; Kongres Umat Islam Indonesia, Wajib Serukan Khilafah – Muslimah News

Kongres Umat Islam Indonesia, Wajib Serukan Khilafah

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Post-Truth dan Firehose of Falsehood menjadi topik yang tak bosan dibicarakan di era modern. Saat fakta-fakta objektif mulai dikaburkan dan hoaks dianggap sebagai kebenaran, inilah era post-truth.

Didukung dengan fenomena Firehose of Falsehood: yang terpenting bukan kebenaran informasi, tetapi bagaimana berita itu diproduksi secara massal dan membakar emosi massa dengan berbagai cara, sesering mungkin, dan sebanyak mungkin. Sehingga, informasi yang tidak benar pun pada akhirnya diterima oleh publik sebagai suatu kebenaran.

Dilansir dari VoaIslam.com, pendiri media Kernels Indonesia (Drone Emprit), Ismail Fahmi dalam FGD pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 mengatakan bahwa narasi dan perbincangan yang mendominasi media sosial terutama twitter adalah Radikalisme dan Khilafah.

Hal demikian menurutnya tidak sehat. Walau urutan pertama masih di isu ekonomi, namun Radikalisme dan Khilafah menduduki peringkat selanjutnya.

Dalam forum tersebut disebutkan bahwa masyarakat jangan terjebak dalam tema yang tidak produktif, yaitu Khilafah dan Radikalisme. Seharusnya, umat tak usah merespons isu tersebut, yang akhirnya menambah deretan perbincangan seputar Radikalisme dan Khilafah. Forum tersebut seolah ingin menyampaikan bahwa perbincangan masif seputar Radikalisme dan Khilafah hanya terlahir dari era Post-Truth.

Namun, benarkah demikian? Atau jangan-jangan ada sebuah Firehose of Falsehood yang sengaja dilakukan untuk memonsterisasi ajaran Islam politik, yaitu Khilafah?

Pasalnya, menurut data dari Ismail Fahmi, justru yang melambungkan isu Khilafah adalah para influencer dari akun-akun yang kontrakhilafah. Apalagi isu radikalisme, yang menjadi top influencer-nya semuanya adalah propemerintah.

Wajar akhirnya jika masyarakat menilai bahwa isu radikalisme dan khilafah sebagai biang kerok permasalahan bangsa hanyalah kedok untuk menutupi gurita korupsi dan anjloknya perekonomian bangsa.

Sungguh disayangkan, pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke -7 malah diwarnai dengan pelabelan bahwa isu Khilafah dan Radikalisme adalah isu yang tidak produktif. Padahal jika kita melihat sejarah KUII dari awal mula terbentuknya, sangat kental dengan nuansa pengembalian persatuan umat. Serta menganggap runtuhnya Khilafah telah merusak kesatuan umat.

Sejarah Kongres Umat Islam Indonesia (KUII)

Dilansir dari republika.co.id, KUII telah didaulat sebagai puncak konsolidasi umat Islam di Nusantara. Sebuah wadah yang menyatukan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, yang kala itu terpolarisasi menjadi dua kalangan: kalangan tradisionalis dan kalangan modernis Islam.

Kongres yang digagas SI (Serikat Islam) tersebut diselenggarakan di Cirebon pada 31 Oktober-2 November 1922. Dalam pandangan Azyumardi, Kongres di Cirebon itu menghadapkan kalangan tradisionalis dengan modernis Islam.

Selanjutnya KUII dilaksanakan di Garut pada Mei 1924, pembahasan yang menjadi fokus adalah nasib umat pascaruntuhnya Khilafah Turki Utsmani pada 3 Maret 1924. Saat itu, sistem Khilafah resmi dihapus dan digantikan oleh sistem sekuler. Bahkan, Haji Agus Salim kala itu mengatakan bahwa kesatuan umat Islam ikut rusak dengan runtuhnya khilafah Islam.

Baca juga:  Songsong Abad Khilafah Tinggalkan Negara Bangsa

Nuansa friksi kaum tradisionalis dan modernis kembali menegang di KUII tahun 1925 di Jogja, saat kaum tradisional menginginkan kongres mengirimkan utusan pada Turki yang telah menjadi sekuler untuk meminta jaminan terhadap praktk Islam tradisionalis.

Tentu hal demikian ditentang oleh kalangan modernis. Hal demikian pada akhirnya membawa kalangan tradisionalis untuk membentuk sebuah komite Hijaz di Surabaya pada 31 Januari 1926. Dari sanalah lahir ormas besar Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU).

Pascaperang dunia II, posisi Belanda yang melemah telah menyatukan kaum muslim dalam visi besarnya, yaitu meraih kemerdekaan. Tak lama setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, diselenggarakan KUII di Jogjakarta pada 7-8 November 1945. Kongres pertama di bawah kibaran bendera merah putih ini, telah menjadikan Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia.

Namun sayang, partai Masyumi dibubarkan Soekarno pada 1960 karena para tokoh partai Masyumi dicurigai sebagai dalang peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Meski sebagian besar sejarawan sulit membuktikan bahwa PRRI adalah sebuah upaya pemberontakan.

Munculnya orde baru, semakin memudarkan konsolidasi umat Islam Indonesia. Terbukti selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tak sekali pun KUII terselenggara. Pascaruntuhnya orde baru, umat muslim sedikit bisa bernafas lega. KUII kembali digelar di Jakarta pada 3-7 November 1998. Untuk KUII ketiga ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil peran sebagai panitia penyelenggara. KUII 1998 kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Pertama, kongres akan diselenggarakan secara rutin setiap lima tahun sekali. Kedua, kebijakan pemerintah yang merugikan umat Islam segera dicabut, misalnya, asas tunggal Pancasila. Ketiga, peningkatan peran MUI sebagai lembaga fatwa negara. Keempat, umat Islam diminta mewaspadai bahaya laten komunisme, zionisme, dan sekularisme.

KUII pun berjalan lancar setiap lima tahun sekali. Dari KUII ke-3 tahun 1988 hingga KUII ke-6 pada 2015 di Jogjakarta.

Dilansir dari tribun.com, pada KUII ke-6, Gubernur DIY sekaligus Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan di kongres tersebut bahwa Sultan Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada 1479 sebagai perwakilan resmi Khilafah Utsmani di tanah Jawa, ditandai penyerahan bendera hitam dari kiswah Kakbah yang bertuliskan “laa ilaaha illa Allah” dan bendera hijau bertuliskan “Muhammad Rasul Allah”. Bahkan Sultan memberikan bukti dengan menyampaikan bahwa kedua bendera tersebut masih tersimpan baik di Keraton Jogja.

KUII Wajib Membahas Problem Mendasar Negara Ini

Berdasar catatan sejarah KUII di atas, terlihat KUII telah memberikan sumbangan yang begitu berharga bagi kemajuan umat Islam di tanah air. Begitu pun kontribusinya terhadap negara ini, dengan spirit ruhiyah menjaga Indonesia dari segala macam marabahaya.

Baca juga:  Demonisasi Khilafah, Cara Rezim Menutupi Kegagalan Kapitalisme

Sebagai sebuah forum tokoh umat Islam yang akan mengarahkan orientasi umat, KUII layak menjadi wujud nyata konsolidasi umat muslim di Indonesia. Para tokoh yang hadir adalah simpul-simpul umat, di mana ucapan dan perilakunya menjadi teladan masyarakat.

Maka dari itu, bahasan KUII semestinya haruslah membahas problem mendasar yang dialami umat.

Problematik akut yang mendera bangsa ini tak lepas dari jerat sistem kapitalisme. Kesejahteraan yang begitu memprihatinkan adalah juga buah dari sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi negeri ini.

Lihat saja sejumlah regulasi yang memihak pada korporasi. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang akan disahkan segera, mengancam kesejahteraan buruh, seperti menghilangkan upah minimum dan pesangon. Juga kebijakan yang mempermudah tenaga kerja asing saat pengangguran berserakan di mana-mana.

Jeritan para petani pun tak digubris, subsidi pupuk dan bibit dicabut bersamaan dengan pemberlakuan kebijakan tarif impor nol persen. Mereka dipaksa bersaing dengan para importir yang keberadaannya dipermudah sejumlah regulasi.

Harga pangan pokok melambung, menambah deretan angka kemiskinan dan kelaparan. Deregulasi di semua hajat hidup rakyat terus dilakukan, pencabutan subsidi BBM, listrik, air, dan gas dengan alasan membebani APBN negara.

Pada saat yang sama, sumber daya alam (SDA) yang merupakan milik rakyat dan seharusnya menjadi sumber utama APBN, malah dikeruk asing. Akhirnya, pembiayaan negara bertumpu pada pajak, semua dibebankan pada rakyat.

Semua ini adalah ulah sistem ekonomi kapitalisme yang menghalalkan privatisasi SDA dan menjadikan pajak sebagai sumber utama APBN. Andai saja SDA dikuasai negara dan hasilnya, sepenuhnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, tentulah sejahtera bukan lagi mimpi di siang bolong.

Saat slogan “Orang bijak, taat pajak” terus dinarasikan, di sisi lain rakyat disodorkan sejumlah megakorupsi yang melibatkan para pejabat tinggi negara. Ratusan triliun digarong tikus-tikus yang tak berhati nurani. Jabatan hanyalah wasilah perburuan rente dan pemuas syahwat kekuasaan mereka.

Lantas, mampukah peradilan di negeri ini membekuk mereka? Peradilan bak rumah bordil, hanya melayani mereka yang memiliki kuasa dan harta. Hukum ibarat pisau, Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di mana keadilan?

Inilah demokrasi yang membingkai korporatokrasi –kolaborasi antara birokrasi dan korporasi–. Penguasa dan pengusaha bekerja sama dalam pengerukan harta umat. Rakyat hanya berebut remah sisa makan mereka. Sungguh kezaliman yang nyata.

Sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme telah nyata merusak bangsa, tak ada alasan lagi untuk mempertahankannya. Inilah akar masalah mengapa Indonesia dirundung malapetaka yang tak berkesudahan.

Sehingga wajar, narasi seputar Khilafah mendominasi perbincangan umat, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Karena satu-satunya sistem yang layak menggantikan sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari sang pembuat manusia, yaitu sistem Islam, yang dikenal dengan sistem pemerintahan Khilafah.

Baca juga:  Islam Politik yang Menakutkan Barat

KUII dan Masa Depan Umat Islam Indonesia

Bahasan KUII harus erat kaitannya dengan masa depan Islam di negeri ini. Sungguh menyayat hati, saat umat tak bisa menindak para penista agama. Abu Janda, Sukmawati, Ade Armando, Mahfud MD yang telah nyata menghina Nabi dan ajarannya.

Bahkan yang terkini, ketua BPIP yang baru, Yudian Wahyu, telah jelas mengatakan bahwa agama adalah musuh Pancasila. Walau tafsir Pancasila tergantung rezim yang berkuasa, statement-nya seolah agama adalah sumber masalah. Mirisnya, semua dari mereka tak sedikit pun tersentuh hukum. Malah seolah negeri seribu masjid ini melindungi para penista agama.

Berbeda perlakuan pada para ulama yang lantang menyampaikan kebenaran. Abu Bakar Baasyir, Habib Rizieq, Gus Nur, Felix Siauw, Abdul Somad, mereka adalah para ulama hanif yang kerap mendapatkan persekusi, intimidasi, bahkan dikriminalisasi.

Ajaran Islam dihinakan dengan menyebut Khilafah adalah pemecah belah NKRI. Bahkan ormas yang mengusungnya dicabut BHP-nya hanya karena menyuarakan Khilafah. Padahal, telah jelas dalam nas syariat kewajiban seorang muslim meyakini bahwa Khilafah adalah janji Allah SWT yang akan hadir kembali. Seperti keyakinannya terhadap ajal yang pasti akan menjemput setiap manusia.

Allah SWT berfirman, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi Khalifah…”  (TQS al-Baqarah [2]: 30).

Imam al-Qurthubi [w. 671 H], ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan, “Ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah.” Bahkan, dia kemudian menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli tentang syariat) dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” (Lihat, Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Juz I/264).

Kata khalifah dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 30 menggunakan pola (wazan) “fa’îlah” yang tidak hanya berkonotasi pada orangnya saja, tetapi juga bisa menunjukkan pada jabatan dan lembaganya. Alasannya, orang tersebut tidak akan pernah disebut sebagai khalifah kalau tidak menduduki jabatan Khilafah.

Dalil Alquran lainnya, antara lain QS an-Nisa’ (4) ayat 59; QS al-Maidah (5) ayat 48; dll [Lihat, Ad-Dumaji, Al–Imâmah al–‘Uzhma ‘inda Ahl as–Sunnah wa al–Jamâ’ah, hal. 49].

Telah jelas nas syariat menyampaikan kewajiban mengangkat khalifah dalam sistem khilafah. sehingga, tak boleh seorang pun menganggapnya sebuah ancaman. Karena sesungguhnya, seluruh syariat harus diyakini sebagai sumber lahirnya solusi atas problem sistemis.

Oleh karena itu, Kongres Umat Islam Indonesia wajib menyerukan Khilafah, karena Khilafah adalah solusi atas seluruh problematik umat. Khilafah pula yang akan menjamin masa depan umat Islam di Indonesia. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Satu tanggapan untuk “Kongres Umat Islam Indonesia, Wajib Serukan Khilafah

  • 16 Maret 2020 pada 23:09
    Permalink

    Saya sangat setuju denga sistim khilafah karena sudah cukup panjang waktu untuk eksperimen sistim seluler ternyata hanya menuai kemunduran dan suburnya korupsi di tanah tumpah darahkita ini ! Maka mulai dari sekarang sudah sangat layak dan pantaslah untuk beralih ke sistim khilafah mengikuti langkah turky dan semacamnya

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *