; Meluruskan Hakikat Piagam Madinah – Muslimah News

Meluruskan Hakikat Piagam Madinah

Oleh: Dedeh Wahidah Achmad

MuslimahNews.com, FOKUS – Piagam Madinah kembali diperbincangkan. Kumpulan kesepakatan yang dibuat Baginda Nabi Saw di awal keberadaan Negara Islam di Madinah ini dibahas relevansinya dengan kondisi kekinian, khususnya masalah kesepakatan, toleransi, dan keadilan yang dikandungnya.

Di antara upaya pengaitan piagam Madinah dengan realitas sekarang seperti yang dimuat akun resmi Kemenag 23 Januari 2020: Di hadapan para alumni UIN, Menag berbicara tentang pentingnya kesepakatan, toleransi, dan penegakan keadilan dalam menjaga relasi agama dan negara.

Ketiga hal ini, kata Menag, terinspirasi dari upaya yang dilakukan oleh Rasulullah saat membangun Madinah. Menurut Menag, Rasul bersama masyarakat Madinah yang majemuk membangun kesepakatan berupa Piagam Madinah, lalu mewujudkannya dalam kehidupan yang toleran dan berkeadilan.

“Ada kesepakatan, anjuran toleransi, dan penegakan keadilan. Ini nilai yang diajarkan Rasulullah saat membangun Madinah,” ujar Menag di Ciputat, Kamis (23/01/2020).

Menurut Menag, dalam konteks Indonesia, Pancasila juga hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Karenanya, nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan yang penuh toleransi dan berkeadilan.

Membahas Piagam Madinah tidak bisa dipisahkan dengan sirah Baginda Nabi Saw baik kedudukan beliau sebagai Rasul penyampai syariat Islam maupun ketika posisi beliau sebagai pemimpin Negara di Madinah.

Bila ditelusuri Kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Piagam Madinah ditemukan dalam bab “Fadhail (fadhl) al-Madinah”. Bahkan berkenaan dengan isi dokumen itu sendiri dituangkan langsung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa’i.

Di dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis di atas disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin, dan Yahudi. (Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk)

Bagaimana sebenarnya hakikat Piagam Madinah? Apakah hanya sebatas kesepakatan di mana semua pihak punya kedudukan yang setara? Atau justru menunjukkan kekuasaan yang dimiliki Nabi Saw sebagai pemimpin Negara dalam mengatur interaksi di antara warga Negaranya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penting memahami beberapa hal berikut:

Pertama, piagam dibuat setelah berdirinya Daulah Islam di Madinah, bukan disusun dalam rangka membentuk sebuah negara.

Salah satu pasal Piagam Madinah yakni pasal 36 mencerminkan kekuasaan sebuah negara yang sudah berdiri tegak, kekuasaan tersebut direpresentasikan oleh wewenang Nabi Saw sebagai pemimpin.

Keputusan beliau wajib ditaati dan diikuti oleh semua warga negara termasuk wewenang untuk mengizinkan atau melarang perang:Tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang, kecuali seizin Muhammad saw.”

Jadi dalam pasal ini jelas sekali kesepakatan berlangsung di antara pihak yang berkuasa yakni negara dengan rakyatnya, bukan kesepakatan untuk mendirikan negara.

Kedua, pasal-pasal Piagam Madinah bukan hasil kompromi.

Piagam Madinah dibuat oleh Nabi Saw sebagai pemimpin negara Madinah, kemudian butir-butir yang sudah terkumpul berbentuk piagam tersebut disodorkan kepada semua pihak yang diharapkan menyepakatinya.

Piagam Madinah atau Madinah Charter adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad Saw, sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Piagam Madinah juga disebut sebagai Konstitusi Madinah.

Tujuan Piagam Madinah adalah untuk menghentikan pertentangan dan perseteruan antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj yang terjadi di Madinah. Piagam tersebut disusun secara gamblang dan detail.

Di dalamnya memuat ketetapan hak-hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga mereka menjadi suatu komunitas yang sama sebagai warga negara.

Jadi Piagam Madinah bukan hasil urun rembuk atau diskusi di antara Rasulullah Saw dengan pihak lain. Seluruh isinya murni berasal dari beliau tanpa campur tangan siapa pun. Karenanya, apa yang disampaikan dalam piagam tersebut sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang dibimbing wahyu Allah SWT.

Di sinilah salah satu perbedaan mendasar dengan persepsi yang diopinikan sekarang, seolah-olah aturan yang diterapkan oleh Rasulullah Saw dalam mengatur Daulah Madinah hasil kesepakatan dengan berbagai komunitas yang berada di Madinah.

Karenanya mereka berpendapat bahwa bentuk negara sekarang dan aturan yang diterapkannya pun bisa diperoleh dengan kesepakatan bersama. Padahal justru Beliau Saw-lah yang menawarkan poin-poin Piagam Madinah kepada pihak yang siap menyetujuinya.

Maka, siapa pun yang dengan pilihannya sudah menyepakati, mereka akan terikat untuk melaksanakannya. Dan siapa saja yang melanggar isi Piagam tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan syariat Islam.

Ketiga, pasal-pasal Piagam Madinah merupakan implementasi dari syariat Islam.

Yang menggambarkan bagaimana Islam mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta bagaimana interaksi di antara warga negara baik sesama muslim atau di antara muslim dengan (Yahudi dan musyrikin).

Dengan memperhatikan 47 pasal Piagam Madinah, nampak bahwa peraturan-peraturan yang disusun berasaskan syariat Islam guna mengatur interaksi penduduk yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang tinggal di kota Madinah saat itu, di antaranya yaitu kaum Arab Muhajirin Makkah, Arab Madinah, dan masyarakat Yahudi, salah satunya penerapan sanksi qishas atau pembayaran diyat kepada pelaku pembunuhan.

Sekalipun mencakup kaum Yahudi dan kaum musyrikin namun tidak ada bukti bahwa di antara poin-poin dalam Piagam Madinah ada yang berasal dari usulan atau pendapat mereka, di dalamnya justru menegaskan bahwa hak menetapkan hukum ada pada Allah SWT.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 23: “Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya dirujuk kepada ketentuan Allah Taala dan keputusan Muhammad Saw.” Ketetapan ini kemudian ditegaskan kembali pada pasal 42.

Demikian juga pemberian hak kepada warga negara nonmuslim yang diberikan Daulah Islam khususnya Yahudi sebagaimana yang dituangkan Nabi Saw pada lebih dari sepuluh pasal dalam Piagam Madinah, bukan semata karena prinsip keadilan atau toleransi. Namun karena seperti itulah syariat Islam mengatur hak-hak warga negara nonmuslim.

Bahkan salah satu pasalnya berbunyi: “Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan. Dengan demikian, melalui pasal ini, Nabi Saw menjamin keselamatan darah dan harta Yahudi, sepanjang mereka mematuhi peraturan dan kesepakatan yang telah diakui bersama.”

Nonmuslim yang sepakat untuk tunduk pada aturan Islam akan mendapatkan hak-haknya secara sempurna sebagai warga negara. Keberadaan mereka dalam Daulah Islam diistilahkan dengan kafir dzimmi.

Piagam Madinah tidak saja mengatur hubungan dalam negeri namun juga menetapkan hukum terkait interaksi dengan luar negeri.

Ketentuannya tertuang dalam Pasal 43: “Sungguh tidak ada perlindungan bagi kaum kafir Quraisy Makkah dan juga bagi para pendukung mereka;”

Pasal 44: “Mereka (pendukung piagam) harus bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib (Madinah);”

Pasal 45: “Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum Mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.”

Menjadikan Rasulullah Saw sebagai Uswatun Hasanah, Meniscayakan Ketaatan Total

Supaya kita mampu mengikuti apa pun yang dicontohkan Rasulullah Saw dengan benar termasuk dalam mendudukkan posisi Piagam Madinah, maka penting dipahami bahwa kewajiban menjadikan Baginda Nabi Saw sebagai uswatun hasanah sebagaimana tercantum dalam Alquran surah Al Ahzab ayat 21 adalah mengikuti semua ketentuan hukum syariat yang sudah beliau tetapkan.

Tidak boleh sedikit pun kita melanggarnya, menyimpangkan, ataupun mengambil hanya sebagian dan meninggalkan lainnya.

Demikian juga tidak bisa sekadar menjadikan beliau sebagai rujukan nilai-nilai saja dan berikutnya diramu dengan pemahaman lain yang bukan berasal dari Islam, ujungnya akan menjauhkan umat dari pengamalan hukum-hukum yang telah dicontohkan Baginda Nabi Saw.

Imam Ibnu Katsir menafsirkan surah al Ahzab ayat 21:

”Ayat yang mulia ini sebagai prinsip yang besar untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik perkataan, perbuatan, dan segala keadaan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik berupa akidah, syariah, atau ibadah, akhlak, dakwah, politik, atau yang lainnya. Kita wajib ber-ittiba’, tidak hanya dalam hal ibadah atau akhlak beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam saja, akan tetapi harus menyeluruh.” [Tafsir Ibnu Katsir, III/522].

Sementara Tafsir Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menyatakan:

Sungguh bagi kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berpegang teguh dalam ucapan, tindakan dan keadaan untuk mengikuti Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk dijadikan contoh yang baik yang tidak putus asa, di mana bersungguh-sungguh atas dirinya menolong agama Allah; Berpegangteguhlah dengan sunahnya, dan tetaplah di atas prinsip Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam peperangan, bersabarlah sebagaimana kesabaran Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam dakwah dan jihad dan seluruh kondisi, dan beramallah sebagaimana amalan-amalan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam serta jangan berputus asa dari mengharap pahala dari Allah dan kasih sayangnya di akhirat.”

Kedua ahli tafsir ini, yakni Imam Ibnu Katsir dan Prof. Wahbah az-Zuhaili sama-sama menekankan keharusan berpegang teguh pada ucapan, perbuatan, dan apa pun yang telah dicontohkan Rasulullah Saw.

Demikian juga hadis Nabi Saw yang berasal dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa.” (Diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih menurut Imam Nawawi)

Berdasarkan Alquran surah Al Ahzab ayat 21 juga hadis Nabi Saw, maka semestinya umat Islam menunjukkan ketaatan total terhadap semua yang ditetapkan Rasulullah saw. Siap mengamalkan Islam sesuai dengan yang dicontohkan beliau –termasuk dalam bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Madinah– yakni melaksanakan syariat Islam secara kafah, baik terkait aturan dalam negeri maupun menyangkut hubungan luar negeri. Wallaahu A’lam. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *