[Editorial] 100 Hari Mempertahankan Rapor Merah Kekuasaan

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Tepat 100 hari kerja pemerintahan periode dua Joko Widodo, jagat maya tiba-tiba diramaikan oleh tagar #100HariUnfaedah.

Entah siapa yang memulai. Namun setidaknya, tagar itu menggambarkan pandangan sebagian masyarakat tentang buruknya kinerja pemerintahan di 100 hari pertama kekuasaannya.

Tak dipungkiri, sejak rezim baru ini dilantik, belum ada prestasi yang dirasakan kebaikannya oleh mayoritas masyarakat. Alih-alih menelurkan kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah justru terus membuat berbagai kegaduhan, serta memaksa rakyat menelan kepahitan demi kepahitan.

Pemerintah memang mengklaim, bahwa meski tak terlalu signifikan, kondisi ekonomi cenderung membaik. Namun faktanya rakyat justru merasakan sebaliknya. Bahkan Bank Dunia baru saja merilis laporan bertajuk Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class.

Di dalam laporan tersebut dijelaskan, meski pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen, sebanyak 45 persen atau mencapai 115 juta populasi penduduk Indonesia masuk kategori rentan atau terancam bisa kembali masuk kategori miskin.

Pada kenyataannya, beban hidup rakyat memang kian bertambah berat. Terlebih pemerintah tak henti mengeluarkan berbagai kebijakan antirakyat di tengah daya beli yang kian rendah dan harga pangan yang tak terkendali. Seperti kebijakan menaikan tarif BPJS, tarif dasar listrik, tarif jalan tol, pencabutan subsidi gas melon, juga subsidi pupuk, dan lain-lain.

Ironisnya, di saat sama pemerintah malah berasyik-masyuk dengan proyek-proyek investasi dan kebijakan impor yang tak memberi dampak positif bagi rakyat banyak. Bahkan keberadaan proyek-proyek mercusuar yang dibanggakan hanya membuat negeri ini kian masuk dalam jebakan utang berkepanjangan.

Maka, dampaknya kemandirian pun hilang. Hingga sekadar untuk menolak membanjirnya tenaga-tenaga asing pun pemerintah tak mampu melakukan.

Malah pemerintah sengaja memberi karpet merah dengan begitu banyak undang-undang yang melonggarkan keterlibatan asing untuk mengobok-obok ekonomi Indonesia. Salah satunya, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang sedianya memang dibuat untuk mempercepat arus masuk investasi asing.

Baca juga:  Sekularisasi Atas Nama Deradikalisasi dan Moderasi

Yang lebih miris, di luar kebijakan proasing itu, pemerintah justru nampak sibuk membangun permusuhan dengan umat Islam. Salah satunya nampak dari kebijakan soal pemberantasan radikalisme yang justru menjadi salah satu fokus program pemerintahan di 100 hari pertama.

Selain dianggap kontroversial dan lebay, kebijakan ini juga dipandang sangat represif terhadap umat Islam. Screening ASN, pengawasan dan sertifikasi penceramah di mesjid dan majelis-majelis taklim, perombakan pelajaran agama Islam –terutama terkait khilafah dan jihad melalui perombakan 155 judul buku pelajaran agama Islam–, dan lain-lain, semuanya hanya menambah luka umat Islam.

Banyak yang menengarai, bahwa perang melawan radikalisme ini hanyalah topeng penguasa untuk menutupi ketidakmampuan menyelesaikan problem-problem ekonomi, politik, dan sosial, sekaligus untuk memuluskan proyek liberalisasi ekonomi yang kerap mendapat tentangan dari para aktivis Islam. Termasuk untuk menutupi borok-borok rezim yang kian parah dengan munculnya berbagai kasus korupsi berjamaah di berbagai lini kekuasaan.

Senyatanya, meskipun pemerintah terus berkoar-koar ingin melawan budaya korupsi yang merajalela sebagai program utamanya, namun publik memandang, bahwa pemerintah tak bersungguh-sungguh melakukannya.

Apalagi, ketika nampak kasus-kasus itu bersinggungan dengan kepentingan penguasa atau partai penguasa, sebagaimana yang terjadi pada megaskandal Jiwasraya dan tekornya perusahaan-perusahaan plat merah akibat trias-korupsia yang merajalela.

Wajarlah jika masyarakat makin yakin bahwa keseriusan pemerintah didukung parpol untuk menggolkan revisi UU KPK di awal periode ini, sebetulnya merupakan wujud konspirasi untuk melemahkan KPK.

Terbukti, alih-alih bisa digunakan sebagai alat membongkar mafia korupsi hingga ke akar, pemberlakuan UU baru ini justru memperlambat penuntasan kasus-kasus korupsi. Seperti yang terjadi pada kasus OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diduga melibatkan petinggi PDIP namun penyidikannya terjegal aturan baru soal izin dari Dewan Pengawas KPK.

Baca juga:  Kabinet Baru, Indonesia Maju?

Itulah beberapa fakta yang menunjukkan bahwa sebagaimana di periode-periode sebelumnya, kinerja 100 hari pemerintah tak membawa perbaikan apa-apa. Dan ini belum termasuk fakta-fakta menyangkut merebaknya kriminalitas, mandeknya penegakkan hukum dan HAM, yang semuanya juga banyak menyisakan tanda tanya di 100 hari kerjanya.

Tentu saja semestinya, semua fakta ini cukup untuk membuktikan bahwa tak ada yang bisa diharapkan dari kekuasaan yang tegak di atas pilar sekularisme liberalisme yang tak kenal halal haram.

Terlebih nyatanya, kekuasaan dalam sistem ini hanyalah merupakan ajang bancakan bagi para pemburu kekuasaan dan para pemilik modal yang sama-sama berkepentingan menarik keuntungan dari pengelolaan hajat hidup rakyat banyak.

Bahkan tak bisa dinafikan, bahwa sistem sekuler kapitalis neoliberal ini senyatanya justru menjadi jalan penjajahan. Karena negara berkekuatan modal akan mudah masuk mendikte rezim penguasa melalui berbagai perjanjian internasional, tekanan politik dan jebakan utang.

Oleh karenanya, jika Indonesia ingin keluar dari keterpurukan maka mau tidak mau harus ada perubahan mendasar dengan ideologi Islam. Dan ideologi Islam ini senyatanya telah menawarkan jalan keluar. Yakni dengan adanya aturan-aturan yang jika diterapkan dijamin akan membawa kerahmatan bagi seluruh alam karena mampu menyelesaikan seluruh problem di seluruh aspek kehidupan.

Sebagai negara yang serba kaya, Indonesia sebetulnya mampu menjadi negara maju, kuat, mandiri, bahkan adidaya. Indonesia, punya sejumlah prasyarat untuk mewujudkannya. Selain memiliki potensi ideologi, juga memiliki potensi demografi, potensi geografi dan geologi, serta potensi geostrategi.

Persoalannya, apakah umat Islam dan penguasanya memiliki political will dan kehendak kuat untuk mewujudkannya? Hal ini tentu menyangkut keimanan serta sejauh mana pemahaman mereka terkait konstruksi syariat Islam dan negaranya dalam menyelesaikan seluruh problem kehidupan.

Baca juga:  Reshuffle atau Resistem?

Sesungguhnya, sejarah telah membuktikan, saat umat Islam bersiteguh dengan syariat Islam, negaranya mampu menjadi kekuatan politik yang kuat dan disegani negara luar. Bahkan umat Islam dan negaranya, mampu memimpin peradaban selama belasan abad.

Kehidupan masyarakat saat itu, ada pada taraf kesejahteraan tak terbandingkan. Penerapan sistem ekonomi yang berbasis pada transaksi tanpa riba, sistem moneter berbasis emas perak yang anti inflasi dan antikrisis, serta penerapan sistem kepemilikan yang salah satunya menjadikan sumber daya alam sebagai milik umat, telah memberi suasana kondusif bagi pertumbuhan ekonomi riil yang mengantarkan umat pada level kesejahteraan hakiki yang benar-benar terdistribusi secara merata pada tiap-tiap individu rakyatnya. Jauh dari intervensi asing.

Sementara dalam aspek kehidupan sosial, penerapan Islam membuat masyarakat hidup dalam suasana penuh ta’awun dan jauh dari kerusakan.

Semua ini dikukuhkan dengan penerapan sistem sanksi Islam yang bebas kepentingan, memiliki efek jera dan bersifat preventif. Hingga berbagai celah penyimpangan tertutup dengan sendirinya. Termasuk tindak korupsi dan kecurangan-kecurangan lainnya.

Sungguh, mewujudkan sistem Islam adalah tanggung jawab kita semua. Caranya adalah dengan menggencarkan dakwah Islam ideologis di semua level umat hingga terwujud kesadaran dan opini umum tentang kewajiban dan urgensi penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Harapannya, mayoritas umat akan menjadikan urusan ini sebagai urusan hidup mati mereka, dan mereka pun terdorong untuk berjuang bersama mewujudkannya.

Allah SWT berfirman,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (QS Al-A’raf: 96) [MNews] SNA

Bagaimana menurut Anda?

3 thoughts on “[Editorial] 100 Hari Mempertahankan Rapor Merah Kekuasaan

  • 14 April 2020 pada 06:39
    Permalink

    Allahuakbar rezim saat ini benar-benar jauh dari ajaran islam.semoga para penguasa bisa sadar akan perbuatannya.

    Balas
  • 24 Maret 2020 pada 21:22
    Permalink

    Rezim zholim insyaAllah sebentar lagi tumbang & cahaya Islam akan datang. AllahuAkbar 💪

    Balas
  • 14 Februari 2020 pada 06:06
    Permalink

    segitu dzolimnya rezim, padahal sangat menyengsarakan rakyat

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *