; Tarik Ulur Kebijakan Impor Yang Kendur – Muslimah News

Tarik Ulur Kebijakan Impor Yang Kendur

Oleh: Henyk Nur Widaryanti S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Belakangan ini kasus impor selalu menjadi perbincangan hangat. Contohnya masalah impor bawang putih. Nyatanya kebutuhan si putih negeri ini 96% disokong dari impor. Lebih mengagetkan lagi negara terbesar pengekspor bawang putih ke Indonesia adalah Cina. Pasalnya harga bawang putih dari Cina cukup murah dan termasuk negara penghasil bawang putih di dunia.

Hal ini sangat menguntungkan bagi pengusaha impor. Pasalnya, harga bawang putih dijual dua kali lipat dari harga sebelumnya. Dari hitung-hitungan tempo (20/2/2020) pada 2017 harga bawang putih dari Cina Rp14.600,-/kg. Kemudian di Indonesia diecer Rp35.000,-/kg. Keuntungan yang dicapai sekitar Rp8,6triliun.

Begitu pun di tahun 2018, harga si putih dari Cina Rp7.200,-/kg dan dijual Rp26.000,-/kg. Dari sini diperoleh laba Rp8,4triliun. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini begitu besar. Maka wajar jika ada pihak-pihak yang tergiur dengan iming-iming rupiah.

Beberapa waktu belakangan ini ditemukan kenaikan harga bawang yang cukup tinggi. Pada bulan Februari ini tercatat hingga Rp55.000,-/kg (Batampos, 17/2/20). Fenomena ini diperkuat dengan blusukan Tempo di pasar Kramatjati. Dari kios seluas 9 meter persegi milik Pak Anas, hanya ditemukan 100 karung bawang putih. Bahkan pemilik kios menyatakan jika kelimpungan mencari stok bawang putih.

Penjual bawang putih ini menduga ada usaha menahan bawang putih di gudang. Dari beberapa importir yang pernah bercerita, mereka mengeluhkan masalah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) tahun 2020 belum keluar. Padahal itu sudah memasuki awal tahun 2020. Bisa jadi untuk mendapatkan untung yang lebih besar lagi atau untuk memaksa pemerintah segera menerbitkan RIPH.

Akal-akalan Impor

Sebagaimana yang dituturkan oleh Anas, tempo pun telah menemukan sistem yang tidak sehat dalam jalan impor bawang putih. Pertama, mengenai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017.

Baca juga:  [Editorial] Kisruh Bawang Putih, Salah Satu Bukti Lemahnya Kedaulatan Pangan Indonesia

Permen ini berisi tentang aturan importir dikenai wajib tanam 5% dari kuota bawang putih yang diajukan. Maknanya seorang importir harus menanam bawang putih dengan kuota 5% dari yang diajukan. Dengan perhitungan tiap hektare menghasilkan 60 ton bawang putih.

Tidak semua importir mampu memenuhi persyaratan ini. Tentunya mereka tidak bisa menanam sendiri. Sehingga mereka mengajak para petani di daerah tertentu (Jawa Tengah, Jawa Barat) untuk menanam si putih. Tentunya dengan pembiayaan dari para importir. Namun, hal ini tidak berjalan mulus.

Menurut tempo ada 241 perusahaan yang mendapatkan RIPH. Bawang putih sebanyak 2.707.137 ton berhasil diimpor 2017-2019. Jika mengikuti aturan 5% maka ada sekitar 22.599 hektare tanah ditanami bawang putih.

Namun, target itu tak pernah diraih. Pasalnya dari 7.645 hektare lahan hanya 3.312 hektare yang ditanami, ini di tahun 2018. Bagaimana di tahun lainnya? Sama saja. Alhasil bawang putih yang dihasilkan hanya 13.506 ton dari 46.059 ton. Maknanya, banyak importir yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Bagi importir yang tidak lulus hingga panen, mereka akan langsung di-blacklist oleh Kementerian Pertanian. Mereka tidak akan mendapatkan RIPH di tahun berikutnya. Apakah nasib mereka sampai di sini? Tentu saja tidak!

Para importir yang terkena black ist oleh Kementerian Pertanian akan bermetamorfosis menjadi perusahaan baru, dengan nama baru dan alamat baru. Masalah pemilik saham atau nama pemiliknya sama tidak perlu dikhawatirkan, karena Kementerian Pertanian tidak meneliti sampai detail. Di samping itu tidak ada aturan yang mengatur tentang monopoli perdagangan. Jadi para importir aman.

Kedua, mengenai keluarnya Surat Perizinan Impor (SPI). SPI adalah surat putusan yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Perdagangan yang saat itu diduduki oleh Pak Enggar. Blusukan tempo mampu mengorek rahasia terdalam masalah impor ini.

Baca juga:  Si Manis di Jembatan Impor, Kebijakan Manis Sebatas Pamor

Seorang importir asal Surabaya yang tak mau disebut namanya menceritakan. Untuk mendapatkan SPI ditarik biaya sebesar Rp2.500,- hingga Rp3.000,-/kilogram. Bagi importir yang menyetujui dalam hitungan hari SPI bisa terbit. Tapi bagi yang tak setuju SPI kadang 6 bulan baru terbit. Atau bahkan tidak terbit sama sekali.

Meskipun ada tarikan sana sini di beberapa pos, para importir tetap untung. Perhitungannya begini, harga bawang putih Cina Rp7.200,-/kilogram (2018). Setelah iuran dan transportasi, biaya barang pengadaan Rp12.200,-. Sedangkan saat itu harga di pasar Rp26.600,-. Jadi untung yang diperoleh para pengusaha masih Rp5.000,-/kilogram. Tinggal mengalikan saja berapa ton impornya.

Sistem yang Semrawut

Adanya penyalahgunaan wewenang baik di pihak importir ataupun pemangku kebijakan, akan menambah kisah suram masyarakat. Pasalnya, masyarakat mau tak mau harus membeli bawang ini sesuai penawarannya. Apalagi bawang putih merupakan kebutuhan sehari-hari bagi para emak. Akhirnya jatah untuk membeli atau membayar keperluan lain justru malah teralokasi untuk si putih saja. Atau hanya membeli sedikit, selebihnya akan diirit penggunaannya.

Adanya prinsip kepentingan abadi membuat mereka yang terlibat dalam impor ini tega menelan uang rakyat. Dengan meminta imbalan langsung kepada para importir dan uang pelicin dari SPI menambah daftar hitam penyuapan.

Kelangkaan bawang putih disebabkan adanya penimbunan bawang di gudang. Hal ini ditujukan untuk mendapat laba yang tinggi. Selain untuk menekan pemerintah memberikan RIPH atau SPI.

Meluruskan yang Bengkok

Kasus seperti di atas selayaknya tak perlu terjadi. Fenomena semacam ini hanya terjadi pada sistem kapitalisme yang mengedepankan keuntungan materi. Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Di mana Islam adalah sebuah sistem sempurna dan paripurna. Islam menawarkan solusi yang solutif.

Masalah pemberian kebijakan impor, Islam akan memaksimalkan potensi dalam negeri dahulu. Dengan membudi daya bawang putih menggunakan teknologi pertanian yang dimiliki, juga memanfaatkan para pakar pertanian untuk menghasilkan benih bermutu dan tahan cuaca tentunya.

Baca juga:  [Editorial] Kisruh Bawang Putih, Salah Satu Bukti Lemahnya Kedaulatan Pangan Indonesia

Setelah itu baru memberikan kuota impor sesuai kebutuhan. Sehingga yang menentukan kuota bawang bukan importir, tapi langsung dari pihak pemangku kebijakan. Untuk bisa mengimpor pun harus memenuhi persyaratan, tentunya tidak memberatkan. Hanya untuk memastikan bahwa perusahaan itu benar ada. Bukan fiktif.

Selain itu adanya pengawasan dalam distribusi barang ke pasar. Menindak tegas penimbunan. Dengan melakukan sidak ke gudang akan memudahkan kontrol, memotong rantai distribusi yang panjang agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal. Sehingga harga jual bawang cenderung stabil.

Selain itu, bagi para petugas yang nakal perlu ditindak tegas. Mereka dinasihati, jika tak berubah harus diberi sanksi. Perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan Islam.

Pengendalian Impor Butuh Peran Negara

Tidak bisa dimungkiri, sebuah negara yang kekurangan akan mengimpor dari negara lain. Di sini butuh negara sebagai pengawas kebijakan impor. Negara bertugas mengontrol dan memastikan seluruh lini kehidupan tidak bermasalah.

Aturan yang jelas dan tegas perlu dibuat. Negara bersifat independen. Tidak bisa dipengaruhi oleh segelintir orang. karena tugas negara adalah memenuhi kebutuhan umat.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim)

Pemimpin di sini dimaksudkan pada kepala negara. Maka sudah menjadi kewajiban pemimpin senantiasa melayani kebutuhan umatnya.

Tata kelola pasar impor secara Islam tidak terwujud jika pemimpinnya tidak menjalankan hukum Islam. Sehingga cara terbaik menanggulangi masalah ini hanya bisa dilakukan oleh negara yang menerapkan aturan Islam. Di sinilah kebutuhan kita akan Khilafah. Berperan sebagai negara pelayan umat. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *