir yang rata-rata merangkap sebagai spekulan.

Hal ini tak terkecuali terjadi pula pada komoditas bawang putih. Sebelum keran impor dibuka, produksi bawang putih di Indonesia sebetulnya cukup baik dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun, ketika impor dibuka, produksi di dalam negeri perlahan-lahan berkurang dan pasar Indonesia pun mulai dibanjiri pasokan bawang putih dari luar negeri. Bahkan hingga 90 persen kebutuhan.

Kalaupun hari ini pemerintah berusaha membuat aturan, seperti wajib tanam 5 persen bagi para importir, itu terkesan hanya demi “menutup rasa berdosa” saja. Selebihnya, tak berdampak apa-apa. Para importir dengan mudah memberi alasan tanpa perlu takut mendapat sanksi dari penguasa.

Semestinya, karut marut terkait pangan termasuk bawang putih yang berlangsung hingga hari ini tidak akan terjadi sekiranya bangsa ini memahami konstelasi global. Yakni bahwa negara-negara kapitalis, telah menciptakan jebakan bernama sistem pasar bebas untuk menjerat negara-negara lemah namun kaya seperti Indonesia dalam cengkraman hegemoninya.

Negara-negara ini akan terus berusaha agar posisi dan kondisi negara-negara ketiga ini selalu tergantung pada negara-negara besar, bahkan mengikatkan segala hal yang menyangkut kepentingan rakyatnya kepada mereka. Termasuk untuk hal-hal yang sebetulnya negara-negara ketiga ini mampu mewujudkannya dengan usaha dan kekuatannya sendiri.

Sesungguhnya, Indonesia dan dunia muslim lainnya memiliki potensi kebangkitan dan independensi yang sangat besar. Tanahnya yang subur dan kaya potensi sumber daya, SDM yang melimpah dan siap berkarya, ditambah potensi geopolitik dan geostrategisnya atas dunia, semestinya cukup menjadi modal membangun kemandirian bahkan kedaulatan di berbagai bidang, termasuk pangan.

Karena itulah, Indonesia seharusnya segera mengambil langkah-langkah strategis untuk membalikkan keadaan. Bangsa ini tak boleh lagi tersibukkan oleh langkah-langkah pragmatis yang diciptakan musuh untuk menghadapi ancaman kedaulatan pangan. Semisal, pembukaan keran impor termasuk yang bersyarat, upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar yang hanya menguntungkan para spekulan, dan lain-lain.

Negara justru harus memanfaatkan semua potensi tadi, untuk membangun kembali kedaulatan pangan yang tentunya sangat erat kaitannya dengan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik.

Artinya, pemerintah harus berani melepaskan diri dari sistem kapitalisme yang mengungkung dunia internasional. Karena sistem inilah yang telah begitu lama mengukuhkan penjajahan negara-negara besar atas negara-negara kecil melalui lembaga-lembaga Internasional yang mereka ciptakan sebagai alatnya, berikut berbagai kesepakatan atau perjanjian yang dilahirkannya.

Hanya saja, sepanjang sistem yang dikukuhi negara dan penguasa Indonesia ini masih sama-sama sekuler demokratis kapitalistik neoliberal, maka keadaan akan tetap demikian. Negeri ini akan tetap menjadi objek negara kapitalis, dan berada di bawah cengkraman penjajahan negara kapitalis subjek.

Hanya Islam satu-satunya sistem yang bisa diandalkan untuk menghadapi kekuatan kapitalisme global yang kian hari kian menampakkan borok-boroknya. Karena sistem ini tegak di atas paradigma yang menjadikan negara/pemerintahan sebagai alat/institusi politik yang berkewajiban menegakkan hukum-hukum Allah termasuk yang terkait dengan kebijakan ekonomi bidang pertanian, dan sekaligus menempatkan para penguasa hanyalah sebagai pelayan (raain) bagi umat.

Baca juga:  [Editorial] Mencari Pancasila di Balik Kebijakan Pangan Indonesia

Dalam sistem Islam, selain raain, penguasa pun diibaratkan sebagai junnah (benteng pelindung) bagi umat yang wajib menjaga mereka dari berbagai bahaya, termasuk ancaman krisis kedaulatan pangan melalui penerapan kebijakan politik dan ekonomi yang kuat dan tegak di atas paradigma yang benar yakni akidah Islam.

Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, Islam telah menggariskan kebijakan politik ekonomi pertanian yang kuat dan saling bertumpu pada bidang-bidang lainnya termasuk perindustrian, bahkan industri berat.

Strategi politik pertanian dan industri yang ditawarkan Islam ini, selain sangat berpihak kepada masyarakat secara umum, juga menjadikan kita bisa terlepas dari cengkeraman dan penguasaan Barat.

Hal ini dikarenakan Islam telah menggariskan prinsip-prinsip dasar ekonomi menyangkut masalah kepemilikan, pengelolaan dan distribusi yang bertumpu pada prinsip keadilan hakiki, yang berbeda dengan kapitalisme yang menuhankan prinsip kebebasan.

Hal ini didukung oleh adanya prinsip kemandirian politik yang mencegah dan mengharamkan intervensi apalagi penguasaan asing atas umat Islam melalui jalan apapun. Misalnya dengan adanya aturan perdagangan internasional yang dikaitkan dengan status negara-negara asing, apakah sebagai kafir harbi fi’lan, kafir harbi hukman atau negara kafir muahid (dalam perjanjian).

Dalam strategi politik pertanian, berbagai aturan ditetapkan sedemikian rupa yang memungkinkan negara secara berdaulat akan mampu menjamin ketersediaan dan meningkatkan ketahanan pangan negara dan seluruh warga negaranya.

Misal yang menyangkut proses produksi, negara akan melakukan program swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Sekaligus menerapkan kebijakan pertanahan sesuai aturan Islam yang fokus pada pemberdayaan dan berorientasi melestarikan lingkungan.

Juga kebijakan-kebijakan yang berorientasi peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk menjaga ketahanan, kemandirian bahkan kedaulatan pangan, semisal melalui dukungan riset-riset, pemberian subsidi saprotan, bantuan permodalan, pendampingan dan penyuluhan serta dukungan struktur dan infrasturktur yang memadai, dan lain-lain.

Begitu pun akan diatur masalah distribusi yang memberi jaminan setiap warga negara tercukupi kebutuhannya akan kosumsi pangan secara mudah dan merata. Di antaranya, melalui penerapan politik ekonomi yang berorientasi mewujudkan kesejahteraan orang per orang. Namun tanpa menutup ruang bagi mereka untuk memperoleh ketinggian kualitas hidup melalui persaingan usaha yang alami dan manusiawi.

Dan untuk mencegah segala bentuk penyimpangan yang menghambat distribusi akibat spekulasi atau praktik-praktik monopoli sebagaimana marak sekarang, maka di saat sama ditegakkan aturan sanksi Islam yang tegas dan memberi efek jera.

Secara rinci, aturan-aturan ini telah lengkap tersedia dalam sistem politik ekonomi Islam. Persoalannya hanya tinggal kemauan semua pihak, baik rakyat maupun penguasa, untuk benar-benar menerapkannya dalam kehidupan.

Yakni mengubah paradigma kehidupan bernegara dengan landasan akidah dan penerapan hukum-hukum Islam secara kaffah. Bukan semata karena urgen, tapi karena ini adalah kewajiban.

Insya Allah, tak hanya kedaulatan pangan yang akan diwujudkan, tapi juga kedaulatan ekonomi dan politik yang mampu menghancurkan hegemoni kapitalisme global sekaligus mewujudkan kerahmatan bagi seluruh alam dengan Islam. Wallâhu a’lam bi ash-shawâb. [MNews – SNA]

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “[Editorial] Kisruh Bawang Putih, Salah Satu Bukti Lemahnya Kedaulatan Pangan Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *