Ketahanan Keluarga: Antara Harapan dan Kenyataan

Oleh: Ratu Erma Rachmayanti

MuslimahNews.com, FOKUS – Masuknya RUU ketahanan keluarga (RUU KK) dalam daftar program legislasi nasional, mengundang pro-kontra. Pengusul RUU ini bermaksud untuk memperbaiki kualitas keluarga dan menyelesaikan berbagai masalah yang menimpa keluarga.

Sementara yang kontra, meski dengan berbagai macam kalimat, tapi berpijak pada satu sudut pandang, yaitu bahwa negara tidak perlu turut campur dalam urusan keluarga. Bahkan mengklaim bahwa ada upaya memasukkan ideologi agama tertentu pada RUU ini.

Mari kita lihat persoalan yang terjadi sesungguhnya.

Tak pelak lagi bahwa sudah terlalu banyak pelanggaran norma, moral, dan perbuatan bebas yang menyimpang yang telah merusak keluarga dan generasi. Karenanya ada kesadaran untuk menyelesaikan melalui pemberlakuan undang-undang.

Namun ternyata niat baik itu tak selalu disambut baik. Perbedaan sudut pandang nyatanya menghasilkan perbedaan sikap hingga perdebatan yang pada akhirnya hanya saling menyalahkan dan tidak akan banyak membawa perubahan pada kondisi buruk ini. Khususnya tentang klaim membawa-bawa agama dalam RUU KK ini.

Pihak yang kontra sangat tidak setuju agama dibawa dalam ranah pengaturan urusan publik. Urusan keluarga bersifat privasi dan diselesaikan oleh komitmen masing-masing keluarga sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya. Karenanya mereka tidak setuju negara turut campur dalam mengurusi teknis urusan rumah tangga.

Seperti yang mereka soroti tentang peran ibu di pasal 25, pasal ini dikritik keras oleh para pembela perempuan, karena menekankan peran ibu di ranah domestik. Sehingga tidak wajib mencari nafkah, harus melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya.

Menurut mereka pengaturan ini terlalu terikat dengan norma agama yang ditafsirkan secara tekstual, penafsiran yang kaku, tidak moderat dan progresif, sehingga tidak mengakomodir perubahan situasi.

Andai perempuan hanya di rumah saja, bagaimana dengan fenomena hari ini di mana perempuan sudah banyak yang berpendidikan tinggi sehingga terbuka lebar akses mereka terhadap dunia kerja? Bagaimana dengan perempuan single parent? Bagaimana dengan yang suaminya pengangguran? Itu yang menjadi alasan mereka.

Mestinya, tidak ada pembatasan seperti itu, karena peran suami dan istri dapat bertukar peran pada saat diperlukan. Pada saat istri di masa reproduksi, maka suami yang bekerja, tapi nanti saat fungsi reproduksi perempuan berhenti, maka ia boleh bekerja dan suami bergantian menjaga anak dan mengurus rumah.

Baca juga:  Beneficial Owner: The Untouchable Men Pengendali Negeri

Masih menurut mereka, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat fleksibilitas yang tinggi pada pertukaran peran suami-istri, semakin meningkatkan ketahanan keluarga, dan kebahagiaannya.

Soal lainnya adalah maraknya pelaku LGBT, disinggung di pasal 85-89 RUU ini. Pengaturan ini pun diprotes para pembela HAM. Pelaku LGBT tidak boleh dihambat, sebab itu pilihan bebas bagi seseorang. Menurut mereka perlu dibedakan antara kejahatan seksual dengan penyimpangan seksual. Keluarga harus memanusiakan pelaku LGBT, tidak merendahkan mereka, apalagi menganggapnya kriminal.

Tentu ini pikiran yang sangat tidak logis jika dinisbahkan dengan dampak buruknya yang merugikan. Hampir setiap korban menjadi predator baru, banyak menyasar anak-anak yang tidak berdaya, menimbulkan kesedihan pada banyak keluarga korban, dan juga memunculkan penyakit menular seksual.

Dari dua contoh topik perdebatan di atas, dapat disimpulkan bahwa pro-kontra ini lahir dari perbedaan perspektif yang tajam tentang peran negara dan agama dalam menyelesaikan persoalan. Dan polemik ini niscaya akan terus terjadi pada bangsa yang menyepakati sekularisasi agama.

Semangat untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan yang lahir dari pemahaman syariat akan mendapat perlawanan sengit dari pihak moderat sekuler.

Agama tidak akan pernah mendapat tempat semestinya, hanya diposisikan sebagai keyakinan individu atau kelompok. Tidak boleh ada norma agama sedikit pun dalam perundang-undangan negara.

Karena itu, untuk implementasi syariat Islam yang diyakini benar, lengkap, dan sempurna, dan akan menyelesaikan berbagai persoalan, tidak bisa hanya dengan menyuntikkan nilai atau ruhnya saja. Karena tubuh bangsa ini masih belum serempak menerima syariat, masih ada penolakan.

Sistem demokrasi ini memang sangat tidak kompatibel dengan syariat Islam. Kita akan terjebak dalam sikap defensif apologetic dan lelah melayani tudingan terhadap syariat, sementara syariat Islam itu sendiri tidak bisa ditegakkan.

Ketahanan Keluarga Buah Penerapan Syariah Kaaffah

Dalam Islam, negara dan agama bak saudara kembar. Tak bisa dibedakan, tak mungkin dipisahkan. Agama –Syariat Islam– bentuknya nampak dalam wujud negara, negara wadah penerapan syariat Islam, representasi Islam adalah negara.

Islam menetapkan negara sebagai penanggung jawab utama untuk kebaikan bangsa, masyarakat termasuk keluarga. Ketahanan keluarga adalah isu penting dalam Islam, sebagai madrasah ula, keluarga ditempatkan sebagai dasar pembentukan identitas bangsa.

Antara negara dan keluarga punya ikatan sinergi yang kuat dan strategis. Suksesnya kepemimpinan kepala keluarga dalam mewujudkan keluarga sholih – mushlih (baik dan memberi kebaikan pada masyarakat dan negara) wajib ditopang oleh kepemimpinan di tingkat negara.

Baca juga:  Ironi Gaji Abdi Negara di Sistem Demokrasi

Mampunya kepala keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, pendidikannya, moral dan akhlak anggota keluarganya, menjaga dari keburukan dan fungsi keluarga lainnya. Didukung peran negara dalam penyelenggaraan sistem ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Begitu pun lahirnya kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab, diperoleh dari pendidikan keluarga.

Karena itu Islam memberi tugas pada negara untuk menyiapkan berbagai perangkat untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Negara melanjutkan pembentukan manusia utuh yang sudah disiapkan keluarga.

Negara menciptakan suasana masyarakat tempat generasi menimba pengalaman hidup dan menempa mentalnya. Menyediakan pendidikan formal dengan kurikulum yang bertarget melahirkan calon orang tua sholih-mushlih, dan siap membina rumah tangga.

Negara menebar nila-nilai kebaikan melalui sistem media massa yang bermanfaat menguatkan keyakinan masyarakat dan mencerdaskan. Mencegah munculnya informasi negatif di media massa, kontra produktif dengan akidah dan akhlak.

Pembentukan keluarga yang benar, pergaulan di tengah masyarakat yang sehat dan produktif, penerapan syariat Islam di aspek ideologi, politik, social, ekonomi, pendidikan, kesehatan layanan publik, ketahanan dan keamanan, oleh negara serta pengurusannya dengan benar dan bertanggung jawab penuh, secara efektif akan melahirkan keluarga yang kuat, masyarakat mulia dan umat terbaik.

Semua ini bisa terwujud karena perundang-undangan dalam khilafah, ruhnya adalah akidah. Umat Islam percaya penuh bahwa syariat Islam akan menyelesaikan masalah dan mengatur urusan dengan benar dan baik.

Tidak ada buruk sangka pada syariat Allah, sehingga ringan saja untuk menjalankan. Aturan Islam dipegang kuat dan diyakini akan melahirkan manusia yang benar, saling bantu dengan sesama, berguna bagi dunia, selamat di akhirat.

Baca juga:  Pepesan Kosong Demokrasi

Syariat Islam tidak memerlukan banyak revisi, karena sifatnya yang fixed. Tidak mengalami perubahan karena waktu dan tempat, mengakomodir semua keperluan dan kebutuhan manusia mana pun dan di mana pun. Tidak akan terkooptasi oleh kepentingan satu kelompok mana pun.

Tidak seperti umat dalam masyarakat sekuler, ada muslim yang antipati dengan syariatnya sendiri. Berani menuduh nas-nas syariat tidak fleksibel, tidak kosmopolit terhadap perubahan masyarakat. Seperti mengatakan bahwa penetapan peran suami istri dalam pandangan Islam lebih banyak merugikan perempuan.

Atau perlu penafsiran ulang nas syara’ sesuai perspektif gender hasil rekayasa akal manusia yang memandang kesetaraan gender sebagai format terbaik bagi relasi laki-laki dan perempuan.

Dalam masyarakat sekuler yang mengadopsi ideologi kapitalisme, akan banyak pelanggaran syariat, dan hasilnya seperti yang kita saksikan saat ini.

Karena itu, sebenarnya jika kita bersemangat untuk meningkatkan kualitas keluarga yang menentukan kebaikan bangsa, tidak lain hanya dengan menerapkan syariat Islam kafah dalam format pemerintahan Islam, yaitu Khilafah.

Sebagaimana telah disinggung sedikit di atas, bahwa penyelesaian masalah keluarga dan bangsa dalam kondisi sekularisasi agama adalah fatamorgana. Terlebih harapan umat untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem sekuler ibarat menegakkan benang basah.

Tugas umat Islam yang utama hari ini justru adalah mengubah format pemerintahan yang ada hari ini dengan pemerintahan Islam, Khilafah, agar syariat Islam kaaffah tegak seluruhnya.

Penuhilah panggilan tugas ini dengan semangat dan keyakinan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Anfaal: 24). [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

4 thoughts on “Ketahanan Keluarga: Antara Harapan dan Kenyataan

  • 8 April 2020 pada 20:33
    Permalink

    Ketahanan Keluarga hanya akan diperoleh dalam sistem yang datang dari Ilahi yakni Islam. Sistem Islam yang mengatur segala sistem secara terpadu tanpa terkecuali.

    Balas
  • 2 April 2020 pada 07:51
    Permalink

    Semoga syariat islam secara kaffah segera tegak. Aamiin

    Balas
    • 28 Maret 2020 pada 11:28
      Permalink

      Dunia ini memang sangat memerlukan penerapan Islam secara menyeluruh dalam naungan khilafah, untuk dapat melahirkan generasi yang mulia dan memuliakan.

      Semoga khilafah akan segera tegak di bumi ini.
      Aamiin ya rabbal a’lamin..

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *