Sertifikasi Halal Dihapus, Harapan Rakyat Menjadi Pupus

Oleh: Henyk Nur Widaryanti, S.Si., M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Bagi kaum muslimin, halal dan haram adalah hal yang perlu diperhatikan. Kehalalan sebuah produk akan diprioritaskan karena dorongan keimanan. Khusus umat muslim di negeri +62 ini, terkadang bingung menentukan halal dan haram.

Pasalnya, tidak sedikit bahan haram yang ikut masuk dalam sebuah produk. Maka bagi masyarakat, cara paling mudah mendapatkan jaminan mutu halal adalah dengan mencari label halal pada tiap produk.

Namun faktanya, label halal asli hanya tertera pada komoditas tertentu. Tidak semua produk tersertifikasi halal, termasuk produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang idealnya harus memiliki label halal di setiap produknya.

Belum lagi akibat berbagai administrasi yang harus dipenuhi demi mendapatkan label halal tersebut, unit usaha yang notabene bermodal kecil dipastikan mengalami kesusahan memperoleh label halal.

Sungguh dilema yang berkepanjangan. Di satu sisi masyarakat menuntut adanya label halal di setiap produk agar terjamin kehalalannya, di sisi lain produsen kecil kesulitan dalam memenuhi standar ini. Adakah solusi tuntas dan pintas dalam masalah ini?

Rencana Menghapus Sertifikasi Halal

Sebagaimana dilansir detiknews (21/01/2020), salah satu isi draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja adalah menghapus kewajiban sertifikasi halal. Banyak kalangan menyayangkan rencana ini, salah satunya Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Rafani Achyar.

Baca juga:  Sertifikasi Halal ala Omnibus Law Rame-Rame “Nggarong” Syariat

Rafani sangat menyayangkan sikap pemerintah atas usulan penghapusan ini. Bahkan Rafani meyakinkan bahwa label halal sangat diperlukan masyarakat, tidak bisa dihapus begitu saja. Ditambah lagi sudah ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Tidak hanya MUI, Muhammadiyah pun keberatan dengan usulan ini. Menurut Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, penghapusan jaminan produk halal akan membuat masyarakat ragu dalam memilih makanan. Setidaknya dengan adanya label halal, masyarakat cukup terbantu. Terlebih di era pasar bebas ini di mana barang bebas keluar masuk pasar dalam negeri.

Tak senada dengan yang lain, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, dalam laman kompas (1/2/2020) justru menyampaikan perlunya peninjauan kembali masalah sertifikasi halal mengingat banyak usaha kecil yang kesusahan mendapatkan sertifikasi halal.

Sementara, sertifikat tersebut diperuntukkan setiap produk, bukan satu sertifikasi untuk semua produk. Untuk satu sertifikasi saja, biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit, sekitar Rp10 jutaan per sertifikat. Jika UMKM memiliki 6 produk, usaha tersebut harus mengeluarkan kocek Rp60 jutaan.

Oleh karena itu, Teten mengatakan, jaminan halal hanya perlu diberikan pada bahan baku. Ini untuk mempermudah unit usaha, sehingga jaminan kehalalan di tingkat pengolahan (produksi) dan distribusi tidak perlu diperhatikan.

Dengan diubahnya sistem sertifikasi halal ke produsen bahan baku, menurut Teten akan memudahkan operasional usaha dengan harapan bisa menggenjot pendapatan. UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu besar sehingga dapat meraih untung lebih banyak, dan UMKM bisa maju dan bersaing dengan produk lainnya.

Baca juga:  Di Tangan BPJPH, Semua Produk bahkan Asongan Sekalipun, Wajib Bersertifikat Halal

Tuntutan Halal dan Kegagalan Negara Sekuler

Tidak bisa dimungkiri, pelabelan halal ini dibuat karena permintaan (desakan) kaum muslimin atas keperluan mereka. Apalagi di era kebebasan seperti saat ini, tanpa label halal masyarakat lebih sangsi akan kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Mereka akan mencari produk-produk yang terjamin halal karena ajaran agama mengajarkan demikian. Sehingga, mau tidak mau, pemerintah harus menuruti permintaan ini.

Sayangnya, tuntutan jaminan kehalalan sebuah produk sangat bertentangan dengan tujuan negara sekuler. Negara sekuler akan mementingkan hasil (pendapatan) yang banyak dari sekadar menempel label halal.

Bagi mereka, bagaimana cara mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk pendapatan sebanyak-banyaknya. Negara seperti ini juga tidak akan menjadikan agama sebagai standar membuat kebijakan. Bil khusus masalah jaminan kehalalan ini.

Di sinilah letak rawannya terjadi manipulasi demi meraih kepentingan materialistis. Tanpa adanya jaminan halal di produsen dan distribusi, peluang kecurangan bisa saja terjadi. Apalagi jika tidak ada aturan standar yang jelas.

Kesulitan yang dihadapi dalam penentuan jaminan produk halal ini membuktikan ketidakbecusan rezim sekuler. Mereka gagal meriayah masyarakat. Kebijakannya tak mampu memenuhi tuntutan masyarakat. Rezim seperti ini jelas gagal melindungi hak rakyatnya, yakni hak mendapatkan jaminan produk halal.

Baca juga:  Kehalalan Pangan di Ujung Tanduk UU Cipta Kerja?

Maka, sudah tidak layak kita menggunakan sistem sekuler seperti saat ini. Yang hanya menyandarkan aturan pada buah pikiran manusia. Menimbang untung rugi hanya dari materi saja. Apalagi sistem ini juga tidak cocok dengan kebutuhan kita. Berlawanan sekali dengan ajaran agama.

Riayah dalam Islam

Satu-satunya sistem yang mampu memenuhi hak kaum muslimin adalah sistem Islam. Islam memberikan periayahan yang lengkap. Islam menjadikan ajaran agama menjadi landasan dalam membuat aturan. Tak terkecuali masalah jaminan produk halal.

Dalam Islam, jaminan kehalalan sebuah produk akan ditentukan dari awal. Mulai proses pembuatan bahan, proses produksi, hingga distribusi akan senantiasa diawasi. Pengawasan ini untuk memastikan seluruh produk dalam kondisi aman. Bahkan Islam akan mensterilkan bahan-bahan haram dari pasar. Agar masyarakat tak lagi bingung dalam membedakan halal dan haram.

Islam pun akan menjamin kita untuk tetap menjaga keimanan. Maka tidak akan membiarkan masyarakatnya mengais keuntungan dari sesuatu yang tak halal. Oleh karena itu, masihkah kita berharap dengan sistem saat ini yang hanya memandang segala sesuatu dari untung dan rugi semata?

Dengan panggilan keimanan sudah selayaknya kita mencampakkan aturan sekuler dan mengambil Islam sebagai agama sekaligus pedoman dalam bermasyarakat. Karena Islam menjamin kehalalan sebuah produk. [MNews]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *