; Toleransi di Negeri Demokrasi Bagai Mimpi – Muslimah News

Toleransi di Negeri Demokrasi Bagai Mimpi

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Perusakan rumah ibadah kembali terjadi di Perum Agape, Kelurahan Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya pada Juli 2019, kepala desa setempat menghentikan sebuah kegiatan keagamaan di tempat itu.

Ia berdalih bahwa izin tempat itu adalah balai pertemuan, bukan rumah ibadah. Kejadian tersebut akhirnya terjadi lagi pada 29 Januari malam. Alhasil, peristiwa ini pun viral karena video pengrusakan rumah ibadah tersebar di jagat media sosial.

Gaung toleransi, kebebasan beragama, dan Hak Asasi Manusia pun ikut mengemuka. Indonesia dinilai masih darurat toleransi. Rentan dengan konflik agama. Kasus perusakan musala al Hidayah mengingatkan kasus yang sama yang terjadi beberapa waktu silam.

Imparsial menemukan adanya 31 kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia sejak November 2018 hingga November 2019. Mayoritas kasus intoleransi tersebut yakni pelarangan ibadah. Sebelas di antaranya pelarangan ibadah, tiga kasus pengrusakan tempat ibadah, dan dua kasus pelarangan kebudayaan etnis tertentu.

Kasus lainnya, terkait aturan tata cara berpakaian keagamaan, imbauan mewaspadai aliran tertentu, hingga penolakan bertetangga dengan agama lain. (Detik.com, 17/11/2019).

Kasus musala Minahasa menyiratkan pesan bagi kita semua.

Pertama, kebebasan beragama yang dibanggakan dalam negara demokrasi nyatanya tak seindah teorinya.

Indonesia yang dikenal sebagai negara paling demokratis tak cukup mampu menangani konflik agama yang melibatkan muslim mayoritas. Kebanyakan, kasus intoleransi yang menimpa umat Islam menguap begitu saja.

Masih teringat bagaimana penanganan kasus pembakaran masjid di Tolikara? Pelakunya bahkan diundang ke selasar istana. Atau kasus wanita pembawa anjing masuk masjid. Kasusnya selesai dengan putusan yang mengecewakan. Si wanita tak dapat dipidana lantaran mengidap gangguan jiwa. Berulang kali hal ini terjadi pada umat Islam. Pelaku dianggap gila, selesailah masalah.

Kedua, isu intoleransi.

Isu ini selalu dipakai dan digoreng sedemikian rupa bila menyangkut pengekangan kebebasan beragama kaum minoritas di negeri ini. Mengingat Indonesia dihuni oleh berbagai suku, budaya, adat, dan agama, maka isu intoleransi menjadi isu yang sangat sensitif bila sudah menyentil agama tertentu.

Sayangnya, tidak semua pihak menyadarinya. Ada saja oknum kepentingan yang memainkan isu ini ketika muncul peristiwa intoleransi seperti pelarangan pendirian gereja di Yogya atau peristiwa GKI Yasmin.

Tanpa menelusuri apa yang sedang terjadi, justifikasi ‘intoleransi’ kepada umat Islam pun menggema. Serasa kaum mayoritas di negeri ini tak memiliki jiwa tepa selira kepada saudara sebangsa. Alhasil, jadilah umat mayoritas di negeri ini seringkali dipandang negatif bila terjadi peristiwa serupa.

Ketiga, pentingnya negara sebagai penyeimbang.

Ketika masalah menghinggapi masyarakat, audah selayaknya negara tampil sebagai penyelesai masalah. Terlebih, kasus yang mengusik toleransi beragama jangan salah sikap. Apalagi sikap berat sebelah yang salah satu pihak merasa dirugikan atau diuntungkan.

Negara adalah penyelaras dan pemersatu rakyat. Bukan pemecah belah umat. Maka dari itu, sikap yang ahrua ditonjolkan pemimpin dalam hal ini adalah keadilan dan kebijaksanaan. Sayangnya, sikap yang dimunculkan terkesan meremehkan.

Seperti sikap Menteri Agama Fachrul Razi terhadap perusakan musala di Minahasa. Ia mengatakan kasus itu hanyalah masalah kecil. Menurutnya, dibanding jumlah tempat ibadah, pengrusakan itu hanya satu dua saja.

Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Brigjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo menilai apa yang dikatakan Fachrul tidak tepat. Ini sama halnya menyalakan api dalam sekam.

Kerukunan antarumat beragama seakan menjadi hal langka di sistem demokrasi sekuler. Bagaimana tidak langka bila kasus semacam ini terus saja terjadi di tiap tahunnya? Tak pernah sepi dengan konflik agama dan isu intoleransi.

Penegakan hukum yang cenderung memihak menambah runyam masalah kerukunan beragama. Sebab, seringkali tuduhan intoleran diarahkan pada umat Islam. Sementara intoleran dari umat agama lain tak dipandang oleh mereka.

Inilah salah satu faktor mengapa kerukunan umat beragama bagai mimpi. Karena pemerintah sendiri pilih-pilih menangani kasus seperti ini. Perlakuan hukum yang berat sebelah sangat nampak terjadi.

Toleransi yang Hakiki

Jauh sebelum itu terjadi, Islam telah mengajarkan sikap toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai antarsesama. Toleransi dalam Islam adalah membiarkan umat nonmuslim beribadah sesuai keyakinannya. Tidak mencampuradukkan al haq dan batil secara serampangan.

Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surat al Mumtahanah ayat 8, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” Ibnu Jarir ath Thobari mengatakan bahwa bentuk berbuat baik dan adil di sini berlaku pada setiap agama.

Berbicara keteladanan dalam bertoleransi, maka Rasulullah saw adalah jawabannya. Daulah Islam di Madinah adalah satu potret indah bagaimana kerukunan antarumat beragama diterapkan. Hidup berdampingan antara muslim, yahudi, nasrani, dan musyrik.

Dalam hukum Islam, warga negara daulah Islam yang nonmuslim disebut sebagai dzimmi. Negara wajib melindungi dan menjaga keyakinan, kehormatan, kebutuhan, dan harta benda mereka. Tak boleh ada diskriminasi antara muslim dan dzimmi.

Kedudukan dzimmi diterangkan dalam sabda Nabi saw.:

“Barang siapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang hak, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun.” (HR Ahmad).

Rasulullah saw juga bersabda, “Barang siapa menyakiti dzimmi, maka aku berperkara dengannya, dan barangsiapa berperkara dengan aku, maka aku akan memperkarakannya di hari kiamat.” (al-Jâmi’ al-Shaghîr, hadis hasan).

Kerukunan antarumat beragama dalam Islam bukan berarti mencampuradukkan ajaran Islam dengan selainnya. “Bagimu agamamu, bagiku agamaku.” Itulah makna toleransi dalam Islam. Sesuai batasan syariat serta sesuai kadar yang ditetapkan syariat dalam memperlakukan nonmuslim.

Konflik antarumat beragama seperti pelarangan ibadah, perusakan tempat ibadah, atau bertetangga dengan nonmuslim tak akan berulang terjadi jika kehidupan sosial masyarakat diatur dengan sistem Islam. Karena batas-batas Islam jelas. Rukun, teratur, aman, dan damai.

Sementara dalam demokrasi, keteraturan hidup bermasyarakat tak memiliki standar yang pasti. Mudah berselisih dan mau menang sendiri. Insya Allah hidup berkah bila mau diatur syariat, baik bermasyarakat maupun bernegara. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *